Senin, 02 November 2026

 

Suket Ijazah Gibran Batal, Jabatan Wakil Presiden Tetap?

Firdaus Arifin :  Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat.

KOMPAS.COM, 31 Oktober 2026

 

 

                                                           

ADA ironi dalam kehidupan bernegara. Surat keterangan yang diterbitkan pada 2019, ketika pemegangnya belum menduduki jabatan nasional, kini menjadi persoalan hukum yang menyentuh kedudukan Wakil Presiden.

 

Surat itu tidak pernah dimaksudkan sebagai keputusan politik. Namun, ketika keabsahannya dibatalkan pengadilan, pertanyaan yang muncul justru berkaitan dengan masa depan kekuasaan.

 

Mahkamah Agung, Jumat (30/10/2026), mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

 

Dalam amar singkat yang dipublikasikan melalui informasi perkara MA, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

 

Putusan tersebut mengubah kedudukan hukum surat keterangan yang selama ini dipersoalkan. Namun, akibatnya terhadap jabatan Wakil Presiden tidak sesederhana yang mungkin dibayangkan.

 

Apakah pembatalan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan dengan sendirinya menggugurkan keabsahan jabatan? Ataukah pelantikan telah menutup seluruh kemungkinan mempersoalkan persyaratan tersebut?

 

Kedua pertanyaan itu tidak dapat dijawab hanya dengan mengikuti arus perdebatan politik. Hukum administrasi dan hukum tata negara mempunyai cara kerja berbeda. Keduanya saling berhubungan, tetapi tidak selalu menghasilkan akibat hukum yang sama.

 

Legalitas

 

Dalam hukum administrasi negara, keputusan pejabat pemerintahan tidak menjadi sah hanya karena diterbitkan oleh lembaga negara.

 

Keabsahannya bergantung pada kewenangan pejabat, prosedur penerbitan, dan kesesuaian substansinya dengan hukum.

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan unsur-unsur tersebut sebagai dasar untuk menilai keabsahan keputusan pemerintahan.

 

Surat keterangan penyetaraan pendidikan merupakan keputusan administratif yang mempunyai akibat hukum. Melalui dokumen tersebut, otoritas pendidikan memberikan pengakuan terhadap jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang.

 

Pengakuan demikian tidak boleh diberikan secara sembarangan. Apalagi ketika dokumen tersebut kemudian dipergunakan untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan publik.

 

Karena itu, putusan MA yang mengabulkan gugatan pembatalan Suket harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintahan.

 

Namun, ada persoalan yang perlu dijernihkan. Pembatalan keputusan administrasi dapat terjadi karena kesalahan kewenangan, prosedur, ataupun substansi. Ketiganya mempunyai karakter dan konsekuensi hukum berbeda.

 

Jika kesalahan terletak pada kewenangan pejabat penerbit, belum tentu keadaan faktual yang diterangkan dalam dokumen tersebut tidak benar. Demikian pula, cacat prosedural tidak selalu berarti persyaratan substantifnya tidak terpenuhi.

 

Sebaliknya, apabila pengadilan menemukan bahwa dasar penyetaraan pendidikan tidak memenuhi ketentuan hukum, persoalannya menjadi lebih mendasar.

 

Itulah sebabnya pertimbangan hukum lengkap MA penting untuk dibaca.

 

Amar singkat yang telah diumumkan menjelaskan hasil perkara. Namun, alasan yang menyebabkan majelis hakim membatalkan surat keterangan tersebut belum dapat dipastikan sebelum salinan lengkap tersedia.

 

Dalam negara hukum, putusan pengadilan tidak boleh ditafsirkan melampaui apa yang sesungguhnya diputus.

 

Persyaratan

 

Persoalan menjadi lebih rumit ketika surat keterangan yang dibatalkan pernah berkaitan dengan persyaratan pencalonan Wakil Presiden.

 

Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

 

Ketentuan ini merupakan persyaratan substantif. Artinya, seseorang tidak cukup hanya menyerahkan dokumen pendidikan. Dokumen tersebut harus membuktikan keadaan yang sesuai dengan persyaratan undang-undang.

 

Namun, terdapat perbedaan antara dokumen pembuktian dan fakta yang hendak dibuktikan.

 

Surat keterangan penyetaraan merupakan instrumen administratif. Sementara kualifikasi pendidikan merupakan keadaan substantif yang menjadi objek pengakuan administratif.

 

Pembatalan instrumen pembuktian dapat memengaruhi dasar pengakuan tersebut. Namun, pembatalan itu tidak selalu identik dengan pembuktian bahwa kualifikasi pendidikan seseorang tidak pernah terpenuhi.

