Politik Internasional Indonesia Abad Ke-21 Rene L Pattiradjawane  ;  Wartawan Senior Kompas

                                                      KOMPAS, 23 Desember 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sepanjang tahun 2015, kebijakan luar negeri Indonesia mencari bentuknya yang baru bersamaan dengan kehadiran pemerintahan baru hasil pemilihan presiden langsung yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kebijakan luar negeri Indonesia pun memiliki acuan baru menjadikan maritim sebagai strategi penting dalam tata kelola nasionalisme, regionalisme, dan multilateralisme. Ada dua hal yang kita catat dalam pengejawantahan kebijakan luar negeri Presiden Jokowi sepanjang 2015, dan akan terus menjadi fokus perhatian penting di masa depan. Pertama, mengikuti strategi Poros Maritim Dunia, Presiden Jokowi akan memberikan fokus serius terhadap konektivitas maritim, baik untuk keperluan domestik dalam rangka menata ulang sistem logistik nasional maupun sebagai strategi regionalisme dalam menata stabilitas dan perdamaian. Kedua, kebijakan luar negeri Presiden Jokowi akan terus memberikan tekanan pentingnya ASEAN sebagai tulang punggung interaksi antarnegara dalam rangka Poros Maritim Dunia. Ini tecermin ketika Indonesia melaksanakan dua kali pertemuan bilateral model baru dalam format 2 + 2 dengan Jepang dan Australia, selain meningkatkan kerja sama strategis sekaligus memberikan sumbangsih kepada upaya Indonesia secara bebas dan aktif ikut menentukan ketertiban dunia. Dalam konteks ini, kita sangat antusias Indonesia dan Presiden Jokowi akan membawa gagasan-gagasan baru dalam pertemuan khusus KTT ASEAN-AS yang akan diselenggarakan pertengahan Februari 2016 di Sunnylands, California. Kita melihat, arah kebijakan luar negeri Presiden Jokowi yang dijalankan Menlu Retno Marsudi menunjukkan ciri-ciri bebas-aktif, mendorong terciptanya kerja sama bagi kesejahteraan pembangunan bersama berbagai mitra dialog. Keputusan Indonesia tidak bergabung dalam koalisi anti NIIS menjadi simbol penting bagi dunia. Indonesia secara gamblang menyatakan konflik hanya bisa diselesaikan melalui dialog, bukan melalui bentuk aliansi kekuatan bersenjata. Dalam konteks ekstremisme di kawasan Timur Tengah dan menjadi momok berbagai negara bangsa, sudah waktunya juga bagi Indonesia mulai kembali mengaktifkan semangat Gerakan Nonblok (GNB) menyelesaikan masalah-masalah dunia. Strategi GNB penting menghadapi perebutan pengaruh kepentingan nasional antarnegara besar, khususnya berkaitan Indian Ocean Rim Association (IORA), serta Melanesian Spearhead Group (MSG) sebagai kepentingan nasional Indonesia. Kebijakan luar negeri Presiden Jokowi memiliki kapabilitas mengejawantahkan nasionalisme dan regionalisme secara bersamaan, sebagai upaya mencapai tingkat kesejahteraan maksimal pertumbuhan pembangunan negara dan kawasan. Kita harus memiliki strategi jangka panjang mengantisipasi perubahan dinamika ekonomi, perdagangan, politik, dan sosial-budaya global sebagai jaminan stabilitas dan keamanan bersama. ●