Reproduksi Kekerasan Komunal

Reproduksi Kekerasan Komunal

Bernando J Sujibto ;  Aktif di Peace Generation Yogyakarta

Sumber :  SUARA KARYA, 27 Juni 2012

Kekerasan komunal dari hari ke hari semakin mencekam di bumi Pertiwi. Kekerasan tipe ini sebenarnya menjadi bagian dari serangkaian praktik kekerasan yang tak kunjung tertangani secara baik. Papua sekarang kembali bergolak dengan berbagai macam modus kekerasan di sana. Sementara konflik dan kekerasan yang terjadi sebelumnya tak pernah tertangani secara tuntas, misalnya, konflik Mesuji dan Bima yang menjadi bukti tentang wabah kekerasan yang sebenarnya belum pulih. Kekerasan kita adalah kekerasan yang terus bereproduksi dari kekerasan laten yang mendera sedemikian lama negeri ini. Karena, negeri ini secara skeptis pernah disinggung oleh Freek Colombijn dan J Thomas Lindblad (2002) sebagai 'negara kekerasan' (violent country).

Saya paham kenapa dua peneliti dari Belanda itu mengklaim Indonesia sebagai violent country. Salah satu indikator kuat yang bisa ditengarai sebagai bukti adalah munculnya kekerasan yang tidak pernah tuntas ditangani, baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Kekerasan yang tumpah ruah dan dibiarkan tidak dicarikan jalan keluar (solusi) yang non-violence (nir-kekerasan) akan menabung dan mereproduksi benih kekerasan baru yang suatu saat nanti bisa lahir. Karena, sikap permisif terhadap kekerasan sama saja dengan membiarkan kekerasan itu beranak-pinak.

Contoh sederhana yang perlu diperhatikan secara serius adalah kasus kekerasan yang ditengarai sebagai kekerasan komunal terhadap kelompok agama paham tertentu di Sampang. Dalam konteks ini, kita belum clear ada masalah apa sebenarnya yang terjadi di sana. Media mem-blow up secara gelegar tentang pembakaran terhadap pondokan kelompok tersebut.

Sementara berita yang berkembang di masyarakat lokal Sampang Madura sendiri menganggap bahwa masalah mereka tidak seglamor dan seseram yang diberitakan media massa. Mereka bahkan menganggap kasus Sampang adalah kasus keluarga yang penanganannya tentu lewat cara-cara kekeluargaan dan lokal setempat pula. Konflik Sampang semakin kalut karena media dan orang ataupun kelompok yang berkepentingan sama-sama memperparah situasi.

Untuk menghadapi konflik dan kekerasan komunial yang terus bermunculan, maka perlu digunakan pendekatan purity, yaitu proses investigasi dengan minimal asumsi tentang konflik dan kekerasan untuk mendapatkan kejernihan suatu masalah. Kita hampir tidak memakai cara ini karena pendekatan resolusi konflik yang sejauh ini berjalan adalah blowing-up into public (terserubut publik) dalam situasi yang masih prematur, sebelum clear di internal. Di sini peran media yang mengekspos secara berlebihan dan mengeksploitasi korban kekerasan adalah bentuk lain dari mata rantai kekerasan. Dalam kondisi seperti ini publik seperti bersama-sama menjadi hakim dengan cara mengutuk dan menggelindingkan isu secara liar.

Satu sisi saya menyadari kondisi tersebut. Karena, kenyataannya pihak-pihak berwajib yang harus menjaga dan memelihara perdamaian tidak hadir. Faktor negara yang lemah, tidak menjamin kenyamanan, keselamatan, ketenteraman dan kedamaian hidup rakyat banyak, tentu menjadi faktor 'resolusi konflik ramai-ramai' yang dipraktikkan sejauh ini. Lihat, misalnya, bentuk-bentuk simpati yang secara kilat ditunjukkan rakyat ketika mereka menemukan ketidakpuasan terhadap sikap kekerasan yang dilakukan oleh negara, atau sikap ketidakadilan yang ditunjukkan oleh lembaga hukum.

Bentuk-bentuk 'pengadilan massal' yang melibatkan komentator dan banyak tangan seperti itu sebenarnya bukan cara yang baik dalam resolusi konflik. Penyelesaian konflik harus dilihat secara komprehensif, integratif, dan akomudatif dengan prinsip nir-kekerasan aktif. Namun, sikap elegan seperti ini tidak akan terjadi bagi negara yang lemah (atau bahkan gagak) dalam mengurus kenyamanan dan ketentraman rakyatnya. Indonesia masih banyak keteteran dalam menangani konflik dan kekerasan.

Saya sadar itu, karena negara tidak secara penuh mendukung kedamaian dan kenyamanan hajat rakyat banyak. Namun, negara memihak kepentingan korporasi dan lembaga asing yang mendanai secara gelap oktom di kalangan elit. Jelas sangat payah jika semua itu terus terjadi di negara kita. Karena, harus disadari sejak awal bahwa akar perdamaian melalui proses peace building itu harus dimulai dalam tingkat grass roots, lokal masyarakat sendiri.

Peace building di tingkat lokal harus segera dipraktikkan dengan memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi mereka. Ancaman-ancaman dalam bentuk apa pun terhadap rakyat sudah harus dituntaskan sehingga rakyat bisa menjalani hidup secara normal dan harmonis. Ruang dialog dan aspirasi harus dibuka secara lebar. Dalam kondisi demikian, secara bersamaan proses peace keeping dengan pendekatan lokal kita terus diselaraskan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat sendiri. Dalam kondisi demikian, kekerasan komunal akan berkurang pelan-pelan karena kepercayaan dan rasa kebersamaan sudah sudah terbangun.

Solusi yang ditawarkan di atas adalah upaya menuju masyarakat yang mempunyai moral kemanusiaan baik dalam praktik individu dan lebih-lebih dalam sosial. Untuk sampai kepada kehidupan sosial yang mempunyai moral humanitas yang kuat merupakan ikhtiar panjang kita bersama. Media pendukung seperti pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai moral kepada setiap anak didik.

Melalui proses di dunia pendidikan, nilai humanisme universal yang berpijak kepada nilai identitas ketimuran dengan nuansa spritualitas religius kental, harus mulai diperhatikan. Pendidikan karakter menjadi salah satu alternatif demi penanaman karakter kepada anak didik. Yang terpenting, bagaimana perdamaian yang lahir dari kesadaran kemanusiaan dengan lingkungan sosial secara umum, bisa berjalan sinergi di muka bumi. ●