Jumat, 18 September 2026

 

Utak-atik Penerimaan Negara Bukan Pajak

Han Revanda Putra :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 13 September 2026

 

 

                                                           

·      Pemerintah menaikkan tarif PNBP sejumlah kementerian dan lembaga untuk mendongkrak penerimaan.

 

·      Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi.

 

·      Ada peluang kenaikan PNBP di sektor sumber daya alam seiring dengan kenaikan harga komoditas.

 

MELALUI telekonferensi video, Anisitus Amanat Gaham berbicara dengan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang yang berlangsung pada Selasa sore, 8 September 2026. Anisitus, notaris asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menjalani sidang uji materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 

Dalam permohonan uji materi, Anisitus mempersoalkan tarif perpanjangan kembali masa jabatan notaris. Skema ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP di Kementerian Hukum. Berdasarkan peraturan itu, Anisitus dikenai pungutan Rp 7,5 juta untuk memperpanjang kembali masa jabatannya setiap tahun atau total Rp 22,5 juta selama tiga tahun, dari usia 67 hingga 70 tahun.

 

Di wilayah layanan kategori C seperti Kendal, biaya itu masih tergolong “murah”. Di wilayah kategori A dan B, yakni daerah-daerah dengan nilai ekonomi tinggi, tarif perpanjangan kembali masa jabatan notaris berkisar Rp 15-40 juta per tahun. Dengan kata lain, perpanjangan kembali masa jabatan hingga usia 70 tahun bisa menelan biaya Rp 45-120 juta.

 

Itu sebabnya Anisitus menggugat Undang-Undang PNBP yang mendalilkan jenis pungutan diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Menurut dia, penyusunan aturan turunan itu tak melalui prosedur formal penyerapan aspirasi para notaris seperti halnya undang-undang. “Kenaikan tarif PNBP tidak didahului kajian ilmiah tentang kemampuan keuangan atau penghasilan para notaris senior,” katanya.

 

Namun perpanjangan kembali masa jabatan notaris bukan satu-satunya persoalan. Dalam PP Nomor 30 Tahun 2026, pemerintah menaikkan tarif pengangkatan notaris dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 5 juta. Ada pula tarif khusus perpindahan wilayah jabatan dari kategori C ke Jakarta sebesar Rp 500 juta dan wilayah A selain Jakarta Rp 100-150 juta.

 

Di luar jasa kenotariatan, peraturan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 itu memperbarui tarif pendirian perseroan terbatas (PT). Sebelumnya PT dengan modal dasar di atas Rp 1 miliar dikenai tarif Rp 1,1 juta. Kini tarifnya dibagi menjadi dua kategori. Tarif pendirian PT bermodal dasar Rp 1-5 miliar senilai Rp 1,5 juta, sementara PT bermodal dasar di atas Rp 5 miliar sebesar Rp 5 juta per permohonan.

 

Persoalan lain dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 ada pada tarif pendaftaran merek. Bagi pemohon umum, tarif tersebut naik dari Rp 1,8 juta menjadi Rp 2,8 juta per kelas barang dan/atau jasa. Adapun tarif bagi pelaku usaha mikro dan kecil tetap Rp 500 ribu. Tarif juga naik sekitar 50 persen untuk perpanjangan jangka waktu perlindungan merek, permohonan banding merek, serta perubahan nama dan alamat pemilik merek. Kepada Tempo, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan penyesuaian tarif PNBP di Kementerian Hukum merupakan usulan lembaganya kepada presiden dengan membandingkan skema pembiayaan layanan kewarganegaraan di sejumlah negara. “Semua itu akhirnya akan bermuara pada peningkatan layanan publik dari digitalisasi yang kami bangun saat ini,” ujarnya pada Kamis, 10 September 2026. Supratman berjanji mengevaluasi tarif ini.

 

Pemerintah menaikkan tarif PNBP seiring dengan tingginya target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Dalam APBN 2026, pemerintah membidik PNBP Rp 575,1 triliun atau naik dari 541,5 triliun pada tahun lalu. PNBP terdiri atas pendapatan sumber daya alam Rp 280 triliun, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan Rp 56,4 triliun, PNBP lainnya Rp 123,3 triliun, dan pendapatan badan layanan usaha Rp 113,4 triliun. Tarif pada layanan kementerian masuk kategori “PNBP lainnya”.

 

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Jahen Fachrul Rezki, mengatakan pendapatan dari PNBP bergantung pada transaksi. Jika tarif naik, menurut dia, masyarakat justru berpotensi mengurangi transaksi. Jika dibandingkan dengan pos-pos penerimaan lain, ia memperkirakan efek kenaikan tarif PNBP pada penerimaan negara relatif kecil. “Ini menandakan pemerintah melakukan semua cara untuk memenuhi kebutuhan pendanaan,” tuturnya pada Senin, 7 September 2026.

 

Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan negara untuk menyediakan ruang fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kami juga akan melakukan diversifikasi PNBP melalui optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara, dan layanan kementerian atau lembaga,” katanya.

 

Peluang kenaikan PNBP juga mengemuka dari sektor sumber daya alam. Purbaya membidik kenaikan penerimaan negara hingga 30 persen seiring dengan kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang akan menangani ekspor sumber daya alam. Entitas usaha di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara yang dibentuk pada Mei 2026 itu bertugas mengawasi lalu lintas ekspor batu bara, minyak sawit mentah, dan ferroalloy. Menurut Purbaya, DSI akan menghilangkan kebocoran penerimaan yang selama ini terjadi melalui praktik underinvoicing dan transfer pricing.

 

Namun, dalam Rancangan APBN 2027, pemerintah hanya menargetkan setoran PNBP Rp 522,5 triliun, turun dari outlook PNBP tahun ini Rp 575,1 triliun. Purbaya menjelaskan, penurunan itu terjadi lantaran asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price dipatok sebesar US$ 75 per barel, di bawah harga minyak dunia yang tembus US$ 100 per barel pada tahun ini.

 

Komite Pertambangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Asosiasi Pengusaha Indonesia Hendra Sinadia memperkirakan setoran PNBP dari sektor mineral dan batu bara naik karena pengaruh harga komoditas. Namun, dia menuturkan, peran DSI menaikkan setoran kepada negara belum terlihat. “Kalau DSI sudah sepenuhnya menjadi trader mulai Januari tahun depan, baru bisa diukur,” ujar dia pada 10 September.

 

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Gita Mahyarani mengatakan realisasi PNBP sangat dipengaruhi oleh dinamika produksi, harga batu bara, serta kebijakan pemerintah. Pelaku industri, kata dia, saat ini tengah menghadapi tantangan penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), tekanan biaya operasional, dan kondisi pasar global yang masih bergerak dinamis. “Yang menjadi perhatian industri adalah kepastian mekanisme setelah masa transisi implementasi DSI berakhir,” ujarnya pada Rabu, 9 September 2026.

 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono mengatakan setoran PNBP dari sektor sawit tahun ini melonjak karena kenaikan tarif pungutan ekspor dan tren harga referensi global yang tinggi. Ihwal DSI, ia mengatakan asosiasinya khawatir muncul biaya tambahan yang dapat memotong margin usaha dan menekan harga beli tandan buah segar di tingkat petani. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/ekonomi/purbaya-yudhi-sadewa-agresif-memungut-pnbp-2286819

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar