|
Dari Jalanan Ke Parlemen - Refleksi Kemenangan Student List Serbia
Bagi Indonesia Kolier L. Haryanto : Pendiri Peace Café; President of The Indonesian Student
Association for International Studies (ISAFIS) 1986-1987. |
ORBIT INDONESIA, 29 Oktober 2026
|
Demokrasi tidak selalu
kehilangan kepercayaan publik karena rakyat berhenti mencintai ide tentang
demokrasi. Seringkali, justru sebaliknya: rakyat tetap percaya pada
pentingnya suara mereka, tetapi mulai meragukan saluran-saluran politik yang selama ini mengklaim
mengatasnamakan mereka. Di persimpangan krisis
kepercayaan inilah, kisah Serbia menjadi sangat menarik untuk disimak. Pada 25 Oktober 2026,
gerakan yang dikenal sebagai Student List mengikuti pemilihan parlemen Serbia
dan meraih kemenangan elektoral yang mengejutkan. Berdasarkan pengumuman awal
Komisi Pemilihan Umum Serbia (Republic Electoral Commission/RIK) pada 26 Oktober,
daftar tersebut memperoleh 52,71 persen suara dari data yang masuk, dengan
proyeksi perolehan 140 dari 250 kursi parlemen. Meskipun Reuters melaporkan
proyeksi yang sedikit berbeda – yaitu 139 kursi berdasarkan penghitungan
cepat – satu hal yang pasti: ini adalah tsunami politik yang lahir dari luar
lingkaran elite konvensional. Terlepas dari angka final
yang menunggu penetapan resmi, peristiwa ini menyodorkan pertanyaan
fundamental yang layak kita diskusikan di meja Peace Café: bagaimana sebuah
gerakan yang tumbuh dari protes jalanan dapat memasuki parlemen tanpa
terlebih dahulu membangun mesin partai politik konvensional atau bergantung
pada satu figur pemimpin tunggal? Pertanyaan ini bukan
sekadar kuriositas asing. Ia relevan bagi Indonesia. Bukan karena pengalaman
Serbia harus ditiru mentah-mentah, melainkan karena demokrasi kita juga
sedang bergulat dengan persoalan serupa: krisis kepercayaan, stagnasi
regenerasi politik, dan melebarnya jurang antara aspirasi warga dengan
keputusan pemegang kuasa. Apa Sebenarnya Student
List? Secara harfiah, Student
List berarti "Daftar Mahasiswa". Nama lengkap koalisi elektoral
mereka adalah Student List – Students Are Winning. Namun, istilah ini tidak
boleh dibaca secara sempit seolah-olah hanya mahasiswa yang berhak duduk di
parlemen. Mahasiswa adalah motor
penggerak, namun kandidat yang diajukan berasal dari spektrum masyarakat yang
luas: akademisi, dokter, aktivis lingkungan, seniman, hingga profesional
muda. Gerakan ini lahir dari plenums – majelis mahasiswa – yang memungkinkan diskusi
dan pengambilan keputusan secara kolektif. Mereka mendaftar bukan sebagai
partai, melainkan sebagai kelompok warga (citizens' group), sebuah celah
hukum yang memungkinkan warga bersaing tanpa label partai. Dengan demikian, Student
List lebih tepat dipahami sebagai manifestasi politik dari gerakan sosial
yang digerakkan oleh mahasiswa, namun membuka representasi bagi berbagai
profesi. Poin ini krusial. Gerakan
ini tidak mengklaim monopoli kebenaran atas nama pemuda. Mereka sedang
mendobrak gerbang yang selama ini dijaga oleh "kartel partai,"
membuka jalan bagi orang-orang di luar lingkaran elite untuk memperoleh
mandat melalui kotak suara. Model ini dimungkinkan
oleh sistem pemilu Serbia yang proporsional daftar terbuka, di mana kelompok
warga pun berhak mengajukan daftar kandidat selama memenuhi ambang batas
dukungan signatures. Artinya, pintu menuju parlemen tidak sepenuhnya
dimonopoli oleh oligarki partai. Dari Tragedi Menjadi
Tuntutan Perubahan Gerakan ini tidak lahir
dari ruang hampa. Titik nolnya adalah tragedi runtuhnya kanopi beton di
stasiun kereta Novi Sad pada 1 November 2024. Peristiwa yang menewaskan 16
orang itu bukan sekadar kecelakaan; ia memicu amarah publik terhadap
kelalaian institusi dan korupsi dalam proyek renovasi. Protes yang awalnya
berkabung berubah menjadi gerakan penuntutan akuntabilitas. Tuntutannya
meluas: pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan pembenahan lembaga
negara. Puncaknya, mereka mendesak pemilu lebih awal dan mengubah energi
jalanan menjadi daftar kandidat elektoral. Di sini terdapat
pelajaran pertama: kemarahan publik hanya memperoleh daya ubah yang
berkelanjutan ketika diterjemahkan menjadi tuntutan institusional yang
terukur. Tragedi dapat menyatukan
masyarakat dalam duka, dan demonstrasi dapat memaksa isu masuk ke ruang
publik. Namun, perubahan jangka panjang membutuhkan lebih dari sekadar
simbol; ia membutuhkan prosedur yang transparan, penegakan hukum yang
konsisten, dan lembaga yang sanggup mencegah terulangnya kegagalan. Itulah
perbedaan antara politik yang berhenti pada teriakan, dan politik yang
menghasilkan perbaikan. Bisakah Demokrasi
Berjalan Tanpa Pemimpin Tunggal? Salah satu ciri paling
memikat dari Student List adalah penolakannya terhadap kultus individu.
Mereka menekankan pengorganisasian kolektif, mengurangi ketergantungan pada
popularitas satu tokoh. Namun, tidak adanya
pemimpin tunggal bukan berarti tidak adanya kepemimpinan. Kepemimpinan bisa
didistribusikan, tetapi tanggung jawab harus tetap terpusat dan jelas. Gerakan kolektif segera
akan diuji oleh realitas pemerintahan. Siapa yang mengambil keputusan ketika
terjadi kebuntuan? Bagaimana menentukan prioritas anggaran yang rumit? Siapa
yang bertanggung jawab jika kebijakan energi atau luar negeri yang diambil
ternyata keliru? Reuters mencatat bahwa
pasca-kemenangan ini, kecemasan publik mulai muncul mengenai bagaimana
kelompok yang beragam ini akan membentuk pemerintahan yang kohesif. Ada
perbedaan mendasar antara mengorganisasi perlawanan dan mengelola negara.
Gerakan sosial bisa bersatu karena musuh yang sama (korupsi), tetapi mereka
sering terpecah ketika harus menentukan solusi yang detail. Demokrasi kolektif
membutuhkan prosedur yang ketat. Tanpa itu, gerakan yang menolak dominasi
elite justru berisiko melahirkan kelumpuhan administrasi atau dominasi baru
yang tersembunyi di balik nama "kolektif". Pelajaran bagi Indonesia Indonesia memiliki
memorinya sendiri tentang kekuatan mahasiswa. Reformasi 1998 adalah bukti
bahwa mahasiswa bisa menjadi katalisator perubahan. Penelitian Ramadlan dan
Aminuddin (2025) juga menegaskan bahwa aktivisme mahasiswa
pasca-otoritarianisme terus berevolusi, membangun aliansi dengan masyarakat
sipil untuk mengawasi kekuasaan. Namun, konteks Serbia
mengajak kita berpikir lebih jauh: bagaimana jika energi itu tidak hanya
mengawasi dari luar, tetapi masuk ke dalam sistem? Jawabannya harus
realistis terhadap konstitusi kita. Indonesia menganut sistem presidensial
dengan open legal policy yang membatasi peserta pemilu legislatif hanya pada
partai politik. Kelompok warga atau
gerakan mahasiswa tidak dapat serta-merta meniru mekanisme Student List untuk
mencalonkan diri secara independen ke DPR. Namun, perbedaan jalur
hukum ini bukan alasan untuk mati kreativitas. Tantangannya adalah: bagaimana
memperluas representasi warga tanpa melanggar desain konstitusional? Jalannya bisa melalui
penguatan masyarakat sipil, koalisi isu strategis, atau mendesak partai
politik untuk membuka keran rekrutmen bagi non-kader yang berintegritas.
Partai politik tetaplah instrumen vital dalam demokrasi; yang perlu
diperbaiki adalah kualitas demokrasi internal dan rekrutmennya, bukan
serta-merta membubarkannya demi gerakan informal. Mengubah Suara Menjadi
Kepercayaan Kemenangan elektoral
hanyalah garis start, bukan garis finis. Setelah memperoleh kursi, Student
List harus membuktikan bahwa janji perubahan dapat diterjemahkan menjadi
kebijakan yang membumi. Keberhasilan mereka kelak
tidak diukur dari berapa banyak kursi yang didapat, melainkan dari apakah
proses hukum menjadi lebih independen, apakah pengadaan publik menjadi
transparan, dan apakah warga merasa memiliki ruang untuk menagih janji. Bagi Indonesia, refleksi
ini menyentuh esensi pembangunan dan perdamaian. Kepercayaan publik tidak
dibangun melalui pencitraan, melainkan melalui keadilan yang bekerja: hukum
yang tidak tumpul ke atas, layanan publik yang adil, dan anggaran yang
bertanggung jawab. Di situlah demokrasi
bertemu dengan perdamaian. Lembaga yang dipercaya adalah prasyarat bagi
resolusi konflik yang damai dan kerja sama sosial. Peace Café memandang
pengalaman Serbia bukan sebagai resep jadi, melainkan sebagai undangan untuk
berpikir jernih. Gerakan mahasiswa tidak otomatis lebih suci dari partai
politik. Organisasi tanpa pemimpin tidak otomatis lebih demokratis. Yang menentukan adalah
kualitas institusi dan integritas orang-orang di dalamnya. Pelajaran terpenting dari
Serbia bukanlah bahwa mahasiswa harus menggantikan partai. Pelajarannya
adalah: tidak ada organisasi yang boleh merasa menjadi satu-satunya
pemilik aspirasi rakyat. Ketika warga merasa
suaranya macet, demokrasi wajib menyediakan jalan agar kepercayaan dapat
dibangun kembali. Pertanyaan yang layak kita bawa pulang dari Balkan bukan
sekadar tentang kemenangan pemilu, melainkan: apakah sistem politik kita
memberi cukup ruang bagi warga untuk memperbaiki kekuasaan tanpa harus
kehilangan harapan pada demokrasi itu sendiri? Sebab demokrasi tidak
selesai ketika suara dihitung. Demokrasi baru memperoleh maknanya ketika
suara itu berubah menjadi tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan
kehidupan publik yang lebih adil, bermartabat, dan damai. Peace, Human Dignity,
Peace for All. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar