|
Wakaf Keluarga 4.0 Ahmadie Thaha : Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
CATATAN CAK AT, 06 November 2026
|
Selama ini
kita mengenal wakaf untuk masjid dan pesantren. Ternyata, Islam juga mengenal
wakaf untuk keluarga. Bagaimana konsepnya? Barusan seorang kawan, Kyai Anang
Rizka Masyhadi, membagikan video yang menarik di grup Forum Komunikasi
Pengasuh Pesantren Alumni Gontor (FPAG). Ia alumni Pondok Modern Gontor dan
pengasuh Pondok Pesantren Tazakka Batang. Tampak ia bersama kawan berdiri di
tengah jalan sebuah kawasan perwakafan di Hay Naseem, Makkah, Arab Saudi.
Jaket dan kopiah melekat di tubuhnya. Di sampingnya berdiri seorang pengelola
usaha Ar-Rajhi dengan pakaian khas Saudi. Pemandangan itu sekilas seperti
kunjungan biasa. Namun, kawasan yang mereka kelilingi menyimpan pelajaran
besar tentang masa depan perwakafan umat Islam. Termasuk rencana pengembangan
Kawasan Kampung Haji Indonesia di Makkah. Luasnya lebih dari 30 hektare. Di
dalamnya terdapat perumahan, perkantoran, kawasan bisnis, hotel, masjid, dan
berbagai fasilitas lain. Sebuah kota kecil yang tumbuh dari gagasan wakaf. Saya tertarik pada satu hal yang
disampaikan Kyai Anang setelah berdiskusi lebih dari tiga jam dengan Syaikh
Bandar, CEO pengelola wakaf Ar-Rajhi. Yakni, tiga jenis wakaf: khairi,
dzurri, dan musytarak. Pembagian ini penting karena selama
ini pemahaman masyarakat tentang wakaf sering berhenti pada satu bentuk saja:
menyerahkan tanah untuk masjid, pesantren, sekolah, atau pemakaman. Padahal, khazanah fikih mengenal wakaf
yang manfaatnya juga ditujukan kepada keluarga. Itulah jenis wakaf dzurri
atau disebut juga wakaf ahli. Wakaf khairi mengalirkan manfaat
kepada masyarakat luas. Sedangkan wakaf dzurri mengalirkan manfaat kepada
keluarga dan keturunan pewakaf. Wakaf musytarak menggabungkan keduanya. Ketiga konsep ini memberi ruang bagi
seseorang untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarganya sekaligus
membangun kemaslahatan publik. Wakaf keluarga sebetulnya sebuah
tradisi yang terlupakan. Untuk memahami asal-usulnya, kita perlu kembali
kepada sebuah peristiwa pada masa Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah
bin Umar dalam Sahih al-Bukhari nomor 2737 dan Sahih Muslim nomor 1632
disebutkan, Khalifah Umar bin al-Khattab suatu saat memperoleh sebidang tanah
di daerah Khaibar. Tanah itu merupakan harta paling
berharga yang pernah dimiliki Umar. Ia kemudian menemui Rasulullah dan
meminta petunjuk tentang pemanfaatannya. Rasulullah menjawab: In syi'ta habasta
ashlaha wa tashaddaqta biha. Artinya, jika engkau mau, tahan pokok hartanya
dan sedekahkan hasilnya. Dari kalimat inilah kemudian muncul definisi wakaf. Umar kemudian menetapkan tanah
tersebut sebagai wakaf. Ia tidak menjual, menghibahkan, atau mewariskan pokok
tanah itu. Ia mengelolanya dengan ditanami perpohonan. Hasil pengelolaannya ia salurkan
kepada fakir miskin, pembebasan budak, kepentingan di jalan Allah, musafir,
dan tamu. Serta: kerabat dekat (al-qurba) Umar sendiri. Perhatikan, dalam hadis itu terdapat
satu bagian kalimat penting: wa fil qurba, untuk kaum kerabat. Umar pun
menyalurkan hasil usaha wakaf itu ke keluarganya. Jadi, sejak praktik wakaf yang
dicontohkan Umar atas bimbingan Rasulullah, manfaat wakaf sudah mencakup
keluarga dan masyarakat luas. Hadis tersebut memang tidak menyebut
tiga klasifikasi wakaf secara formal. Namun, praktik Umar memberikan landasan
penting bagi perkembangan konsep wakaf keluarga dan wakaf publik dalam fikih
Islam. Di sinilah kita menemukan sesuatu yang
sering luput dari perhatian umat Islam. Seseorang dapat mengabadikan hartanya
untuk kepentingan keturunannya melalui wakaf. Dari hasil usaha wakaf, ia dapat
menyediakan rumah bagi anak-cucu, membiayai pendidikan keluarga, atau
menopang kehidupan mereka sesuai ketentuan ikrar. Tentu saja, wakaf keluarga memiliki
aturan. Pewakaf harus menetapkan penerima manfaat secara jelas. Pengelola
harus menjaga pokok harta, menjalankan amanah, dan mengikuti ketentuan
syariah. Wakaf juga tidak boleh menjadi alat
untuk menyembunyikan harta, menghindari kewajiban kepada ahli waris, atau
mengakali hak orang lain. Mari kita mengenal lebih jauh ketiga
jenis wakaf yang saya sebutkan di atas. Pertama, wakaf khairi. Inilah bentuk
yang paling populer di Indonesia. Istilahnya, wakaf sosial. Pewakaf mengalokasikan hartanya untuk
kepentingan masyarakat. Masjid, sekolah, pesantren, rumah sakit,
perpustakaan, sumur, dan fasilitas umum dapat menjadi penerima manfaat wakaf. Contohnya, seseorang mewakafkan tanah
untuk pesantren. Nazhir mengelola tanah itu sebagai kompleks pendidikan.
Hasil usaha yang tumbuh di atas atau dari aset tersebut membiayai pendidikan
santri, gaji guru, dan pemeliharaan fasilitas. Kedua, wakaf dzurri atau ahli. Pewakaf
menetapkan keluarga dan keturunannya sebagai penerima manfaat. Misalnya,
seseorang mewakafkan perkebunan produktif. Hasil perkebunan membiayai
pendidikan anak-cucu atau membantu anggota keluarga yang membutuhkan. Model ini memiliki nilai strategis.
Wakaf dapat menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga lintas generasi. Keluarga
memperoleh manfaat tanpa harus membagi-bagi pokok aset setiap kali pewakaf
meninggal dunia. Ketiga, wakaf musytarak. Model ini
menggabungkan kepentingan keluarga dan masyarakat. Sebagian hasil pengelolaan
aset mengalir kepada keluarga, sedangkan sebagian lainnya membiayai
pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kegiatan sosial. Misalnya, seseorang mewakafkan
kompleks pertokoan. Pendapatan bersihnya mengalir 30 persen untuk penerima
manfaat keluarga dan 70 persen untuk program sosial. Persentase tersebut tentu hanya
ilustrasi; pewakaf menetapkannya sesuai tujuan, kemampuan ekonomi, dan
ketentuan hukum. Pembagian itu menunjukkan
fleksibilitas wakaf. Islam memberikan ruang bagi seseorang untuk memikirkan
masa depan keluarganya sekaligus memikul tanggung jawab sosial. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf memberikan landasan hukum yang menarik. Pasal 22 menetapkan
peruntukan wakaf. Lebih jauh, Pasal 43 mewajibkan nazhir
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif berdasarkan
prinsip syariah. Artinya, negara sudah membuka pintu
bagi pengembangan wakaf produktif. Tantangan berikutnya terletak pada
kemampuan lembaga pengelola menerjemahkan ketentuan itu menjadi sistem bisnis
dan kelembagaan yang profesional. Di sinilah pengalaman Sulaiman bin
Abdulaziz Al-Rajhi menjadi sangat menarik. Syekh Sulaiman Al-Rajhi merupakan
pengusaha Saudi yang membangun kekayaan melalui berbagai sektor usaha. Ia
kemudian mengalokasikan sebagian besar kekayaannya untuk kepentingan wakaf. Pada 2011, ia mendirikan Sulaiman
Al-Rajhi Holding Company sebagai lengan investasi lembaga wakafnya. Informasi pada situs resmi perusahaan
menjelaskan bahwa holding tersebut mengelola portofolio investasi dalam tiga
pilar utama: properti, instrumen keuangan, dan investasi langsung. Prospektus perusahaan yang diterbitkan
melalui Saudi Exchange juga mencatat bahwa seluruh saham Sulaiman Al-Rajhi
Holding Company dimiliki oleh Sulaiman Bin Abdulaziz Al Rajhi Endowment
Foundation. Ini sebuah desain kelembagaan yang
patut kita pelajari. Lembaga wakaf memiliki perusahaan investasi. Perusahaan
mengelola kegiatan bisnis secara profesional. Keuntungan usaha kemudian mendukung
keberlanjutan aset dan pembiayaan program wakaf sesuai peruntukannya. Dengan struktur seperti itu, wakaf
tidak harus terus-menerus mengandalkan sumbangan masyarakat. Ia dapat
membangun sumber pendapatan sendiri melalui bisnis yang produktif. Bayangkan sebuah kawasan wakaf yang
memiliki hotel, pusat perdagangan, perumahan, pertanian, dan perkantoran.
Setiap unit usaha menghasilkan pendapatan. Perusahaan mengelola investasi dan
risiko. Lembaga wakaf mengawasi amanah serta penyaluran manfaatnya. Wakaf akhirnya tumbuh seperti pohon
besar. Akarnya berupa aset yang terjaga, batangnya berupa perusahaan
profesional, dan buahnya berupa manfaat yang terus mengalir kepada penerima
wakaf. Tentu, model ini menuntut tata kelola
yang ketat. Pengelola harus memisahkan aset wakaf dari kekayaan pribadi,
menerapkan audit independen, mengendalikan konflik kepentingan, mengukur
risiko investasi, dan melaporkan penyaluran manfaat secara transparan. Perusahaan juga harus menjaga
kepatuhan syariah. Keuntungan bisnis tidak boleh mengorbankan tujuan wakaf.
Profesionalisme harus memperkuat amanah, bukan menggantikannya. Kyai Anang menyebut model pengelolaan
Ar-Rajhi sebagai wakaf 4.0 atau Enterprise Structured Waqf. Ia membayangkan wakaf yang dikelola
melalui struktur perusahaan profesional, dengan perusahaan sebagai instrumen
pengembangan aset. Gagasan ini menarik karena mengubah
cara kita memandang wakaf. Selama ini, sebagian masyarakat
memahami wakaf melalui kotak amal, sebidang tanah, atau bangunan masjid.
Padahal, wakaf dapat membangun sebuah ekosistem ekonomi yang menghubungkan
investasi, produksi, distribusi, dan pelayanan sosial. Dalam konteks Indonesia, gagasan
tersebut layak dikembangkan lebih jauh. Pesantren, misalnya, dapat membangun
holding company yang mengelola unit usaha pertanian, peternakan, perdagangan,
properti, teknologi, dan pendidikan. Setiap unit usaha memiliki manajemen,
laporan keuangan, target kinerja, serta mekanisme pengawasan. Lembaga wakaf
memegang kendali atas tujuan dan peruntukan aset. Perusahaan mengembangkan
nilai ekonominya. Namun, kita perlu membedakan konsep
dan implementasi. Tidak setiap pesantren harus membangun holding company.
Skala usaha, kapasitas nazhir, legalitas badan usaha, sumber modal, serta
risiko investasi harus melewati kajian kelayakan. Pengelola juga perlu memastikan
struktur kepemilikan dan pemanfaatan hasil usaha sesuai hukum wakaf
Indonesia. Saya melihat peluang besar bagi
lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk memanfaatkan model ini. Pesantren
memiliki aset tanah, jaringan alumni, sumber daya manusia, dan pasar yang
potensial. Selama ini, banyak aset tersebut belum menghasilkan manfaat ekonomi
secara optimal. Bayangkan sebuah pesantren yang
memiliki lahan pertanian. Pesantren mengembangkan perkebunan, membangun unit
pengolahan pangan, membuka jaringan distribusi, dan melatih santri dalam
manajemen bisnis. Keuntungan usaha menopang beasiswa,
kesejahteraan guru, serta pengembangan pendidikan. Di tempat lain, keluarga seorang
dermawan dapat membangun wakaf ahli melalui perusahaan properti. Hasil
sewanya membiayai kebutuhan pendidikan keturunan, sementara sebagian lainnya
mengalir kepada lembaga sosial. Kita juga dapat membangun wakaf
musytarak yang menggabungkan kedua kepentingan tersebut dalam satu sistem
kelembagaan. Tentu, semua itu memerlukan desain
hukum, akad, tata kelola, dan pengawasan yang cermat. Kunjungan Kyai Anang ke kompleks wakaf
Ar-Rajhi memberikan pelajaran bahwa wakaf memiliki potensi yang jauh lebih
luas daripada pemahaman masyarakat selama ini. Diskusi tiga jam dan kunjungan
lapangan itu membuka jendela tentang bagaimana kekayaan pribadi dapat
berkembang menjadi institusi yang melayani masyarakat lintas generasi. Saya tertarik pada satu pesan
besarnya: wakaf harus memiliki daya hidup ekonomi agar mampu menjaga
keberlanjutan manfaatnya. Kita perlu mengembangkan pendidikan
nazhir, membangun perusahaan pengelola investasi, memperkuat sistem audit,
dan menyusun model wakaf keluarga yang sesuai dengan hukum Indonesia. Badan Wakaf Indonesia, perguruan
tinggi, pesantren, dan lembaga keuangan syariah dapat berkolaborasi menyusun
standar serta proyek percontohan. Kita juga perlu mengubah cara
masyarakat merencanakan kekayaan. Seseorang dapat menyiapkan wakaf sejak
masih produktif, menyusun penerima manfaat secara jelas, dan membangun sumber
pendapatan yang menopang keluarga serta masyarakat. Pada akhirnya, wakaf mengajarkan
sebuah seni mengelola masa depan. Harta tetap bekerja ketika pemiliknya sudah
tiada. Keluarga memperoleh manfaat, masyarakat menikmati hasilnya, dan
generasi berikutnya mewarisi sebuah institusi yang terus tumbuh. Mungkin inilah saatnya kita memperluas
imajinasi tentang wakaf. Jangan sampai umat Islam hanya sibuk mengumpulkan
dana untuk membangun gedung, sementara kita lupa membangun mesin ekonomi yang
mampu menghidupi gedung itu selama ratusan tahun. Wakaf perlu menjadi ladang amal
sekaligus mesin kesejahteraan. Ar-Rajhi telah memberikan contoh yang layak
kita pelajari. Tugas kita sekarang ialah menerjemahkan pelajaran itu menjadi
karya nyata di tanah air. Wallahu
a'lam. ● Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung
dari Ahmadie Taha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar