WAWANCARA
KPK
di Jalur yang Benar
Tony Kwok ; Kandidat
Doktor di Hafencity University Hamburg
|
KOMPAS,
11 Februari 2015
Tony Kwok adalah komisioner Independent Commision Against Corruption saat lembaga semacam
Komisi Pemberantasan Korupsi di Hongkong ini berjuang membersihkan polisi
dari korupsi. Dalam usahanya itu, ICAC sempat mengalami konflik dengan polisi
yang korup di Hongkong. Puncak konflik terjadi pada 1977 saat kantor ICAC
diserbu polisi.
Dukungan penuh kepada ICAC dari Pemerintah Hongkong dan
Kerajaan Inggris pada saat itu membuat korupsi di kepolisian bisa diberantas.
Polisi Hongkong menjadi salah satu polisi paling bersih di dunia. Mereka juga
mengklaim yang terbaik di Asia.
Kwok sempat menjadi konsultan bagi Pemerintah Indonesia
saat hendak mendirikan KPK. Dia juga menjadi konsultan anti korupsi di 25
negara lain di Asia.
”Indonesia semestinya bangga
dengan KPK,”
menjadi kalimat pertama yang disampaikan Kwok saat wawancara dengan Kompas,
Selasa (10/2), di Jakarta.
Apa
yang Anda lihat dari konflik yang terjadi antara KPK dan Kepolisian Negara
RI?
Di Asia, orang mungkin menilai lembaga anti korupsi yang
sukses adalah ICAC Hongkong atau CPIB (Corrupt Practices Investigation
Bureau) Singapura. Tapi, banyak yang bilang KPK juga sudah berada pada jalur
yang benar. Memang belum bisa dibilang sukses, tetapi jelas sudah berada di
jalur yang benar. KPK sudah bisa mengusut orang-orang yang sensitif, high
profile. KPK bisa membuktikan kemampuannya untuk independen, profesional, dan
berani mengusut kasus-kasus besar. Ini tidak bisa ditemukan di banyak lembaga
anti korupsi di Asia.
Saya sangat prihatin dengan yang terjadi sekarang karena
sepertinya ada usaha untuk mengalahkan, melemahkan KPK.
Dari
pengalaman konflik ICAC dengan Kepolisian Hongkong, apa yang Anda
rekomendasikan?
Presiden harus mengambil alih, memerintahkan tim
independen menyelidiki (kasus yang diduga melibatkan pimpinan KPK) dari
polisi. Siapa pihak tim independen ini? Ini terserah Presiden Joko Widodo.
Prinsip yang sama bisa diterapkan untuk investigasi yang sedang dilakukan KPK
kepada Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Apalagi dalam kasus komisioner KPK yang jadi tersangka,
menurut hukum, harus nonaktif. Sebelum Presiden memutuskan (menonaktifkan
unsur pimpinan KPK yang jadi tersangka), dia bisa menunggu lebih dulu hasil
penyelidikan tim independen.
Setelah investigasi selesai, selanjutnya pergi ke saluran
hukum yang normal, bisa menyerahkan kepada jaksa dan mereka bisa menentukan
lebih lanjut langka hukum berikutnya.
Apalagi
yang bisa dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan krisis KPK
dengan polisi?
Krisis ini sebenarnya membuka kesempatan untuk perbaikan.
Agar tidak terjadi lagi krisis yang sama, Presiden bisa melakukan pengkajian
ulang yang menyeluruh terhadap relasi KPK dengan polisi.
Untuk mendukung independensi KPK, Presiden bisa
mengusahakan agar KPK diatur dalam konstitusi, tidak hanya UU. Dengan
demikian, KPK menjadi lembaga yang permanen hingga tidak ada presiden atau
parlemen yang mencoba membubarkannya.
KPK juga dapat diberi kekuatan tambahan, seperti mengusut
korupsi tak hanya di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor bisnis. Tidak
hanya dibatasi boleh mengusut korupsi dengan nilai kerugian di atas Rp 1
miliar.
Hal yang juga bisa dilakukan adalah mengecek sistem
akuntabilitas di kepolisian. Di Hongkong ada Independent Police Complaint Committee. Masyarakat bisa komplain
ke mereka jika ada investigasi polisi yang tak sesuai dengan aturan dan
kewenangan.
Apa
yang bisa dipelajari dari kisah sukses ICAC membersihkan polisi korup di
Hongkong?
Pertama, tentu harus mempertahankan keberadaan KPK. Kedua,
pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka ingin memperbaiki situasi ini.
Pelajaran dari Hongkong adalah pemerintah berusaha menyusun, mengkaji, me-review relasi polisi dan KPK dalam
rangka memperkuat independensi KPK.
Di masa lalu, polisi Hongkong sangat korup. Polisi selalu
menjadikan ICAC sebagai musuh. Sekarang apa yang terjadi? Setelah konflik
1977, polisi Hongkong salah satu yang paling bersih di dunia. Mereka
mengklaim sebagai yang terbaik di Asia. Hubungan ICAC dengan polisi juga
sangat baik.
Ini pelajaran dari Hongkong, krisis ini bisa menghasilkan
kesempatan untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik.
Hongkong
bisa melakukan itu karena ICAC didukung penuh pemerintahnya dan juga Kerajaan
Inggris ketika itu. Bagaimana dengan Indonesia?
Saya punya keyakinan dan suka dengan Presiden Joko Widodo.
Agenda pemerintahan dia adalah pemberantasan korupsi. Dia harus menjaga
janjinya. Kalau dia tak bisa menunaikan janjinya, dia tahu konsekuensinya.
Media harus selalu mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa dia menjanjikan
agenda pemberantasan korupsi. Kalau tidak mendukung KPK, dia akan kehilangan
dukungan publik. Saya yakin dia pasti paham.
Mungkin pengalaman Hongkong dan Indonesia berbeda. Di
Indonesia, jumlah polisi sangat banyak.
Meski Hongkong hanya punya 20.000 polisi, itu tetap jumlah
yang besar. Jika lembaga anti korupsi menyelidiki polisi yang korup, itu
karena menegakkan hukum dan bukan karena menyerang polisi. Belajar dari
pengalaman Hongkong, kalian harus tetap menekan dan menciptakan efek gentar
bagi polisi yang mau melakukan korupsi. Selama kalian bisa menjangkau
petinggi kepolisian korup, kalau ada polisi korup, mereka bisa ditangkap KPK.
Jika polisi masih beranggapan bahwa kami polisi, kalian
tak bisa menyentuh kami, maka kalian akan tetap menjadi negara yang korup.
Kecuali kalau kalian bisa mengubah mentalitas seperti ini, kalau saya sebagai
polisi korup, saya bisa ditangkap KPK dan dipenjara. Saya kehilangan
pekerjaan dan keluarga juga menanggung malu.
Bagaimana cara membuat ini bisa berjalan? Ya, pastikan KPK
punya kemampuan lebih. Tambahkan jumlah pegawai KPK. Di Hongkong ada 7 juta
penduduk dan jumlah pegawai ICAC ada 1.300 orang. Sementara di sini ada
seperempat miliar penduduk, tetapi KPK hanya punya beberapa ratus pegawai.
Namun, ada masalah lain di Indonesia. Ada perbedaan gaji
antara KPK dan polisi.
Jika polisi punya gaji yang rendah hingga mereka tak bisa
menghidupi keluarganya, mereka akan korupsi. Ini pekerjaan polisi dan
pemerintah untuk memastikan standar minimum gaji polisi. Polisi berpangkat
paling rendah harus punya gaji yang cukup bagi mereka untuk menghidupi
keluarganya.
Polisi juga komplain dengan minimnya biaya pengusutan
perkara. Kadang polisi diduga meminta bantuan pihak lain untuk membantu
membiayai operasional pengusutan kasus kriminal.
Ini bukan sesuatu yang bagus. Di Hongkong atau
negara-negara lain, jika ada orang menawari polisi sesuatu untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu, jelas itu kejahatan dan harus dihentikan.
Polisi harus menyusun semua keperluannya dan meminta
kepada pemerintah. Jadi, tentu saja solusinya adalah berikan anggaran yang
cukup kepada polisi.
Apakah
di Hongkong pada 1970-an masalahnya sama?
Sama dalam arti, gaji polisi sangat rendah. Maka,
pemerintah kemudian memperbaiki gaji polisi. Gaji polisi sekarang salah satu
yang tertinggi di Hongkong.
Bagaimana
dengan pemberian pengampunan terhadap polisi atau pejabat yang korup?
Presiden bisa memberikan pengampunan atas kesalahan di
masa lalu. Tidak hanya polisi, tetapi juga aparatur negara lainnya. Tentu ini
tidak mudah, bagaimana membatasinya. Apakah pejabat yang menerima suap 1 juta
dollar juga akan mendapat pengampunan? Kalian tak bisa memberikan pengampunan
penuh. Kalau ada polisi yang menerima suap 1 miliar dan besok diberikan
pengampunan, dia bisa membeli Ferrari. Ini tak bisa diterima oleh masyarakat.
Oleh karena itu, istilah pengampunan harus dipertimbangkan, seperti
pemerintah bisa memberikan pengampunan, tetapi uang hasil korupsinya dikembalikan.
Ini juga terjadi di Hongkong ketika polisi menyerang ICAC.
Pemerintah akhirnya juga berpikir memberikan pengampunan terhadap korupsi
yang terjadi sebelum 1977, kecuali kasus korupsi yang serius.
Pertanyaan
terakhir, bagaimana masa depan pemberantasan korupsi jika melihat konflik KPK
dengan polisi saat ini?
Jika kalian membiarkan KPK terus dikriminalisasi, saya
pesimistis dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini titik
balik yang krusial. KPK sudah pada jalan yang benar, tetapi sekarang mereka
sedang diblokade. Kalau blok ini dicabut, akan ada masa depan yang cerah. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar