|
Apabila
Danantara Jadi Pemilik BEI Yopie Hidayat
: Anggota
Tim Evaluator Editorial Tempo. |
TEMPO MINGGUAN, 01 November 2026
|
· Danantara sedang menjalani uji tuntas
untuk menjadi pemegang saham BEI setelah demutualisasi bursa berjalan. · Rapat pemegang saham BEI memutuskan
penyesuaian anggaran dasar setelah struktur kepemilikannya berubah. · Akan terjadi konflik kepentingan karena
Danantara menjadi pemegang saham emiten besar sekaligus pemilik bursa. ANCAMAN MSCI menurunkan status pasar
saham Indonesia belum mereda. Di tengah situasi pelik ini, pemerintah malah
menciptakan persoalan baru, yaitu mendorong Danantara ikut menjadi pemegang
saham PT Bursa Efek Indonesia. Dari sini bisa muncul risiko benturan
kepentingan yang sangat serius. Persiapan langkah itu sudah berjalan
bulan lalu, ketika Otoritas Jasa Keuangan mengubah peraturannya. Perusahaan
non-anggota bursa kini boleh turut serta menjadi pemilik saham BEI. Inilah
yang dikenal dengan istilah demutualisasi bursa. Rapat umum luar biasa pemegang
saham BEI pada Rabu, 28 Oktober 2026, memutuskan penyesuaian anggaran dasar.
Kini Danantara sedang menjalani uji tuntas untuk menjadi pembeli saham BEI. Sebetulnya demutualisasi bursa saham
bukan gagasan yang salah. Banyak bursa efek besar dunia telah mengubah
struktur kepemilikannya menjadi perusahaan terbuka, yang sahamnya dapat
dimiliki investor secara luas. Manfaat demutualisasi antara lain
memperkuat modal sekaligus memperbaiki tata kelola karena para anggota bursa,
seperti perusahaan sekuritas, pialang, dan penjamin emisi, tak lagi secara
eksklusif menjadi pemilik bursa. Kendali mutlak para anggota bursa pada
kepemilikan BEI, seperti yang selama ini berlangsung, berisiko menjadi lahan
subur benturan kepentingan. Masuknya pemegang saham baru non-anggota tentu
dapat mengurangi risiko benturan itu. Namun manfaat demutualisasi bisa
berubah 180 derajat menjadi mudarat jika Danantara yang masuk sebagai
pemegang saham. Mengapa demikian? Sebab, Danantara bukan investor biasa. Danantara adalah pemilik ratusan badan
usaha milik negara beserta anak-cucunya, termasuk 37 perusahaan yang menjadi
emiten yang sahamnya diperdagangkan di BEI. Dus, Danantara adalah pemilik dan
penerima manfaat akhir emiten-emiten itu, setara dengan para konglomerat yang
saham perusahaannya diperdagangkan di bursa. Selain itu, Danantara mengelola dana
investasi milik negara yang menjadi aktif berdagang di bursa saham dengan
jumlah dana kelolaan yang luar biasa besarnya. Sumber daya finansialnya tak
tertandingi di pasar. Jika Danantara menjadi pemegang saham
BEI, perannya bertambah. Ada tiga peran besar sekaligus: pengendali banyak
emiten, investor dan pelaku aktif perdagangan saham, serta pemilik BEI yang
bertugas mengawasi emiten dan transaksi di pasar. Sungguh mengherankan jika pemerintah
ataupun OJK tak bisa melihat tiga peran Danantara ini sebagai benturan
kepentingan yang sangat terang benderang. Patut dicatat, BEI bukan sekadar
perusahaan pengelola gedung atau sistem perdagangan. Di dalam BEI juga ada
fungsi pengawasan, bahkan di lini paling depan. Ada Direktorat Pengawasan
Transaksi yang mengawasi denyut nadi perdagangan setiap saat dan mendeteksi
pelanggaran aturan. Ada pula Direktorat Penilaian Perusahaan yang meneropong
segala tindak tanduk korporasi yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Tanpa menjadi pemegang saham BEI pun
secara politis Danantara punya kekuatan besar karena langsung berada di bawah
presiden. Jika kekuatan itu bertambah sebagai pemegang saham BEI, lengkaplah
sudah. Bagaimana mungkin direktorat-direktorat di BEI tersebut mampu
mengawasi tindak tanduk pemiliknya sendiri yang begitu digdaya? Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026
memang berupaya mengatasi persoalan itu dengan mewajibkan pemisahan fungsi
bisnis, pengaturan, dan pengawasan di dalam BEI. Namun, menimbang realitas
politik di negeri ini, apakah mungkin pemisahan fungsi di dalam BEI mampu
menghilangkan tekanan dan pengaruh pada hierarki tertinggi di perusahaan, di
tingkat pemilik? Manfaat demutualisasi bursa jelas akan
jauh lebih terasa jika BEI berubah menjadi perusahaan yang benar-benar
terbuka, bebas dari intervensi pemain raksasa. Direksi dan pengawasnya
sepenuhnya independen sehingga investor bisa percaya. Jika semua pemangku
kepentingan punya niat baik, tak sulit sebetulnya mewujudkan model itu di
Indonesia. ● Sumber:https://www.tempo.co/ekonomi/apabila-danantara-jadi-pemilik-bei-2302829
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar