Pemilu
Nigeria
Smith Alhadar ; Staf Ahli
pada Institute for Democracy Education (IDe)
|
KOMPAS,
14 Februari 2015
Semula pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak Nigeria
ditetapkan 14 Februari. Namun, ketika kegentingan di negeri itu—sejak awal
Januari salafi fundamentalis Boko Haram bertindak semakin luas dan sadis—juga
merambah negara tetangga Kamerun dan Chad, pemilu terpaksa ditunda menjadi 28
Februari.
Boko Haram memang berusaha menggagalkan pemilu antara calon
presiden Muhammadu Buhari dari kubu Islam dan capres petahana Goodluck
Jonathan dari kubu Kristen. Kegagalan pemilu akan membawa kegaduhan politik
sehingga Boko Haram jadi pemain utama politik Nigeria.
Maka, mayoritas rakyat Nigeria dengan dukungan AS dan Uni Afrika
berpendapat pemilu harus dilaksanakan.
Pertama, dengan pemilu pemerintah dapat memperlihatkan kepada
dunia bahwa Nigeria aman terkendali. Kedua, mengalah pada Boko Haram akan
menjatuhkan citra militer Nigeria. Ketiga, menjaga kelangsungan tradisi
pemilu demokratis.
Kalau pemilu kali ini tak dapat diselenggarakan, proses
demokrasi Nigeria kembali ke titik nol, padahal Nigeria diharapkan menjadi
stabilisator Afrika.
Muhammadu Buhari menyatakan, langkah Komisi Nasional Pemilu
Independen (INEC) itu membuktikan mereka berada di bawah tekanan. AS pun
menyatakan, INEC kehilangan independensi. Ketua INEC Attahiru Jega
mengatakan, situasi keamanan tidak memungkinkan.
Penundaan pemilu memang didasari saran kepala keamanan Nigeria
karena tidak ada pasukan yang bersedia mengawal kotak dan surat suara di
kawasan timur laut yang dikuasai Boko Haram.
Sensitif dan kompetitif
Lebih dari kapan pun, ini pemilu Nigeria yang paling sensitif
dan kompetitif. Kendati Goodluck Jonathan, doktor biologi perikanan, menang
telak atas Muhammadu Buhari dalam pilpres empat tahun lalu, situasi kali ini
agak berbeda.
Pertama, Jonathan dari People’s Democratic Party dianggap tidak
mampu mengatasi Boko Haram yang sejak 2009 telah membunuh sekitar 13.000
orang dan memicu 1,5 juta pengungsi. Titik lemah Jonathan adalah
ketidakberdayaannya membebaskan 219 murid sekolah perempuan Kristen yang diculik Boko Haram di Chibok, April
tahun lalu, sampai sekarang.
Jonathan juga tercemar isu korupsi. Pada 2007, hartanya
diketahui sekitar 1,9 juta dollar AS.
. Jonathan membuat blunder dengan memerintahkan wakil Nigeria di DK
PBB bersikap abstain dalam voting draf resolusi Palestina pada 30 Desember.
Akibatnya, draf resolusi yang meminta Israel mundur dari daerah pendudukan
dalam tiga tahun ke depan gagal diadopsi DK PBB.
Sikap Jonathan diduga terkait tekanan AS dan Israel. Seluruh
sumber minyak Nigeria digarap perusahaan AS dan sebagian besar diekspor ke
AS. AS juga merupakan mitra dagang utama.
Saat harga minyak dunia anjlok, pemerintahan Jonathan menghadapi
masalah besar. Utang luar negeri membengkak dan Nigeria butuh uang besar
untuk militernya dalam menghadapi Boko Haram.
Bantuan teknis militer dan keuangan AS semakin dibutuhkan.
Israel sangat aktif membantu militer Nigeria. Selain memasok
peralatan militer canggih, pengetahuan Israel dianggap penting untuk
memerangi Boko Haram.
Lawan Jonathan, Mayjen (Purn) Muhammadu Buhari dari partai
Congress for Progressive Change, sebenarnya bukan lawan berat. Sudah tiga
kali ikut pilpres (2003, 2007, 2011), tetapi selalu kalah. Dalam kampanye
pilpres 2011 Buhari berjanji kalau menang akan menerapkan syariah di kawasan
Muslim.
Menghadapi pilpres kali ini, Buhari–tamatan Akademi Militer
Nigeria, Inggris, dan AS–meyakinkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki
agenda Islam radikal dan menyebut Boko Haram sebagai bigot. Buhari mengecam
keras penculikan Chibok dan mengajak
rakyat Nigeria menyingkirkan semua perbedaan menghadapi Boko Haram.
Dalam situasi sekarang,
Buhari memiliki keuntungan dibandingkan dengan Jonathan. Pertama, ia
berasal dari militer dan relatif bersih. Namun, komitmennya membersihkan
koruptor ketika menjadi presiden (1983-1985) justru membuatnya dikudeta.
Buhari juga ikut bertanggung jawab atas terciptanya
ketidakstabilan politik Nigeria sejak merdeka. Dialah salah satu perwira
peserta kudeta pertama yang kemudian menjadi tradisi kudeta di negerinya. Di
tengah keadaan yang tidak menentu, militer mencuri uang rakyat 400 miliar
dollar AS 1960-1999. Pada 2013 PBB melaporkan bahwa rata-rata pendapatan
rakyat Nigeria hanya 1 dollar AS per hari.
Rekam jejak militer
Hukum dipermainkan militer. Pada 2012, laporan Departemen Luar
Negeri AS tentang praktik HAM di Nigeria menyatakan, militer dan badan
intelijen sembarangan menangkap orang, membatasi pers, hak berkumpul, serta
memenjarakan orang tanpa pengadilan dan menyiksanya. Pendiri Boko Haram
ditahan dan disiksa hingga tewas. Kematian Muhammad Yusuf membuat Boko Haram
makin radikal di bawah Abubakar Shekau.
Siapa pun yang memenangi pemilu tidak mudah mengatasi Boko
Haram. Pertama, rakyat tidak mau membantu militer karena bagi mereka yang
utama adalah sejahtera, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Kedua,
persenjataan dan motivasi Boko Haram lebih baik dibandingkan dengan pemerintah.
Ketiga, anggota militer kalangan salafi bermain mata dengan Boko Haram. Mei
2014, sembilan jenderal ditahan karena diduga menjual senjata ke Boko Haram.
Keempat, Boko Haram beraliansi dengan Arewa People’s Congress,
sayap milisi Forum Musyawarah Arewa (FMA), kelompok politik utama yang
mewakili kepentingan rakyat bagian utara. FMA memiliki dana melimpah dengan
keahlian militer dan intelijen.
Kelima, Boko Haram dapat setoran dari Gubernur Negara Bagian
Kano Ibrahim Shekarau dan Gubernur Negara Bagian Bauchi Isa Yuquda. Juga
bantuan dari Muslim Inggris, Al Qaeda Afrika Utara (AQIM), uang tebusan
korban penculikan, dan para simpatisan di Arab Saudi.
Maka, untuk mengamankan Nigeria perlu kerja sama negara-negara
tetangga serta dukungan Uni Afrika dan PBB. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar