|
Gibran Mundur, Jokowi Bertahan - Membaca
Ulang Kemitraan Politik dengan Prabowo Satrio Arismunandar : Alumnus S2
Pengkajian Ketahanan Nasional UI |
ORBIT INDONESIA, 12 November 2026
|
Pernyataan Presiden ke-7
RI Joko Widodo setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan
surat pengunduran diri kepada MPR RI, 12 November 2026, menarik dicermati. Di
tengah situasi politik yang tidak biasa, Jokowi justru memilih merespons
dengan nada tenang. Ia menyebut dinamika
politik sebagai sesuatu yang biasa. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan
politik bersifat sementara dan menegaskan tetap mendukung pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto. Sekilas, pernyataan itu
terdengar sederhana. Namun, dalam perspektif politik, ada pesan yang lebih
luas di balik pilihan kata-kata Jokowi. Ia tampaknya sedang berusaha
memisahkan tiga hal yang selama ini saling berkaitan: nasib politik Gibran,
keberlanjutan pemerintahan Prabowo, dan posisi politik keluarga Jokowi dalam
konfigurasi kekuasaan nasional. Hal pertama yang menarik
adalah cara Jokowi menormalisasi peristiwa tersebut. Pengunduran diri seorang
Wakil Presiden bukanlah dinamika politik biasa. Dalam sejarah ketatanegaraan
Indonesia, peristiwa semacam ini merupakan kejadian luar biasa yang
berpotensi menimbulkan konsekuensi politik dan konstitusional. Namun, Jokowi
justru memilih bahasa yang meredam dramatisasi. Dengan menyebut dinamika
politik sebagai sesuatu yang biasa, Jokowi seolah ingin menyampaikan bahwa
tidak perlu ada kegaduhan berlebihan. Ia tidak menggunakan istilah konflik,
tekanan politik, ketidakadilan, apalagi pengkhianatan. Mencegah Berkembangnya
Konflik Terbuka Pilihan bahasa ini
penting karena dapat dibaca sebagai upaya mencegah pengunduran diri Gibran
berkembang menjadi konflik terbuka antara keluarga Jokowi dan pemerintahan
Prabowo. Jokowi tampaknya tidak
ingin publik mengartikan keputusan Gibran sebagai bentuk perlawanan politik
terhadap Prabowo. Setidaknya, ia tidak memberikan ruang bagi tafsir tersebut
melalui pernyataan publiknya. Pernyataan bahwa jabatan
politik bersifat sementara juga mengandung pesan tersendiri. Kalimat ini bisa
dibaca sebagai penerimaan terhadap konsekuensi politik yang sedang dihadapi
Gibran. Jabatan Wakil Presiden, betapapun tinggi kedudukannya, bukan sesuatu
yang harus dipertahankan dengan segala cara. Ada kehidupan politik setelah
jabatan. Namun, ada pembacaan lain
yang tidak kalah menarik. Dengan mengatakan jabatan hanya sementara, Jokowi
seolah ingin menggeser perhatian publik dari posisi Gibran saat ini menuju
masa depan politik anaknya. Mundur dari jabatan tidak harus berarti
mengakhiri perjalanan politik. Karier politik Gibran masih mungkin berlanjut
melalui jalur dan konfigurasi yang berbeda. Tetapi, bagian paling
strategis dari pernyataan Jokowi justru terletak pada penegasan bahwa dirinya
tetap mendukung pemerintahan Prabowo, terutama program-program yang berpihak
kepada kepentingan rakyat. Mengapa Jokowi merasa
perlu menegaskan hal tersebut tepat setelah Gibran menyerahkan surat
pengunduran diri? Jawabannya mungkin
terletak pada kebutuhan untuk memisahkan persoalan Gibran dari hubungan
politik Jokowi-Prabowo. Jokowi seolah ingin mengirim pesan bahwa apa pun yang
terjadi dengan posisi politik anaknya, hal itu tidak otomatis mengubah
sikapnya terhadap pemerintahan Prabowo. Menjaga Relevansi dalam
Percaturan Politik Pesan tersebut memiliki
arti penting bagi Prabowo. Pengunduran diri Gibran berpotensi menimbulkan
spekulasi mengenai keretakan hubungan kedua tokoh yang sebelumnya membangun
kemitraan politik dalam Pemilu 2024. Dengan pernyataan dukungan itu, Jokowi
berusaha meredam kemungkinan berkembangnya persepsi bahwa keluarga Jokowi
sedang mengambil jarak atau bahkan berseberangan dengan pemerintahan Prabowo. Namun, dukungan tersebut
juga menarik karena tidak dirumuskan sebagai dukungan tanpa batas. Jokowi
secara khusus menyebut program-program yang berpihak kepada kepentingan
rakyat. Artinya, ia tetap memiliki ruang untuk menempatkan dirinya sebagai
pendukung pemerintahan tanpa harus kehilangan independensi politik dalam
menilai kebijakannya. Di sinilah muncul dimensi
lain: posisi Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden. Jokowi masih memiliki
jaringan relawan, hubungan dengan sejumlah elite partai, dan pengaruh politik
yang tidak serta-merta hilang setelah meninggalkan Istana. Karena itu,
pernyataan dukungan kepada Prabowo juga dapat dibaca sebagai upaya
mempertahankan relevansi dirinya dalam percaturan politik nasional. Ia tidak sedang
mengumumkan diri sebagai oposisi, tetapi juga belum tentu ingin meleburkan seluruh
kepentingan politiknya ke dalam pemerintahan Prabowo. Bagi Prabowo, situasi ini
memberikan ruang untuk mempertahankan hubungan baik dengan Jokowi tanpa harus
menjadikan persoalan Gibran sebagai konflik antarkubu. Bagi Jokowi,
mempertahankan hubungan tersebut juga penting agar pengunduran diri anaknya
tidak berujung pada terputusnya akses dan pengaruh politik keluarga mereka. Konfigurasi Politik 2029 Persoalan berikutnya
adalah masa depan konfigurasi politik 2029. Selama ini, hubungan
Prabowo-Jokowi-Gibran menjadi salah satu elemen penting dalam peta kekuasaan
pasca-Pemilu 2024. Jika Gibran benar-benar tidak lagi menjabat sebagai Wakil
Presiden setelah seluruh proses konstitusional selesai, konfigurasi tersebut
tentu mengalami perubahan. Pertanyaan besarnya:
apakah Jokowi akan tetap menjadi mitra politik Prabowo meskipun Gibran tidak
lagi berada di pemerintahan? Ataukah keduanya akan mempertahankan hubungan
baik, tetapi mulai menempuh jalur politik masing-masing menjelang Pemilu
2029? Tentu, pernyataan Jokowi
hari ini belum cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dukungan verbal
harus dibedakan dari dukungan politik konkret. Ukurannya nanti terlihat dari
sikap jaringan relawan Jokowi, dinamika PSI, hubungan dengan partai-partai
koalisi, serta bagaimana Prabowo merespons perkembangan politik keluarga
Jokowi. Pada akhirnya, pernyataan
Jokowi dapat dibaca sebagai upaya memisahkan nasib politik Gibran dari
kemitraan politiknya dengan Prabowo. Ia tidak sedang menyatakan perlawanan,
tetapi juga belum tentu sedang melakukan rekonsiliasi politik secara
menyeluruh. Ada satu pesan yang
terasa cukup jelas: mundurnya Gibran tidak harus berarti berakhirnya hubungan
politik Jokowi dengan Prabowo. Dalam politik, kehilangan
jabatan tidak selalu berarti kehilangan pengaruh. Sebaliknya, mempertahankan
hubungan dengan kekuasaan juga tidak selalu berarti menyerahkan seluruh
kepentingan politik kepada mitra kekuasaan. Jokowi tampaknya sedang
berusaha menjaga keduanya: memberi ruang bagi perjalanan politik Gibran sekaligus
mempertahankan hubungan dengan pemerintahan Prabowo. Apakah dua kepentingan
itu kelak bisa berjalan beriringan, atau justru melahirkan konfigurasi
politik baru menjelang 2029, akan menjadi salah satu cerita penting politik
Indonesia dalam beberapa bulan mendatang. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar