|
Algoritma Lebih Pintar dari Ijazah: Masa
Depan Anak Muda Terpinggirkan Jannus
TH Siahaan : Doktor
Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. |
KOMPAS.COM, 01 November 2026
|
PERINGATAN Bill Gates tentang kecerdasan buatan atau artificial
intelligence (AI) patut menjadi perhatian serius, terutama bagi Generasi Z
yang tengah memasuki usia produktif. Dalam wawancara pada siniar Decoder milik The Verge pada 22
Oktober 2026, pendiri Microsoft tersebut memperkirakan dunia akan menghadapi
sekitar dua dekade transformasi AI yang penuh gejolak. Pasalnya, teknologi ini bukan hanya mengubah cara manusia
bekerja, tetapi juga relasi sosial, distribusi kesejahteraan, bahkan makna
pekerjaan itu sendiri. Gates memang tidak menyatakan bahwa seluruh pekerjaan manusia
akan segera digantikan oleh mesin, tetapi ia dengan tegas mengingatkan bahwa
AI berpotensi menciptakan perubahan struktural yang sangat besar. Pekerjaan administratif, akuntansi, layanan pelanggan, analis
profesional, hingga sejumlah pekerjaan fisik berpotensi mengalami
otomatisasi. Pada saat bersamaan, AI juga menawarkan peluang besar dalam
kesehatan, pendidikan, pertanian, dan seluruh aktivitas yang terkait dengan
peningkatan produktivitas ekonomi. Persoalannya kini adalah siapa yang mampu menangkap manfaat
perubahan tersebut dan siapa yang justru akan terpinggirkan atau bahkan
tertinggal. Peringatan ini sangat relevan, khususnya bagi Indonesia. Generasi
Z kita sedang berada pada fase paling menentukan: menyelesaikan pendidikan,
mencari pekerjaan, membangun karier, hingga merintis usaha. Namun, dunia yang akan mereka masuki telah bertransformasi secara
radikal, jauh berbeda dari dunia yang selama ini disiapkan oleh sistem
pendidikan formal. Dalam ekosistem tersebut, gelar akademik, kemampuan menghafal,
dan penguasaan pengetahuan konvensional tidak lagi otomatis menjamin
keunggulan kompetitif di pasar kerja. Di sinilah paradoks Generasi Z muncul. Mereka dikenal sebagai
digital natives, generasi yang tumbuh bersama internet, telepon pintar, media
sosial, dan berbagai aplikasi digital. Namun, kedekatan dengan teknologi tidak selalu berarti memiliki
kecakapan digital yang memadai. Mahir menggunakan media sosial tidak otomatis membuat seseorang
mampu memahami algoritma, memverifikasi informasi, mengidentifikasi
manipulasi digital, atau memanfaatkan AI untuk meningkatkan kapasitas
intelektual. Karena itu, pertanyaan fundamentalnya bukan lagi soal kecanggihan
teknologinya, melainkan kesiapan manusianya: apakah Generasi Z siap
menghadapi disrupsi ekonomi dan sosial yang dibawa AI? Masa depan generasi ini tidak akan ditentukan oleh seberapa
canggih algoritma yang mereka gunakan, melainkan oleh seberapa tangguh nalar
kritis, kreativitas, adaptabilitas, dan literasi digital yang mereka miliki. Tanpa fondasi itu, AI yang seharusnya menjadi akselerator
kemajuan justru akan berubah menjadi mesin produksi ketimpangan kesempatan. Perubahan yang dibawa AI sesungguhnya dapat dijelaskan melalui
teori Skill-Biased Technological Change yang dikembangkan dalam kajian
ekonomi tenaga kerja (labour economics) antara lain oleh Claudia Goldin dan
Lawrence Katz. Teori ini menjelaskan bahwa kemajuan teknologi cenderung
meningkatkan permintaan terhadap pekerja dengan keterampilan komplementer
terhadap teknologi baru. Sebaliknya, pekerja yang mengandalkan keterampilan rutin akan
lebih rentan kehilangan relevansi ekonominya. Namun, perkembangan AI generatif membawa perubahan yang lebih
kompleks. Teknologi tidak lagi hanya menggantikan pekerjaan manual atau
administratif, tetapi juga mulai memasuki wilayah pekerjaan kognitif yang
selama ini menjadi keunggulan tenaga kerja terdidik. Kemampuan menyusun laporan, menganalisis data, membuat rancangan,
menerjemahkan dokumen, hingga menghasilkan kode program semakin dapat dibantu
atau diotomatisasi oleh AI. Melalui penelitian tentang perubahan teknologi pada 2003, tiga
ekonom dan peneliti Amerika Serikat yang terkenal lewat karya ilmiah klasik
mereka tahun 2003 berjudul "The Skill Content of Recent Technological
Change: An Empirical Exploration” masing-masing David Autor, Frank Levy, dan
Richard Murnane menawarkan pendekatan Task-Based Technological Change. Menurut pendekatan ini, teknologi tidak selalu menghapus suatu
profesi secara keseluruhan, tetapi mengubah komposisi tugas di dalam
pekerjaan tersebut. Seorang akuntan, misalnya, mungkin tidak kehilangan profesinya,
tetapi sebagian tugas pencatatan dan analisis rutin dapat dikerjakan oleh
mesin. Sementara itu, kemampuan memberikan pertimbangan profesional,
memahami konteks, dan mengambil keputusan tetap membutuhkan keterlibatan
manusia. Perubahan ini tercermin dalam laporan Future of Jobs Report 2025
yang diterbitkan World Economic Forum (WEF). Hingga 2030, sekitar 170 juta pekerjaan baru diproyeksikan
tercipta secara global, sementara 92 juta pekerjaan berpotensi tergantikan.
Artinya, secara neto, perekonomian global masih akan mengalami surplus 78
juta pekerjaan. Namun, di balik surplus tersebut, sekitar 39 persen keterampilan
inti yang dibutuhkan diperkirakan akan berubah. WEF juga memperkirakan 59 dari setiap 100 pekerja membutuhkan
pelatihan ulang atau peningkatan keterampilan sebelum 2030. Dengan demikian, persoalan utama bukan lagi pada hilangnya
pekerjaan, melainkan pada krisis kesenjangan antara keterampilan yang
dimiliki tenaga kerja dan kebutuhan ekonomi baru. Indonesia menghadapi tantangan yang lebih akut. Kajian
International Labour Organization (ILO) pada April 2026 menunjukkan tingkat
paparan Generative AI (GenAI) pada pekerja muda Indonesia usia 15–24 tahun
mencapai 26,1 persen, lebih tinggi dibanding 21,1 persen pada kelompok
pekerja dewasa. Pada sektor administrasi dan dukungan perkantoran, tingkat
paparannya bahkan menembus 93,9 persen. Angka ini tidak berarti seluruh pekerjaan tersebut akan lenyap,
melainkan menunjukkan betapa besar potensi otomatisasi tugas dan perombakan
struktur pekerjaan dalam waktu dekat. Situasi tersebut menjadi jauh lebih genting jika dikaitkan dengan
potret sosial pemuda Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat Not in
Education, Employment, or Training (NEET) pada kelompok usia 15–24 tahun
mencapai 19,44 persen pada 2025. Artinya, hampir satu dari lima anak muda Indonesia berada di luar
sistem: tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan apa
pun. Angka ini memang bukan disebabkan oleh AI, tetapi ia
memperlihatkan kerentanan struktural yang serius. Ketika pasar kerja mulai diguncang transformasi teknologi,
kelompok inilah yang paling pertama terdampak dan paling sulit kembali. Persoalan berikutnya adalah ketimpangan dalam memanfaatkan
teknologi. Teori Digital Divide yang dikembangkan Jan van Dijk menjelaskan,
kesenjangan digital tidak berhenti pada soal kepemilikan gawai atau akses
internet. Kesenjangan yang lebih dalam terletak pada keterampilan
menggunakan teknologi dan kemampuan mengubah akses tersebut menjadi manfaat
ekonomi dan sosial. Artinya, dua orang dengan akses teknologi yang sama belum tentu
akan memperoleh keuntungan yang sama. Dalam konteks Generasi Z, kesenjangan itu sangat kasat mata.
Mahasiswa yang satu menggunakan AI untuk membedah teori, menganalisis data,
belajar bahasa asing, dan merancang model bisnis. Mahasiswa yang lain menggunakan teknologi yang sama hanya untuk
menyalin jawaban tugas tanpa memahami substansinya. Keduanya sama-sama
pengguna AI, tetapi kapasitas pemanfaatannya bertolak belakang. Dalam jangka panjang, perbedaan inilah yang akan menjelma menjadi
kesenjangan produktivitas dan kesempatan ekonomi. Potret tersebut terkonfirmasi oleh Indeks Masyarakat Digital
Indonesia (IMDI) 2025 yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Digital. Skor
nasional tercatat 44,53 dari 100, naik 1,19 poin dari tahun sebelumnya. Ironisnya, pilar infrastruktur dan ekosistem meraih nilai
tertinggi 53,06, sementara pilar pemberdayaan hanya 34,42. Temuan ini menegaskan satu hal: pembangunan infrastruktur digital
yang masif belum otomatis melahirkan masyarakat yang mampu memanfaatkan
teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas mereka. Di samping ketimpangan, terdapat risiko yang lebih senyap:
ketergantungan kognitif. Ketika seluruh proses membaca, menulis,
menganalisis, hingga mengambil keputusan diserahkan kepada AI, kemampuan
berpikir mandiri berisiko menjadi tumpul. Teknologi yang seharusnya memperluas kapasitas manusia justru
berbalik menjadi pengganti proses belajar itu sendiri. Di titik inilah teori Modal Manusia (Human Capital Theory) dari
Gary Becker dan Theodore Schultz menjadi relevan. Pendidikan, keterampilan,
dan pengetahuan adalah investasi untuk meningkatkan produktivitas. Namun, dalam ekonomi berbasis AI, investasi itu tidak boleh
berhenti pada ijazah. Kemampuan untuk belajar ulang (reskilling) dan
meningkatkan keterampilan (upskilling) harus menjadi proses yang berlangsung
sepanjang hayat profesional. Pendekatan Kapabilitas (Capability Approach) dari Amartya Sen
menawarkan lensa yang lebih luas. Pembangunan tidak cukup diukur dari
pendapatan atau kepemilikan sumber daya, melainkan dari kemampuan nyata
seseorang untuk memperoleh kesempatan dan menjalani kehidupan yang bermakna. Dalam konteks AI, keberhasilan transformasi digital tidak cukup
dihitung dari jumlah pengguna atau aplikasi. Pertanyaan yang lebih krusial adalah: apakah semua anak muda,
termasuk mereka yang berada di daerah; termasuk 3T, dengan keterbatasan
infrastruktur dan pendidikan, memperoleh kesempatan yang setara untuk
memanfaatkan teknologi? Karena itu, literasi digital bagi Generasi Z harus melampaui
sekadar kemampuan mengoperasikan aplikasi. Setidaknya ada lima kompetensi
kunci. Pertama, literasi AI: memahami cara kerja, kapabilitas, dan
batasan teknologi. Kedua, berpikir kritis: menguji informasi dan tidak menerima
keluaran AI sebagai kebenaran mutlak. Ketiga, literasi informasi: mengenali disinformasi, manipulasi
konten, dan deepfake. Keempat, etika digital: perlindungan data pribadi, hak cipta, dan
kesadaran akan bias algoritma. Kelima, adaptabilitas: kemampuan untuk terus belajar dan
menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap pekerjaan. Ironi dari tuntutan literasi di atas justru dipertontonkan secara
telanjang dalam rangkaian peringatan Sumpah Pemuda. Sebuah kampanye anti-hoaks yang diorkestrasi figur selebriti
Raffi Ahmad, dikawal aparat kepolisian dan TNI, serta dipublikasikan di situs
resmi Polda Metro Jaya — sebelum akhirnya di-take down — justru menghadirkan
sosok peserta yang diklaim sebagai "mahasiswa" yang keaslian status
kemahasiswaannya diragukan publik. Ketika kampanye melawan kebohongan dibangun di atas persona yang
artifisial, yang dipertaruhkan bukan lagi literasi, melainkan kredibilitas
institusi itu sendiri. Secara akademik, ini adalah bentuk kegagalan literasi pada level
paling elementer. Jika aparat yang seharusnya menjadi validator kebenaran dan
figur publik dengan jangkauan jutaan pengikut tidak mampu melakukan
verifikasi paling dasar — siapa yang berhak berbicara atas nama mahasiswa —
bagaimana kita bisa berharap Generasi Z mampu memverifikasi keluaran AI,
mengenali deepfake, dan melawan bias algoritma? Anti-hoaks yang gadungan tidak akan pernah melahirkan literasi
yang otentik. Ia hanya melahirkan sinisme baru: bahwa kebenaran bisa dipesan,
dikawal, dan diunggah. UNESCO melalui Guidance for Generative AI in Education and
Research juga menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada manusia. Perlindungan privasi, penguatan kompetensi, validasi teknologi,
dan pengawasan manusia harus menjadi fondasi kebijakan pendidikan. AI semestinya memperkuat proses pembelajaran, bukan menggantikan
kemampuan peserta didik untuk berpikir, mempertanyakan, dan menciptakan
pengetahuan. Tanggung jawab ini tentu tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada
individu. Pemerintah perlu mengintegrasikan literasi AI ke dalam kurikulum
pendidikan nasional, memperluas akses pelatihan digital yang terjangkau, dan
membangun ekosistem inovasi yang inklusif. Sekolah dan perguruan tinggi harus bergeser dari metode yang
hanya menguji hafalan, menuju pengembangan analisis, kreativitas, pemecahan
masalah, dan penalaran. Dunia usaha pun perlu memperluas program pelatihan ulang agar
pekerja muda tidak menjadi korban pertama dari disrupsi teknologi. Bagi Generasi Z sendiri, tantangannya adalah meredefinisi
hubungan dengan teknologi. AI harus diposisikan sebagai alat untuk
memperbesar kapabilitas manusia, bukan sebagai alasan untuk berhenti
berpikir. Menggunakannya untuk memahami persoalan, menguji gagasan, dan
meningkatkan produktivitas adalah langkah maju. Sebaliknya, menyerahkan seluruh proses intelektual kepada mesin
justru akan menggerus modal pengetahuan yang paling dibutuhkan untuk masa
depan. Peringatan Bill Gates tentang dua dekade transformasi AI
seharusnya tidak melahirkan ketakutan, melainkan kesadaran untuk terus
berbenah. Persoalan terbesar Generasi Z bukanlah apakah AI akan menjadi
lebih cerdas, melainkan apakah manusia masih mampu menjaga kemandirian
berpikir, kreativitas, dan daya adaptasi ketika mesin teknologi semakin
cerdas. Ringkasnya, masa depan bukan hanya milik mereka yang paling cepat
mengadopsi teknologi, melainkan milik mereka yang paling mampu memahami
batas-batasnya, mengarahkannya untuk kepentingan manusia, dan memastikan
kemajuan teknologi tidak meninggalkan sebagian masyarakat di belakang. Generasi Z tidak boleh hanya menjadi generasi yang paling akrab
dengan teknologi, tetapi harus menjadi generasi yang paling mampu
mengendalikan dan memanfaatkannya. Pada akhirnya, pertaruhan Generasi Z di era AI bukan pada
seberapa canggih prompt yang mereka ketik, melainkan pada seberapa tangguh
nalar yang mereka jaga. Jika AI adalah mesin penjawab, maka keunggulan manusia terletak
pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat, meragukan jawaban yang
keliru, dan menciptakan makna yang tidak bisa direplikasi algoritma. Di situlah martabat Generasi Z dipertaruhkan: bukan sebagai
konsumen teknologi, melainkan sebagai arsitek peradaban digital Indonesia. ● |
Sumber
: https://www.kompas.com/tren/read/2026/11/01/065000765/algoritma-lebih-pintar-dari-ijazah--masa-depan-anak-muda-terpinggirkan?page=all#page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar