Pertarungan Kedua Ahok versus Anies

Pertarungan Kedua Ahok versus Anies Adi Prayitno  ;    Dosen Politik FISIP UIN Jakarta; Peneliti The Political Literacy Institute

                                               KORAN SINDO, 16 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pemungutan suara pilkada serentak tahap kedua usai sudah. Secara umum, pesta demokrasi lima tahunan yang diselenggarakan di 101 di seluruh Indonesia ini berjalan damai dan demokratis. Selama tahapan kampanye dimulai, nyaris tak ada gejolak politik yang berpotensi mengancam stabilitas pilkada. Dari hasil hitung cepat yang dirilis lembaga survei Pollmark Indonesia sudah mulai terlihat siapa calon kepala daerah yang diprediksi menang dan kalah. Di Jakarta misalnya, rara-rata lembaga survei ini merilis suara pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat mencapai 42,47%, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno 39,77%, serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni meraup dukungan 17,96%. Itu artinya, pilkada DKI Jakarta dipastikan berlangsung dua putaran karena tak ada pasangan calon yang memperoleh dukungan lebih dari 50 % suara. Data di atas memastikan hanya pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi yang bakal berlaga di putaran kedua. Klausul dua putaran untuk pilkada DKI Jakarta termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam pasal 36 ayat 1 dan 2 disebutkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta yang memperoleh suara lebih dari 50% langsung ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Namun, jika tak ada satupun pasangan calon yang mendapat 50% suara, maka diadakan pemilihan tahap kedua. Tentu saja, hasil hitung cepat lembaga survei di atas cukup mengejutkan terutama soal perolehan suara Agus-Sylvi dan Anies-Sandi. Sebab, dalam survei dua bulan terakhir, sedikit lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Anies-Sandiaga lolos putaran tahap kedua. Sementara Agus-Sylvi begitu digdaya merajai di banyak survei. Melejitnya elektabilitas jagoan Gerindra dan PKS ini tidak terlepas dari hasil positif dari debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPUD Jakarta. Dalam tiga kali debat, Anies terlihat tampil dominan, menguasai panggung, dan mampu mengemas visi dan misinya dengan Bahasa sederhana yang mudah dicerna oleh khalayak. Selain itu, lolosnya pasangan calon nomor urut tiga ini tidak terlepas dari militansi dan soliditas kader PKS dan Gerindra. Dua partai yang dikenal sebagai partai ‘pembunuh raksasa’ dalam banyak pilkada karena memiliki mesin politik cukup solid yang mampu mengalahkan calon-calon kuat. Pertarungan Ahok-Djarot versus Anies-Sandi di putaran kedua tentunya akan membangkitkan memori lama soal persaingan pilpres 2014. Sebab, kedua pasangan disokong sosok yang menjadi aktor utama pilpres 2014 lalu seperti Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, dan mungkin juga Joko Widodo (Jokowi). Dalam konteks inilah, putaran kedua pilkada DKI Jakarta selalu memantik perhatian publik. Laga ini akan menjadi ‘big match’ dan pertarungan hidup mati kedua pasangan calon yang melibatkan tokoh-tokoh politik lawas tadi. Migrasi Pemilih Setelah dipastikan tak lolos melaju ke putaran kedua, publik bertanya kira-kira ke mana arah perpindahan dukungan Agus- Sylvi? Memang, sulit menerka secara pasti migrasi pemilih pasangan nomor urut satu ini. Meski begitu, ada sejumlah hal yang bisa dianalisa untuk memprediksi migrasi pendukung Agus-Sylvi. Pertama, pendukung Agus-Silvy kemungkinan beralih ke pasangan Anies-Sandi mengingat sentimen pemilih kedua calon ini hampir sama. Yakni, pemilih Islam yang anti Ahok atau asal bukan Ahok. Termasuk juga soal sentimen agama dan etnis tertentu. Kedua, jika dilihat irisan partai penyokong, mungkin saja partai penyokong Agus-Sylvi, terutama PAN, PKB, dan PPP bakal beralih ke Ahok mengingat ketiga partai tersebut tergabung dalam koalisi pemerintah yang saat ini menjadi motor utama pendukung Ahok- Djarot. Problemnya terletak pada mayoritas konstituen partaipartai Islam ini yang sedari awal menolak Ahok karena dianggap menista agama dan menghina ulama. Jika PAN, PKB, dan PPP ngotot mendukung Ahok-Djarot, bukan hal mustahil jika mereka akan mengalami kontroversi hati, semacam konflik batin dengan konstituennya. Ketiga, pendukung Agus-Sylvi ada kemungkinan memilih golput setelah jagoan mereka keok tanpa diduga. Namun, peluang ini cukup minim mengingat pemilih Agus-Sylvi rata-rata pemilih aktif yang sudah melek politik. Sebab itulah, pemenang pilkada DKI pada putaran kedua adalah calon yang bias mengkapitalisasi limpahan pendukung Agus-Sylvi. Jika dilihat suasana hatinya, elite dan massa pendukung Agus-Sylvi lebih dekat ke Anies-Sandi. Apalagi, belakangan Susilo Bambang Yudhonoyo (SBY) menjadi sasaran bully pendukung Ahok-Djarot makin membuat pendukung Agus-Sylvi sulit beralih ke Ahok-Djarot. Evaluasi Pilkada Setidaknya ada dua fenomena politik mencolok yang terjadi sepanjang gelaran pilkada serentak tahap kedua yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Pertama, politik uang (money politics). Praktik kotor ini menjadi cacat bawaan elektoral saat ini yang dilakukan secara vulgar tanpa tedeng aling-aling. Di berbagai daerah, distribusi uang tunai ini dilakukan melalui perantara seperti tim sukses, kepada desa, tokoh masyarakat, pemimpin kelompok pemuda, elit lokal, hingga penyelenggara pemilihan seperti petugas KPPS. Bawaslu mencatat, sedikitnya ada 600 praktik politik uang yang terjadi dalam pilkada serentak tahap kedua di berbagai wilayah. Modelnya cukup beragam, mulai dari pemberian uang tunai langsung, pemberian berupa barang, hingga bantuan berupa program. Tujuannya sama, yaitu mempengaruhi suara pemilih. Kedua, kampanye hitam atau lebih dikenal dengan sebutan black campaign. Secara sederhana, black campaign didefinisikan sebagai kampanye kotor bertujuan mendistorsi (downgrade) kandidat lawan dengan isu-isu negatif yang tak berdasar. Dahulu, kampanye hitam dilakukan secara oral, face to face melalui mulut ke mulut setiap invididu masyarakat. Kini, praktik kampanye hitam lebih canggih dengan menggunakan media elektronik dan jeraring media soal seperti facebook, twitter, dan lain sebagainya. Dalam studi perilaku pemilih, mengutip frasa Anthony Downs dalam An Economic Theory of Democracy (1957) menyebutkan bahwa pilihan politik masyarakat tak melulu ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang dimiliki pemilih tentang kandidat. Melainkan juga sangat terkait dengan sejauh mana kapasitas masyarakat dalam mengolah informasi tersebut. Di masa tenang yang berlangsung dari 12 hingga 14 Februari lalu misalnya, panwaslu DKI Jakarta misalnya menemukan selebaran gelap dengan jumlah cukup banyak di kontrakan di bilangan Jakarta Barat untuk menyudutkan pasangan calon tertentu. Ini menjadi penanda bahwa pilkada menjadi ajang kampanye jahat untuk menjatuhkan lawan. Oleh karena itu, sebagai bagian proses pembelajaran politik dan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, praktik politik kotor seperti money politics, kampanye jahat, berita hoax dan sejenisnya harus diamputasi. Setidaknya hal ini menjadi evaluasi pilkada serentak kali ini untuk bekal penyelenggaraan pilkada tahap kedua di Jakarta maupun penyelenggaran pilkada serentak tahap ketiga pada 2018 mendatang. ●