Upaya Melawan Wabah yang Menguji Akal Sehat Harpiana Rahman ;  Dosen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM UMI, Pegiat literasi kesehatan

DETIKNEWS, 4 Agustus 2021

 

 

                                                           

Video Presiden Jokowi melakukan sidak ke apotek mencari obat Oseltamivir dan obat Favipiravir sebetulnya tidak menyentuh akar masalah dari pandemi yang berkepanjangan ini. Aksi Presiden yang lalu menghubungi Menteri Kesehatan dan mengkonfirmasi ketidakberadaan kedua obat yang dicari juga tidak menjawab persoalan. Perilaku ini sungguh setali tiga uang dengan promosi Ivermectin.   Oseltamivir dan Favipiravir adalah obat keras yang hanya bisa diresepkan oleh dokter. Dalam rekomendasi tata laksana COVID-19, kedua obat ini bahkan tidak disarankan kecuali dalam kondisi tertentu dan harus izin dokter. Serupa dengan ivermectin, yang hingga saat ini masih kian popular diwacanakan oleh pejabat publik sebagai obat ampuh COVID-19, mengabaikan rekomendasi WHO, dokter menyatakan bahwa Ivermectin adalah obat keras yang tidak bisa dijadikan sebagai terapi COVID-19 --eh, malah mau dilanjutkan lagi risetnya!   Penjualan secara bebas obat keras, apalagi dikonsumsi tanpa anjuran dokter malah akan menghambat pengobatan itu sendiri dan turut memperberat kondisi pandemi. Pandemi COVID-19 menguji akal sehat kita semua.   Komunikasi Risiko   Penggunaan obat tergolong keras yang selalu dinarasikan oleh pejabat turut menjadi biang masalah dalam penangangan pandemi di Indonesia. Komunikasi risiko di tengah wabah yang tidak tertata bukanlah masalah sepele dalam kesehatan masyarakat. Komunikasi risiko dalam pengendalian wabah diharapkan mampu meningkatkan literasi kesehatan masyarakat.   Literasi kesehatan yang dimaksud di sini tentu bukan hanya akses soal informasi kesehatan, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi kesehatan. Sehingga sangat diharapkan tiga elemen dalam penegakan komunikasi risiko saat wabah, melek terhadap perkembangan penelitian ilmiah. Tiga elemen ini adalah pakar harus bisa mengkomunikasikan temuannya kepada pemerintah, pemerintah mengeluarkan pernyataan kepada publik berdasarkan hasil penelitian, dan media menyajikannya kepada publik secara tepat.   Nyatanya, komunikasi risiko yang selalu dipertontonkan adalah komunikasi yang berisiko. Pernyataan produksi massal kalung korona oleh Kementan beberapa waktu lalu menyebabkan masyarakat lengah prokes, pernyataan tanaman rimpang anti COVID- 19 menyebabkan tanaman rimpang langkah di pasaran, pernyataan rencana produksi massal obat Ivermectin oleh BUMN menyebabkan obat ini laku di pasaran dan digunakan secara mandiri oleh masyarakat.   Di beberapa negara, pejabat publik yang tidak hati-hati memberikan informasi kesehatan kepada publik akan diberikan sanksi. Di Indonesia, praktik ini kian popular, dilakukan secara berulang-ulang --ini jelas mengabaikan hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi yang tepat soal kesehatan dan turut memperparah infodemik.   Dalam ilmu perilaku kesehatan, perilaku over-klaim obat saat pandemi oleh pejabat publik menjadi pathogens behaviour yang berdampak pada perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan terkait kesehatan dirinya. Lantas, apakah video Presiden Jokowi sidak itu juga berdampak? Iya, jelas berdampak. Statement pejabat publik memiliki daya tarik massa.   Mari ingat, beberapa waktu lalu pernyataan rencana produksi massal obat Ivermectin oleh BUMN menyebabkan obat ini laku di pasaran dan digunakan secara mandiri oleh masyarakat. Padahal obat ini adalah obat keras. Bahkan semakin laku dengan iming-iming akan dijual murah oleh pemerintah senilai Rp 7000/tablet. Akibatnya, permintaan obat tinggi yang menyebabkan kelangkaan obat. Sehingga jasa penyedia obat memainkan harga hingga ratusan ribu rupiah.   Publik bisa saja menilai obat yang dicari oleh presiden dalam video tersebut dijual bebas, lalu terdorong untuk membelinya, dan bisa dikonsumsi tanpa anjuran dokter. Dampak berikutnya bisa berimbas pada ketersediaan dan harga. Dan yang paling buruk adalah melemahnya upaya pencegahan penyakit, yang berakibat pada meluasnya penuluran penyakit. Upaya promosi kesehatan tercederai oleh promosi obat keras.   Promosi Kesehatan yang Aman   Demi menghindari rumah sakit kolaps, pemerintah mempromosikan metode pengobatan sendiri di rumah jika merasakan sakit dengan gejala ringan. Namun promosi pengobatan sendiri di rumah menjadi beiesiko jika pemerintah tidak menghentikan wacana penggunaan obat keras secara bebas. Di sisi lain, pemerintah juga kewalahan mendisiplinkan jasa penyedia obat yang kadang menaikkan harga dua hingga tiga kali lipat dari HET (Harga Eceran Tertinggi).   Penanganan pandemi semakin menguji akal sehat kita karena upaya promosi kesehatan kabur menjadi promosi obat-obatan. Pengobatan sendiri di rumah atau isolasi mandiri harusnya dikencangkan dengan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan imunitas dengan tidak hanya mengkampanyekan minum vitamin dan makan makanan sehat, tapi memastikan harga vitamin dan susu tidak melonjak tinggi di pasaran.   Pengobatan sendiri dalam rumah mestinya disertai dengan komitmen pemerintah agar bisa memastikan obat keras di apotek tidak dijual dengan bebas kepada masyarakat. Di tengah kondisi penularan yang semakin tidak terkendali, pemerintah harus menjadi saluran promosi kesehatan yang aman bagi masyarakat. Memastikan harga obat stabil dan digunakan sesuai anjuran dokter jauh lebih menyelesaikan masalah daripada sidak apotek.   Per 20 April 2021, 8 provinsi di luar Jawa mengalami lonjakan kasus aktif lebih dari 100%. Hampir setiap hari mencatat tren rekor kasus positif tertinggi. Angka ini adalah indikasi lemahnya kebijakan pengendalian penuluran COVID-19. Penguatan ketersediaan obat memang sangat diperlukan dalam pengobatan COVID-19 untuk menyelamatkan pasien. Namun angka kesembuhan yang tinggi bukanlah tujuan dalam pengendalian pandemi. Salah satu indikator pengendalian pandemi adalah menekan angka penuluran kasus positif. Agar masyarakat sehat tidak tertular, sakit, dan mati.   Penguatan pencegahan penularan penyakit tidak bisa hanya dengan mengendalikan perilaku masyarakat melalui kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan cakupan vaksin yang tinggi. Penegakan tracing yang adekuat, testing yang tinggi dan merata di daerah, isolasi yang disiplin adalah strategi yang dibutuhkan dalam pengendalian wabah. Strategi pengendalian wabah harus mampu melindungi masyarakat dari penularan penyakit. Kunci pengendalian pandemi bukanlah pada pengobatan, tapi pada pencegahan penyakit. Sekalipun Presiden yang mau beli obat di apotek, jika tanpa resep dokter jangan kasih! ●