Kedaulatan Asap RI Christianto Wibisono  ;  Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia

                                                      JAWA POS, 23 Oktober 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Menko Polhukam mengumumkan secara dramatis bahwa ia membatalkan keikutsertaan dalam rombongan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat untuk koordinasi pemadaman api yang sudah menjadi fokus masyarakat internasional. Indonesia akan jadi sorotan karena pada 30 November-11 Desember 2015 di Paris berlangsung KTT Lingkungan Hidup yang dikenal sebagai COP 21atau 21st Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21/CMP11). Kebakaran hutan bisa terjadi di mana saja, termasuk di negara maju, seperti Australia, Kanada, dan AS. Kebakaran di Indonesia semakin menarik perhatian karena melintasi tapal batas negara yang tak mungkin dipagari kawat untuk mencegah asap memenuhi atmosfer negara tetangga kita. Tentu harus segera dicamkan, musibah tahun ini tak hanya meracuni negara tetangga, tetapi juga penduduk Sumatera dan Kalimantan, sebangsa dan setanah air menderita keracunan asap serius dan dalam jangka panjang akan melahirkan generasi pengidap radang pernapasan dan paru-paru tercemar asap. Dua mazhab Kami termasuk pengusul integrasi kementerian kehutanan dan lingkungan hidup karena sepakat dengan pendekatan komprehensif sinergi ekonomi dan ekologi. Kedua bidang yang seolah-olah bertentangan satu sama lain itu harus diintegrasikan. Dalam masalah pelestarian lingkungan dan pemeliharaan hutan tropis sebagai paru-paru dunia dan warisan umat manusia, dua mazhab seolah-olah bertentangan. Mazhab pertama adalah kubu yang apriori menghentikan seluruh pengelolaan hutan industri dan komersial dengan dalih bahwa hutan harus dilestarikan. Dalam mazhab ini tentu tersua para pendekar lingkungan dari LSM yang gurem sampai yang konglomerat, seperti The Nature Conservancy yang asetnya 6,7 miliar dollar AS. Pada 24 September 2007 di sela-sela KTT Lingkungan Hidup PBB di New York, 11 negara lokasi hutan hujan tropis membentuk Forestry 11 yang diprakarsai Presiden SBY dan Presiden Luiz Ignacio Lula da Silva dari Brasil. Lula yang tokoh buruh berpandangan unik tentang pelestarian hutan tropis: berkeberatan bahwa Brasil (dan negara tropis lain seperti Indonesia dan Kongo) hanya boleh berperan jadi satpam penjaga hutan dengan uang receh satpam 1-2 miliar dollar AS, lalu dilarang total mengembangkan industri kehutanan yang merupakan aset nasional, di samping perannya sebagai warisan umat manusia dan paru-paru dunia. Lula menyatakan bahwa 11 negara hutan tropis yang tergabung dalam Forestry 11 harus boleh dan bisa mengembangkan industri berbasis kehutanan dengan tetap melestarikan hutan tropis. Lima besar negara hutan tropis: Brasil (1.800.000 mil2), Republik Demokratik Kongo (683.400 mil2), Indonesia (490.349 mil2), Peru (289.576 mil2), dan Kolombia (258.688 mil2). Pada Februari 2011, Forestry 11 berkembang jadi 14 negara: Brasil, Gabon, Guatemala, Guyana, Indonesia, Kamerun, Kolombia, Kosta Rika, Malaysia, Papua Niugini, Peru, Republik Demokratik Kongo, Kongo, dan Suriname. Tahun itu juga pakar lingkungan Bjorn Lomborg menulis buku Coot It yang menobatkannya jadi the skeptical enviromentalist. Lomborg menyatakan bahwa momok pemanasan global agak berlebihan, jadi monster yang lebih gawat dari "aslinya". Analoginya mirip waktu orang heboh takut virus atau bencana Y2K. Ketika peralihan tahun 1999 ke 2000, pakar teknologi informasi India paling laris menjual program komputer anti virus Y2K. Ternyata tiada bahaya apa pun dan sistem komputer global. Tak satu pun sistem komputer macet gara-gara ganti digit tahun. The Washington Post juga memuat seri artikel tentang The Nature Conservancy dan LSM pejuang lingkungan lain, apabila ditelusuri tingkah lakunya mempunyai agenda menguntungkan secara pendapatan dari kampanye anti perusak lingkungan dan mengandung unsur persaingan tidak sehat. Seperti kata Lula, untuk membuat negara berkembang hanya jadi satpam dan tidak bisa menjadi raja kertas, raja kayu, raja sawit, dan raja mebel dengan dalih perusak lingkungan. Kampanye pelabelan eko dan introduksi perdagangan emisi karbon merupakan kreasi negara maju yang memungut untung dari isu lingkungan dengan memperjualbelikan legitimasi produk yang dinilai "halal" menurut "agama lingkungan hidup". Mekanisme perdagangan emisi karbon adalah juga kiat canggih para pemburu rente pasca modern yang tak kehilangan akal menciptakan isu dan program yang bernilai luhur dan bercitra positif. Sambil tetap memegang kendali dominasi dunia pasca industri, pasca ekonomi menuju ekologi über alles. Kebakaran hutan yang terjadi di rimba Sumatera dan Kalimantan adalah tanggung jawab Indonesia. Kita akan menyelesaikan, tetapi kita juga menuntut bahwa dunia bertanggung jawab atas pelestarian dan penyelamatan serta pemeliharaan warisan umat manusia dan paru-paru dunia itu. Anggaran untuk itu hanya mungkin apabila Forestry 11 dapat mengembangkan bisnis hutan secara berkelanjutan. Tak mungkin Forestry 11 disu- ruh hanya jadi satpam hutan, sedangkan negara maju sudah menikmati pembangunan industri seabad sebelumnya, kemudian mencegah Forestry 11 mengembangkan industri hutan berkelanjutan. Boikot atas nama lingkungan dan penghukuman atas kebakaran hutan dan bencana asap adalah arogansi mental kolonial: mendominasi dunia dengan isu ideologi lingkungan. Kita semua berkepentingan jadi pelestari lingkungan dan harus memelihara keberlanjutan dunia dan hutan tropis. Namun, RI dan Forestry 11 harus memperjuangkan kesetaraan dan keseimbangan ekonomi dan ekologi. Inilah misi Presiden Jokowi ke COP 21-mungkin bersama Dilma Rousseff, pengganti Lula- untuk menolak hanya jadi satpam negara yang mengkhotbahkan lingkungan dan mencegah industrialisasi emerging market pemilik hutan tropis dunia. Kedaulatan asap yang mengepul dari hutan RI harus dikelola lintas batas regional dan memerlukan diplomasi global, tidak dengan pendekatan mantri hutan dan aktivis, tetapi oleh negarawan kelas Lula dan para pendiri Forestry 11. ●