NIIS : Produk Kontestasi Arab-Iran Smith Alhadar  ;  Penasihat pada The Indonesian Society for Middle East Studies

KOMPAS, 28 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

KEKHALIFAHAN baru bernama ISIL atau ISIS atau NIIS (Negara Islam di Irak dan Suriah) di Timur Tengah adalah kelompok Islam ultrakonservatif yang dipimpin khalifah Abu Bakar al-Baghdadi. Ketika pertama kali muncul di publik pada shalat Jumat di Masjid Mosul, Irak, pertengahan Juli lalu, Al-Baghdadi menyampaikan khotbah persis sama dengan pidato Abu Bakar as-Shiddiq, khalifah pertama Islam. ”Tegurlah bila saya salah, dan bantulah bila saya benar.” Kendati nama dan pidatonya sama dengan khalifah pertama, Al-Baghdadi—bekas intel pada masa kekuasaan Presiden Irak Saddam Hussein—adalah sosok flamboyan yang sangat ganas. Begitu menguasai sebagian wilayah di Irak utara dan Suriah utara, pemeluk Sunni ini memerintahkan pemburuan terhadap kelompok Syiah, Kristen, dan Yazidis. Dua kelompok minoritas terakhir merupakan penduduk asli dengan agama yang ada jauh sebelum Islam. Gereja-gereja berusia 1.000-an tahun dan masjid-masjid bersejarah (Masjid Nabi Yunus dan Masjid Nabi Daniel) yang dipandang sebagai masjid suci dan diziarahi, dihancurkan. Padahal, Al Quran melarang perusakan rumah ibadah apa pun, penebangan pohon, dan pembunuhan terhadap orang lanjut usia, perempuan, dan anak-anak, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Munculnya negara teokrasi primitif ini tak bisa dilepaskan dari penghancuran rezim Saddam Hussein yang mengendalikan Irak dengan tangan besi. Amerika Serikat mengobrak-abrik rezim sosialis Arab Irak itu tanpa mempertimbangkan dampaknya. Manifestasi kebijakan politik AS di Timur Tengah, yang dimulai dari Irak, tidak didasari kajian sosial, agama, budaya, sejarah, dan politik Irak secara komprehensif. Penghancuran rezim Irak, yang diikuti perubahan UUD berdasarkan garis etnis, mazhab agama, demografi, dan sumber daya ekonomi. Para pembuat undang-undang dasar (UUD), yang didominasi kelompok Syiah dan Kurdi, memberi keuntungan politik dan ekonomi pada Sunni-Kurdi (sekitar 20 persen dari total penduduk Irak) di utara, Syiah-Arab di selatan (60 persen), dan merugikan Sunni-Arab di tengah (20 persen). Alih-alih menjadi negara demokrasi, Irak tercebur ke dalam situasi anarkis yang makin menyengsarakan rakyat Irak. Padahal, sebelum perang 1991, Irak adalah salah satu negara Arab yang maju dan makmur. UUD Irak itu juga memberi peluang bagi penerapan politik dan budaya etnis di wilayah Kurdi dan politik eksklusif Syiah di selatan. Orang Sunni-Arab dan Al Qaeda di bawah pimpinan Mushab al-Zarqawi mulai membunuh dan mengebom Syiah sebagai balas dendam sekaligus memancing perang sektarian. Terjadilah konflik memilukan sepanjang 2006-2007. Iran masuk dengan agenda memperkuat sekutu Syiahnya untuk menjadikan Irak negara Syiah baru. Setelah bekerja sama dengan Tentara Mahdi pimpinan ulama Syiah muda yang berpengaruh, Muqtada as-Sadr, kekuasaan Syiah kokoh bercokol di Jazirah Arab bagian utara, yang merentang dari Irak di timur sampai Lebanon di barat, yang menekan secara signifikan negara-negara Sunni-Arab yang menghuni Jazirah Arab di selatan. Upaya kebangkitan Syiah di Irak ini ingin dimentahkan negara-negara Sunni-Arab dengan membantu uang dan senjata kepada kelompok Sunni-Irak, yang sebagian jatuh ke tangan Al Qaeda, setelah gagalnya usaha rekonsiliasi antara Sunni-Syiah di Kairo sebelum UUD disusun. Meluas ke Suriah Permainan selanjutnya meluas ke Suriah. Sekutu Iran ini menjadi sasaran penghancuran pengaruh Iran (Syiah) dengan memanfaatkan pemberontakan Sunni terhadap rezim sosialis diktator yang didominasi minoritas Syiah Alawiyyah dukungan Iran. Sebagaimana di Irak, uang dan senjata dari negara-negara Arab Sunni pun mengalir ke para pemberontak, sebagian jatuh ke tangan Front al-Nusra, sayap Al Qaeda. Pemberontakan itu berhasil merebut sebagian wilayah Suriah, tetapi gagal menjatuhkan rezim. Tujuannya adalah menciptakan deadlock, untuk memaksa kedua pihak yang bertikai berdamai. Belajar dari kesalahan di Irak, skenario ini masuk akal untuk menghindari Suriah jatuh ke situasi anarkis seperti di Irak. Namun, deadlock justru menguntungkan Front al-Nusra: semakin lama perang berlangsung, semakin besar peluang bagi perluasan dan pembersihan wilayah yang ditinggalkan rezim, dan semakin besar uang dan senjata masuk. Sang khalifah NIIS, Abu Bakar al-Baghdadi, sebagai mantan militer dan staf intelijen rezim Saddam Hussein, tentu memahami betul politik. Melihat situasinya sudah matang untuk mendirikan negara baru, Al-Baghdadi membelot dari Front al-Nusra dan pada Juni lalu NIIS diproklamirkan dengan membonceng nama kekhilafahan Islam. Situasi anarkis, ketidakadilan, dan kezaliman yang berlangsung lama membuat NIIS bisa menang cepat, persis seperti fenomena Taliban di Afganistan delapan belas tahun lalu. Deadlock di antara para mujahidin Afganistan dalam memperebutkan kekuasaan di Kabul pasca kekalahan Uni Soviet yang berlangsung tujuh tahun (1989-1996) mempermudah Taliban yang fanatik, yang bercita-cita mendirikan negara teokrasi primitif seperti juga NIIS, dan menjanjikan tiga kebutuhan dasar, dengan mudah disambut rakyat yang sengsara selama hampir dua dekade. Tampaknya, NIIS akan bernasib sama dengan Taliban, tetapi kejatuhannya harus dipercepat sebelum ideologi terorisme terekspor keluar, khususnya ke Indonesia, melalui orang-orang Indonesia yang kini ikut menjalani indoktrinasi, berlatih terorisme, dan bersama anggota NIIS ikut memerangi orang-orang tak berdosa, termasuk pembunuhan keji terhadap dua wartawan AS. Namun, tentu saja, kejatuhan NIIS tidak akan berarti apa-apa tanpa kerja sama negara-negara regional yang terlibat dalam pergolakan politik di Irak dan Suriah. Iran (Syiah), Arab Saudi, dan Mesir (Sunni), serta AS sebagai pemangku kepentingan Barat di kawasan itu harus duduk bersama membicarakan masa depan Irak dan Suriah dengan tulus dan adil. ●

Membaca Kabinet Blusukanomic Eko B Supriyanto  ;  Direktur The Finance Research

KORAN SINDO, 27 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

Hampir sepekan publik disibukkan dengan nama-nama yang akan duduk dalam Kabinet Kerja di bawah pemerintahan Jokowi- JK. Setiap saat berubah nama, ada yang karena tersangkut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selama sepakan praktis Indonesia tanpa pemerintahan atau memang Indonesia masuk ekonomi autopilot— ekonomi yang digerakkan oleh partisipasi masyarakat dan sektor konsumsi rumah tangga. Berbagai spekulasi muncul sebelum penyusunan kabinet. Kendati dalam komunikasi politik langkah Jokowi-JK dikesankan mencari menteri yang bersih korupsi. Namun, sebagian yakin selain mencari figur yang bersih dari korupsi, juga ada tarik-menarik di dalam tubuh lingkaran Jokowi-JK-Megawati selaku ketua umum PDIP atau pemegang saham terbesar pemerintahan Jokowi-JK. Publik pun percaya mundurnya pengumuman kabinet tidak sesuai janji Jokowi sebelumnya, tanggal 21 Oktober 2014, karena tarik ulur dan restu dari pemegang saham mayoritas pemerintahan Jokowi-JK. Efeknya, pengumuman kabinet mundur dan nama-nama yang terus berubah mengesankan