Persatuan Dokter Hewan: Wabah PMK karena Kelalaian Negara Abdul Manan :  Jurnalis Majalah Tempo

MAJALAH TEMPO, 2 Juli 2022

 

 

                                                           

KEMBALI merebaknya wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) membuat Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Muhammad Munawaroh khawatir. Dia mengaku mendapat banyak keluhan dari peternak yang merugi akibat wabah PMK, yang sejatinya sudah lenyap dari Indonesia pada 1990-an.   Munawaroh pun menyatakan organisasinya sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah agar Indonesia kembali bebas dari wabah PMK. Berikut ini petikan wawancara Munawaroh dengan wartawan Tempo, Abdul Manan dan Iwan Kurniawan, di kantornya pada Senin, 20 Juni lalu.   Kapan PDHI memberikan laporan tentang PMK kepada pemerintah?   Pada 8 Mei, PDHI berbicara dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui aplikasi Zoom. Dia berjanji membawa pesan kami ke rapat kabinet esok harinya. Hari berikutnya, Presiden mengatakan Indonesia sudah kena PMK dan meminta penerapan lockdown. Baru sehari atau dua hari setelah itu ada deklarasi wabah di Jawa Timur dan Aceh.    Apa saja rekomendasi PDHI kepada Menteri Sekretaris Negara?   Karena (saat itu) PMK baru ada di dua provinsi, perlu stamping out (pemotongan sapi yang terinfeksi) dan vaksinasi. Stamping out dilakukan di daerah dengan populasi sapi rendah. Di daerah dengan populasi tinggi bisa dilakukan vaksinasi. Selain itu, harus ada pencegahan dengan sanitasi dan disinfeksi, pembentukan satuan tugas pengendalian PMK, penghentian lalu lintas ternak, hingga penutupan wilayah. Rekomendasi lain, penyediaan anggaran untuk membeli vaksin, ganti rugi ternak yang dipotong, dan pengadaan obat-obatan. Lakukan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mencegah kepanikan masyarakat.   Apa analisis Anda tentang wabah PMK yang ditemukan di Aceh dan Jawa Timur?   Yang kami tahu, ada domba (yang terkena PMK) dikirim ke Malang (Jawa Timur). Ada dua kemungkinan: dari Malaysia atau Thailand. Di Aceh, mungkin karena masuknya lewat Malaysia. Ini masih dalam penyelidikan. Yang jelas, serotipe virus kali ini adalah O, yang biasanya ada di Asia. Beda dengan virus di Brasil dan India dengan serotipe A. Yang kami lihat, memang ada peraturan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2016) yang mengizinkan impor daging dari negara yang belum bebas PMK, tapi berbasis zona.   Ada hubungan peraturan itu dengan kemungkinan masuknya PMK?   Ada aturan yang membolehkan (impor daging dari negara belum bebas PMK). Tapi daging yang diimpor ke Indonesia seharusnya sudah diperiksa oleh tenaga ahli. Mungkin penularan ini bukan karena daging. Sebab, jika demikian, serotipe virus yang ditemukan adalah tipe A. Sekarang yang ada di sini serotipe O, ini pasti dari Asia.   Menurut Anda, berapa lama Indonesia bisa kembali bebas dari wabah PMK?   Kurang lebih 10-20 tahun. Dulu karena sapi perah dari Belanda. Dengan vaksinasi, kita lalu bebas dari PMK. Kenapa sekarang wabah ini datang lagi, ada penyebabnya, yaitu kelalaian pemerintah dalam menjaga pintu masuk impor. Yang masuk itu kebanyakan domba dari Thailand, Malaysia, melalui jalur-jalur ilegal. Domba itu membawa virus tapi tidak menampakkan gejala.   Anda punya dugaan mengenai jalur masuknya ternak illegal?   Banyak pintunya. Misalnya ternak yang masuk ke Jawa Tengah bisa melalui Pulau Karimun Jawa. Banyak pulau kecil yang tidak mungkin dijaga semua. Sekarang bagaimana menyelesaikan ini? Salah satu caranya, segera lakukan vaksinasi untuk ternak yang masih sehat.   Bagaimana dengan ternak yang sudah dinyatakan positif?   Yang positif disembelih. Tapi kalau potong paksa masih mikir-mikir. Pemerintah belum punya dana kompensasi.   Bagaimana mengatasi keterbatasan dana kompensasi ini?   Pemerintah harus menggandeng swasta yang biasa mengimpor daging. Mereka seharusnya diberdayakan, beli daging sapi yang dipotong paksa untuk dijadikan stok dan segera stop impor daging.   Bagaimana menjawab kekhawatiran orang yang takut makan daging ternak yang terkena PMK?   Tak perlu takut karena ini bukan zoonosis (penyakit yang ditularkan hewan ke manusia atau sebaliknya). Karena itu, pemerintah melalui Perum Bulog, beli saja sapi-sapi yang positif, potong, dan dagingnya disimpan sebagai stok. Kalau tidak bisa, libatkan swasta.   Menurut Anda, mengapa Juni lalu Menteri Pertanian hanya mendeklarasikan status wabah untuk dua provinsi? Apakah kondisi saat itu tak cukup untuk penetapan status wabah nasional?   Menurut Pak Menteri, karena tidak ada laporan dari bupati dan gubernur. Deklarasi hanya di Aceh dan Jawa Timur yang sudah menyatakan secara terbuka. Deklarasi wabah nasional itu akan berpengaruh pada ekspor hortikultura, daging, dan semua hasil ternak. Kita bisa ditolak oleh negara yang mengatakan sudah bebas PMK. Tapi apa bisa kita menutup-nutupi fakta soal wabah yang meluas ini? Percuma saja, semua negara sudah tahu.   Apakah benar selama ini kita tidak serius mengawasi penyakit hewan?   Sebelum PMK, ada penyakit sapi di Riau pada awal tahun ini, yaitu lumpy skin disease atau cacar pada sapi. Jalan satu-satunya vaksinasi. Saat itu pemerintah menyatakan butuh Rp 102 miliar untuk mengatasi wabah di Riau. Kenyataannya zero. Apalagi kini ada wabah PMK, sapi di Riau tidak terurus lagi. Dua tahun lalu, ada African swine fever (ASF) atau flu babi. Kita tahu, babi-babi dibuang ke sungai karena tak mampu menggali tanah untuk menguburnya. ASF sampai sekarang tidak ada solusi karena belum ada vaksinnya.    Wabah penyakit hewan makin mengancam. Apakah hal ini menunjukkan bahwa kita memerlukan lembaga khusus seperti direktorat jenderal kesehatan hewan?   Jika lembaga itu dipisahkan (dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan), akan ada fokus anggaran. Direktur jenderal peternakan bisa menangani soal bibit, pakan, dan pemasaran. Sedangkan direktur jenderal kesehatan hewan menangani penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina. Ini penting. Apalagi, menurut WHO (Badan Kesehatan Dunia), 75 persen penyakit manusia akan berasal dari hewan. Indonesia juga belum memiliki lembaga kesehatan hewan yang memadai. Tidak semua kabupaten punya dokter hewan. Kepala dinas kesehatan hewan di daerah seharusnya dijabat dokter hewan, tapi malah sarjana ilmu lain yang tidak memahami kesehatan hewan.   Menurut Anda, bagaimana mengatasi dampak ekonomi akibat PMK?   Siapkan alat deteksi awal, segera lakukan vaksinasi. Libatkan perguruan tinggi yang punya banyak tenaga ahli. Pemerintah juga harus menyiapkan road map untuk bebas dari wabah PMK. Ini tidak boleh jadi beban rakyat. Apalagi wabah terjadi karena kelalaian negara. Ini tanggung jawab pemerintah. ●   Sumber :   https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/166332/persatuan-dokter-hewan-wabah-pmk-karena-kelalaian-negara