Seks dan Kemunafikan Kita Irwanto  ;   Guru Besar Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya; Co-director Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP-UI

KOMPAS,  24 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

AKTIVIS anak dan perempuan sadar bahwa mendidik anak-anak dan remaja mengenai seks dan kesehatan reproduksi di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya bukan pekerjaan mudah. Selain sulit menembus konservatifme di ranah itu, salah sedikit saja mereka akan menjadi bulan-bulanan caci maki publik. Berbeda dengan dunia sekolah, ranah publik seks merupakan komoditas terbuka dan menguntungkan bagi banyak orang. Di Ibu Kota, ada harian dan majalah yang sebagian rubriknya disisihkan untuk menggaruk untung dari iklan dan cerita beraroma seks. Tanpa kontrol kualitas apalagi moral etika. Di Gedung DPR RI, skandal berbau seks bukan hanya terjadi sekali. Di malam hari, sepanjang Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, ke arah Stasiun Kota dipenuhi pedagang obat kuat dan parafernelia seks. Tak pernah diganggu gugat aparat keamanan dan kelompok moralis berdalih agama. Di berbagai pusat belanja dan, kadang-kadang, di perempatan jalan raya, dijual CD porno secara terbuka dan bebas. Sepanjang jalan ke arah Puncak Pass banyak penawaran gadis muda serta cara aman menikmati seks komersial dan kontrak. Predator seks Dalam berbagai tayangan realitas atau bincang TV, saturasi informasi dan citra seks dianggap bagian menghibur meski vulgar dan melanggar etika, mulai dari acara kesehatan, seni, hukum, hingga politik. Bahkan, di dunia komersial, beberapa produk yang diusung perusahaan berintegritas tinggi menggunakan tokoh populer yang terlibat skandal seks yang diberitakan secara nasional dan internasional mulus tanpa protes. Dalam menghadapi gejala seperti ini, otoritas etis dan moral negara, profesi jurnalis, serta tokoh agama dan budaya menjadi saksi yang terdiam bisu. Predator seks anak ciptaan siapa? Akhir-akhir ini semua lapisan masyarakat sampai pemimpin negara tertinggi tersentak oleh peristiwa kekerasan seksual terhadap anak (laki-laki dan perempuan) di Jakarta, Sukabumi, dan beberapa kota dan desa di seluruh Indonesia. Untuk merespons itu, media mengambil untung dengan berbagai diskusi yang tak mempertimbangkan kepentingan anak dan menggunakan perspektif viktimologi anak (dan perempuan) jangka panjang. Seolah-olah dengan mengurung pelaku seumur hidup dan mengebiri mereka persoalan selesai. Kita lupa bahwa para pelaku ini tidak lahir sebagai orang jahat. Ada pengalaman dan kondisi tertentu yang membuat mereka seperti itu. Ini bukan untuk bersimpati dengan mereka, melainkan kita harus realistis bahwa akar masalahnya juga diidentifikasi. Ketika anak-anak jadi korban kekerasan seksual, mereka tak berani lapor atau menceritakan kepada siapa pun karena selain takut dimarahi, sebagian dari mereka tahu kalau itu tabu—menimbulkan aib dan rasa malu. Orangtua dan guru tidak dapat membantu ataupun mendidik anak-anak mereka mengenai pencegahan kekerasan seksual karena ini bukan sekadar informasi kesehatan reproduksi, melainkan soal seks, tak pantas didiskusikan dengan anak-anak. Mereka tak punya keterampilan mengajar ataupun menyampaikan materi soal seks. Meski tahu, mereka memilih diam, takut salah. Akibatnya, hampir semua anak yang mengalami musibah ini harus berjuang sendiri mengatasi sakit, marah, dan benci mereka (terhadap orang lain dan dirinya sendiri). Jika sebagian dari mereka terpengaruh berbagai media dan contoh kemunafikan dalam soal seks kemudian melakukan tindakan seperti yang mereka alami, soalnya tentu bukan di pundak mereka sendiri. Di berbagai jaringan sosial dan media, ada gerakan reaktif mengatasi masalah ini dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk dari kalangan profesional. Semangatnya tentu kita syukuri karena jarang sekali kita melihat semangat seperti itu dalam kasus seperti ini. Entah kasus mana yang memancing reaksi ini: Sukabumi, JIS, atau keduanya? Namun, gerakan masyarakat yang tak terkendali dan terenca- na akan berpotensi jadi gelombang pasang yang merusak segala yang ia lalui. Dokter, psikiater, psikolog, konselor, dan pekerja sosial yang tak terlatih menangani trauma seksual anak, tetapi dibiarkan memberikan pelayanan tanpa seleksi kompetensi dan koordinasi adalah tindakan mencelakakan anak untuk kesekian kali. Pihak berkompeten Meski kita prihatin dengan jumlah korban dan perlu penanganan cepat, tetap diperlukan pihak berkompeten yang mampu menyeleksi, membuat protokol, dan mengoordinasi intervensi sekaligus melaporkan hasilnya. Anak-anak dan keluarganya bukan bahan mainan dan eksperimen. Akuntabilitas profesional harus ada. Melakukan intervensi pada anak-anak dan keluarga hanya menyelesaikan sebagian kecil masalah atau simtom sosial yang ada. Diperlukan perencanaan jangka panjang, terukur, dan investasi sungguh-sungguh agar masalah yang sangat masif ini dapat dikelola sebaik-baiknya. Perlu kebijakan lintas sektoral untuk menjawab kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM, sistem data dan informasi ihwal anak dan kekerasan, pengadaan dan pemberdayaan kelembagaan yang ada, dan lain-lain. Saat ini telah dirancang inpres yang sifatnya masih sangat sektoral. Meski demikian, kebijakan sektoral publik saja tak cukup. Perlu perbaikan kualitas normatif dan moral etis yang lebih besar di ranah hidup bermasyarakat sehari-hari. Kemunafikan dalam hal seks perlu dicari jalan keluarnya. Pilar kehidupan seperti otoritas profesi dan keagamaan, tokoh politik dan sosial budaya, media dan industri komersial, perlu bersepakat mengenai yang baik dan buruk di ranah publik. Orangtua sulit mengontrol apa yang dipelajari anak-anak di masyarakat. Pilar kehidupan masyarakat di atas mesti membantu mengurangi kompleksitas yang dihadapi orangtua dan bukan membiarkannya. Taufik Ismail, yang hadir dalam rapat kabinet terbatas pada 14 Mei lalu, dengan haru dan tercekat mengakui, budayawan hanya berdiam diri, padahal bangsa ini sedang menghadapi masalah yang mahaberat. Saatnya bersuara dan mengonstruksi strategi budaya yang konstruktif, edukatif berdasar moral etis, dan memberdayakan anak. ●