saling tekan dan tarik-ulur. Masyarakat juga mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi. Lihat saja ketika pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober 2014, sepanjang jalan Sudirman- Thamrin menuju Istana penuh dengan masyarakat yang antusias. Di daerah-daerah banyak warga melakukan pesta rakyat penuh kemenangan, penuh harapan. Apalagi selama ini kita dengar dalam kampanye adalah koalisi tanpa syarat dan koalisi tanpa bagi-bagi kursi. Koalisi JKW-JK berbeda dengan rezim SBY yang terkesan bagi-bagi kursi. Miskin Rekam Jejak Apakah nama-nama yang menjadi menteri seperti diumumkan oleh Jokowi sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi? Jika melihat nama-nama yang muncul sebenarnya tidak banyak yang nyaring bunyinya. Tapi satu hal yang masih tetap ada, yaitu partisipasi partai politik masih tetap besar. Perwakilan dari partai politik masih sekitar 35%, sisanya profesional yang didukung partai politik. Sekilas memang tidak bisa divonis tidak menjawab ekspektasi masyarakat yang tinggi. Namun, dengan nama-nama yang asing dan masih harus membuat track record lebih dulu. Bahkan, kalangan pemimpin redaksi atau media masih belum tahu rekam jejak para menteri yang diumumkan. Selain memang ada beberapa yang cukup senior yang duduk, namun itu lebih karena kedekatan dengan partai pemenang pemilu. Secara umum, boleh jadi para menteri ini relatif bersih karena memang tidak pernah melakukan transaksi mencurigakan. Atau karena memang benar-benar transaksinya tidak pernah besar karena portofolionya memang kecil. Tidak pernah punya catatan korupsi karena memang tidak pernah punya track record yang perlu ditelusuri oleh KPK, atau karena memang tidak pernah duduk sebagai pejabat publik atau perusahaan negara. Jujur, nama-nama menteri yang disebutkan Jokowi jarang beredar dan jarang disebut di media. Bahkan, ketika dicari di Google pun tak banyak aktivitasnya. Para menteri yang duduk di Kabinet Kerja ini tidak banyak diketahui rekam jejaknya. Jika toh dipilih karena berdekatan dengan partai dan mewakili keterwakilan daerah, mulai dari Aceh sampai Papua. Kabinet JKW-JK yang diumumkan 26 Oktober 2014 kemarin sekilas memang mewakili daerah dan partai politik. Ada partai politik, ada daerah provinsi sehingga tidak mengesankan dominasi Jawa dan Sumatera yang sebelumnya beredar nama-nama yang berbau Jawa dan Sumatera yang diusulkan partai-partai. Ada juga yang berasal dari para profesional. Boleh jadi pasar akan mendiskon kabinet JKW-JK, karena alasan kapasitas dan kompetensi yang belum terbukti. Lebih tidak bunyi lagi adalah representasi dari partai yang sebenarnya masih banyak orang partai yang lebih mumpuni. Bahkan, untukpos-pos menteri yang cukup strategis seperti menteri pariwisata, menteri perikanan dan menteri ketenagakerjaan tampak terlihat background tidak relevan dengan tugasnya. Hal itu memang belum terbukti, masih menunggu statement awaldari para menteriyang akan duduk mengemudikan kementriannya. Jelas pernyataan awal menjadi penting karena menunjukkan visi dalam pengelolaan selama lima tahun ke depan. Namun, pasar sedikit banyak akan mendiskon kabinet JKW-JK ini lebih rendah dari ekspektasi yang terlalu tinggi. Blusukanomic dan Ancaman Krisis Jika kita perhatikan, namanama menteri dari kalangan ekonomi relatif lebih bunyi dibandingkan menteri-menteri lain. Ada nama-nama yang memang benar-benar mempunyai track record yang baik, namun belum dibilang relatif cukup kuat sebagai sebuah tim. Untuk menteri keuangan dan perdagangan dapat dikatakan punya rekam jejak yang baik dan punya kompetensi tinggi. Nama Sofyan Djalil yang mewakili profesional dan Aceh tentunya punya pengalaman yang baik selama lebih dari tiga tahun menjadi menteri BUMN dan beberapa menjabat sebagai menteri ad interim kementerian bidang ekonomi. Di bawahnya, ada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang selama ini sudah menjadi wakil Menteri Keuangan RI yang benar-benar ahli fiskal dan sudah punya pengalaman dan kompetensi yang baik. Juga, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan. Namun, yang lebih banyak dibicarakan di kalangan ekonom adalah hadirnya sosok Menteri Bappenas yang dinilai tidak punya cerita di bidang perencanaan pembangunan. Mudah-mudahan Menteri Bappenas tidak perlu belajar lebih lama karena Jokowi selalu bicara kerja, kerja, dan kerja. Pekerjaan terbesar dalam bidang ekonomi saat ini adalah bagaimana agar ekonomi Indonesia siap menghadapi guncangan dari pengaruh global. Satu-satunya negara yang cukup baik pertumbuhannya adalah AS yang bisa saja menyeret Indonesia ke lembah krisis. Menurut The Finance Research, lima tahun ke depan dan khususnya tahun depan adalah likuiditas yang ketat, suku bunga yang lebih tinggi, nilai tukar yang bergejolak dan inflasi yang relatif tinggi karena pemerintah harus menurunkan subsidi energi yang selama ini menjadi beban berat anggaran. Tidak mudah menghadapi tantangan-tantangan itu. Pemerintah juga segera membuat undang-undang jaring pengaman sektor keuangan (JPSK) atau protokol krisis. Jika tidak, tentu tidak akan ada pejabat yang mau ambil keputusan untuk menyelamatkan krisis, terutama menyelamatkan bank karena krisis. Ekspektasi masyarakat memang tidak bisa dipenuhi oleh susunan kabinet yang baru diumumkan. Kabinet Kerja, yang semula Kabinet Trisakti, lebih bisa disebut kabinet yang relatif bersih karena sudah didiagnosis oleh KPK dan PPATK, namun bukan berarti bisa langsung bekerja karena banyak menteri yang baru bikin rekam jejak di bidangnya dan tidak sesuai latar belakang yang selama ini dilakukan. Kabinet Kerja ini akan bekerja dengan Jokowi yang akan terus blusukan. Konsep ini bisa kita sebut ”Blusukanomic” , sebuah ekonomi yang dibangun dengan persepsi langsung terjun ke bawah dengan diperlihatkan kepada publik. Hal-hal yang tidak lazim dilakukan, seperti keluar masuk pasar dan got-got dengan kesan yang lebih dekat dengan rakyat dan seolah-olah bekerja. Semoga blusukanomic ini tidak hanya berkesan menghibur rakyat karena selalu direkam dan disiarkan media, sementara ekonomi Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan, salah satunya defisit neraca pembayaran dan itu tidak mudah dihadapi pemerintah sekarang di tengah ekspektasi yang tinggi. Apalagi, blusukanomic tidak membuat rakyat kenyang tapi lebih banyak menghibur masyarakat yang selama ini butuh perubahan yang lebih baik. Apalagi, sektor konsumsi yang diterjemahkan autopilot . Ekspektasi yang tinggi itu bukan hanya digambarkan sekadar blusukanomic, tapi juga kualitas menteri yang bukan sekadar bersih tapi juga punya komitmen kepada rakyat dan bukan partainya. Jangan sampai, ekonomi Indonesia yang sudah autopilot ini makin bersentimen negatif hanya karena menterinya kurang kompetensi dan dekat dengan partai. Tapi memang ekspektasi masyarakat sangat tinggi, dan nama-nama menteri yang diumumkan perlu diberi kesempatan membuat rekam jejak yang benar-benar dapat dicatat, karena sebagian besar menteri yang ada nyaris tak terdengar. Perlu diberi kesempatan bekerja untuk rakyat, dan bukan sekadar menghibur publik dengan hanya blusukan semata, karena Indonesia sedang membutuhkan perubahan besar. ●