Konsistensi Perangi Covid-19 Djoko Santoso ;  Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga; Ketua Badan Kesehatan MUI Jatim; Penyintas Covid-19

KOMPAS, 1 Juli 2021

 

 

                                                           

Penggemar sepak bola menikmati siaran langsung pergelaran Piala Eropa 2020 dengan penonton yang hampir memenuhi kapasitas stadion. Terlihat sorak-sorai, jingkrak-jingkrak, dan mayoritas tak menggunakan masker. Untuk masuk stadion, selain membayar tiket, penonton lokal cukup menunjukkan kartu vaksinasi, sedangkan penonton warga negara asing harus menunjukkan kartu tes usap.   Mengapa ini bisa terjadi? Inggris dan Hongaria sebagai tuan rumah mengklaim sudah berhasil memvaksinasi lebih dari 90 persen warganya. Mereka juga merasa sudah berhasil menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan tertib sehingga otoritas setempat merasa cukup aman menggelar Piala Eropa 2020 dengan penonton hampir penuh.   Rasanya menyesakkan dada. Banyak negara Eropa sudah berhasil ”mengatasi” pandemi sehingga sudah bisa melonggarkan aktivitas publiknya. Begitu pula di China. Kita dipameri wisuda 11.000 mahasiswa tanpa masker pada Minggu (17/6/2021) di Wuhan, tempat asal virus Covid-19.   Sementara pada saat yang sama kita malah dihajar gelombang serangan kedua Covid-19 yang lebih dahsyat. Membandingkan kondisi Eropa dan China itu bisa makin menyulitkan kampanye pengetatan prokes di sini. Di sana, bahkan di sumbernya Covid-19, sudah bebas masker, kenapa di sini tambah diketati?   Kenapa tak diikuti saja pelonggaran di sana? Disusul pertanyaan lain yang bernada ketidakpercayaan tentang seriusnya gelombang baru ini. Sekalipun berita kemalangan nyata berlimpah dalam serangan Covid-19 kali ini, ada yang terus menggaungkan ketidakpercayaan.   Sebenarnya pelonggaran prokes dalam kerumunan Piala Eropa itu juga mengundang keprihatinan WHO. Direktur Eksekutif Regional WHO Robb Butler, dikutip AFP, meminta bertindak cepat jika ada peningkatan kasus. Dalam pertandingan di Denmark ditemukan lima penonton positif Covid-19. Kemudian dilakukan pelacakan dengan mengetes 4.000 penonton. Tak terbayangkan jika yang positif makin banyak.   Kepercayaan diri terlalu besar terhadap penanganan Covid-19 kerap membuat bencana. India sempat dipuji media, dianggap bisa mendekati kekebalan kelompok (herd immunity), Februari lalu. Saat itu pejabat WHO Soumya Swaminathan juga mengingatkan jangan menyepelekan dan melonggarkan prokes. Dan benar, setelah kerumunan besar akibat ritual mandi Kumbh Mela 1-17 April di Sungai Gangga, meledaklah Covid-19 di India. Ngerinya, ledakan kasus itu menimbulkan mutasi varian Delta yang kini memukul berat Indonesia.   Tampaknya memang susah konsisten belajar dari pandemi yang sudah 1,5 tahun ini. Hasrat selalu berkumpul sebagai makhluk sosial kerap tak tertahankan justru saat harus memperketat prokes. Apalagi, ada momen-momen hari besar. Kini kita merasakan dampak bobolnya larangan mudik, ditambah ”bobolnya” varian asing ke Indonesia.   Varian Delta yang menyebar menunjukkan, tak hanya pemudik lokal yang jadi penyebab meledaknya Covid-19 saat ini. Di saat rakyat dilarang mudik, pemerintah kurang menutup pintu republik kita dari pendatang dari luar. Kritikan agar tenggang rasa kepada rakyat yang dilarang mudik tak begitu digubris.   Ledakan dalam keterbatasan   Angka pertambahan kasus harian yang sebelumnya sudah menurun ke titik paling rendah, yaitu 2.385 kasus pada Sabtu (15/5/2021) dengan kematian 144, kini meroket hingga menembus 21.342 per hari dan 409 meninggal, Minggu (27/6/2021). Besoknya, Senin (28/6/2021), turun sedikit ke 20.694 kasus, tetapi angka kematian naik ke 423.   Rumah sakit dan RS daerah penuh pasien, dokter dan tenaga medis kewalahan. Media massa tiap hari menyajikan berita pasien yang tak bisa tertampung di ruang perawatan sehingga harus antre di selasar, bahkan halaman RS. Angka kematian melonjak, hingga lahan pemakaman cepat penuh.   Kasus Kudus dan Bangkalan, yang jadi episentrum awal ledakan baru, akhirnya merebak menjadi kasus nasional. Segera angka kasus positif melonjak. Di sana ditemukan varian baru B1617.2 (Delta) yang asalnya dari India, dengan karakter jauh lebih menular, mengganas lagi, dan sekarang sudah menyebar di 85 negara.   Di Inggris, Public Health England melaporkan varian Delta 60 persen lebih menular dibandingkan varian Alfa. Waktu pengganda (doubling time)-nya berkisar 4,5-11,5 hari. Varian Delta mempercepat rusaknya paru-paru, dari sebelumnya 5-10 hari menjadi hanya dalam sehari! Maka, banyak berita kematian, pasien hanya 2-3 hari dirawat di RS.   Sebuah studi di Singapura mencatat, infeksi varian Delta memungkinkan pasien lebih membutuhkan bantuan oksigen, perawatan lebih intensif, dan meningkatkan risiko kematian. Varian ini juga lebih gampang menyerang anak-anak. Dengan karakter seperti ini, Delta sangat berbahaya sehingga WHO memasukkannya sebagai variant of concern (VoC) yang harus sangat diwaspadai.   