Selasa, 10 November 2026

 

Bongkar Konspirasi Pencalonan Gibran

Redaktur Editorial 2 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 08 November 2026

 

 

                                                           

·      Putusan MA memunculkan pertanyaan tentang keabsahan dokumen yang digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan Gibran.

 

·      Pemeriksaan jangan berhenti pada pejabat KPU dan kementerian.

 

·      Gibran dan ayahnya, Joko Widodo, juga dapat dimintai keterangan jika ditemukan bukti yang mengaitkan mereka dengan proses tersebut.

 

PUTUSAN Mahkamah Agung yang menyatakan surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak sah semestinya menjadi pintu masuk untuk mengusut proses pencalonannya. Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal beserta gugatannya terhadap surat Kementerian Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Putusan ini memunculkan pertanyaan tentang keabsahan dokumen yang digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan Gibran.

 

Masalahnya bukan hanya surat penyetaraan, melainkan juga aturan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi bagian dari proses tersebut. Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 mengecualikan kewajiban menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing bagi calon yang telah memiliki ijazah perguruan tinggi. Padahal Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden tamat SMA atau sederajat.

 

Proses lahirnya pengecualian itu menyisakan kejanggalan. Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat saat itu, menyatakan KPU mengirim tiga rancangan peraturan KPU pada 15 September 2023 tanpa pasal pengecualian tersebut. Empat hari kemudian, KPU mengirim surat susulan berisi empat rancangan. Menurut Doli, ketentuan itu baru muncul dalam draf tambahan dan tidak dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi II pada 20 September.

 

Keterangan berbeda disampaikan anggota KPU, Idham Holik. Ia menyebutkan norma itu sudah tercantum dalam draf pasal 19 ayat 2 dalam konsinyering pada 19 September, sebelum berubah menjadi pasal 18 ayat 3 setelah harmonisasi. Mantan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, juga membantah adanya penyelundupan norma. Perbedaan keterangan ini menuntut keterbukaan: risalah konsinyering, surat susulan, draf awal, dan dokumen harmonisasi harus dibuka. Publik berhak mengetahui siapa pengusulnya dan bagaimana ketentuan itu masuk ke peraturan.

 

Jika ada kesengajaan merancang aturan atau menggunakan dokumen untuk meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat, perkara ini tak cukup diperlakukan sebagai sengketa administrasi. Dugaan tindak pidananya patut diusut. Pemeriksaan jangan berhenti pada pejabat KPU dan kementerian. Gibran dan ayahnya, Joko Widodo, juga dapat dimintai keterangan jika ditemukan bukti yang mengaitkan mereka dengan proses tersebut.

 

Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mengatur pemalsuan dan penggunaan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan. Pasal 20 mengatur penyertaan tindak pidana, termasuk orang yang menyuruh atau turut serta melakukan kejahatan. Artinya, jika unsur-unsurnya terpenuhi, pertanggungjawaban hukum tidak terbatas pada petugas administrasi.

 

Pengusutan pidana berbeda dengan pemakzulan. Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan MA tidak otomatis memberhentikan Gibran. Wacana Partai Kebangkitan Bangsa yang membahas pemakzulan dalam pertemuan daring merupakan dinamika politik, tapi proses pemberhentian tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi.

 

Perkara ini juga berpengaruh pada hubungan antarelite dan soliditas koalisi Prabowo Subianto. Partai pendukung pemerintah tak bisa terus berlindung di balik kalkulasi pragmatis. Seluruh rantai keputusan harus dibuka dan siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai dugaan rekayasa pencalonan berakhir sebagai tawar-menawar elite. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/putusan-ma-surat-keterangan-ijazah-gibran-2303850

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar