|
Nasib Sebulan Dahlan Iskan : Mantan CEO Jawa Pos |
DISWAY, 12 November 2026
Lengser
matahari Selasa kemarin seperti ada titik terang: Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka sudah bertemu Presiden Prabowo untuk menyampaikan niat
mengundurkan diri.
Agak sore
muncul kabar baru yang kemudian dibantah mensesneg: Presiden Prabowo menolak
pengunduran diri Gibran.
Lebih sore lagi
ada yang lebih baru: Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden tapi juga
menerima banyak nasihat –dan setelah dapat nasihat itu ia minta diberi waktu
untuk bisa membuktikan benar-benar berpendidikan lengkap sejak SD, SMP, SMA,
sampai S-1.
Entah mana yang
benar.
Yang benar:
pertemuan itu berlangsung 2,5 jam.
Yang benar:
Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri.
Yang benar:
Presiden tidak mengatakan ''jangan mengundurkan diri'', alias tidak benar
presiden menolak pengunduran diri itu.
Yang benar:
Presiden banyak memberi nasihat karena, seperti kata Gibran, "Presiden
Prabowo itu sudah seperti ayah saya sendiri".
Yang benar:
kabar lain yang beredar di luar itu belum tentu benar –sampai ada pembenaran
lebih lanjut.
Kemarin malam
saya satu meja makan dengan tokoh-tokoh nasional di Jakarta. Di B.J. Habibie
Center. Di Jalan Thamrin Jakarta. Ada Prof Dr Burhanuddin Muhtadi, ahli politik
yang jadi salah satu menerima Habibie Prize 2026. Ada Arsul Sani, hakim
Mahkamah Konstitusi yang membuat keputusan "tidak menemukan bukti ada
ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka" di persidangan MK itu. Ada Prof Dr
Saiful Mujani yang terus berjuang agar Presiden Prabowo lengser. Ada Prof Dr
Komaruddin Hidayat. Ada wartawan senior Uni Lubis yang begitu independen. Ada
Menteri Perindustrian yang juga sekjen Golkar, Sarmuji.
Di meja sebelah
ada Prof Dr Mahfud MD. Ada Menpora Erick Thohir. Ada KDM, gubernur Jabar yang
ratingnya paling tinggi sebagai capres mendatang.
Di meja kami
yang diobrolkan adalah Gibran. Obrolan baru selesai ketika acara akan dimulai
dan kami harus menuju ruang utama. Di meja sebelah lebih banyak membicarakan
topik bagaimana Prof Dr Wardiman Djojonegoro masih begitu sehat di usia 92
tahun. Kesimpulannya: itu ternyata karena Prof Wardiman selalu menjabat ketua
Yayasan Putri Indonesia di masa tuanya.
Tentu saya juga
menyapa KDM dan melaporkan kondisi jalan yang rusak parah di Ciracap, Sukabumi.
"Nanti kalau bupatinya tidak mau menangani saya ambil alih Pak," ujar
KDM dengan pakaian serba putih, pun ikat kepalanya.
Walhasil: titik
terang yang muncul di siang hari Selasa menjadi redup di sore hari. Gibran
ternyata belum tentu mundur. Atau masih sedang mencari cara lain. Misalnya
apakah ada jalan lain untuk bertahan. Yakni bertahan gaya Jawa dengan senyumnya
yang diam –bukan bertahan dengan gaya Donald Trump yang terkenal sebagai
seorang fighter.
Dua setengah
jam berlalu. Itu waktu yang lama. Pun bagi orang biasa. Apalagi yang bertemu
2,5 jam itu presiden dan wakil presiden. Mungkin 2,5 jam tidak terasa lama bila
bertemunya di restoran atau di lapangan golf.
Alangkah
lamanya: 2,5 jam. Tidak mungkin hanya saling diam. Lalu saling berlinang air
mata untuk kemudian saling sesenggukan. Lalu diam lagi. Lama lagi. Sesenggukan
lagi.
Maka mulai
banyak imajinasi liar di medsos. Ada yang berimajinasi selama 2,5 jam itu
keduanya saling menyalahkan. "Kenapa dulu mengajak saya kalau akhirnya
hanya begini". "Ya, tapi kenapa tidak terus terang kalau tidak tamat
SMA". "Kenapa....". Dibalas "Kenapa...".
Tentu tidak
mungkin begitu. Apalagi sampai lebih liar dari imajinasi itu. Misalnya, di
tengah pertemuan Gibran sempat menelepon bapaknya. Atau Prabowo perlu memanggil
petugas untuk membersihkan meja yang penuh kaca pecah.
Tentu tidak
mungkin begitu. Tapi 2,5 jam itu lama sekali.
Yang menarik
adalah keterangan Gibran. Khususnya soal minta waktu untuk membuktikan
kebenaran pendidikannya. Gibran begitu yakin iya memenuhi syarat pendidikan.
Hanya secara administrasi kurang disiapkan dengan baik –tidak menyangka soal
begituan dipermasalahkan. Maka ia minta waktu untuk membuktikannya.
Masalahnya
bukan Presiden Prabowo yang punya hak memberi waktu. Ini masalah hukum yang
berada di bawah kekuasaan yudikatif –sedangkan Prabowo adalah cabang kekuasaan
eksekutif.
Mungkin saja
Gibran berharap ke Prabowo: untuk mau cawe-cawe seperti bapaknya dulu.
Rasanya itulah
sebabnya mengapa perlu 2,5 jam. Gibran tentu sangat hati-hati memasuki
pembicaraan dengan topik cawe-cawe. Memancing ikan berbeda dengan berburu paus.
Gibran ingin menjajaki pedalaman Prabowo yang paling dalam: "saya ini
didukung, didukung mati-matian, biasa-biasa saja, atau dianggap pesaing yang
harus disingkirkan secara elegan –kalau perlu secara kasar".
Gibran harus
pandai cari kalimat yang tepat untuk mengetahui seperti apa sikap Prabowo
kepadanya.
Prabowo juga
tidak kalah hati-hati. Prabowo tahu bahwa yang di hadapannya adalah pemain
silat atau keturunan pemain silat –Prabowo sudah puluhan tahun jadi ketua
Ikatan Pencak Silat Indonesia. Prabowo tahu tidak harus ''membeli'' setiap kali
Gibran ''menjual''. Jangan-jangan selama dua jam itu hanya berisi saling jual
tanpa ada yang mau membeli.
Huh, 2,5 jam
itu lama sekali.
Apakah Presiden
Prabowo bisa cawe-cawe?
Bisa. Kalau
mau. Misalnya: minta menteri pendidikan dasar dan menengah mengajukan
Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Hanya mendikdasmen yang bisa ajukan
PK. Gibran tidak bisa. Gibran bukan ''pihak'' yang beperkara. Yang beperkara
hanya Subhan Palal lawan Kemendiknas.
Kecuali, saat
masih proses di pengadilan dulu, Gibran melakukan gugatan intervensi: minta
dilibatkan sebagai pihak yang beperkara karena gugatan Subhan itu menyangkut
namanya.
Tapi tidak ada
gunanya lagi membahas itu. Sudah "kepancal sepur".
Mungkin saja
Prabowo mau cawe-cawe. Belum tentu ada gunanya. Ada dua masalah teknis: apakah
menteri punya bukti baru agar PK-nya diterima. Kalau tidak akan sia-sia.
Sia-sia pun
sebenarnya juga tidak apa-apa. Setidaknya Gibran dan Jokowi tahu Prabowo sudah
berusaha cawe-cawe.
Pun kalau
diajukan PK Anda sudah tahu: proses PK tidak bisa menghentikan keharusan
dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung. Artinya: PK silakan jalan tapi putusan
MA harus dilaksanakan.
Dalam rangka
melaksanakan putusan MA itulah DPR mengambil langkah politik: sepanjang hari
kemarin satu per satu fraksi di DPR mengadakan sidang. Isinya mengumumkan siapa
saja anggota DPR dari fraksi itu yang sudah membubuhkan tanda tangan minta agar
Gibran dilengserkan.
Sampai sore
kemarin sudah 120 orang anggota DPR yang tanda tangan. Mereka dari delapan
fraksi. Bulat. Tidak satu fraksi pun yang membela Gibran. Termasuk Nasdem. PKS
28, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, PAN 1
orang.
Maka sudah bisa
dibaca ke mana arahnya. Jumlah itu jauh melebihi syarat minimal 25 anggota.
Gibran akan dilengserkan. Mungkin perlu waktu satu bulan. Agenda berikutnya:
sidang pleno DPR. Setelah putusan DPR diketok, putusan itu dibawa ke MK.
Putusan MK dibawa ke sidang pleno MPR. Sejarah pun terjadi: wakil presiden
dilengserkan. Pencalonannya dipaksakan, pemberhentiannya juga dipaksakan
–kecuali Gibran segera mengundurkan diri.
Kalau Gibran
beruntung dalam proses satu bulan itu bisa banyak hal terjadi. Nasib orang
siapa yang tahu. ●
Sumber
: https://disway.id/catatan-harian-dahlan/978743/nasib-sebulan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar