|
Yang Rada Gila Ahmadie Thaha : Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
CATATAN CAK AT, 18 Agustus 2026
|
Pemimpin
memang butuh gagasan besar yang nyeleneh, tetapi mereka harus tetap waras
saat menguji data dan kenyataan. Sebagian pemimpin membuat rakyat
tenang ketika berbicara. Sebagian lain justru membuat pasar bergerak,
diplomat mengernyitkan dahi, atau rakyat spontan membuka kalkulator. Donald
Trump masuk kategori terakhir. Pada Jumat (14/8/2026), Presiden
Amerika Serikat itu menyatakan bahwa setelah militer AS “mengalahkan” Iran,
ia akan segera mengklaim Selat Hormuz sebagai wilayah resmi Amerika Serikat. Pernyataan itu keluar di Garden City,
New York, di tengah konflik yang masih berlangsung saat Iran justru
menegaskan kendali penuh atas selat strategis tersebut. Trump sebelumnya
bahkan sesumbar bahwa Angkatan Laut Amerika telah memegang kendali mutlak atas
jalur energi dunia itu lewat benteng pertahanan laut. Jika sebuah negara mendadak menyatakan
penguasaan atas selat yang membelah wilayah negara lain, peta dunia otomatis
berubah seperti papan permainan monopoli. Namun, Trump tampaknya belum puas.
Ia ingin menancapkan bendera Amerika di atas petak tersebut. Jika Trump bermaksud sungguh-sungguh,
ia jelas gila alias sinting. Namun jika ia sekadar bercanda, seorang presiden
Amerika Serikat sedang menjadikan isu perubahan wilayah, peperangan,
kedaulatan Iran, dan urusan lalu lintas energi dunia sebagai bahan lelucon di
depan publik. Trump memang punya rekam jejak panjang
dalam memperlakukan peta dunia seperti karet gelang. Ia pernah berulang kali
melontarkan gagasan untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian Amerika
ke-51. Ia pun pernah berniat membeli pulau
Greenland dari Denmark, meminta kembali kendali penuh atas Terusan Panama,
hingga mengusulkan pengubahan nama Teluk Meksiko menjadi Gulf of America.
Pada tahun 2025, ia bahkan mencetuskan ide liar untuk menyulap kawasan Gaza
menjadi wilayah Riviera baru setelah memindahkan warga Palestina. Jadi, selain Alaska dan Hawaii yang
bergabung pada tahun 1959, Trump seolah-olah sedang menawarkan paket ekspansi
peta baru untuk Kanada, Greenland, Terusan Panama, Gaza, dan kini Selat
Hormuz. Amerika Serikat bertindak seolah mereka bisa mengunduh update peta
dunia tanpa perlu meminta izin dari pemilik rumah. Namun, Trump bukan satu-satunya
pemimpin yang kerap membuat kenyataan tampak seperti fiksi. Di dalam negeri,
Presiden Prabowo Subianto baru saja membuat kalkulator nasional bekerja
lembur. Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan
MPR/DPR/DPD RI, Presiden Prabowo mengisahkan seorang perempuan bernama
Susanah yang disebutnya bekerja mengupas bawang dalam ekosistem program Makan
Bergizi Gratis (MBG). Angka yang keluar dari mulut presiden sangat fantastis.
Upah mengupas bawang itu mencapai Rp700 ribu per kilogram. Jika angka itu benar-benar merupakan
besaran upah per kilogram, kalkulator sederhana langsung menghitung cepat.
Seorang pekerja yang mengupas dua kilogram bawang sehari akan mengantongi
Rp1,4 juta. Jika ia bekerja selama 20 hari dalam sebulan, pendapatannya
menembus Rp28 juta. Pengupas bawang mendadak melompat ke
deretan warga kelas menengah atas. Anak-anak muda mungkin akan tergoda
meninggalkan ruangan kantor ber-AC, membawa pisau dapur kecil, lalu
berpamitan kepada atasannya: “Maaf, Pak. Saya resign hari ini. Saya menemukan
masa depan yang lebih cerah di balik kulit bawang.” Persoalannya tentu bukan pada profesi
mengupas bawang. Pekerjaan itu sangat mulia dan layak mendapat penghargaan.
Masalah muncul ketika seorang presiden menyebut angka ekonomis yang sangat
tak masuk akal di depan forum resmi kenegaraan. Perkataan presiden otomatis
membawa bobot politik resmi yang sangat masif. Pernyataan itu mendadak viral dan
memicu keraguan publik. Di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Kita tak
boleh buru-buru menjadikan kekeliruan angka itu sebagai bahan olok-olok
pribadi semata. Pertanyaan kelembagaan yang jauh lebih penting adalah, bagaimana
angka sebesar itu bisa lolos sampai ke podium pidato presiden? Presiden bukanlah seorang podcaster
yang bebas menebak-nebak angka di depan mikrofon. Setiap angka yang keluar
dari mulut kepala negara dapat berubah menjadi kebijakan, berita utama media,
bahan propaganda, materi kritik, hingga bahan penelitian. Problem utamanya,
verifikasi data sebelum dokumen masuk ke presiden. Menariknya, ini bukan fenomena baru
dalam panggung politik Indonesia. Joko Widodo pun pernah melontarkan narasi
serupa saat menyatakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 27 persen
dan menyebutnya sebagai pertumbuhan ekonomi “tertinggi di dunia”. Pada kesempatan lain, Jokowi menyebut
nilai ekspor nikel Indonesia melonjak dari Rp17 triliun menjadi Rp510 triliun
setelah kebijakan hilirisasi. Ia pun meramalkan Indonesia berpeluang menjadi
salah satu dari tiga kekuatan ekonomi dunia bersama India dan Tiongkok. Apakah semua pernyataan itu bisa kita
sebut “gila”? Tentu tidak. Sebagian merupakan proyeksi optimis, sebagian
bergantung pada metode penghitungan data, dan sebagian lagi adalah retorika
politik. Di sinilah kita harus membedakan secara jernih antara "berpikir
besar" dan "berbicara tanpa rem". Fenomena pemimpin yang sering
terpeleset kata ini sejatinya terjadi di banyak negara. George W. Bush sangat
terkenal dengan Bushisms — kalimatnya kerap terpeleset secara logika dan
bahasa. Silvio Berlusconi di Italia memicu kontroversi saat memuji Barack
Obama sebagai presiden yang “muda, tampan, dan kecokelatan”. Boris Johnson di Inggris lihai
mengumbar lelucon kontroversial di luar batas kepantasan. Sementara Rodrigo
Duterte di Filipina membawa gaya asal bicara ini ke tingkat yang lebih
berbahaya saat mengancam jurnalis dan penegakan hukum. Dalam ilmu politik, ada istilah
menarik bernama Madman Theory (Teori Orang Gila). Ini populer pada masa
Richard Nixon dan amat disukai oleh Trump. Gagasannya sederhana sekaligus
berbahaya. Menurut teori itu, seorang pemimpin
dapat memperoleh daya tawar diplomasi yang sangat kuat jika lawan bicaranya
percaya bahwa ia tidak sepenuhnya rasional dan sanggup nekat melakukan
tindakan ekstrem. Namun, taktik ini menyimpan masalah
kredibilitas yang serius. Jika lawan menganggap gertakan itu cuma pura-pura,
strategi tersebut gagal total. Sebaliknya, jika lawan menganggap gertakan
gila itu sungguh-sungguh, risiko eskalasi konflik justru meningkat drastis. Pemimpin memang boleh "rada
gila", tetapi kegilaan itu harus berada di kepala lawan untuk gertakan
diplomasi, bukan mengacaukan sistem pengambilan keputusan di dalam negeri. Pernyataan aneh dari pemimpin berkuasa
selalu memicu insentif dalam attention economy. Maksudnya, ucapan biasa
menjadi berita, ucapan luar biasa menjadi breaking news, ucapan gila menjadi
meme, dan meme kerap bekerja lebih kuat daripada seribu halaman dokumen
kebijakan. Trump sangat memahami mekanisme ini:
ia melempar sarkasme, kalimat ekstrem, media mengutip, lawan membantah, dan
agenda politik langsung bergeser dari pertanyaan "Apa kebijakan
kita?" menjadi "Apa maksud ucapan Presiden?" Namun, politik yang cuma mengejar
perhatian publik menyimpan biaya mahal. Pelanggaran batas akurasi secara
terus-menerus dapat merusak kebiasaan jujur, mengikis kepercayaan masyarakat,
dan menurunkan mutu demokrasi. Maka kita perlu membedakan dua jenis
pemimpin "nyeleneh". Nyeleneh kreatif, berani memikirkan
kemungkinan baru, menabrak kebiasaan buruk, dan melahirkan imajinasi segar
yang memajukan bangsa. Nyeleneh epistemik, tak peduli benar atau salah, selama
ucapannya terdengar hebat, patriotik, bombastis, atau menghibur massa. Pemimpin ideal harus berani gila dalam
gagasan, tetapi tetap waras dalam verifikasi. Ia boleh bermimpi menjadikan
Indonesia kekuatan ekonomi dunia atau menghapus kemiskinan. Namun, anggaran
dan kapasitasnya harus dihitung secara matang. Pelawak boleh membuat penonton
bingung, tapi presiden jangan begitu. Jabatan presiden adalah mikrofon
raksasa yang terhubung langsung ke pasar, birokrasi, tentara, anggaran, dan
jutaan kepala rakyat. Pemimpin hebat bukanlah yang paling berani berkata
gila, melainkan yang sanggup melontarkan gagasan besar—lalu menyediakan data
sahih untuk membuktikan bahwa ia benar. Dan jika ternyata ia keliru, ia cukup
waras untuk bersikap jujur dan tunduk pada kenyataan. ● Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung
dari Ahmadie Taha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar