Jumat, 13 November 2026

 

Urgensi Kembali ke Penjurusan SMA

Ki Darmaningtyas :   Anggota Dewan Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kurikulum 2013.

MEDIA INDONESIA, 12 November 2026

 

                                                

 

RENCANA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk mengembalikan penjurusan di SMA sesungguhnya merupakan kebijakan yang realistis, sesuai dengan kondisi masyarakat dan sekolah di Indonesia. Wacana itu sebetulnya telah muncul sejak awal 2025. Tim Penasihat Ahli Menteri (TPAM) pada April 2025 telah memberikan rekomendasi untuk kembali ke penjurusan dengan argumentasi akademik yang cukup kuat. Namun, kondisi politik saat itu belum memungkinkan untuk kembali ke penjurusan. Akan tetapi, ketika sekarang Presiden Prabowo Subianto pun mendorong kembali ke penjurusan, itu menjadi modal kuat bagi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengimplementasikan kebijakan kembali ke penjurusan.

 

Banyak pertimbangan mengapa penjurusan di SMA penting untuk diterapkan lagi di Indonesia. Pertama, kesiapan sekolah-sekolah sendiri, baik terkait dengan penyediaan prasarana (gedung/ruang kelas), peralatan (termasuk laboratorium), penyediaan guru, maupun manajemen sekolah. Dengan adanya penjurusan, semuanya dapat direncanakan secara matang. Sebagai contoh, suatu SMA yang memiliki murid lima kelas dalam satu tingkatan. Sekolah akan dengan mudah mengatur semuanya bila diketahui, misalnya, jurusan IPA ada dua kelas, jurusan IPS ada dua kelas, dan jurusan bahasa satu kelas atau tidak ada jurusan bahasa, yang ada jurusan IPA dua kelas dan jurusan IPS dua kelas.

 

Dengan adanya kepastian jumlah murid jurusan IPA, IPS, dan bahasa, pihak manajemen sekolah memiliki kepastian menyediakan ruang kelas, laboratorium yang diperlukan, dan mengatur jadwal gurunya. Mereka bisa menentukan dengan mudah berapa jumlah guru matematika, fisika, kimia, ekonomi, hitung dagang, dan sejenisnya. Termasuk mengatur agar tuntutan guru mengajar minimal 24 jam seminggu itu juga lebih mudah.

 

Bila tanpa penjurusan, seperti yang diperkenalkan dalam Kurikulum Merdeka, susah bagi sekolah merencanakan kebutuhan ruang laboratorium, guru untuk mata pelajaran, dan mengatur ruang belajarnya. Mengapa? Karena tidak terprediksi, berapa anak, misalnya dari 250 murid SMA kelas I, yang akan ambil mata pelajaran fisika, kimia, biologi, hitung dagang, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Bisa jadi 150 murid akan ambil fisika dan kimia, tapi hanya 100 orang akan ambil biologi atau sejarah. Dengan keterbatasan jumlah guru PNS seperti sekarang ini, di sisi lain ada tuntutan agar guru mengajar 24 jam seminggu untuk mendapatkan tunjangan profesional, masalah pembagian jam mengajar secara merata amat dibutuhkan. Namun, dengan distribusi murid yang memilki peminatan pada mata pelajaran tertentu saja misalnya, di satu sisi ada guru yang harus mengajar lebih dari 24 jam seminggu, tapi sejumlah guru mengajar kurang dari 24 jam seminggu karena jumlah murid yang memilih mata pelajarannya amat sedikit. Itu dapat menciptakan kondisi yang tidak harmonis di lapangan, terutama antara guru yang kelebihan jam mengajar dan yang kurang jam mengajar sehingga tidak memperoleh tunjangan profesi.

 

Kedua, dengan adanya penjurusan, perguruan tinggi juga mudah mendapatkan calon-calon mahasiswa baru yang memiliki rumpun keilmuan yang pararel dengan prodi yang diambilnya. Sebagai contoh, prodi teknik (sipil, elektro, industri, lingkungan, dan sejenisnya) mendapatkan calon mahasiswa yang memiliki basis materi fisika dan metematika cukup kuat. Demikian pula prodi kedokteran dan farmasi bisa mendapatkan calon mahasiswa baru yang memiliki pengetahuan tentang kimia dan biologi cukup kuat. Saat ini lebih dari 4% mahasiswa di PTN belajar di prodi yang tidak sejalan dengan mata pelajaran yang diambil saat peminatan di SMA. Dampaknya ialah dosen-dosen di prodi yang bersangkutan butuh upaya lebih keras untuk membuat si mahasiswa mengerti yang disampaikan, sebaliknya mahasiswa kesulitan mengikuti kuliah. Sebagai contoh, saat SMA mengambil peminatan sejarah, ekonomi, dan biologi, tapi saat kuliah ambil prodi teknik industri. Itu menyiksa diri dan menyiksa dosen yang harus kerja ekstra untuk memahamkan si mahasiswa seperti itu.

 

SISI POSITIF PENJURUSAN

 

Baik bagi murid, sekolah, perguruan tinggi, maupun orangtua, penjurusan memiliki banyak sisi positif jika dibandingkan dengan peminatan. Bagi murid, penjurusan sebetulnya juga membantu mematakan kemampuan dirinya. Saat SMP murid belum tahu persis kemampuan dirinya di mana. Namun, melalui penjuruan mereka akan lebih mengenal dirinya, terutama apabila penjurusan itu dimulai di semester II atau semester III. Kalau mulai semester II, berarti untuk mengenali potensi dirinya dapat diketahui selama satu semester awal duduk di SMA, terlihat dari nialai mata pelajaran apa yang paling menonjol selama satu semester awal di SMA tersebut. Kalau penjurusan dimulai pada semester III, pengenalan dirinya dilakukan selama satu tahun duduk di SMA.

 

Bagi guru dan sekolah, penjurusan jauh lebih mudah membuat perencanaan mengatur jam pembelajaran (jadwal pelajaran), mendistribusikan guru sesuai dengan banyaknya jurusan yang dikembangkan sekolah, dan setiap guru juga bisa dengan mudah mengetahui berapa beban jam mengajar mereka pada semester yang akan datang dilihat dari jumlah jurusan yang ada di sekolahnya. Guru tidak perlu bergerilya untuk memengaruhi murid mengambil mata pelajaran yang diajarnya agar dirinya bisa mengajar 24 jam seminggu.

 

Bagi perguruan tinggi, dengan adanya penjurusan, terutama IPA dan IPS, tiap prodi akan jauh lebih mudah menjaring calon mahasiswa baru yang memiliki latar belakang rumpun ilmu yang inline dengan prodi yang akan dimasuki. Prodi-prodi STEM tentu akan memprioritaskan calon mahasiswa baru yang berasal dari IPA. Sebaliknya prodi sosial humaniora akan lebih mudah menjaring calon mahasiswa baru dari jurusan IPS dan bahasa. Bila pemerintah sekarang mendorong pengembangan STEAM, secara otomatis jurusan IPA di SMA harus lebih diperbanyak. Kalau di perguruan tinggi didorong untuk mengembangkan STEAM, sedangkan di SMA tidak ada penjurusan, tapi peminatan, sulit memperoleh gambaran berapa jumlah lulusan SMA yang memiliki potensi untuk belajar STEAM di perguruan tinggi.

 

Orangtua, terutama orangtua terdidik, juga jauh lebih mudah mengarahkan anak-anak belajar atau memilih jurusan saat kuliah berdasarkan nilai rapor mereka. Bagi orangtua yang memiliki latar belakang eksakta dan anak mereka mengambil jurusan IPA misalnya, jauh lebih mudah membimbing belajar anak karena diri mereka memiliki latar belakang yang sama. Demikian pula bila orangtua juga memiliki latar belakang bahasa dan anak mereka mengambil jurusan bahasa, akan lebih mudah membimbing anak mereka.

 

Sisi negatif dari penjurusan hanya pada aspek sosiologis, yaitu adanya persepsi yang keliru bahwa jurusan IPA ialah jurusan yang paling top, sedangkan jurusan bahasa ialah jurusan bahasa ialah jurusan yang paling tidak ngetop. Padahal tidak demikian. Sebagai contoh, Menteri Luar Negeri 2014-2024 Retno Marsudi konon saat SMA mengambil jurusan bahasa karena sejak SMA sudah memiliki cita-cita ingin menjadi diplomat dan akhirnya berhasil menjadi menteri luar negeri dua periode. Dia mengambil jurusan bahasa bukan karena tidak bisa IPA, melainkan karena pilihan yang disesuaikan cita-citanya.

 

Berdasarkan perspektif manajerial dan keilmuwan, penjurusan di SMA memiliki sisi positif jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan tanpa penjurusan. Tanpa penjurusan atau peminatan, itu memang memberikan kebebasan kepada murid untuk mengambil mata pelajaran yang diminati, tapi sulit tata kelolanya.

 

TANPA PENJURUSAN: GIMIK SAJA

 

Penghapusan penjurusan di SMA dalam Kurikulum Merdeka sebetulnya gimik saja untuk menarik perhatian, bahwa ada sesuatu yang beda dengan kurikulum sebelumnya karena konsep peminatan itu sudah diperkenalkan di Kurikulum 2013. Bedanya, di Kurikulum 2013 itu masih ada jurusan (IPA, IPS, dan bahasa), tapi juga ada peminatan untuk memberikan ruang bagi murid-murid yang memiliki minat lintas mata pelajaran. Namun, konsep peminatan di Kurikulum 2013 itu tidak berjalan karena berbagai kendala seperti yang sudah dijelaskan di depan: sekolah tidak siap mengatur segalanya. Kurikulum Merdeka yang menghapus penjurusan sebetulnya secara substantif sama dengan konsep peminatan di Kurikulum 2013. Jadi, wajar kalau dikeluhkan banyak pihak.

 

Praktik di lapangan, peniadaan penjurusan itu penuh manipulatif, ketika tiap sekolah menerapkan paket pelajaran yang berbeda yang disesuaikan dengan ketersediaan guru mata pelajaran dan pembagian jam mengajar guru saja agar semua guru tetap dapat mengajar 24 jam seminggu. Akhirnya, murid tidak memilih mata pelajaran yang diminati, tapi memilih paket yang disediakan sekolah dengan mendasarkan ketersediaan guru. Peluang murid salah pilih paket sangat besar, kalau ternyata paket yang disediakan sekolah ternyata tidak sesuai dengan yang diminati. Dengan kata lain, apa yang disebut tanpa jurusan itu sebetulnya semu karena dalam praktiknya paket itu identik dengan penjurusan. Secara substantif, peminatan IPA dan IPS dirasakan tampak tumpang tindih sehingga menambah ketidak jelasan bekal pengetahuan bagi murid untuk masuk ke perguruan tinggi. Itulah titik lemah atau sisi negatif tanpa penjurusan, murid SMA justru tidak memiliki bekal dan arah yang jelas untuk menyiapkan lulusan SMA masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan prodi yang dimasuki dan rumpun ilmu yang dipelajari di SMA.

 

Dengan memperhatikan plus-minus penjurusan dan tidak adanya penjurusan di SMA, yang ternyata tanpa penjurusan justru memiliki sisi lemah lebih banyak, rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk menerapkan penjurusan lagi di SMA tidak perlu ragu untuk diimplementasikan. Pro-kontra itu hal yang wajar, tapi sejumlah negara maju seperti Belanda, Jerman, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok juga menerapkan penjurusan. Ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi mereka juga tidak kalah canggih jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang tidak menerapkan penjurusan di SMA. Masyarakat kita masih memerlukan kebijakan pendidikan yang serbajelas untuk membimbing mereka menentukan pilihan studi. Tanpa penjurusan tidak memberikan pilihan yang jelas. Merdeka sih untuk muridnya, tapi karena semerdeka-merdekanya, hasilnya tidak jelas. Menghidupkan penjurusan kembali di SMA memiliki urgensi tinggi kalau mau mengembangkan STEAM. ●

Sumber :   https://mediaindonesia.com/opini/955165/urgensi-kembali-ke-penjurusan-sma  

 

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar