Drama Kudeta di Demokrat  Gun Gun Heryanto ;  Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

                                                  DETIKNEWS, 04 Februari 2021

 

 

                                                           

PANGGUNG politik nasional kembali diramaikan pernyataan panas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang adanya upaya kudeta oleh anggota dan mantan anggota Partai Demokrat yang terhubung dengan orang luar. AHY secara eksplisit menyebut pihak luar yang dimaksud ialah pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi.   Meski AHY tak langsung menyebut nama, setelah konferensi pers para politikus Partai Demokrat di sekitar dia ramai-ramai mengonfirmasikan salah satu nama dari pihak istana yang dimaksud ialah Moeldoko, yang saat ini menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Komunikasi politik AHY sontak menjadi kegaduhan dan memantik ragam pandangan dalam memaknai konteks dan dampak dari pernyataan itu.      Gerakan politik   Apa yang dilakukan AHY dan para petinggi Partai Demokrat bisa dimaknai dalam dua konteks. Pertama, ini merupakan bagian dari mekanisme pertahanan diri AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bersama jajaran kepengurusan yang dibentuknya saat ini. Pesan benderang disampaikan AHY yang menunjukkan kegundahannya sebagai nakhoda Partai Demokrat. Menurutnya, ada gerakan politik yang mengarah ke upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.   Itu semacam pernyataan menyerang, yang sesungguhnya bisa kita maknai sebagai upaya melindungi diri. Dengan membuka pernyataan ke publik, sepertinya diharapkan skenario faksi-faksi di luar AHY, yang awalnya bergerak senyap melalui jejaring antarpribadi dan organisasi di daerah, akan didorong muncul ke permukaan.   Pun demikian dengan pernyataan yang menyerang pejabat di sekitar Jokowi, sekaligus mengirim surat permintaan klarifikasi, menjadi cara AHY yang mungkin juga dipandu SBY untuk membawa pertarungan di bilik senyap internal Partai Demokrat ke tengah pergumulan opini publik multikanal. Cara seperti ini mengingatkan langgam komunikasi politik SBY di masa menjabat Presiden RI dan juga nakhoda Partai Demokrat.   Kedua, konteksnya ialah manajemen isu. Khususnya, terhubung dengan meresonansikan persoalan yang dihadapinya menjadi publisitas politik. Suka tidak suka, saat pernyataan panas ini keluar dari AHY, media massa sontak mengulasnya, termasuk jejaring media sosial diramaikan dengan polemik ini.   Drama politik yang tadinya bersifat internal dibawa ke panggung depan, dibumbui dengan diksi-diksi menyentak seperti kudeta, gerakan politik, keterlibatan orang istana, dukungan sejumlah menteri dan pejabat penting pemerintahan Jokowi. Seakan mau memberi gambaran, betapa gentingnya persoalan yang kini dihadapi AHY sebagai nakhoda Partai Demokrat.   Jika kita tempatkan narasi kudeta di tubuh Partai Demokrat dari sisi pengelolaan partai, tampak memang ini menjadi semacam gelembung isu yang ditiupkan. Mudahkah mengganti ketua umum sebuah partai jika struktur kepengurusan partai dari pusat hingga daerah solid mendukung AHY? Tentu tidak mudah, bukan? Semua partai mempunyai mekanisme internal yang bersandar pada konstitusi organisasi.   Jikapun ada gerakan penggulingan AHY, butuh upaya penggalangan basis dukungan secara masif dari pengurus-pengurus daerah. Jikapun orang dari internal, baik masih anggota maupun mantan anggota Partai Demokrat, melakukan gerakan politik dengan menggandeng Moeldoko sebagai katalisator perubahan rezim di Demokrat, jalan ini pun masih membutuhkan proses panjang berliku untuk akhirnya bisa bermanuver menggoyang dan mengudeta AHY.     Substansi persoalan    Tentu, publik jangan terjebak pada panggung drama elite semata, tetapi harus melihat substansi persoalan utamanya agar mendapatkan pembelajaran dari peristiwa ini. Hal substantif yang penting diberi catatan ada dua. Pertama, soal mekanisme tata kelola parpol di Indonesia. Kritik tajam dalam tulisan Thomas Carothers, di Jurnal Carnegie Endowment in International Peace (2006), Confronting the Weakest Link: Aiding Political Parties in New Democracies, yang mendeskripsikan partai di Indonesia sebagai organisasi yang sangat leader-centric. Partai didominasi suatu lingkaran kecil elite politikus.   Situasi ini biasanya bermula dari seseorang yang merasa menjadi pemilik saham terbesar dalam partai. Padahal, partai itu ialah entitas publik yang menuntut perlakuan demokratis bagi semua anggota yang ada di dalamnya. Tata kelola organisasi parpol wajib dibenahi melalui aturan dan standar modern. Kaderisasi harus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan dioptimalkan dan membangun identitas, serta budaya partai yang jelas.   Kekuatan figur yang begitu dominan membuat partai berada dalam situasi yang mengalami penurunan kualitas, misalnya, tidak memberi ruang kompetisi yang demokratis dalam pengisian jabatan-jabatan utama partai. Seorang peneliti Paige Johnson Tan dalam tulisannya, Reining the Reign of the Parties: Political Parties in Contemporary Indonesia, di Asian Journal of Political Science, vol 20, nomor 2 2012, mendeskprisikan sistem kepartaian Indonesia sedang berada dalam proses deinstitusionalisasi, dan memprediksi bahwa partai-partai akan melemah dengan cara yang tak jelas.   Figur utama akhirnya bisa melampaui kewenangan konstitusi organisasi. Meskipun secara formal seremonial mekanisme demokratisasi ditunjukkan ada sebagai proses, dari sisi kualitas penyelenggaraannya jauh dari nilai demokratis. Misalnya di kasus Partai Demokrat, agenda pemilihan ketua umum baru di Kongres V yang digelar di JCC Senayan, Minggu (15/3/2020), hanya memunculkan AHY menjadi satu-satunya kader yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Mekanisme seperti ini suatu hari bisa memunculkan ketidakpuasan sebagian kader dan akan meledak menjadi konflik organisasi pada waktunya.   Saat ini, mengutip mantan Ketua DPP Partai Demokrat, Yus Sudarso, yang membeberkan paling tidak ada empat faksi di luar AHY. Ada faksi pendiri yang notabenenya faksi dari ketua umum pertama, Subur Budi Santoso. Faksi Ketua Umum Partai Demokrat hasil kongres 2005 di Bali, yaitu Hadi Utomo. Ada faksi Anas Urbaningrum hasil dari Kongres Bandung 2010, serta faksi Marzuki Alie. Faksi di tubuh partai itu hal biasa. Yang terpenting, bagaimana mengelola konflik secara baik melalui mekanisme organisasi dan kepiawaian nakhoda partai dalam mengelolanya.   Kedua, soal posisi Moeldoko dan pejabat lain yang ada di pemerintahan Presiden Jokowi, jika memang ada upaya gerakan politik untuk penetrasi ke Partai Demokrat tentu tidak bisa dibenarkan. Saat ini demokrasi kita sedang ditata secara bersama-sama. Jangan karena motif politik elektoral di masa mendatang, sebut saja 2024, tergoda untuk menempuh cara instan menjadi nakhoda partai orang lain.   Indonesia butuh ekosistem politik yang demokratis melalui penguatan institusi partai. Presiden Jokowi juga akan dirugikan manuver orang-orang yang membantunya jika ada di antara mereka yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompok mereka di masa mendatang.   Jika membaca peta saat ini, untuk kepentingan politik keseimbangan Kabinet Indonesia Maju, dukungan nyata kekuatan politik sudah lebih dari cukup. Jadi, tak perlu dan memang tidak seharusnya penetrasi ke Partai Demokrat. Untuk apa? Kecuali memang ada orang per orang di sekitar Jokowi yang bermain untuk masa depan. ●