Sampai 23 Juni, Kementerian Kesehatan mencatat ada 160 kasus positif karena varian Delta yang tersebar di sembilan provinsi, terbanyak di DKI Jakarta dengan 57 kasus. Artinya, varian Delta yang ganas sudah mulai menyebar.   Para epidemiolog selalu berusaha meyakinkan, cara paling mendasar meminimalkan penularan adalah dengan pembatasan mobilitas, entah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), lockdown, atau lainnya.   Namun, saran ini langsung dilawan dengan argumen sangat mendasar: siapa yang menjamin pasokan makan bagi mayoritas rakyat kelas bawah jika lockdown? Secara realistis, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengaku terus terang tak kuat membiayai rakyat kalau lockdown. Begitu pun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena tak punya anggaran untuk lockdown.   Dengan segala keterbatasan itu, akhirnya pemerintah mengambil sikap lebih kompromistis. Pembatasan mobilitas hanya dalam skala terbatas atau PPKM mikro. Tingkat lingkungan, RT, RW, atau paling tinggi desa. Sambil terus menggenjot vaksinasi agar segera mungkin mencapai level kekebalan kelompok.   Jangan lagi pilih kasih   Namun, baik pembatasan mobilitas maupun vaksinasi juga tak bisa berjalan mulus. Ada problem, opini dan narasi kontra bertebaran, diproduksi oleh mereka yang sebetulnya tak punya kompetensi. Termasuk berbagai ceramah yang mengobarkan ketidakpercayaan kepada pandemi dan vaksinasi, serta menentang pembatasan kerumunan kegiatan beribadah meski lembaga besar umat beragama, seperti Muhammadiyah, NU, MUI, KWI, dan PGI, mendukung langkah pembatasan ibadah berjemaah demi mencegah penularan Covid-19.   Orang-orang tak masuk akal yang menyebarkan teori konspirasi Covid-19 dan menentang vaksinasi memang sedikit, tetapi nyaring. Kadang bisa memengaruhi pendapat sebagian orang sehingga timbul ketidakpercayaan kepada penanganan pandemi oleh pemerintah. Sampai Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir pun mengutarakan kejengkelannya kepada mereka. ”Anda tidak bertanggung jawab,” katanya, Senin (24/6/2021).   Ketidakpercayaan kepada konsistensi penanganan pandemi juga jadi problem pada pembuat kebijakan. Membiarkan pendatang asing saat rakyat dilarang mudik Lebaran jelas tak sensitif. Ada kesan pilih kasih, justru terhadap rakyat sendiri. Ditambah fakta berbagai kasus pejabat atau orang dekat pemerintah membuat kerumunan tidak ditindak.   Mereka yang patuh prokes dan pembatasan sosial pun bisa merasa ada aspek tak fair atau kesan sewenang-wenang. Padahal, asas paling mendasar dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan adalah kesamaan di depan hukum dan keadilan. Semestinya pembuat kebijakan introspeksi dan mendisiplinkan diri agar kepercayaan kembali kuat. Apabila aspek fairness ini terpancar dalam langkah dan kebijakan penanganan pandemi, besar kemungkinan rakyat lebih mudah diarahkan karena pembuat kebijakan pun disiplin serta tidak pilih kasih.   Salah satu kritik yang mulai didengar adalah soal perbedaan perlakuan tempat kerumunan, antara tempat ibadah dan pusat perbelanjaan (mal). Ketua Satgas Covid-19 Ganip Warsito pada Senin (28/6/2021) mengumumkan, mal boleh buka sampai pukul 17.00. Biasanya boleh buka seperti biasa, hingga pukul 21.00 atau lebih.   Sensitivitas untuk adil dalam kebijakan di masa krisis ini sangat penting dalam mengundang partisipasi masyarakat untuk ikut menyukseskan penanganan pandemi.   Sensitivitas ini juga perlu dalam penindakan. Jangan hanya orang kebanyakan yang powerless yang ditindak dan dipaksa menuruti aturan. Para elite juga harus ditindak ketika melanggar aturan. Di Eropa, Komisaris Perdagangan Uni Eropa Phil Hogan mundur karena melanggar prokes. Demikian pula Mendagri Samir Mobeideen dan Menteri Kehakiman Bassam-Talhouni di Jordania. Presiden Brasil Jair Bolsonaro didenda karena kerumunan dalam pembagian sertifikat dan tak memakai masker.   Yang mutakhir, Menkes Inggris Matt Hancock mundur pada Minggu (27/6/2021) karena melanggar prokes dengan memeluk dan mencium stafnya saat lockdown. Banyak lagi contoh keteladanan tanggung jawab pemimpin dan pejabat di negara-negara lain. ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” harus diterapkan dengan konsisten di negara Pancasila ini demi memperkuat rasa gotong royong.   Penggunaan cara saintifik ditambah disiplin kuat dari elite hingga rakyat jelata akan bisa memudahkan kita keluar dari pandemi ini. Ditambah vaksinasi massal yang dipercepat. Target vaksinasi sejuta sehari yang dicanangkan pemerintah mesti didukung. Juga mempercepat vaksin untuk anak dan remaja. Proses seperti inilah yang dilalui negara-negara yang dianggap relatif bisa mengalahkan pandemi, seperti negara-negara Eropa yang sudah bisa bersorak-sorai di stadion sepak bola. Tak perlu iri. Kita lalui saja prosesnya dengan disiplin dan konsisten pada segala pihak agar kita bisa menuju ke sana. ●