Ternyata, Tak Mudah Menjadi Fasis Robertus Robet :  Sosiolog Universitas Negeri Jakarta. Ia salah satu anggota tim evaluator editorial Tempo.

TEMPO MINGGUAN, 13 September 2026

 

 

                                                           

·      Benarkah pemerintahan Indonesia sekarang sudah masuk tahap fasisme? Artikel ini mengulas dengan kritis cap itu.   ·      Bahkan rezim Soeharto sulit menjadi rezim fasis, bukan karena ia tak mau, melainkan karena tak mampu.   ·      Fasisme tidak sekadar menawarkan masa depan, ia menawarkannya melalui pengorganisasian ingatan massal tentang penderitaan, kekalahan, dan kepahitan masa lalu.   TIDAK gampang menjadi fasis. Fasisme mensyaratkan bukan hanya ideologi, politik, dan teknik kekuasaan, melainkan juga estetika. Kata Susan Sontag, kita terlalu gampangan memahami fasisme, menyederhanakannya sekadar sebagai kekerasan, teror, dan rasisme. Padahal di balik semua itu ada estetika politis: cita-cita tentang kesempurnaan tubuh, kedigdayaan, disiplin, pengorbanan, kepatuhan, ritual, pemimpin yang mempesona, parade, dan kematian.   Fasisme memiliki daya pikat yang tidak dapat semata-mata dijelaskan melalui rasionalitas politik. Ia membuat politik menjadi karnaval megah, ritual yang sarat pengalaman emosional. Kata Sontag, fasisme memiliki kemampuan mengambil alih politik serta mengubahnya menjadi estetika. Massa ditransformasikan dari kumpulan individu menjadi koreografi satu tubuh kolektif, patuh di bawah pemimpin dalam ekstase ideologis.   Fasisme bukan sekadar pemerintahan yang keras, melainkan juga suatu proyek politik komprehensif untuk menggantikan pluralisme dengan totalitas kesatuan nasional di bawah pemimpin tunggal. Jangan bayangkan sebuah pemerintahan otokrat yang inkompeten sebagai rezim fasis.   Otoritarianisme membatasi dan menekan oposisi, tapi fasis memandang oposisi sebagai elemen yang haram secara ontologis. Seorang otokrat selalu punya obsesi untuk mengkonsentrasikan dan mempersonalisasi kekuasaan—tapi ini bukan fasis.   Fasis lebih dari itu. Ia membutuhkan kemampuan mengkreasi, mengorganisasi secara total, memobilisasi, mendisiplinkan, dan mengintegrasikan kehidupan masyarakat dalam satu proyek politik bersama.   Pengertian fasisme paling pas diterangkan oleh Roger Griffin. Menurut dia, fasisme adalah a political ideology whose mythic core in its various permutations is a palingenetic form of populist ultra-nationalism. Ia bukan sekadar bentuk pemerintahan, melainkan suatu ideologi yang terkonsolidasi di bawah naungan mitos kelahiran kembali sebuah bangsa melalui revolusi dan pemurnian, dengan melibatkan gerakan massa (populis).   Ia tidak sekadar menawarkan masa depan, ia menawarkannya melalui pengorganisasian ingatan massal tentang penderitaan, kekalahan, dan kepahitan masa lalu. Masyarakat dan manusia baru bagi fasisme bukan sekadar konstruksi sosial, ekonomi, dan politik, melainkan juga fisik dan biologis. Itu sebabnya rasisme adalah syarat mutlak fasisme.   Fasisme Hitler memiliki akar historis dalam kekalahan yang pahit di Perang Dunia Pertama, diikuti dengan runtuhnya monarki dan munculnya demokrasi liberal serta menguatnya kaum kiri. Semua pengalaman pahit itu bertemu dengan mitos dolchstoßlegende, “tikaman dari belakang”, yang di tahun 1919 sudah digembar-gemborkan oleh mantan panglima Angkatan Darat Jerman, Paul von Hindenburg.   Mitos ini memberikan dalih politis bahwa kekalahan dan kepahitan Jerman tidak disebabkan oleh musuh dari luar, tapi oleh pengkhianatan dari dalam. Dalam konteks semacam itu, Hitler dengan mudah menemukan kambing hitam kegagalan Jerman dalam figur historis kaum Yahudi. Mitos ini menemukan jalan yang mudah mengingat di masa itu kebencian serta teori konspirasi tentang Yahudi dan kaum kiri telah sedemikian rupa berkerak dan mengotori udara politik Jerman.   Dengan kata lain, selalu ada dimensi nostalgis dalam fasisme: ia dimulai dari tekad untuk membawa seluruh bangsa mengatasi trauma, mencucinya dari ras yang tidak “higienis”, membangun manusia baru yang tangguh dan estetik dalam kesatuan total dengan pemimpin istimewa.   Banyak kritik menyebut pemerintahan sekarang adalah pemerintahan fasis. Ini julukan yang “terlalu hebat”. Bahkan rezim Soeharto sekalipun sulit disebut sebagai rezim fasis. Bukan lantaran ia tak mau, melainkan lebih karena ia tak mampu.   Populisme dan ultranasionalisme memang merupakan ideal yang by default ada dalam sebagian politikus di Indonesia, tapi ketergantungan pada modal asing serta fragmentasi sosial, budaya, dan politik menghasilkan biaya besar yang membuat proyek totalisasi terlalu mahal dan menjadi tak mungkin.   Setidaknya, dalam 20 tahun terakhir, tidak ada “kepahitan” kolektif yang bisa dijadikan justifikasi untuk mengklaim aib sejarah bagi sentimen politik nostalgis fasis. Apalagi jika kita pakai kata-kata Sontag, elite Indonesia tidak memiliki fantasi yang cukup sublim dan estetis untuk memenuhi syarat sebagai seorang fasis.   Indonesia pernah punya Partai Fasis Indonesia yang didirikan oleh Notonidito di tahun 1933 yang bermimpi membangkitkan kejayaan Majapahit, Mataram, dan Sriwijaya. Tapi, belum genap setahun, partai ini langsung dilabrak oleh Partai Nasional Indonesia dan bubar dengan sendirinya. Partai Nazi Jerman (NSDAP) juga pernah membuka cabang di Batavia tahun 1930-an, tapi ditutup oleh pemerintahan kolonial Belanda pada Mei 1940.   Dalam sejarah, pemimpin humanis seperti Sutan Sjahrir juga pernah mengkritik kecenderungan ultranasionalis yang menggebu-gebu serta kebiasaan baris-berbaris di kalangan kaum muda. “Kita harus membersihkan pengaruh fasisme Jepang dan feodalisme dari jiwa rakyat kita, sebab kemerdekaan tidak ada artinya jika rakyat tetap terjajah oleh mentalitas diktator dan tirani.”   Fasisme di Indonesia lebih bersifat residual; mental fasis ketimbang struktur fasis. Mental fasis mengendap bukan hanya di kalangan pemimpin dan alat-alatnya, melainkan juga dalam semua politik yang mengagungkan orang kuat, kekerasan, kejayaan masa lalu, dan kebencian rasial.   Yang pasti, politikus Indonesia lebih mudah untuk “anti-Barat”, lupa bahwa sikap demikian jangan-jangan justru diwariskan oleh budaya imperialis fasisme Jepang. ●   Sumber :   https://www.tempo.co/kolom/pemerintahan-fasis-otoritarianisme-2286792