Risiko Berulang Kenaikan Harga Minyak Yopie Hidayat :  Anggota Tim Evaluator Editorial Tempo.

TEMPO MINGGUAN, 13 September 2026

 

 

                                                           

·      Harga minyak dunia kembali melonjak melampaui batas psikologis US$ 100 per barel.   ·      Setiap kenaikan harga minyak US$ 10 menambah kebutuhan devisa US$ 3,6 miliar setahun.   ·      Presiden Prabowo Subianto mesti berhenti berilusi bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja.   GONJANG-GANJING yang sempat mereda kembali menyergap pasar keuangan global. Harga obligasi pemerintah di berbagai negara berguguran lagi pada Kamis dan Jumat, 10 dan 11 September 2026. Imbal hasil atau yield surat utang Amerika Serikat, US Treasury, dengan tenor sepuluh tahun melesat mendekati 5 persen. Sedangkan yield obligasi Amerika berjangka 30 tahun mencapai posisi tertinggi sejak 2007.   Pemantik gejolak ini adalah harga minyak yang kembali melonjak melampaui batas psikologis US$ 100 per barel. Ini adalah dampak eskalasi konflik Iran-Amerika dalam dua pekan terakhir. Pasar memasukkan lagi kemungkinan bahwa perang ini berlangsung lama sebagai faktor risiko.   Harga obligasi pun jatuh karena lonjakan inflasi bisa memaksa bank sentral mempertahankan bunga tinggi lebih lama, bahkan menaikkannya lagi. Kini peluang The Federal Reserve atau The Fed menaikkan bunga acuan pada 16 September 2026 sudah lebih dari 70 persen.   Walhasil, gejolak itu terasa lebih berbahaya ketimbang gonjang-ganjing pasar obligasi pada awal September lalu. Kala itu harga minyak belum terlalu menggila. Kini tekanan harga minyak bakal lebih kuat mendorong inflasi yang bisa memicu pengetatan moneter di banyak negara. Era bunga tinggi menjadi makin dekat. Dampaknya, biaya modal untuk berbisnis ataupun ongkos kredit konsumsi bakal meningkat.   Bagi Indonesia, risikonya berlapis-lapis. Dari lonjakan harga minyak saja langsung muncul tekanan pada rupiah di pasar valuta asing. Impor minyak rata-rata 1 juta barel per hari menimbulkan konsekuensi: setiap kenaikan harga US$ 10 akan menambah kebutuhan devisa US$ 3,6 miliar setahun. Hitungan ini berlaku meski sudah ada kompensasi dari kenaikan penerimaan minyak dan gas serta komoditas lain.   Lonjakan harga minyak yang disusul melemahnya kurs rupiah juga akan menimbulkan persoalan keuangan amat serius bagi pemerintah. Sebabnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 menggunakan asumsi harga minyak cuma US$ 70 per barel dan kurs Rp 16.500 per dolar Amerika.   Berdasarkan asumsi itu saja, ongkos minyak dalam kacamata anggaran seharusnya hanya Rp 1,16 juta per barel. Kini, dengan harga minyak US$ 109 dan kurs Rp 17.600 saja, biaya satu barel minyak dalam rupiah mencapai Rp 1,92 juta atau 66 persen lebih tinggi daripada asumsi anggaran.   Sekadar catatan, perbandingan ini bukanlah proyeksi kenaikan subsidi karena anggaran pemerintah yang memakai harga minyak mentah Indonesia (ICP) secara rata-rata tahunan sebagai patokan, bukan harga minyak Brent. Namun angka tersebut dapat memberi gambaran, betapa besar tekanan gabungan minyak yang mahal dengan rupiah yang lemah terhadap kondisi finansial pemerintah.   Jika keadaan ini berlangsung hingga beberapa pekan ke depan, posisi keuangan pemerintah bisa makin ringkih. Sebelum gejolak ini terjadi, pemerintah sudah harus meminta-minta setoran Rp 120 triliun dari Danantara untuk menambal defisit anggaran 2026 agar tidak melampaui batas 3 persen terhadap produk domestik bruto. Seandainya Danantara memenuhi permintaan itu pun belum tentu defisit anggaran pemerintah bisa tetap bertahan di bawah 3 persen.   Agar situasi tak makin memburuk, pilihan pemerintah hanyalah mengambil kebijakan rasional meski terasa pahit. Misalnya memangkas subsidi energi dengan risiko tingkat inflasi akan naik. Itulah konsekuensi logis gejolak global yang dirasakan hampir semua negara di dunia. Presiden Prabowo Subianto hanya perlu berhenti berilusi bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja dan resilien terhadap berbagai gonjang-ganjing.   Pilihan lain yang juga rasional adalah memangkas anggaran untuk program populis yang memakan biaya sangat besar seperti makan gratis. Prabowo dapat mengalihkan dana dari sini, misalnya, untuk kembali mengucurkan dana transfer ke daerah. Ekonomi daerah yang kini kian megap-megap bakal sangat terbantu dan setidaknya dampak buruk kenaikan harga energi dan bunga tinggi bisa dikurangi.   Melihat rekam jejaknya dua tahun terakhir, rasanya mustahil Prabowo akan bertindak rasional. Ancaman ini hanya bisa mereda dengan sendirinya jika harga minyak turun kembali ke level yang tak terlalu jauh dari US$ 70 per barel, sesuai dengan asumsi APBN. ●   Sumber: https://www.tempo.co/ekonomi/dampak-perang-iran-harga-minyak-2286794