Rabu, 06 November 2013

Demokrasi ala Pramuka

Demokrasi ala Pramuka
Rahmi Nuraini ;   Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Diponegoro, Purna Dewan Kerja Kwarda 11 Jawa Tengah
SUARA MERDEKA, 04 November 2013


Tidak semua anggota Pramuka tahu istilah dewan kerja. Penulis baru memahami setelah menjadi dewan ambalan di SMA. Dewan kerja merupakan wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan. Gerakan Pramuka mendapat kepercayaan untuk membantu kwartir menyusun kebijakan dan pengelolaan, khususnya penegak dan pandega.

Dalam dewan kerja tersebut, anggota dilatih mengemban tanggung jawab dan amanah sejak dini. Berbeda dari masa kepengurusan pada tingkat sekolah yang berganti tiap tahun, kepengurusan dewan kerja mengadopsi model masa bakti 5 tahun, sesuai dengan masa bakti kwartir.

Dengan menjadi pengurus pramuka, anggota mendapat kesempatan belajar untuk menjadi memimpin dan kelegaan untuk dipimpin, kemauan mengatur dan kerelaan untuk diatur dengan tetap menjunjung tinggi kebersamaan. Anggota juga bisa belajar tentang kompetisi dalam suasana persaudaraan, dilandasi semangat perbaikan menjadi lebih baik.

Membiasakan anak muda untuk mengemban tanggung jawab, penting untuk menciptakan kemandirian dan insting pengambilan keputusan. Semangat ”belajar sambil melakukan” semacam itu mampu mendatangkan pengalaman bermanfaat. Perbuatan nyata diiringi dengan saling memotivasi akan menumbuhkan keingintahuan baru, dan tantangan dalam tiap kegiatan.

Sebagai organisasi, Pramuka memberikan ruang aktualisasi kepada anggota muda untuk belajar mengeluarkan pendapat, menyanggah, berdebat, berdiskusi hingga melahirkan keputusan. Tidak masalah apakah pendapat yang disampaikan kurang tepat atau sudah benar, karena semangat yang dikedepankan adalah berani bersuara dan bertanggung jawab.

Forum Tertinggi

Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan public speaking dapat dilakukan dalam forum-forum musyawarah dari level kecil hingga besar. Melalui musyawarah, anggota Pramuka diajarkan bersikap rendah hati demi tercapainya solusi bersama dalam pengambilan keputusan. Di sinilah, anggota belajar menyerap semangat demokrasi.

Di tingkat dewan kerja, dikenal musyawarah Pramuka penegak dan Pramuka pandega putri dan putra (Musppanitera) yang merupakan forum tertinggi penegak dan pandega guna menampung aspirasi, serta menentukan arah pembinaan dan pengembangan mereka. Hal ini sesuai dengan falsafah dari, oleh, dan untuk penegak dan pandega.

Di tingkat Jawa Tengah, forum ini mengundang semua utusan dari 35 kwartir cabang yang mempunyai hak untuk memberikan suara. Selain itu juga menghadirkan perwakilan andalan (anggota dewasa) sebagai penasihat, dan dewan kerja di tingkat atasnya sebagai narasumber. Artinya, proses belajar berdemokrasi anggota muda, tetap didampingi anggota dewasa meskipun tidak secara penuh dilakukan.

Hal itu untuk memberikan keleluasaan pada anggota muda dalam membuat keputusan secara mandiri. Nasihat diberikan ketika dibutuhkan. Lewat musyawarah, anggota muda diajarkan membahas tata tertib, dan agenda persidangan, memilih pimpinan sidang.

Selanjutnya, mereka ditantang untuk bisa menyampaikan, membahas, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban dewan kerja. Termasuk menetapkan rencana kerja, memilih ketua dewan kerja, dan anggota formatur yang menyusun pengurus masa bakti berikutnya. Nilai demokrasi lain yang terlihat dalam organisasi pramuka, adalah keterwakilan pengurus putra dan putri.

Untuk menjamin kesetaraan diatur bahwa ketika ketua dewan kerja terpilih adalah seorang putra, wakil ketua yang dipilih diharapkan seorang putri, demikian sebaliknya. Jika melihat lebih dalam, proses pemilihan ketua pun dilakukan melalui proses musyawarah.


Pramuka mengajarkan bahwa pengambilan keputusan sebisa mungkin dilakukan melalui musyawarah mufakat. Seandainya tidak tercapai mufakat, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. ●

Tidak ada komentar:

Posting Komentar