|
Senyap
DPR Setelah Putusan Gibran Redaktur Editorial 2 : Redaksi Tempo Mingguan |
TEMPO MINGGUAN, 01 November 2026
|
· Tanggung jawab politik partai-partai
diuji setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ijazah Gibran
Rakabuming Raka. · Partai semestinya mengurai perkara,
memanggil lembaga yang berkaitan dengan isu ini, dan memastikan catatan MK
ditindaklanjuti. · Kesetiaan kepada koalisi tak boleh
menghapus kewajiban memastikan pejabat negara memenuhi persyaratan jabatan. PARTAI-partai
politik di Dewan Perwakilan Rakyat mendadak senyap terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi ihwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Padahal sejumlah anggota lembaga itu sebelumnya menerima masyarakat sipil
yang meminta pengguliran hak angket untuk menyelidiki polemik ijazah Gibran. Mahkamah
memang tidak membatalkan pencalonan ataupun mendiskualifikasi Gibran. Gugatan
atas syarat pencalonan pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024
dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum. Namun hakim konstitusi mencatat tidak adanya bukti meyakinkan berupa
ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang sah untuk penyetaraan
ijazah sekolah menengah atas Gibran—syarat minimal pencalonan. Mahkamah
menyatakan tidak memiliki kewenangan membatalkan atau mencopot jabatan.
Karena itu, konsekuensi hukum putusan tersebut masih menjadi pertanyaan. Di
sinilah tanggung jawab politik partai diuji. Mereka tak perlu buru-buru
memvonis Gibran melanggar hukum atau mendorong pemakzulan. Pasal 7A dan 7B
Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil
presiden: proses di DPR, pengujian MK, hingga keputusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Namun kehati-hatian hukum bukan alasan mengabaikan
pengawasan. Partai semestinya mengurai perkara, memanggil lembaga yang
berkaitan dengan isu ini, dan memastikan catatan MK ditindaklanjuti.
Kenyataannya, sebagian elite justru meminta polemik dikubur “demi stabilitas
nasional”. Dalih
stabilitas menutupi persoalan lebih besar: keberanian partai mengontrol
kekuasaan ketika perkara menyentuh lingkaran Istana. Berlindung di balik
proses hukum di pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung bukan alasan
untuk lepas tangan. Peradilan dan pengawasan parlemen memiliki fungsi
berbeda. Setelah MA mengabulkan gugatan kasasi terkait dengan surat
keterangan ijazah Gibran, partai-partai pendukung Presiden Prabowo Subianto
perlu menjelaskan sikap. Kalkulasi
koalisi tampaknya lebih menentukan sikap ketimbang suara pemilih. Gejala ini
mengingatkan pada konsep competitive authoritarianism Steven Levitsky dan
Lucan Way: sistem yang mempertahankan pemilu, parlemen, dan pengadilan, tapi
arena persaingannya tidak setara. Institusi demokrasi tetap hidup, tapi
dominasi elite menjinakkan daya kritisnya. Pengawasan melemah karena aktor
politik memilih tiarap demi kenyamanan. Partai menghitung risiko
berseberangan dengan Istana, termasuk dampaknya terhadap logistik dan karier
elite. DPR
memang bukan hakim. Namun, ketika muncul kejanggalan dalam pemenuhan syarat
pejabat negara, parlemen wajib memastikan publik memperoleh jawaban
berdasarkan fakta hukum. Polemik ini bukan sekadar urusan dokumen
administratif, melainkan juga ujian hubungan partai, parlemen, dan eksekutif. Demokrasi
diukur dari kesediaan wakil rakyat mengawasi penguasa, terutama saat
pengawasan mengusik koalisi. Mandat partai berasal dari bilik suara, bukan
beranda Istana. Kesetiaan kepada koalisi tak boleh menghapus kewajiban
memastikan pejabat negara memenuhi persyaratan jabatan. Catatan MK menuntut
jawaban: akankah partai menggunakan kewenangannya atau membiarkan pengawasan
surut demi keharmonisan dengan kekuasaan?
● Sumber :
https://www.tempo.co/kolom/sikap-partai-dpr-pemakzulan-gibran-2302869 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar