Oei Tjoe Tat Nama yang Tak Tercatat Redaktur Editorial 1 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 16 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Nama Oei Tjoe Tat tak tercatat sebagai pejuang revolusi yang membawa Indonesia bebas dari penjajahan.   ·      Gagasan dan pemikirannya juga tak terbaca dalam buku-buku sejarah Indonesia modern.   ·      Huru-hara 1965 menggulung nama dan perannya dalam gagasan universal Bhinneka Tunggal Ika dan diplomasi di masa Perang Dingin.   NAMA Oei Tjoe Tat mungkin terdengar asing. Ia bukan aktivis yang menentang kolonialisme dan terlibat menyiapkan kemerdekaan Indonesia di garis depan. Ia bukan pemikir revolusioner yang gagasan-gagasannya dicatat dalam buku-buku pelajaran sejarah. Tapi perannya tak bisa dianggap remeh. Berkat Oei Tjoe Tat, Bhinneka Tunggal Ika tak sekadar menjadi jargon hampa.   Sewaktu menjadi anggota Konstituante mewakili Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) dalam Pemilihan Umum 1955, Oei Tjoe Tat menjadi satu dari banyak aktivis keturunan Tionghoa yang mengangkat pentingnya Indonesia berasaskan beragam etnis, bukan semata suku-suku asli Nusantara. Bagi Oei, warga keturunan punya hak menjadi warga negara sah Republik Indonesia tanpa kehilangan identitas, tradisi, dan kebudayaannya.   Gagasan integrasionalisme Oei ini terbentuk sejak ia menjadi mahasiswa hukum di Batavia pada 1939-1942. Di usia 20-an, ia menjadi pembela hak-hak warga keturunan yang menjadi korban perang dan okupasi Jepang. Oei sendiri korban karena harus berhenti kuliah di Rechtshoogeschool lantaran universitas ini dibubarkan Jepang. Bekerja di bank Yokohama di Solo, kota kelahirannya, tak membuat ia berhenti menjadi aktivis sosial. Modal ini yang membuat Baperki meraup suara lebih dari 100 ribu, angka yang cukup untuk mendudukkan wakilnya di Konstituante.   Baca liputannya:   Gagasan integrasionalisme Oei Tjoe Tat yang sejalan dengan ide persatuan nasional membuatnya dekat dengan Presiden Sukarno, bahkan setelah si Bung membubarkan Konstituante melalui dekret 5 Juli 1959. Pragmatisme politik Oei Tjoe Tat yang tak menentang manuver otoritarian Bung Karno membuatnya dipercaya Presiden menjadi Menteri Negara pada 1963.   Tugasnya semacam utusan khusus, diplomat, bahkan agen intelijen. Pengetahuan hukum dan pragmatisme Oei membuat ia menjadi politikus yang efektif menjalankan misi politik Bung Karno lewat jalan belakang. Sewaktu meledak konfrontasi “Ganyang Malaysia”, Oei bergerak di belakang layar melakukan lobi-lobi politik luar negeri untuk mendapatkan dukungan.   Bung Karno menuduh pembentukan federasi Malaysia pada 1963 yang menyatukan Singapura dan Sabah serta Sarawak di Kalimantan sebagai neokolonialisme Inggris. Malaysia sudah merdeka sejak 1957 sehingga, dalam pandangan Bung Karno, pembentukan federasi hanya dalih Inggris menjajah kembali wilayah ini secara sah. Oei mengkomunikasikan pandangan ini kepada para pejuang Malaysia dan Singapura.   Meski tak ada catatan yang mengkonfirmasi gerilya Oei dalam diplomasi pintu belakang itu, parlemen Malaysia setuju mengeluarkan Singapura dari federasi pada 9 Agustus 1965. Penyatuan empat wilayah ke dalam area persemakmuran di bawah Inggris gagal karena konflik internal Singapura dengan Malaysia itu. Kontak senjata, kerusuhan, serta teror bom di Singapura oleh dua prajurit Indonesia membuat penyatuan tersebut batal.   Tanggal pemisahan itu menjadi Hari Kemerdekaan Singapura. Tapi Oei Tjoe Tat juga tak pulang sebagai pahlawan yang sukses menjalankan misi menentang imperialisme baru. Nama dan perannya tergulung huru-hara 1965 sebulan kemudian. Pemerintah Orde Baru memenjarakannya tanpa pengadilan selama 10 tahun. Bahkan, setelah Oei bebas, rezim Soeharto melarang peredaran memoarnya yang mengungkap kerja bawah tanah di masa pemerintahan Sukarno.   Jika dilihat dari kacamata sekarang, Oei Tjoe Tat dengan mudah dicap sebagai “antek Sukarno” yang terseret konflik Blok Barat dan Timur, sikap politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.   Suasana Perang Dingin pada 1960-an membelah dunia menjadi dua blok membuat Indonesia terjepit di antara kepentingan global untuk mempertahankan kedaulatan lokal. Krisis ekonomi di awal masa kemerdekaan membuat Sukarno memakai jalan pragmatis mendapat dukungan negara Timur setelah negara-negara Barat menjegal Dana Moneter Internasional mengucurkan pinjaman untuk memulihkan ekonomi Indonesia.   Oei Tjoe Tat mungkin bukan diplomat unggul, tapi kiprahnya menguatkan posisi Indonesia dalam diplomasi di Asia—betapapun dengan tujuan-tujuan praktis nasionalisme yang sempit. Tapi gagasannya tentang integrasionalisme menjadi fondasi prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika yang universal di Republik yang baru tumbuh. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/edisi-khusus-kemerdekaan-oei-tjoe-tat-2282217