ArtSubs Rambat Dahlan Iskan : Mantan CEO Jawa Pos

DISWAY, 23 September 2026

 

 

 

Inilah pameran seni terbesar di Indonesia: kalau tidak salah. Hebatnya pameran itu diselenggarakan di kota yang selama ini dikenal sebagai tanah tandusnya seni di Indonesia: Surabaya.

 

Nama pamerannya: ArtSubs. Seluruh kompleks Alon-Alon Surabaya diubah jadi galeri. Gedung-gedungnya, halamannya, dan teras-terasnya. Termasuk ruang bawah tanahnya. Semua diberi AC, termasuk yang di halaman. Memang halaman Alon-Alon pun dipasangi tenda tertutup kokoh; yang tidak bisa dibedakan dengan ruangan lainnya.

 

Inilah pameran yang untuk mempersiapkan fisiknya saja perlu 250 orang yang bekerja siang malam selama satu bulan penuh. Sudah begitu sering ada acara publik di Alon-Alon Surabaya. Tapi baru di ArtSubs ini lokasi peninggalan Belanda itu dipermak jadi pameran seni terbesar sepanjang pengetahuan saya.

 

Alon-Alon Surabaya berada di pusatnya pusat kota. Di Jalan Pemuda –terusan Jalan Tunjungan. Satu deret dengan Gedung Grahadi, bangunan yang dulu untuk pejabat tertinggi Belanda di Jawa Timur. Kini Grahadi jadi ''istana'' gubernur Jatim.

 

Alon-Alon Surabaya dulunya disebut Balai Pemuda. Dulunya lagi, di zaman Belanda, kompleks ini disebut De Simpangsche Societeit. Dibangun tahun 1907. Orang asli Surabaya menyebutnya Rumah Bola: ada permainan biliar di dalamnya. Di zaman itu hampir semua kota punya Rumah Bola –tempat orang Belanda dan Eropa mencari hiburan: dansa, bermusik, teater, dan main biliar. Disebut Simpang Club karena untuk masuk ke De Simpangsche Societeit harus menjadi anggotanya: pribumi dan anjing dilarang masuk.

 

Di Jakarta Rumah Bola itu disebut Gedung Harmoni –yang kini, dari luar, tampak hilang keanggunannya dan seperti tidak terawat.

 

Di Surabaya, Pemkot Surabaya memugarnya dengan sangat sukses: dua gedungnya dikembalikan ke bentuk dan arsitektur aslinya. Halaman luas di antara dua gedung itu dijadikan plaza terbuka yang tertata. Lalu ditambah ruang bawah tanah –termasuk untuk parkir. Wali Kota Surabaya saat itu, Tri Rismaharini berjuang untuk mendapatkan tanah pojok milik Pemda di seberang jalannya –tapi sudah telanjur jatuh ke swasta. Risma kalah di pengadilan.

 

Risma punya keinginan bangunan bawah tanah itu diperluas sampai ke bawah jalan raya, bahkan sampai ke tanah yang gagal direbut itu. Alangkah hebatnya kalau gubernur Jakarta juga membuat parkir bawah tanah yang besar di bawah Monasnya.

 

Sayang sekali Bu Risma membangun gedung DPRD Surabaya di kompleks ini. Kelak gedung itu harus digusur ke lokasi lain: politik dan seni itu bertentangan. Yang seni membangun kehalusan rasa, budi, dan budaya, yang politik menghasilkan sebaliknya. Apalagi untuk membangun gedung DPRD itu, dulu, harus menggusur markas Dewan Kesenian Surabaya (DKS) –entah ke mana DKS menggelandang sekarang.

 

Gedung-gedung De Simpangsche Societeit itu, dan sekalian halamannya, disulap jadi ruang untuk ArtSubs: pameran dibuka Sabtu lalu untuk durasi sampai tanggal 8 November. Untuk menyulap itu diperlukan kayu-kayu sebagai tapak lantai. Besi-besi penguat dinding dan triplek yang begitu banyaknya –kalau dijajar bisa sepanjang dua kilometer.

 

Memang, biar pun dinding gedung-gedung itu masih sangat baik, ArtSubs membuat dinding baru untuk melapisinya: agar sesuai dengan kebutuhan pameran lukisan.

 

Saya diajak cucunya Pak Iskan nonton ArtSubs Senin sore lalu: saya kaget. Tumben, pameran seni di Surabaya didatangi begitu banyak pengunjung.

 

Kami ditemani salah satu advisory board ArtSubs, Aris Utama yang rupanya teman gila sepedanya cucu Pak Iskan.

 

Anda sudah kenal Aris Utama: suami artis Olga Lydia itu.

 

Yang saya juga merasa beruntung: pemrakarsa ArtSubs sedang ada di pameran. Para kolektor lukisan tahu siapa orang itu: Rambat. Ya, namanya satu kata: Rambat. Ups... ada juga istrinya.

 

Rambat orang Bali. Tinggal di Kerobokan. Aslinya dari Lampung. Lahir dan sekolah sampai SMP di Lampung. Lebih aslinya lagi: Klaten. Orang tuanya kelahiran Klaten. Istrinya orang Gerobokan, Jateng.

 

"Setelah tamat SMP melanjutkan ke mana?" tanya saya.

 

"Tidak sekolah lagi," jawabnya. "Bekerja apa saja, termasuk jadi tukang bangunan," tambahnya.

 

Rambat anak transmigran. Sampai sekarang sang ayah masih jadi petani di Lampung Timur. Rambat berubah nasib setelah merantau ke Bali: juga jadi tukang batu. Lalu punya kenalan orang Bali.

 

Suatu saat, ketika tidak ada proyek, ia diminta bantu jualan di pasar desa. Yakni pasar yang jualan kerajinan dan benda-benda seni. Ia diminta menjaga kios jualan kacamata kelas harga Rp 10.000-an. Di pasar itulah Rambat mulai kenal benda seni. Juga bertemu banyak turis, termasuk turis asing.

 

"Saya banyak belajar benda seni. Termasuk lukisan," katanya.

 

Lama-lama ia tahu cara jualan lukisan. Jadilah pedagang lukisan. Rambat pun tahu mana lukisan berharga dan mana yang tidak. Ia pun kenal banyak pelukis. Kelasnya terus naik. Pelukis tenama pun jadi sahabatnya.

 

Ini tahun ketiga Rambat menyelenggarakan ArtSubs. Yang terbesar. Tahun lalu nasibnya sial: ketika ArtSubs baru berjalan beberapa hari terjadilah demo besar-besaran. Jakarta terbakar. Seorang ojol tewas dilindas mobil polisi. Merembet ke Surabaya: Gedung Grahadi dibakar. Jaraknya dengan ArtSubs hanya sepelemparan batu. Rambat bergegas menutup pameran. Mengemasinya.

 

"Mengapa berani berpameran di Surabaya? Bukankah Surabaya tanah gersang untuk kesenian jenis ini?" tanya saya.

 

"Surabaya bukan lagi gersang, tapi padang pasir," guraunya. "Kalau pameran seperti ini dilaksanakan di Jakarta pasti untung," katanya serius.

 

"Bagaimana kalau di Yogyakarta?"

 

"Kalau di Yogya bisa impas".

 

Saya pun berterima kasih tak terhingga kepadanya: Rambat saya anggap sedang mengairi padang pasir dengan air Bengawan Solo. Siapa tahu lama-lama akan tumbuh benih-benih seni yang subur.

 

Saking seriusnya pameran ini Rambat sudah tiba di Surabaya satu bulan sebelum pembukaan. Pun orang seperti Nirwan Dewanto, salah satu anggota kurator. Sudah sebulan juga Nirwan menyeleksi mana lukisan yang layak dipajang.

 

Tidak semuanya lukisan. Ada seni instalasi. Ada patung. Ada seni arsitektur.

 

Misalnya ada satu ruangan kamar tidur seperti benar-benar kamar tidur yang mewah. Tapi ranjangnya, kursi tamunya, kursi sofanya, lemarinya, semua berbentuk penyet. Pun pintu masuk dan lebar kamarnya sendiri.

 

Ada juga satu ruangan isinya karya pematung terkenal Nyoman Nuarta: mulai miniatur istana di IKN sampai gerbang perunggunya. Nyoman memang pemenang desain istana dan masjid IKN. Nyoman ikut hadir di pembukaan.

 

Di dekat pintu gerbang adalah museum seni. Karya kolaborasi seniman KBUSR. Di dalamnya ada karya Handiwirman, Yusra, Yuli, Koko, Agung, dan Ardana. Ini seni instalasi yang diberi nama museum. Ide awalnya halaman museum itu akan terbuat dari hamparan lumpur Lapindo. Tapi tidak dapat izin membawa lumpur asli Lapindo ke Alon-Alon.

 

Begitu banyak lukisan mahal di ArtSubs: termahal seharga Rp 3 miliar. Tapi ada juga satu kawasan khusus untuk ''UMKM''-nya lukisan: yang harganya di bawah Rp 20 juta/lukisan.

 

Surabaya yang ''gersang seni'' ternyata punya pelukis yang masuk kriteria ArtSubs: Gabriel Eva. Lukisan "Hutan Alice'' -nyi dipajang besar sekali. Indah. Teduh. Di pojok lukisan itu ada semacam jendela atau lorong kecil. Di ujung lorong sana terlihat hutan teduh dari jauh. Anda harus berimajinasi seolah masuk ke lorong itu: terlihatlah alam raya –dan itu adalah lukisan besar Gabriel di depan Anda.

 

Dulu saya mengenal Gabriel sebagai desainer baju. Dia memang Arek Suroboyo yang sekolah di Arva School of Fashion Surabaya. Gabriel seorang pendaki gunung. Aktif juga di properti.

 

Kunjungan saya berakhir di seni instalasi di ruang bawah tanah. Serba hitam. Judulnya sebuah kalimat yang tidak selesai: "Habis gelap ....". Anda sendiri yang akan mengisi titik titik itu –setelah Anda memasuki ruangannya, lalu keluar lagi untuk menatap judul itu.

 

Tidak semua pengunjung boleh memasukinya. Misalkan Anda punya penyakit ''alergi'' kegelapan, Anda dianjurkan untuk tidak memasukinya. Setelah menyatakan diri sehat silakan masuk: maksimum lima orang. Begitu melewati tirai hitam Anda tidak melihat apa-apa lagi kecuali kegelapan. Karena itu Anda dianjurkan harus berpegangan reeling di dindingnya.

 

Saya juga pegangan. Tangan kiri berpegangan reeling tangan kanan meraba-raba ke depan --khawatir tiba-tiba ada benda keras di depan hidung. Lalu saya melangkah kecil-kecil takut ada jebakan kaki di depan.

 

Saya beringsut maju sambil sesekali membuka mata: masih belum melihat apa-apa. Setelah beberapa langkah kecil, tangan kanan saya mendeteksi ada dinding di depan. Berarti sudah mentok. Diminta duduk di bangku. Saya raba-raba memang ada bangku. Duduk menghadap ke depan. Gelap. Terus diminta menatap ke depan. Lama-lama muncul bayangan samar warna putih. Kian lama kian jelas. Ada dua kotak putih. Atau dua jendela terang. Atau dua wajah pucat. Terserah imajinasi Anda. Selesai.

 

Setelah ruang dibuat terang ternyata ada cermin di situ. Benda putih tadi sebenarnya hanya satu. Kepala saya pun kebentur dinding sampai menimbulkan suara benturan yang keras. Orang-orang menertawakan saya. Saya kecele ketika ingin mengintip: ada apa di balik cahaya putih itu.

 

Untuk masuk ''Habis gelap....'' harus bayar: satu dolar. Anda harus membayarnya dengan rupiah –karena ini di Indonesia. Di dinding sebelah kasir ada angka-angka digital live dari bank: di saat Anda membayar itu angka digital menunjukkan kurs dolar sedang di angka berapa.

 

Inilah karya seni yang –seperti karya seni pada umumnya– mengandung kritik sosial: betapa jatuh nilai rupiah kita. Sang seniman –yang mempunyai karya ini– tidak ingin mendapat uang dari Anda. Dengan membayar pakai cara itu ia hanya ingin Anda menyadari betapa lemahnya mata uang kita. Setelah Anda membayar si kasir memberikan ke Anda tanda mata yang harganya setara dengan 1 dolar Amerika.

 

Seniman yang menyajikan karya seni ''Habis gelap ....'' ini Anda sudah tahu: Wawan Dalbo. Ia seorang arsitek di Yogya. Juga pemilik sebuah hotel di sana –teman sepedaannya cucu Pak Iskan.

 

Dalbo punya galeri besar di Yogya, yang kalau masuk harus bayar Rp 30.000. Puluhan ribu orang berkunjung ke galerinya setiap tahun: Galeri Edsu.

 

Besarnya ArtSubs juga terlihat dari jumlah artis yang ikut di dalamnya: 151 pelukis. Karya yang dipamerkan 500 benda seni.

 

Selesai melihat ArtSubs saya tidak habis pikir: bagaimana orang seperti Rambat berani mengadakannya di Surabaya. Pasti mahal sekali. Perkiraan saya Rambat perlu punya dana Rp 15 miliar untuk bisa mengairi ladang tandus seni di Surabaya.

 

Uang memang bisa dicari. Tapi hanya Rambat yang berani mencari uang untuk seni. ●

 

Sumber :    https://disway.id/catatan-harian-dahlan/969862/artsubs-rambat

 

 

Kursi Gibran Goyang Ahmadie Thaha :  Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an.

CATATAN CAK AT, 23 September 2026

 

                                                

 

Gibran hampir dua tahun menjadi wapres. Kini syarat pendidikannya diperiksa MK—dan perkaranya sudah masuk media besar Singapura?   Sidang malam sudah jamak dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi sidang malam kasus Gibran Rakabuming Raka di MK menjadi metafora tersendiri mengenai pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024 yang dirasa masih gelap.   MK memeriksa perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut, dan sidang perdananya sudah berlangsung Senin malam (21 September), dimulai pukul 19.00. Sidang berikutnya dijadwalkan Rabu malam nanti, 23 September.   Perkara ini datang hampir dua tahun setelah Prabowo-Gibran dilantik. Padahal, PHPU untuk sengketa Pemilu mestinya tiga hari segera setelah pemilu. Maka, MK pun menerbitkan PMK Nomor 1 Tahun 2026 untuk mengatur tahapan perkara ini.   Para pemohon terdiri atas Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Mereka didampingi barisan kuasa hukum   Mereka menyadari, kereta pemilu sebetulnya sudah lama meninggalkan stasiun. Penumpangnya sudah duduk di gerbong pemerintahan, bahkan wakil presidennya sudah bekerja hampir dua tahun. Tiba-tiba mereka sadar, tiketnya mesti diperiksa kembali.   Mereka berargumentasi bahwa informasi mengenai dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran baru diketahui kemudian. Denny Indrayana menyampaikan alasan tersebut dalam persidangan. Mereka memohon agar soal pendidikan itu diuji secara terbuka.   Ada perkembangan yang membuatnya makin menarik. Persoalan pendidikan Gibran kini tidak hanya menjadi konsumsi Indonesia. The Straits Times, media besar Singapura, memberitakannya pada 22 September sebagai ujian kredensial pendidikan wapres RI.   Artinya, perkara yang semula berputar di Jakarta kini masuk radar pembaca Asia Tenggara. Tapi berita internasional bukan vonis internasional. The Straits Times menegaskan bahwa perkara ini belum diuji secara substantif.   Pokok perkaranya sederhana: apakah Gibran ketika mendaftar sebagai cawapres 2024 sudah memenuhi syarat pendidikan menurut Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017? Norma itu mensyaratkan capres dan cawapres sekurang-kurangnya tamat SMA atau sederajat.   Riwayat pendidikan luar negeri Gibran kemudian menjadi pusat perhatian. Menurut catatan KPU yang dikutip The Straits Times, ia bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, pada 2002–2004, lalu lanjut sekolah di UTS Insearch di Australia.   Pada 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)  menerbitkan sertifikat yang menyatakan Gibran menyelesaikan Grade 12 di UTS Insearch pada 2006. Pendidikannya dinilai setara dengan lulusan SMK Indonesia.   Dokumen itu seharusnya menyelesaikan masalah. Tetapi justru menjadi pintu pertanyaan baru bagi para pemohon: apa dasar penilaian kesetaraan tersebut dan apakah pendidikan Gibran memang memenuhi syarat pencalonan?   Jadi, pertanyaannya bukan sekadar, "Gibran sekolah di mana?" Melainkan: aturan apa yang berlaku, bagaimana KPU menerapkannya, dokumen apa yang menjadi dasar pemeriksaan dokumen, dan bagaimana Bawaslu mengawasinya?   Dalam sidang 21 September, hakim MK Saldi Isra meminta KPU menunjukkan dokumen mengenai perubahan aturan pada 2023 yang mengecualikan sebagian calon berpendidikan luar negeri dari kewajiban menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah.   Saldi juga meminta Bawaslu menjelaskan bagaimana pemeriksaan syarat pendidikan Gibran dilakukan.   KPU belum dinyatakan bersalah. Komisioner KPU Idham Holik menyatakan pihaknya akan menyerahkan dokumen untuk menjelaskan dasar penetapan Gibran sebagai calon yang memenuhi syarat. Kita masih berada pada tahap pembuktian.   Ada pula soal keterbukaan dokumen. Bonatua Silalahi meminta dokumen terkait sertifikat pendidikan Gibran 2019. Komisi Informasi Pusat pada 11 Maret 2026 memutuskan sertifikat dan dokumen pendukungnya merupakan informasi terbuka bagi publik.   Silalahi menerima sertifikat tersebut pada April. Tapi ia menyatakan belum memperoleh seluruh dokumen yang menjadi dasar penilaian kesetaraan.   Kasus ini seperti membuka koper lama. Persoalannya bukan hanya apa isinya, tetapi juga siapa yang mengunci dan mengapa sebagian isinya belum dapat dilihat. Namun ada masalah yang lebih besar: waktu.   Sengketa hasil pemilu presiden pada umumnya harus diajukan paling lambat tiga hari setelah KPU menetapkan hasil. Sementara perkara ini baru diajukan 10 September 2026, hampir dua tahun setelah pemungutan suara dan setelah Prabowo-Gibran dilantik.   Maka MK kini menghadapi dua pintu. Pintu pertama: apakah perkara yang terlambat ini masih dapat diperiksa? Pintu kedua: jika dapat diperiksa, apakah dalil tentang syarat pendidikan itu terbukti? Semua itu baru dinilai dalam putusan atau ketetapan.   Perkara ini memiliki konsekuensi besar. Para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapannya sebagai cawapres, membatalkan pelantikannya sebagai wapres, dan memerintahkan MPR memilih wakil presiden baru melalui mekanisme konstitusional.   Jika dikabulkan, akibatnya tidak berhenti pada selembar dokumen. Rantai keputusannya menyentuh KPU, penetapan pasangan calon, hasil pemilu, pelantikan MPR, hingga mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.   Itulah yang membuat pemberitaan The Straits Times penting. Media itu tidak sekadar mengangkat isu "ijazah Gibran", tapi juga perubahan aturan KPU, pemeriksaan Bawaslu, sertifikat kesetaraan, keterbukaan dokumen, dan persoalan tenggat gugatan.   Dengan demikian, perkara ini memang sudah "go international". Tidak perlu konferensi pers di luar negeri. Cukup media regional besar menganggapnya penting bagi pembaca Asia.   Jabatan wapres bukan jabatan biasa. Gibran adalah wakil kepala pemerintahan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Ketika legitimasi pencalonannya dipersoalkan di MK, perkembangan perkaranya tentu menarik perhatian kawasan.   Sidang 23 September penting karena KPU dan Bawaslu akan memberikan jawaban dan keterangan. Dari sana publik dapat melihat dasar KPU menetapkan kelayakan Gibran dan bagaimana Bawaslu mengawasinya.   Akankah Gibran terjungkal dari kursinya yang kini bergoyang? Para pemohon memang meminta demikian. Tetapi jawabannya bukan milik media sosial atau opini politik. Itu urusan persidangan. Yang pasti, sidang kasus ini memberi kita pelajaran sistemik.   Syarat pencalonan Gibran harus diverifikasi dengan sungguh-sungguh sebelum surat suara dicetak. Dokumen pendidikan luar negerinya harus mempunyai mekanisme kesetaraan yang jelas, dapat diaudit, dan dapat dipertanggungjawabkan.   Ke depan, publik jangan membiarkan KPU bekerja semaunya. Jangan sampai demokrasi bekerja seperti rumah yang baru memeriksa fondasi setelah penghuninya pindah masuk: "Pak, rumahnya sudah ditempati. Sekarang tolong periksa dulu tanahnya."   Kini perkara keabsahan pencalonan Gibran berada di meja hakim. Di sana yang semestinya berbicara bukan sorak pendukung atau cemoohan lawan, melainkan norma, bukti, kewenangan, prosedur, dan konstitusi.   Dunia kini ikut melihat. Yang lebih penting bukan sekadar apakah dunia melihat Indonesia, tapi apakah Indonesia mampu memperlihatkan bahwa ketika diuji, hukumnya tetap bekerja dengan kepala dingin. ●   Sumber :   Tulisan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha