|
Utak-atik
Penerimaan Negara Bukan Pajak Han Revanda Putra : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 13 September 2026
|
· Pemerintah menaikkan tarif PNBP
sejumlah kementerian dan lembaga untuk mendongkrak penerimaan. · Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018
tentang PNBP menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi. · Ada peluang kenaikan PNBP di sektor
sumber daya alam seiring dengan kenaikan harga komoditas. MELALUI
telekonferensi video, Anisitus Amanat Gaham berbicara dengan sembilan hakim
Mahkamah Konstitusi dalam sidang yang berlangsung pada Selasa sore, 8
September 2026. Anisitus, notaris asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah,
menjalani sidang uji materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam
permohonan uji materi, Anisitus mempersoalkan tarif perpanjangan kembali masa
jabatan notaris. Skema ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30
Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP di Kementerian Hukum.
Berdasarkan peraturan itu, Anisitus dikenai pungutan Rp 7,5 juta untuk
memperpanjang kembali masa jabatannya setiap tahun atau total Rp 22,5 juta
selama tiga tahun, dari usia 67 hingga 70 tahun. Di
wilayah layanan kategori C seperti Kendal, biaya itu masih tergolong “murah”.
Di wilayah kategori A dan B, yakni daerah-daerah dengan nilai ekonomi tinggi,
tarif perpanjangan kembali masa jabatan notaris berkisar Rp 15-40 juta per
tahun. Dengan kata lain, perpanjangan kembali masa jabatan hingga usia 70
tahun bisa menelan biaya Rp 45-120 juta. Itu sebabnya
Anisitus menggugat Undang-Undang PNBP yang mendalilkan jenis pungutan diatur
dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Menurut dia, penyusunan
aturan turunan itu tak melalui prosedur formal penyerapan aspirasi para
notaris seperti halnya undang-undang. “Kenaikan tarif PNBP tidak didahului
kajian ilmiah tentang kemampuan keuangan atau penghasilan para notaris
senior,” katanya. Namun
perpanjangan kembali masa jabatan notaris bukan satu-satunya persoalan. Dalam
PP Nomor 30 Tahun 2026, pemerintah menaikkan tarif pengangkatan notaris dari
Rp 1,5 juta menjadi Rp 5 juta. Ada pula tarif khusus perpindahan wilayah
jabatan dari kategori C ke Jakarta sebesar Rp 500 juta dan wilayah A selain
Jakarta Rp 100-150 juta. Di luar
jasa kenotariatan, peraturan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 2
Juli 2026 itu memperbarui tarif pendirian perseroan terbatas (PT). Sebelumnya
PT dengan modal dasar di atas Rp 1 miliar dikenai tarif Rp 1,1 juta. Kini
tarifnya dibagi menjadi dua kategori. Tarif pendirian PT bermodal dasar Rp
1-5 miliar senilai Rp 1,5 juta, sementara PT bermodal dasar di atas Rp 5
miliar sebesar Rp 5 juta per permohonan. Persoalan
lain dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 ada pada tarif pendaftaran merek. Bagi
pemohon umum, tarif tersebut naik dari Rp 1,8 juta menjadi Rp 2,8 juta per
kelas barang dan/atau jasa. Adapun tarif bagi pelaku usaha mikro dan kecil
tetap Rp 500 ribu. Tarif juga naik sekitar 50 persen untuk perpanjangan
jangka waktu perlindungan merek, permohonan banding merek, serta perubahan
nama dan alamat pemilik merek. Kepada Tempo, Menteri Hukum Supratman Andi
Agtas mengatakan penyesuaian tarif PNBP di Kementerian Hukum merupakan usulan
lembaganya kepada presiden dengan membandingkan skema pembiayaan layanan
kewarganegaraan di sejumlah negara. “Semua itu akhirnya akan bermuara pada
peningkatan layanan publik dari digitalisasi yang kami bangun saat ini,”
ujarnya pada Kamis, 10 September 2026. Supratman berjanji mengevaluasi tarif
ini. Pemerintah
menaikkan tarif PNBP seiring dengan tingginya target yang dipatok dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Dalam APBN 2026, pemerintah
membidik PNBP Rp 575,1 triliun atau naik dari 541,5 triliun pada tahun lalu.
