Minggu, 08 November 2026

 

Apabila Danantara Jadi Pemilik BEI

Yopie Hidayat :  Anggota Tim Evaluator Editorial Tempo.

TEMPO MINGGUAN, 01 November 2026

 

 

                                                           

·      Danantara sedang menjalani uji tuntas untuk menjadi pemegang saham BEI setelah demutualisasi bursa berjalan.

 

·      Rapat pemegang saham BEI memutuskan penyesuaian anggaran dasar setelah struktur kepemilikannya berubah.

 

·      Akan terjadi konflik kepentingan karena Danantara menjadi pemegang saham emiten besar sekaligus pemilik bursa.

 

ANCAMAN MSCI menurunkan status pasar saham Indonesia belum mereda. Di tengah situasi pelik ini, pemerintah malah menciptakan persoalan baru, yaitu mendorong Danantara ikut menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia. Dari sini bisa muncul risiko benturan kepentingan yang sangat serius.

 

Persiapan langkah itu sudah berjalan bulan lalu, ketika Otoritas Jasa Keuangan mengubah peraturannya. Perusahaan non-anggota bursa kini boleh turut serta menjadi pemilik saham BEI. Inilah yang dikenal dengan istilah demutualisasi bursa. Rapat umum luar biasa pemegang saham BEI pada Rabu, 28 Oktober 2026, memutuskan penyesuaian anggaran dasar. Kini Danantara sedang menjalani uji tuntas untuk menjadi pembeli saham BEI.

 

Sebetulnya demutualisasi bursa saham bukan gagasan yang salah. Banyak bursa efek besar dunia telah mengubah struktur kepemilikannya menjadi perusahaan terbuka, yang sahamnya dapat dimiliki investor secara luas.

 

Manfaat demutualisasi antara lain memperkuat modal sekaligus memperbaiki tata kelola karena para anggota bursa, seperti perusahaan sekuritas, pialang, dan penjamin emisi, tak lagi secara eksklusif menjadi pemilik bursa. Kendali mutlak para anggota bursa pada kepemilikan BEI, seperti yang selama ini berlangsung, berisiko menjadi lahan subur benturan kepentingan. Masuknya pemegang saham baru non-anggota tentu dapat mengurangi risiko benturan itu.

 

Namun manfaat demutualisasi bisa berubah 180 derajat menjadi mudarat jika Danantara yang masuk sebagai pemegang saham. Mengapa demikian? Sebab, Danantara bukan investor biasa.

 

Danantara adalah pemilik ratusan badan usaha milik negara beserta anak-cucunya, termasuk 37 perusahaan yang menjadi emiten yang sahamnya diperdagangkan di BEI. Dus, Danantara adalah pemilik dan penerima manfaat akhir emiten-emiten itu, setara dengan para konglomerat yang saham perusahaannya diperdagangkan di bursa.

 

Selain itu, Danantara mengelola dana investasi milik negara yang menjadi aktif berdagang di bursa saham dengan jumlah dana kelolaan yang luar biasa besarnya. Sumber daya finansialnya tak tertandingi di pasar.

 

Jika Danantara menjadi pemegang saham BEI, perannya bertambah. Ada tiga peran besar sekaligus: pengendali banyak emiten, investor dan pelaku aktif perdagangan saham, serta pemilik BEI yang bertugas mengawasi emiten dan transaksi di pasar.

 

Sungguh mengherankan jika pemerintah ataupun OJK tak bisa melihat tiga peran Danantara ini sebagai benturan kepentingan yang sangat terang benderang.

 

Patut dicatat, BEI bukan sekadar perusahaan pengelola gedung atau sistem perdagangan. Di dalam BEI juga ada fungsi pengawasan, bahkan di lini paling depan. Ada Direktorat Pengawasan Transaksi yang mengawasi denyut nadi perdagangan setiap saat dan mendeteksi pelanggaran aturan. Ada pula Direktorat Penilaian Perusahaan yang meneropong segala tindak tanduk korporasi yang sahamnya diperdagangkan di bursa.

 

Tanpa menjadi pemegang saham BEI pun secara politis Danantara punya kekuatan besar karena langsung berada di bawah presiden. Jika kekuatan itu bertambah sebagai pemegang saham BEI, lengkaplah sudah. Bagaimana mungkin direktorat-direktorat di BEI tersebut mampu mengawasi tindak tanduk pemiliknya sendiri yang begitu digdaya?

 

Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 memang berupaya mengatasi persoalan itu dengan mewajibkan pemisahan fungsi bisnis, pengaturan, dan pengawasan di dalam BEI. Namun, menimbang realitas politik di negeri ini, apakah mungkin pemisahan fungsi di dalam BEI mampu menghilangkan tekanan dan pengaruh pada hierarki tertinggi di perusahaan, di tingkat pemilik?

 

Manfaat demutualisasi bursa jelas akan jauh lebih terasa jika BEI berubah menjadi perusahaan yang benar-benar terbuka, bebas dari intervensi pemain raksasa. Direksi dan pengawasnya sepenuhnya independen sehingga investor bisa percaya. Jika semua pemangku kepentingan punya niat baik, tak sulit sebetulnya mewujudkan model itu di Indonesia. ●

 

Sumber:https://www.tempo.co/ekonomi/apabila-danantara-jadi-pemilik-bei-2302829

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar