Pidato Sebagai Diplomasi Publik Dinna Wisnu ;   Pengamat Hubungan Internasional;  Co-founder dan Director, Paramadina Graduate School of Diplomacy

                                                KORAN SINDO, 30 September 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Adalah hal yang dianggap wajar di Jepang jika seorang pejabat publik dengan pangkat tinggi mengundurkan diri karena mengakui dirinya tidak mampu menjalankan amanat tugas. Di Indonesia juga pernah ada pejabat publik yang mengundurkan diri karena gelombang demonstrasi besar. Di Australia publik dapat memaklumi bahwa sistem politik di sana memungkinkan rekan satu partai berubah menjadi lawan politik dan mengambil alih jabatan karena si lawan dianggap lebih potensial. Namun, di Amerika Serikat (AS) ini hal baru. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa seorang pejabat publik tinggi mundur tanpa alasan politis. Pejabat itu bernama John Boehner. Dia adalah ketua DPR (House of Representatives) AS yang berasal dari Partai Republikan, setara dengan jabatan Ketua DPR Setya Novanto saat ini. Sebagai ketua DPR yang mayoritas kursinya dikuasai oleh oposisi dari Partai Republikan, ia menjadi ujung tombak partainya untuk mempromosikan kebijakan konservatif dan menggagalkan kebijakan-kebijakan pemerintahan Obama yang berasal dari Partai Demokrat. Salah satu langkah politik yang tidak bisa dilupakan adalah ”government shutdown” yang terjadi pada Agustus 2013. Parlemen menolak APBN yang diajukan pemerintahan Obama dan tidak ada otorisasi untuk menggunakan alokasi sementara. Akibatnya, pemerintah harus melakukan efisiensi, dari mengurangi jumlah hari sekolah, mengurangi jam kerja, hingga penutupan beberapa jenis layanan masyarakat. Masyarakat Amerika mengutuk Partai Republikan dan Partai Demokrat yang tidak mampu mencapai kesepakatan untuk menghindari peristiwa tersebut. Walaupun kedua partai sama-sama dihujat, Partai Republikan lebih mendapat citra negatif ketimbang Partai Demokrat menurut survei yang dilakukan oleh MSNBC tahun lalu. Boehner semestinya akan memimpin lagi kubu oposisi dan menentukan pada hari ini apakah APBN yang diusulkan pemerintah akan disetujui atau tidak. Apabila mayoritas anggota parlemen menolak proposal pemerintahan Obama, maka government shutdown yang terjadi pada 2013 akan terulang lagi tahun ini. Namun, banyak analis mengatakan bahwa hal itu mungkin tidak akan terjadi karena Boehner telah mengumumkan akan mengundurkan diri dari jabatannya per Oktober nanti. Pengunduran diri Boehner sangat mengejutkan karena terjadi tiba-tiba. Deputinya sendiri baru tahu Boehner akan mengundurkan diri pada saat konferensi pers terjadi. Peristiwa ini mengejutkan dan diduga terkait pertemuan empat mata yang diikuti oleh pidato Paus Fransiskus sehari sebelumnya di Kongres AS. Apabila Anda menyaksikan pidato Paus Fransiskus di Kongres dan melihat bagaimana Boehner tidak dapat menahan air mata dan ekspresi emosinya, maka sulit untuk dimungkiri bahwa keputusan Boehner untuk mengundurkan diri di bulan Oktober nanti memang terkait dengan kehadiran dan pidato Paus Fransiskus di Kongres. Peristiwa pengunduran diri Boehner dan pidato politik Paus membuktikan bahwa pemimpin atau kepala negara yang kredibel dan ditunjang oleh integritas pribadi serta infrastruktur diplomasi publik yang maksimal akan menghasilkan dampak yang konkret. Sejauh yang saya alami dalam sejarah politik Amerika, dan mungkin sejarah dunia, tidak pernah ada pidato yang memiliki dampak demikian besar dan instan seperti yang dilakukan Paus Fransiskus yang berpidato di depan Kongres AS pekan lalu. Dalam kunjungan lima hari di AS, jantungnya kapitalisme, yang juga dikenal berkecenderungan sangat sekuler di mana kebijakan ekonomi yang neoliberal berurat-berakar, Paus Fransiskus berbicara tentang perubahan iklim, imigrasi, tragedi pelecehan seksual yang dilakukan oleh hierarki Gereja, juga tentang keluarga dan cinta. Paus berbicara tentang ide-ide yang kontroversial dan bertentangan dengan persepsi masyarakat AS. Pidatonya mengkritik politik AS tidak dengan cara pandangnya sendiri, tetapi melalui kata yang diucapkan oleh Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day, dan Thomas Merton. Contohnya ketika berbicara tentang pentingnya menghargai dan melindungi para imigran yang datang ke AS, Paus menegaskan setiap orang di Amerika dulunya juga pernah menjadi imigran. Paus juga berbicara tentang perubahan iklim yang sebagian besar dianggap oleh politisi, khususnya Partai Republikan, sebagai sebuah mitos dan agenda terselubung negara-negara tertentu untuk menekan pertumbuhan ekonomi AS. Jika biasanya pidato kepala negara cenderung menghindari hal-hal yang diramalkan akan membuat kontroversi atau membuat suasana tidak nyaman dalam kunjungan, Paus justru berlaku sebaliknya. Bandingkan misalnya dengan pidato Presiden China Xi Jinping yang dalam waktu bersamaan juga mengunjungi AS dan berpidato di depan publik AS. Xi Jinping menjabarkan tentang apa yang telah dilakukan China terkait dengan AS dan dunia seperti komitmen untuk melakukan reformasi politik dan membuka pintu ekonomi lebih luas. Xi juga mengatakan pertumbuhan ekonomi China jangan dianggap sebagai ancaman, tetapi harus dipandang sebagai peluang sehingga semua pihak, termasuk AS, bisa mendapatkan keuntungan atau winwin solution sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Xi juga mengatakan akan menyelesaikan ketegangan dua negara tentang cyberspionage yang sudah memanas dalam sebulan terakhir. Beberapa analis dan editor menganggap pidato itu normatif. Washington Post misalnya mengatakan bahwa kunjungan Obama dua tahun lalu ke China juga bicara soal cyberspionage. Tetapi China tidak banyak bertindak untuk memperbaiki masalah itu dan justru kasusnya semakin meningkat. Akibatnya, banyak publik AS yang tidak percaya terhadap China dan terus menerus mencurigai maksud di balik semua kebijakan China baik ekonomi maupun politik. Dari kunjungan dua kepala negara di waktu yang bersamaan kita dapat menyimpulkan bahwa pidato yang baik dapat diterima dengan ikhlas bila terkait dengan substansi sebuah kebijakan. Pembicara harus menyinggung, baik langsung atau tidak langsung, kebijakan yang didukung atau dikritiknya. Seorang kepala negara yang berpidato di panggung politik internasional juga harus menyadari bahwa pidatonya bukan hanya untuk konsumsi negara tertentu, tetapi juga konsumsi dunia. Sering kali pidato di panggung internasional tidak tentang kita, tetapi juga tentang negara lain atau kebijakan lain. Karena itu, isi pidato sewajarnya mencerminkan visi negara jauh ke depan tanpa meninggalkan atau mempromosikan apa yang saat ini telah dilakukan. Pidato kepala negara sesungguhnya adalah juga bagian dari diplomasi publik. Kredibilitas dari pidato tersebut perlu didukung dengan kepercayaan publik akan kredibilitas si pembicara, apakah janji yang disampaikan sekadar janji di bibir atau berakar pada integritas pribadi si pembicara. Selain itu, kekuatan diplomasi publik perlu didukung oleh instrumen diplomasi yang mapan, yang menjangkau publik di negara yang dituju (bahkan yang menonton di layar kaca) sehingga keseluruhan rangkaian acara kunjungan dapat dirasakan efeknya, bahkan oleh masyarakat awam sekalipun. Paus Fransiskus bukanlah paus pertama yang melakukan pidato di PBB atau di AS, tetapi yang membuatnya berbeda karena kredibilitasnya sebagai paus yang rendah hati telah membuatnya lebih menonjol dan menarik perhatian dibandingkan dengan para paus sebelumnya. Tidak mungkin seorang kepala negara yang melanggar HAM akan didengarkan pendapatnya ketika dia bicara tentang keadilan dan kemanusiaan. Dia bahkan dapat menjadi target kritik. Terakhir, indikator keberhasilan pidato politik di panggung internasional adalah bila lawan bicaranya menyetujui atau minimal tidak menentang apa yang disampaikannya. Persetujuan itu tidak harus semua apa yang disampaikan, tetapi minimal ada satu atau dua topik penting yang dapat menjadi titik tolak untuk meningkatkan kerja sama. Pada Oktober 2015 giliran Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke AS. Segenap mata dunia menanti-nanti apa yang akan disampaikannya. Tentu kita boleh berharap bahwa pidatonya dipersiapkan juga dengan baik untuk khalayak yang seluas-luasnya dan tidak menduplikasi gaya kepala negara lain. ●