Wajah Baru Kelautan Kita Arif Satria  ;  Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB)

MEDIA INDONESIA, 28 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

DRAMA penentuan Kabinet Kerja Jokowi-JK akhirnya selesai juga. Hal yang menarik dari arsitektur kabinet baru itu ialah adanya Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim. Apa makna dari hadirnya Kemenko Maritim dan sejauh mana efektivitasnya untuk memajukan kelautan kita? Kesadaran politik Komitmen Jokowi untuk memajukan kelautan ternyata semakin terbukti. Pada waktu kampanye ide-ide tentang mengembalikan kejayaan maritim selalu muncul.Salah satu ide yang khas ialah perlunya `tol laut' dan `poros maritim dunia'. Ide itu terus menjadi wacana publik dan sangat signifikan dalam membangun kesadaran maritim.Dalam perbincangan baik di seminar maupun di kantor-kantor, selalu saja muncul tema-tema kelautan. Dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata kesadaran maritim baru muncul bila wacana itu dibangun sang pemimpin. Nah, kini bola makin bergulir tidak saja pada tingkat wacana sebagaimana saat kampanye, tetapi sudah makin faktual. Hadirnya Kemenko Maritim makin menunjukkan komitmen Jokowi terhadap kemajuan kelautan.Komitmen biasanya diukur baik dari sejauh mana perubahan struktur kelembagaan birokrasi bisa diciptakan maupun besaran anggaran untuk itu. Hadirnya kemenko itu merupakan bentuk keberanian Jokowi untuk meletakkan dasar bagi titik sejarah baru bangsa Indonesia ke depan. Hal itu disebabkan sudah sekian lama isu kelautan absen dalam wacana pembangunan. Isu kelautan hanya muncul secara insidental dan reaktif ketika ada kejadian-kejadian di laut seperti kecelakaan kapal ataupun saat ada seremoni-seremoni seperti Peringatan Hari Nusantara, Sail Komodo, dan Sail Radja Ampat. Namun, kini isu kelautan akan hadir secara harian dan tertata karena merupakan langkah proaktif.Itu semua disebabkan kelautan telah menjadi kesadaran politik Jokowi. Kesadaran politik biasanya melahirkan keputusan-keputusan politik yang membawa perubahan sistemis. Semua orang memiliki kesadaran tentang laut. Namun, tingkat kesadaran mereka sebagian besar masih pada tingkat individual ataupun kolektif. Bila kita tanya, pasti orang akan menjawab laut itu penting. Di berbagai seminar pun, presiden atau wakil presiden terdahulu selalu mengatakan pentingnya laut. Persoalannya, mengapa nasib laut tak kunjung mengalami kemajuan? Jawabannya ialah tingkat kesadaran individual tidak melahirkan keputusan apa pun selain terus melahirkan wacana.Karena itu, pemimpin bangsa ini harus memiliki kesadaran politik untuk memajukan kelautan. Peran dan agenda pokok Pertanyaan berikutnya ialah peran dan agenda apa yang penting dimainkan Kemenko Maritim itu? Prinsipnya, Kemenko Maritim harus mampu menerjemahkan gagasan besar Jokowi tentang tol laut dan poros maritim dunia ke dalam tataran empiris. Untuk itu, ada sejumlah agenda penting yang mesti diperhatikan. Pertama, Undang-Undang Kelautan yang baru disah kan juga telah menga manat kan kita untuk mendorong terciptanya konektivitas. Karena itulah titik-titik yang menjahit konektivitas tersebut harus diperkuat. Pelabuhan merupakan pilar penting dalam menjamin konektivitas itu. Dari 1.240 pelabuhan umum di Indonesia, ternyata hanya 30 yang telah memiliki rencana induk pelabuhan (RIP). Artinya, selama ini belum ada upaya sistematis memperkuat pelabuhan.  Agenda penting selanjutnya ialah bagaimana seluruh pelabuhan tersebut bisa terus berkembang dan efektif serta efi sien dalam memberikan pelayanan untuk arus perpindahan barang ataupun arus pergerakan orang. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi penting. Kedua, dalam kaitan dengan poros maritim dunia, mau tidak mau kelas pelabuhan kita harus meningkat dari pelabuhan pendukung (regional hub) menjadi pelabuhan regional utama bahkan menjadi megahub seperti Singapura. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia belum siap menampung kapal-kapal besar (3.000 teu). Karena itu, perlu peta jalan yang sistematis untuk mewujudkan itu. Ketiga, tol laut bisa tercipta dengan baik bila kita memiliki sistem logistik yang baik pula. Data pemerintah menunjukkan ongkos logistik kita mencapai 24% dari GDP, bandingkan dengan Korea Selatan yang hanya 16,3% serta Jepang 10,6%. Begitu pula Indonesia menempati urutan ke-75 pada logistic performance index yang dikeluarkan Bank Dunia. Padahal, Singapura di urutan ke-2, Malaysia ke29, Thailand ke-35, dan Vietnam ke-53. Pembenahan sistem logistik merupakan hal mutlak sehingga produk-produk kita memiliki daya saing. Keempat, laut diperebutkan sejumlah sektor baik perikanan, kehutanan, transportasi, energi, maupun pariwisata. Karena itu, perlu sinergi yang kuat sehingga konfl ik antarsektor bisa teratasi dan potensi ekonomi bisa tergali dengan baik. Prasyarat pokok untuk itu semua ialah jelasnya tata ruang laut baik di wilayah pesisir maupun laut lepas (di atas 12 mil, atau 19,3 km). Biasanya, perikanan yang didominasi nelayan kecil merupakan sektor terlemah dalam perebutan ruang. Karena itu, mestinya ada mekanisme perlindungan untuk hal tersebut. Kelima, budaya maritim harus terus dikembangkan. Pengarusutamaan budaya maritim ke dalam berbagai kehidupan menjadi penting. Menguatnya budaya maritim penting untuk membuat kesadaran kolektif terhadap laut, pada akhirnya menjadikan laut sebagai orientasi baru pembangunan. Contohnya, laut merupakan halaman depan dan bukan halaman belakang. Sehingga, laut pasti terjaga keindahan dan kelestariannya. Makan ikan juga mesti menjadi budaya baru. Kemenko hadir sebagai pelancar pembangunan ekonomi kelautan di atas. Karena itu, perannya harus memayungi sektorsektor yang ada serta sebagai titik temu relasi antar sektor. Kemenko juga hadir sebagai lembaga pengawas sejauh mana pencapaiannya terhadap target-target yang sudah diputuskan presiden. Dengan kuatnya ekonomi kelautan, semoga kita bisa mencapai status sebagai bangsa maritim. ●