Problematika Penanganan Bencana Asap Chandra ID Simarmata  ;  Aktivis Forum Pendidikan Politik dan Hukum Sumatera Utara

                                                    JAWA POS, 16 September 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

BENCANA kabut asap yang melanda sebagian besar wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan memang sudah menjadi tamu rutin negeri ini setiap tahun. Ulah manusia baik perseorangan maupun didalangi korporasi yang dengan sengaja (ilegal) melakukan pembakaran lahan saat musim kemarau patut diduga menjadi penyebab utama bencana ini terus berulang. Ya, kita manusia tentu tidak pernah berpikir bahwa akibat ulah dan sentuhan tangan jahat kita, secara perlahan namun pasti, bumi ini terus mengalami kehancuran. Dengan cara yang instan, area lahan dan hutan terus-menerus dirusak dan dijadikan ’’mesin uang’’ oleh merekamereka yang tamak tanpa pernah mau peduli dampak buruknya terhadap kesehatan manusia. Hasilnya, selama lebih kurang 18 tahun belakangan ini, kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap telah membawa dampak yang sangat buruk bagi ekosistem serta jutaan manusia. Puluhan juta warga di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dipaksa hidup dengan menghirup udara yang memiliki level pencemaran sangat tidak sehat (Jawa Pos, 15/9). Namun ironisnya, pembahasan masalah klasik ini selalu tak pernah jelas arah penyelesaiannya. Kebakaran hutan nyatanya terus saja menjadi tamu rutin setiap tahun tanpa ada proses penegakan hukum yang jelas untuk memberikan efek jera. Mungkin, sebenarnya dapat kita katakan bukannya belum jelas arah penyelesaiannya. Namun, memang belum ada keseriusan total dan kemauan politik (political will) yang nyata dari pemerintahanpemerintahan sebelumnya untuk menghukum dalang perusakan hutan (the man behind the gun) maupun orang-orang yang diuntungkan dari terbakarnya lahanlahan tersebut. Strategi dan Solusi Indonesia saat ini, selain memerlukan presiden yang merakyat dan berintegritas, membutuhkan sosok presiden yang melek hutan. Persoalan kehutanan tentu tak kalah penting jika dibandingkan dengan masalah politik dan ekonomi. Karena itu, Jokowi perlu benarbenar memiliki konsep serta ideide brilian dalam upaya pelestarian hutan. Terlebih lagi cara menindak tegas para pelaku perusakan hutan. Hal ini penting karena persoalan kehutanan akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem alam dan keberlangsungan hidup generasi selanjutnya. Berdasar pemetaan dan analisis sederhana, sebenarnya ada tiga masalah utama yang perlu disikapi pemerintah dan pihak-pihak yang peduli ( concern) terhadap masalah ini. Pertama adalah masalah sistem yang menjadi pokok persoalan. Kedua, masalah pola pikir ( mindset) masyarakat kita. Dan, ketiga adalah masalah penegakan hukum. Masalah sistem memang merupakan persoalan yang paling fundamental. Ada kredo yang mengatakan bahwa sebuah sistem yang buruk tak akan memberikan manfaat dan hanya akan menghasilkan halhal yang buruk pula. Perlu dipahami, belum baiknya sistem dan tata kelola kehutanan saat ini adalah akibat dari kurangnya perhatian pemerintah selama ini. Hal ini senada dengan pernyataan Wimar Witoelar, pendiri Yayasan Prespektif Baru, yang mengatakan bahwa kerusakan alam karena salah kelola dan hal ini merupakan imbas dari kebijakan politik yang tidak pro lingkungan ( www.perspektif.net). Oleh karena itu, sistem dan tata kelola hutan harus lebih dahulu diperbaiki Presiden Jokowi dan setiap permasalahannya harus disertai solusi konkret, baik untuk jangka pendek maupun panjang. Kemudian, yang kedua adalah masalah pola pikir masyarakat. Hal itu memang menjadi kelemahan dari bangsa ini. Kita miris melihat be berapa warga masyarakat yang rela/mau dijadikan ’’pion’’ oleh orang-orang tertentu untuk melakukan perusakan hutan dan pembakaran lahan secara ilegal. Di sinilah peran pemerintah bersama masyarakat peduli lingkungan dalam hal mengedukasi masyarakat awam agar mau benar-benar menjaga kelestarian alam yang ada di sekitarnya. Lalu, permasalahan pokok yang terakhir adalah kurangnya ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak para mafia hutan. Terkait dengan penegakan hukum juga terkesan pandang bulu dan hanya mampu menindak aktor lapangan yang kebanyakan adalah orang suruhan. Karena itu, Presiden Jokowi bersama jajarannya diharapkan dapat segera melakukan ’’Revolusi Mental’’ di bidang kehutanan. Presiden harus benar-benar melek hutan agar dapat menindak tegas para penjahat hutan. Presiden tidak perlu segan menginstruksikan pembekuan sementara atau mencabut izin dan menarik hak guna usaha bagi perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar atau terbukti mendalangi pembakaran hutan. Selain itu, aktor intelektual, aktor lapangan, birokrat, maupun pengusaha yang kedapatan melakukan perusakan hutan dan KKN harus dihukum seberat-beratnya. Itu penting agar memberikan pelajaran atau efek jera bagi para penjahat hutan, dan ke depan perusahaan juga berusaha lebih maksimal menjaga agar lahannya tidak terbakar di musim kemarau. Sejatinya, bangsa ini harus lebih agresif menanggapi masalah terkait kebakaran hutan, kekeringan, serta perubahan iklim. Langkah mitigasi yang lebih konkret disertai solusi jangka panjang yang holistis tentu sangat penting agar bencana kabut asap ini tidak terulang. Hal itu penting karena dengan menyelesaikan masalah di bidang kehutanan, secara tak langsung seorang pemimpin sudah menyelamatkan hal yang utama, yaitu alam dan kelangsungan hidup umat manusia. Pada akhirnya, masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan terkait persoalan kehutanan dan lingkungan hidup. Kuncinya lagi-lagi adalah political will dari pemimpin tertinggi negeri ini. Sebab, tanpa adanya niat dan keseriusan dari pemimpin, segala sesuatunya bak jauh panggang dari api. Dan, negeri ini akan terus dilanda bencana kabut asap setiap tahun. ●