 

Dalam konteks Gibran, persoalan ini semakin penting karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah menyinggung masalah dokumen pendidikan dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

 

MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan setingkat sekolah menengah atas sebagaimana disyaratkan undang-undang.

 

Meski demikian, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

 

Perbedaan antara pertimbangan dan amar putusan tidak boleh diabaikan. Pernyataan mengenai bukti pendidikan bukanlah amar yang membatalkan hasil pemilihan atau memberhentikan Wakil Presiden.

 

Kini, dengan adanya putusan MA mengenai Suket, muncul perkembangan hukum lain yang perlu dinilai menurut objek dan batas kewenangannya sendiri.

 

Dua putusan tersebut tidak boleh diperlakukan seolah-olah merupakan satu keputusan yang secara otomatis mengakhiri jabatan.

 

Finalitas

 

Pemilihan umum memerlukan kepastian mengenai kapan suatu hasil menjadi final. Tanpa batas penyelesaian sengketa, proses pemilihan dapat terus dipersoalkan sekalipun pemerintahan telah berjalan.

 

Karena itu, konstitusi memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

 

Setelah pasangan terpilih dilantik, kedudukan hukumnya berubah. Mereka tidak lagi menjadi peserta pemilihan, melainkan pejabat negara yang memperoleh kewenangan langsung berdasarkan konstitusi.

 

Perubahan tersebut membawa akibat hukum yang tidak kecil. Persoalan persyaratan pencalonan pada dasarnya diselesaikan melalui mekanisme hukum pemilu.

 

Sementara pemberhentian pejabat setelah pelantikan tunduk pada mekanisme konstitusional yang berbeda.

 

Namun, finalitas pemilu tidak boleh dipahami sebagai pengampunan terhadap semua kemungkinan pelanggaran hukum dalam proses pencalonan.

 

Pelantikan tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah dokumen yang tidak sah menjadi sah. Ia juga tidak dengan sendirinya menghapus tanggung jawab pejabat yang menerbitkan keputusan administrasi secara melawan hukum.

 

Sebaliknya, pembatalan dokumen administratif tidak otomatis membatalkan seluruh tindakan hukum yang pernah menggunakan dokumen tersebut.

 

Keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon, penetapan hasil pemilu, dan pelantikan merupakan tindakan hukum yang mempunyai dasar kewenangan masing-masing.

 

Masing-masing tidak dapat dianggap kehilangan kekuatan hukum hanya karena satu dokumen pendukungnya kemudian dibatalkan.

 

Di sinilah perlu dibedakan antara finalitas hasil pemilihan dan pertanggungjawaban atas tindakan administrasi.

 

Finalitas melindungi kepastian hasil pemilu. Pertanggungjawaban administrasi memastikan bahwa keputusan pemerintah tetap dapat diuji menurut hukum.

 

Keduanya harus dipertahankan tanpa menjadikan salah satunya alasan untuk meniadakan yang lain.

 

Konstitusi

 

Pertanyaan berikutnya lebih mendasar. Apakah ketidakabsahan dokumen penyetaraan pendidikan dapat menjadi dasar untuk mempersoalkan keberlangsungan jabatan Wakil Presiden?

 

Pasal 7A UUD 1945 memberikan kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

 

Frasa “tidak lagi memenuhi syarat” menyimpan persoalan penafsiran yang menarik.

 

Secara gramatikal, frasa tersebut dapat dimaknai sebagai keadaan ketika seseorang semula memenuhi persyaratan, tetapi kemudian kehilangan persyaratan itu selama menjabat.

 

Lalu, bagaimana jika persoalan persyaratan justru diduga telah ada sejak pencalonan, tetapi baru memperoleh kejelasan hukum setelah pelantikan?

 

Apakah keadaan demikian termasuk dalam pengertian tidak lagi memenuhi syarat?

 

Konstitusi tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai persoalan temporal tersebut.

 

Penafsiran yang terlalu luas dapat membuka kemungkinan setiap sengketa administratif sebelum pemilihan digunakan untuk mempersoalkan jabatan setelah pelantikan.

 

Sebaliknya, penafsiran yang terlalu sempit dapat menimbulkan persoalan ketika terdapat bukti bahwa suatu persyaratan substantif ternyata tidak terpenuhi sejak awal.

 

Karena itu, persoalan tersebut memerlukan penafsiran konstitusional yang memperhatikan hubungan antara persyaratan jabatan, kepastian hasil pemilihan, dan mekanisme pertanggungjawaban pejabat negara.

 

Yang harus dibuktikan bukan semata-mata bahwa suatu dokumen telah dibatalkan, melainkan apakah keadaan hukum yang ditemukan memenuhi alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud konstitusi.

 

Pembatalan Suket dapat menjadi fakta hukum yang relevan. Namun, relevansi tidak sama dengan akibat pemberhentian yang otomatis.

 

Konstitusi telah menyediakan mekanisme tersendiri apabila Presiden atau Wakil Presiden hendak diberhentikan dalam masa jabatan.

 

Pasal 7B UUD 1945 mengatur keterlibatan DPR, MK, dan MPR.

 

DPR terlebih dahulu menyatakan pendapat mengenai dugaan terpenuhinya alasan pemberhentian. Pendapat tersebut diperiksa dan diputus MK. Apabila proses berlanjut sesuai persyaratan konstitusi, MPR mengambil keputusan mengenai pemberhentian.

 

Prosedur tersebut bukan formalitas yang dapat dilewati karena terdapat putusan pengadilan lain.

 

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili perkara administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Namun, MA tidak mempunyai kewenangan konstitusional untuk memberhentikan Wakil Presiden.

 

Demikian pula, putusan MA tidak dapat menggantikan pemeriksaan MK dalam mekanisme Pasal 7B.

 

Putusan peradilan administrasi dapat menjadi bahan pembuktian yang penting. Namun, penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan pemberhentian harus dilakukan oleh lembaga yang ditentukan konstitusi.

 

Pembagian kewenangan demikian justru merupakan inti negara hukum.

 

Sebab, negara hukum tidak hanya menuntut agar keputusan pengadilan dihormati. Negara hukum juga menghendaki agar setiap lembaga menjalankan kewenangannya dalam batas yang ditentukan.

 

Tanpa batas tersebut, putusan hukum dapat berubah menjadi alat untuk mencapai akibat politik yang sesungguhnya tidak diperintahkan oleh pengadilan.

 

Kepastian

 

Perkara Suket Gibran memperlihatkan bahwa persoalan administrasi yang tampak sederhana dapat menimbulkan pertanyaan konstitusional yang jauh lebih besar.

 

Sebuah dokumen pendidikan dapat diuji dan dibatalkan oleh pengadilan. Pejabat penerbitnya wajib menghormati dan melaksanakan putusan menurut amar yang dijatuhkan.

 

Namun, konsekuensi pembatalan dokumen tidak dapat begitu saja diperluas menjadi pemberhentian Wakil Presiden.

 

Sebaliknya, keberlangsungan jabatan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan putusan pengadilan atau menutup pemeriksaan terhadap kemungkinan pelanggaran hukum. Kedua hal itu harus berjalan bersama.

 

Kepastian hukum tidak berarti mempertahankan semua keputusan yang pernah diterbitkan pemerintah. Kepastian hukum justru menuntut agar keputusan yang keliru dapat diperbaiki melalui prosedur yang sah.

 

Pada saat yang sama, kepastian konstitusional mengharuskan agar jabatan negara tidak dapat diakhiri melalui mekanisme yang tidak dikenal UUD 1945.

 

Karena itu, pertanyaan “Suket batal, jabatan tetap?” tidak dapat dijawab hanya dengan menyatakan bahwa putusan MA telah mengakhiri seluruh persoalan.

 

Suket yang dibatalkan mempunyai akibat hukum administratif. Namun, jabatan Wakil Presiden tidak otomatis berakhir karenanya.

 

Apabila timbul persoalan mengenai persyaratan konstitusional, pembuktiannya harus ditempuh melalui mekanisme tersendiri. Di situlah hukum berbeda dari politik.

 

Politik dapat bergerak mengikuti dukungan dan desakan. Hukum menuntut alasan, bukti, kewenangan, dan prosedur.

 

Pada akhirnya, negara hukum tidak boleh menjadikan konstitusi sebagai tempat berlindung dari kesalahan administrasi. Namun, kesalahan administrasi pun tidak boleh dijadikan alasan untuk melompati konstitusi.

 

Sebab, konstitusi tidak disusun untuk mempertahankan ataupun menjatuhkan seseorang. Ia hadir agar kekuasaan, siapa pun yang menjalankannya, tetap tunduk pada hukum. ●

 

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/10/31/08400001/suket-ijazah-gibran-batal-jabatan-wakil-presiden-tetap-?page=all#page2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar