Kualitas Mesin Produksi Caleg

Kualitas Mesin Produksi Caleg Lasarus Jehamat  ;   Dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang

                                              MEDIA INDONESIA, 06 April 2018

                                                           

SALAH satu elemen penting dalam politik elektoral ialah anggota legislatif. Disebut penting karena semua produk regulasi, hukum dan UU, yang dilaksanakan di masyarakat sangat tergantung pada elemen ini. Karena posisi penting demikian, mereka masuk ke sebuah lembaga yang mencerminkan namanya itu. Lembaga legislatif. Semua yang belajar trias politica akan segera tahu tiga fungsi lembaga ini. Legislasi, kontrol dan anggaran. Luar biasa penting tugas, fungsi, dan peran mereka. Karena pentingnya tugas anggota legislatif, negara diwajibkan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk lembaga berikut anggota di dalamnya. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, anggota legislatif bekerja mewakili rakyat. Mereka menjadi perpanjangan tangan rakyat untuk memproduksi beragam regulasi. Karena perpanjangan tangan dari rakyat, anggota legislatif harus tunduk pada mereka yang mewakilinya, yaitu rakyat sendiri. Realitas ideal di atas menjadi harus dibuka dan laik diperiksa kembali di level empirik. Laporan Transparency International Indonesia (TII) (2017) menyebutkan 54% responden yang menilai lembaga legislatif sebagai lembaga terkorup. Dalam laporan yang sama, antara tahun 2004-2013, terdapat 74 anggota DPR, 2.545 orang anggota DPRD provinsi dan 431 anggota DPRD kabupaten/kota tersangkut praktik korupsi. Dalam perkembangan yang sama, KPK merilis data anggota DPR yang terjerat kasus suap. Disebutkan, sejak dilantik pada 1 Oktober 2014, tujuh dari 560 anggota DPR periode 2014-2019 ditangkap oleh KPK. Data di atas minimal menggambarkan buruknya kualitas beberapa orang anggota legislatif kita. Pertanyaan kemudian adalah jika kualitas beberapa anggota legislatif demikian buruk, di mana letak kesalahan terbesarnya? Banyak analisis terkait dengan kualitas anggota DPR. Mulai dari kaulitas individu sampai ke level kelembagaan. Di tingkat individu, anggota yang terjerat kasus korupsi dinilai memiliki kadar integritas yang sangat rendah. Selain itu, dari aspek ini, analisis etika dan moral sering dipakai untuk menilai kualitas anggota dewan. Disebutkan, setiap individu yang melakukan korupsi adalah dia yang tidak memiliki basis moral dan etika dalam hidupnya. Di sisi yang lain, terdapat pula analisis kelembagaan yang menyebut anggota legislatif sebagai produk dari mesin pembuat dan lembaga yang membentuknya. Menurut analisis kelembagaan, kualitas anggota legislatif berhubungan erat dengan kualitas lembaga yang memproduksinya. Di situ partai politik harus disebut. Disfungsi partai Banyak ahli yang terus mengkritisi kerja parpol. Dalam Securing Democracy: Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe, (Pridham, Eds. 1990) menyebutkan bahwa kualitas parpol sangat ditentukan oleh kestabilitasan politik internal parpol. Menurut Pridham, stabilitas sistem partai ialah faktor yang sangat menentukan stabilitas seluruh sistem demokrasi. Pembentukan pemerintah dan munculnya kemauan politik sangat ditentukan oleh kestabilan parpol. Pandangan Pridham kental membahas model pembentukan parpol berikut konflik internal yang muncul karena beragam kepentingan di dalamnya. Ketidaksehatan parpol menjadi soal besar dalam pembentukan kualitas politik. Dalam perkembangan itu, menurut Pridham, takaran yang dipakai partai dalam menyeleksi politisi yang akan bertarung dalam lembaga legislatif menjadi sangat lentur dan amat elastis. Kelenturan terjadi karena ragam kepentingan yang muncul di antara banyak elite partai. Senada dengan Pridham, Rosa Mule (2004) menyebut buruknya kualitas anggota legislatif disebabkan buruknya kualitas parpol. Dalam Political Parties, Games and Redistribution, Mule menyebutkan bahwa saat ini, fokus parpol bukan di aspek pembangunan kelembagaan sosial. Yang menjadi fokus elite parpol ialah relasi antarelite partai berikut pembangunan kepentingan di dalamnya. Mule sebenarnya ingin mengatakan bahwa saat ini, partai berisi lingkaran ekonomi politik. Menurut Mule, banyak elite partai yang menjadikan partai sebagai mesin produksi uang dan modal dalam lingkaran bisnis politik. Karena itu, partai jelas tidak bisa diharapkan menjadi agen pencipta politisi yang berintegritas. Sebab, relasi yang dibangun di sana bukan saja relasi politik, melainkan juga hubungan bisnis. Membaca pentingnya parpol di ruang demokrasi liberal, Bottici (2014) memberikan tawaran menarik. Menurut Bottici, partai harus terus menanamkan imaji politik. Imaji politik ialah bayangan akan eksistensi politik dan rakyat sekaligus. Eksistensi politik dan rakyat harus terus terngiang dan dibayangkan oleh elite politik. Elite politik dan kekuasaan harus menyadari bahwa politik dan rakyat harus koeksisten. Artinya, politik ialah rakyat dan rakyat ialah politik. Berhubungan dengan realitas koeksistensi itu, politik diarahkan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan malah rakyat dipakai untuk tujuan politik tertentu. Bottici menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi kesalahan menilai bayangan politik. Yang terjadi ialah rakyat dipakai untuk dan atas nama politik. Atas nama rakyat, politik dapat melakukan apa pun, dengan kekuasaan yang dimilikinya, untuk mengelabui masyarakat. Akibatnya, bayangan otentik politik sebagai entitas yang koeksisten dengan rakyat menjadi hilang. Rakyat pun perlahan-lahan direduksi untuk dan atas nama politik. Dengan kata lain, yang utama bukan lagi rakyat tetapi politik. Padahal, politik hanya alat. Yang utama adalah rakyat. Wajah politik yang menjadikan politik sebagai tujuan akhir itulah yang nampak jelas saat ini. Wajah politik ialah kekuasaan itu sendiri. Itulah alasan mengapa Hayward (2004) melakukan kritik atas realitas bayangan politik saat ini. Dalam De-Facing Power, Hayward menyebutkan bahwa wajah politik yang terlampau identik dengan kuasa dan kekuasaan itu harus digambar ulang. Sebab, elite politik saat ini telah mengubah wajah politik dari mekanisme untuk mencapai kesejahteraan bersama ke politik sebagai ruang manipulatif untuk tujuan kekuasaan individu, mengubah wajah politik autentik ke wajah bopeng politik manipulatif. Konteks Indonesia Dengan membaca proses pencalonan anggota legislatif yang menarik perhatian publik akhir-akhir ini, pendapat para ahli di atas dapat menjadi rujukan. Hemat saya, soal besar buruknya kualitas anggota legislatif di Indonesia tidak saja karena faktor internal calon, tetapi lebih karena buruknya kualitas partai pembentuk kader politik itu. Yang terjadi di Indonesia, begitu banyak kader politik dadakan muncul saat proses politik berlangsung. Kaderisasi menjadi soal besar dalam proses politik di Tanah Air. Dua hal yang bisa dijadikan alasan mengapa kaderisasi macet di partai. Dekaderisasi dan konflik kepentingan politik. Merujuk Pridham di atas, parpol di Indonesia tidak terlampau fokus pada pembentukan kader. Yang terjadi adalah proses perekrutan anggota partai sarat kepentingan. Uang dan modal menjadi hal utama dalam proses penerimaan calon anggota partai yang nanti menjadi calon anggota legislatif dan seterusnya. Selanjutnya, ketika konflik terus menyelimuti parpol, perekrutan kader menjadi tidak terurus. Akibatnya, ketika momen politik tiba, parpol akhirnya kehabisan tenaga mencari kader-kader partai terbaik untuk duduk di lembaga legislatif nanti. Maka, bayangan akan munculnya calon anggota legislatif yang berintergritas menjadi sulit terwujud. Wajah politik harus segera diubah. Masyarakat sipil menjadi aktor utama yang mengembalikan wajah politik. Lembaga politik seperti partai harus bekerja sama dengan elemen civil society menyiapkan kader partai yang berintegritas. Tugas dan kerja politik adalah memberikan ruang yang sama kepada semua pihak agar memiliki kekuasaan sama. Rakyat dan elemen civil society harus melakukan kerja itu. Rakyat, menurut porsinya masing-masing, bersama parpol menciptakan kader politik yang berintegritas. Kalau rakyat dan elemen civil society terlibat dalam proses pembentukan kader politik, itu bukan karena tidak mempercayai kerja lembaga politik. Yang dilakukan rakyat dan elemen civil society ialah menyadarkan partai sebagai mesin pembentuk calon politisi yang berintegritas. ●