Langkah Pemerintah Vs Freeport

Langkah Pemerintah Vs Freeport Effnu Subiyanto  ;    Senior Advisor CikalAFA-Umbrella;  Direktur Koridor; Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unair

                                           MEDIA INDONESIA, 21 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

JAJARAN eksekutif PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali bergoyang. Minggu (19/2), Presiden Direktur Chappy Hakim menyatakan mundur setelah sejak 20 November 2016 menduduki jabatan puncak perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia itu. Chappy menggantikan Maroef Sjamsuddin yang juga mundur pada 18 Januari 2016 setelah menduduki kursi nomor 1 PTFI sejak 7 Januari 2015. Chappy memilih kembali sebagai penasihat perusahaan raksasa itu seperti posisinya sejak Agustus 2016. Publik pun segera bertanya apa yang terjadi dengan PTFI. Demikian panaskah kursi CEO-nya sehingga dua mantan jenderal pun tidak sanggup bertahan di kantor Mimika, Papua? Badai politik Persoalan bisnis yang sejatinya infiltrasi politik dalam tubuh PTFI memang selalu membuat panas dingin Jakarta. Pemicunya klasik, PTFI dianggap tidak transparan dan adil dalam mendistribusikan kesejahteraan kepada Indonesia, berizin tembaga tetapi mendapatkan emas, bahkan uranium dengan nilai ekonomi yang jauh menggiurkan. Jika dibandingkan dengan empat daerah operasional Freeport-McMoRan (FM) di seluruh dunia, operasional di Papua mencatatkan rekor tertinggi produksinya. Produksi emas, misalnya, dapat dijual sebesar 1,17 juta ons, sementara pabrik di Amerika Selatan hanya mampu menyetorkan 0,07 juta ons. Dua daerah operasional FM lainnya malah tidak menghasilkan emas, yakni di Amerika dan Afrika. Hitungannya jika dibuat sederhana, laba bersih anak usaha Freeport-McMoRan setiap tahun rata-rata sebesar US$1 miliar. Beroperasi sejak 1967 atau 49 tahun operasional, minimal laba bersih PTFI ialah US$49 miliar. Ironisnya yang didistribusikan kepada Indonesia ialah US$16,1 miliar dalam bentuk pajak dan nonpajak. Rasio setoran 32,86% sangat kecil dilihat Jakarta. Jakarta kemudian menggunakan politik kekuasaan untuk menekan PTFI. Izin ekspor konsentrat tidak segera diberikan sehingga mengakibatkan gudang PTFI penuh dan akhirnya memicu ribuan pekerjanya demonstrasi kepada pemerintah. Izin ekspor akhirnya diberikan terbatas sebesar 1.113.105 wet metrik ton selama satu tahun sejak 16 Februari 2017. Jumlah ini sebetulnya cukup karena kapasitas produksi konsentrat PTFI ialah 2,5 juta MT sementara 37% diolah oleh smelter-nya di Gresik. Persoalan ketimpangan keadilan inilah yang membuat Jakarta tidak nyaman dengan PTFI. Persoalan lainnya juga belum selesai, seperti dividen yang tertunggak sejak 2012, perkembangan smelter yang masih 14%, negosiasi divestasi yang sangat mahal ditawarkan US$1,7 miliar, hingga mekanisme perpajakan prevailing (dinamis) yang menggantikan naildown (tetap). Padahal, dalam kontrak karya (KK) sudah ditetapkan sistem pajak naildown dan rencana perpanjangan kontrak 2041 yang tidak jelas. Rencana investasi yang lebih besar, yaitu US$17,3 miliar terdiri US$15 miliar untuk tambang bawah tanah dan US$2,3 miliar untuk membangun tambang bawah tanah DOZ, DEPP MLZ, dan Kucing Liar pun sepertinya akan ditinjau ulang. Kekisruhan bisnis (baca; politik) menyebabkan pemerintah vs PTFI saling menyandera. Proyek smelter di Gresik perkembangannya sangat pelan hanya 14% dan sama sekali belum menampakkan kegiatan fisik proyek. Rencana investasi tambang emas dengan dana US$18 miliar (Rp252 triliun) ditunda PTFI sampai kejelasan nasib perpanjangan yang dimohon sampai dengan 2041. Inilah sumber kekisruhan pemerintah dan PTFI, dan sebetulnya lingkaran setan karena seperti mencari tahu mana yang lebih dulu antara telur dan ayam. Pemerintah menunggu smelter yang seharusnya operasional pada 2014, tetapi PTFI menggunakan teknik mengulur waktu dan berlarut sampai dengan tahun ini. Sumber kesalahan tentu saja PTFI karena tidak menjalankan amanat UU Minerba No 4/2009. Direksi tokoh Menyikapi persoalan politik yang kian rumit, PTFI menggunakan strategi menyimpang dalam menentukan presiden direkturnya. Barangkali hanya di Indonesia, salah satu perusahaan AS terkemuka tetapi memilih CEO-nya bukan dari profesional. Dua kali PTFI menggunakan tokoh mantan jenderal TNI dan kedua-duanya mundur karena masalah kinerja serta kemungkinan konflik kepentingan. Maroef Sjamsuddin ialah mantan Wakil Kepala BIN dengan pangkat marsekal muda TNI-AU, sementara Chappy Hakim ialah mantan KSAU dengan pangkat marsekal TNI-AU. FM selaku induk PTFI berpikir bahwa masalah politik dapat diselesaikan dengan memasang jenderal, padahal faktanya tidak demikian. Ketegangan dalam sidang DPR terakhir antara Chappy dan politisi Senayan menunjukkan bahwa DPR pun kini tidak lagi bisa ditekan jenderal. Melihat perkembangan yang demikian tidak kondusif dari tanah timur Indonesia itu, pemerintah dan manajemen PTFI harus bersama-sama mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Terlihat bahwa Jakarta terlalu menekan PTFI dengan berlindung di balik UU, tetapi perlu diperiksa ulang benarkah demikian yang terjadi? Pada saat ini begitu banyak petualang politik yang berjalan di dalam koridor bisnis, motifnya pun jelas untuk kepentingan kelompok. Demikian pula kepada PTFI, sederet masalah belum selesai dan tentu saja mengancam prinsip governance jika kekuasaan ditarik menjadi CEO. Di antara ketidakpastian iklim investasi yang subur terjadi di Indonesia pada saat ini, justru PTFI bertindak kontraproduktif dengan melanggar sejumlah UU dan peraturan, posisi PTFI tentu saja menjadi tersudut. Justru posisi perusahaan ini akan berpotensi menjadi ajang transaksi baru sampai dengan 2019. Sebaiknya pada saat ini PTFI segera cepat melakukan kajian internal secara komprehensif dengan kedewasaan investor yang mendapat izin investasi di negara lain. Jangan pernah lagi mencari jenderal-jenderal baru sebagai CEO karena itu bukan solusi yang dikehendaki pemerintah dan juga Senayan. ●