Jogja dalam Himpitan Logika Masa Lalu

Jogja dalam Himpitan Logika Masa Lalu Iqbal Aji Daryono  ;   Esais;  Bisa disapa di akun Facebook-nya

                                                  DETIKNEWS, 27 Februari 2018

                                                           

Waktu kami masih di Perth, Australia, beberapa kali ibu saya datang berkunjung. Selain saya ajak jalan-jalan cantik menonton segala yang indah-indah, sering juga saya bawa dia blusukan ke tempat-tempat tak biasa. Misalnya ke sebuah kota dengan ekonomi yang sekarat. Kota itu bernama Kalgoorlie, 600 kilometer di timur Perth. Kota yang pernah menjadi salah satu kota terbesar di Australia karena tambang emasnya itu kini nyaris mati akibat kehabisan sumber daya. Di Kalgoorlie yang mengenaskan, saya ingat emak saya bergumam. "Kasihan banget ya, orang bule kok miskin-miskin begitu. Ternyata ada juga ya bule miskin." Saya langsung terpingkal. "Lho, Mak, kalo lihat orang Jawa miskin kok nggak kasihan-kasihan amat? Begitu orang kulit putih yang miskin, kok jadi kasihan banget? Hahaha!" Tentu saja, kesan yang muncul di benak emak saya itu lazim saja bagi masyarakat awam pascakolonial. Kita pernah dijajah orang Eropa selama ratusan tahun. Citra orang kulit putih selalu kuat dan hebat, juga kaya raya. Kita inferior di depan mereka. Apalagi pada masa selepas perang pun hegemoni budaya kulit putih terus meneguhkan superioritas mereka. Lewat film, lewat foto-foto, lewat produk-produk teknologi, dan entah lewat apa lagi. Maka, para turis bule yang datang ke tempat kita pun selalu kita anggap orang-orang kaya. Jadi jangan kaget kalau teman Anda yang berpenampilan Kaukasoid diminta membayar dua atau tiga kali lipat dari harga biasa, saat makan-minum di angkringan dekat rumah saya. Dia di-thuthuk, kalau istilah Jawanya. Lha semua orang bule kan pasti kaya! Hehehe. Hari ini, setelah media jenis apa pun dengan gampang kita akses, setelah jangkauan pergaulan meluas dengan aneka kemudahan untuk melawan sindrom kurang piknik, kita tahu bahwa teori sosial "semua orang kulit putih pasti kaya" itu mitos belaka. Kita paham bahwa banyak wisatawan di bilangan Prawirotaman, Jogja adalah para buruh rendahan di negaranya. Kita mengerti bahwa tak sedikit turis Australia yang mabuk-mabukan di Legian adalah pengangguran di negeri mereka, mendapat santunan dari negara, lalu dengan uang santunan itu mereka ke Bali menghabiskan dolar untuk bertamasya. Sebagaimana tidak semua orang kulit putih itu kaya, tidak semua juga orang kulit berwarna itu miskin. Kaya dan miskin toh bukan takdir yang melekat pada warna kulit dan ciri fisik. Orang bisa kaya karena banyak kemungkinan. Karena kerja keras dipadu kemampuan berhemat, karena cerdik campur licik, karena hidupnya beruntung terus, karena punya akses ke banyak sumber ekonomi, karena licin dan lincah dalam bergaul, karena berkah doa orangtua, dan lain-lain. Tapi kita semua pasti mencibir kalau ada orang mengaku mak-cling otomatis jadi kaya hanya karena sejak lahir sudah membawa warna kulit tertentu sesuai warna kulit bapak-ibunya. Iya, kan? Setuju, kan? Kayak gitu aja kok masih pakai dibahas....                                                     *** Pengantar berpanjang-panjang barusan sebenarnya cuma untuk menemani kekaguman saya kepada hasil keputusan pengadilan yang mementahkan gugatan Handoko, seorang beretnis Tionghoa di Jogja. Dia menggugat peraturan yang melarang kepemilikan tanah bagi warga keturunan Tionghoa di DIY. Namun gugatan itu dimentahkan, dan salah satu pertimbangan dalam keputusan majelis hakim sungguh ajaib meski sekilas terdengar mulia: "Untuk melindungi warga masyarakat yang ekonominya relatif lemah." Haduh. Kalau entitas "warga Tionghoa" diperhadapkan dengan entitas "masyarakat ekonomi lemah", berarti sudah pasti orang Tionghoa kaya dong? Seperti itu logikanya, bukan? Orang Tionghoa sudah pasti kaya, sehingga ketika mereka mendapatkan akses kepemilikan tanah, sama artinya mereka menekan orang-orang miskin. Begitu? Saya paham, memang banyak warga keturunan Tionghoa sukses dalam perjuangan ekonominya. Mereka kaya-kaya. Namun asal muasalnya tidak terletak pada etnisitas mereka. Mereka kaya karena bekal mentalitas perantau yang berjibaku melakukan apa saja untuk memenangkan hidup. Mereka kaya karena di masa Orba tidak boleh menjadi ABRI maupun pegawai negeri, sehingga mayoritas di antara mereka menempuh satu-satunya jalan yakni berdagang. Tidak ada tentara dan polisi yang kaya raya kecuali korupsi, dan tidak ada pegawai negeri yang makmur sejahtera kecuali punya sabetan rupa-rupa. Sementara, pedagang yang kaya ya banyak. Kalau mau kaya ya jadilah pedagang. Jangan jadi karyawan, apalagi jadi penulis. Saya juga paham, pada awal masa Orba banyak keluarga Tionghoa difasilitasi negara untuk membangun kerajaan bisnis mereka. Mereka memang sengaja dibesarkan Orba, sehingga kemudian para konglomerat Indonesia didominasi oleh keturunan Tionghoa. Langkah itu ditempuh rezim Suharto karena blue print yang cerdik. "Meski kelompok minoritas kuat secara ekonomi, mereka tetap tidak akan melawan kekuasaan karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau yang dibesarkan Soeharto adalah kelompok mayoritas, misalnya umat Islam, ada kemungkinan suatu saat mereka akan melawan. Dan, itu ancaman." Begitu lebih kurang yang disampaikan Prof. Vedi Hadiz dalam sebuah kuliahnya. Cari saja di Youtube kalau nggak percaya. Nah, meski memang ada keluarga-keluarga Tionghoa yang dibesarkan Orba, apa iya keberuntungan mereka itu otomatis jatuh kepada semua orang Tionghoa di Indonesia? Keluarga Salim mungkin masih eksis dan perkasa, tapi apa ada efeknya ke bapak berkulit kuning bermata sipit yang jualan bolang-baling di sudut Jalan Bantul, yang tiap kali saya lewat selalu saya lirik warungnya yang sepi itu? Keluarga Hartono mungkin masih menikmati kejayaan mereka, tapi toh sahabat saya Cik Prima Sulistya nggak lantas bisa hidup ongkang-ongkang, masih dibelain mengedit naskah tiap hari dan cari proyek penulisan di sana dan sini. Selebihnya, meski saya punya banyak teman beretnis Tionghoa, justru orang-orang paling tajir yang saya kenal di Jogja, yang aset ekonominya berjibun dan tanahnya ada di mana-mana, justru mereka yang so called "pribumi". Apa artinya? Artinya, melarang warga keturunan Tionghoa untuk memiliki tanah di DIY dengan alasan "melindungi warga masyarakat ekonomi lemah" itu tidak tinemu nalar. Tidak komplet landasan logis dan faktualnya. Kalau mau logis dalam melindungi orang miskin dalam perkara tanah, ya pemilahannya jangan pakai pri vs non-pri to, Mas. Tapi orang kaya vs orang miskin. Yang harus dibangkitkan bukan sentimen primordial, apalagi sikap-sikap rasis, melainkan kesadaran kelas. Hitung aset-asetnya, lihat seberapa besar kekuasaan lahannya, dan selanjutnya jalankan Reforma Agraria. Kan gitu. Logis, to? "Lho, Bro, larangan itu kan berawal dari Instruksi Wakil Kepala Daerah pada tahun 1975. Warga non-pribumi tidak boleh punya tanah, karena pertimbangan bahwa mereka berkhianat dan mendukung Belanda pada waktu Agresi Militer!" Ah, ini lagi. Lha 'mereka' yang berkhianat itu siapa? Kalau kakeknya nenek saya alias simbah canggah saya menjilat Belanda sehingga kemudian diangkat jadi pemuka desa dalam struktur pemerintahan kolonial, apa sampeyan mau menyebut saya sebagai anti-republik? Kalau teman saya di Perth punya kakek buyut yang turun dari sebuah kapal Inggris lalu membantai orang-orang Aborigin, apakah saya harus menyebut kawan saya itu sebagai pelanggar HAM? Siapa yang bisa memilih orangtua? Siapa yang bisa memilih terlahir sebagai orang Jawa, orang Bali, atau orang Dayak? Siapa yang bisa menentukan nasib untuk terlahir dalam keluarga Kraton, atau dari keluarga jelata? Anda bisa? Hebat dong. Kadang saya merenung-renung, bisa jadi alam pikiran semacam itu tetap masuk akal juga pada masanya. Tapi, hmm, semua tentu ada masa berlakunya. Dulu, tentara Diponegoro meyakini kekalahan mereka sebagai kutukan akibat hubungan Sang Pangeran dengan seorang perempuan Cina. Tapi dengan kejelian dalam mencermati sejarah, dengan memahami komposisi kekuatan militer berikut strategi yang dijalankan kedua belah pihak, siapa yang sekarang mau percaya kepada tulah gadis Cina? Dulu, di Amerika Serikat bagian selatan pada masa Jim Crow, orang pun meyakini bahwa struktur otak manusia berkulit hitam memang menakdirkan mereka untuk selalu patuh dan cocok disuruh-suruh. Jadi orang kulit hitam memang harus menjadi budak. Namun kemudian sains dan naluri kemanusiaan menemukan bahwa itu semua hoax belaka. Dulu, banyak orang Jawa meyakini bahwa orang Eropa memang ditakdirkan berkuasa, dan kaum pribumi ditakdirkan sebagai kawula. Namun belakangan muncul gagasan kebangsaan, gagasan kesetaraan, dan perjuangan harkat kemanusiaan yang menolak penjajahan. Akhirnya keyakinan lama itu runtuh porak poranda. Sebagaimana teknologi, barangkali beberapa sistem logika pun mengalami masa kadaluarsa. Namun tidak semua orang mau mengakuinya. ●