PNBP terdiri atas pendapatan sumber daya alam Rp 280 triliun, pendapatan dari
kekayaan negara yang dipisahkan Rp 56,4 triliun, PNBP lainnya Rp 123,3
triliun, dan pendapatan badan layanan usaha Rp 113,4 triliun. Tarif pada
layanan kementerian masuk kategori “PNBP lainnya”. Peneliti
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Jahen
Fachrul Rezki, mengatakan pendapatan dari PNBP bergantung pada transaksi.
Jika tarif naik, menurut dia, masyarakat justru berpotensi mengurangi
transaksi. Jika dibandingkan dengan pos-pos penerimaan lain, ia memperkirakan
efek kenaikan tarif PNBP pada penerimaan negara relatif kecil. “Ini
menandakan pemerintah melakukan semua cara untuk memenuhi kebutuhan
pendanaan,” tuturnya pada Senin, 7 September 2026. Dalam
rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan negara untuk
menyediakan ruang fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kami juga akan
melakukan diversifikasi PNBP melalui optimalisasi sumber daya alam,
pemanfaatan aset negara, dan layanan kementerian atau lembaga,” katanya. Peluang
kenaikan PNBP juga mengemuka dari sektor sumber daya alam. Purbaya membidik
kenaikan penerimaan negara hingga 30 persen seiring dengan kehadiran PT
Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang akan menangani ekspor sumber daya
alam. Entitas usaha di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara yang
dibentuk pada Mei 2026 itu bertugas mengawasi lalu lintas ekspor batu bara,
minyak sawit mentah, dan ferroalloy. Menurut Purbaya, DSI akan menghilangkan
kebocoran penerimaan yang selama ini terjadi melalui praktik underinvoicing
dan transfer pricing. Namun,
dalam Rancangan APBN 2027, pemerintah hanya menargetkan setoran PNBP Rp 522,5
triliun, turun dari outlook PNBP tahun ini Rp 575,1 triliun. Purbaya
menjelaskan, penurunan itu terjadi lantaran asumsi harga minyak mentah
Indonesia atau Indonesian Crude Price dipatok sebesar US$ 75 per barel, di
bawah harga minyak dunia yang tembus US$ 100 per barel pada tahun ini. Komite
Pertambangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Asosiasi Pengusaha
Indonesia Hendra Sinadia memperkirakan setoran PNBP dari sektor mineral dan
batu bara naik karena pengaruh harga komoditas. Namun, dia menuturkan, peran
DSI menaikkan setoran kepada negara belum terlihat. “Kalau DSI sudah
sepenuhnya menjadi trader mulai Januari tahun depan, baru bisa diukur,” ujar
dia pada 10 September. Direktur
Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Gita Mahyarani mengatakan
realisasi PNBP sangat dipengaruhi oleh dinamika produksi, harga batu bara,
serta kebijakan pemerintah. Pelaku industri, kata dia, saat ini tengah
menghadapi tantangan penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB),
tekanan biaya operasional, dan kondisi pasar global yang masih bergerak
dinamis. “Yang menjadi perhatian industri adalah kepastian mekanisme setelah
masa transisi implementasi DSI berakhir,” ujarnya pada Rabu, 9 September
2026. Ketua
Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono mengatakan
setoran PNBP dari sektor sawit tahun ini melonjak karena kenaikan tarif
pungutan ekspor dan tren harga referensi global yang tinggi. Ihwal DSI, ia
mengatakan asosiasinya khawatir muncul biaya tambahan yang dapat memotong
margin usaha dan menekan harga beli tandan buah segar di tingkat petani. ● Sumber :
https://www.tempo.co/ekonomi/purbaya-yudhi-sadewa-agresif-memungut-pnbp-2286819 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar