|
Gibran Mundur Saja Ahmadie Thaha : Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
CATATAN CAK AT, 02 November 2026
|
MA
mengabulkan seluruh gugatan pembatalan surat penyetaraan SMA Gibran. Dokumen
yang dipakai untuk pencalonan wapres kini dinyatakan tidak sah. Apa
konsekuensinya? "Kabul kasasi. Batal putusan judex
facti. Adili sendiri. Kabul gugatan penggugat seluruhnya." Itulah bunyi singkat amar putusan
Mahkamah Agung (MA) yang terpampang di laman resmi Kepaniteraan MA, Jumat, 30
Oktober 2026. Jadi, sudah terang benderang. MA
mengabulkan kasasi HM Subhan, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya,
mengadili sendiri perkara tersebut, dan mengabulkan seluruh gugatan
penggugat. Dengan demikian, Surat Keterangan
Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dari Kementerian Pendidikan tentang penyetaraan
pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka dinyatakan tidak sah dan batal demi
hukum, serta harus ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan,
sebagaimana diminta dalam gugatan Subhan. Kursi kekuasaan Gibran pun kini
kehilangan salah satu kaki penyangganya. Sebab, surat itulah yang selama ini
menjadi dokumen pengganti ijazah SMA untuk memenuhi persyaratan pencalonannya
sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Ketika MA menyatakan dokumen tersebut
tidak sah dan batal -- bukan dibatalkan -- persoalan pencalonan Gibran
memasuki babak hukum yang jauh lebih serius. Sangat serius. Ini bukan lagi sekadar polemik di
media sosial tentang riwayat pendidikan seseorang. Pengadilan tertinggi dalam lingkungan
peradilan umum dan tata usaha negara telah mengambil keputusan melalui
majelis kasasi. Gugatan yang sebelumnya kandas di PTUN Jakarta dan Pengadilan
Tinggi TUN Jakarta kini justru memperoleh kemenangan di tingkat MA. Subhan menggugat surat penyetaraan
yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6
Agustus 2019. Ia mengajukan tuntutan agar pengadilan
menyatakan surat tersebut tidak sah, batal, memerintahkan penarikannya untuk
dimusnahkan, serta menghukum pihak tergugat membayar biaya perkara. MA
mengabulkan seluruh gugatan itu. Perkara ini menyentuh ketentuan yang
sangat mendasar. Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden menamatkan pendidikan
paling rendah SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sekolah lain yang sederajat. Persyaratan tersebut berlaku bagi
setiap orang yang ingin menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan
melalui pemilihan umum. Pertanyaannya sekarang: dengan
batalnya surat penyetaraan itu, dokumen apa yang dapat digunakan Gibran untuk
membuktikan bahwa ia memenuhi persyaratan pendidikan tersebut? Gibran memang pernah menyatakan siap
membuka seluruh dokumen pendidikannya. Bahkan, ketika gugatan PTUN Jakarta
yang diajukan PT Mercy Toga Kirana dicabut, ia menyayangkan keputusan
penggugat. Ia mengaku telah menyiapkan dokumen
pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi untuk menghadapi pembuktian di
persidangan. Silakan. Publik tentu menunggu
pembuktian itu. Namun, persoalannya sekarang lebih spesifik. Gibran kini perlu menjelaskan status
pendidikan SMA-nya dan menunjukkan dokumen kelulusan yang memenuhi ketentuan
undang-undang. Dokumen SD atau perguruan tinggi tidak dengan sendirinya
menjawab persoalan keabsahan penyetaraan pendidikan SMA. Tentu kita harus membedakan dua hal.
MA memutus keabsahan surat penyetaraan, bukan menjatuhkan putusan pidana
tentang pemalsuan ijazah atau menyatakan seluruh riwayat pendidikan Gibran
palsu. Namun, karena surat tersebut menjadi
dokumen persyaratan pencalonannya, pembatalan itu membawa konsekuensi serius
yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantahan atau pernyataan pers. Lebih jauh, perkara ini membuka
pertanyaan tentang tanggung jawab birokrasi. Kementerian Pendidikan harus
menjelaskan dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut. Dokumen apa yang menjadi bahan
pemeriksaan? Siapa yang memverifikasi? Bagaimana kementerian menentukan
kesetaraan pendidikan Gibran? Mengapa dokumen yang diterbitkan pejabat negara
itu akhirnya dinyatakan tidak sah oleh MA? KPU pun perlu menjelaskan proses
pemeriksaan persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024. Lembaga penyelenggara
pemilu memegang tanggung jawab memastikan setiap pasangan calon memenuhi
seluruh ketentuan undang-undang. Pemeriksaan dokumen harus mengikuti
standar yang sama, siapa pun nama calon dan siapa pun orang di belakangnya. Namun, pertanyaan paling besar
sekarang menyangkut kelanjutan jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Apakah
putusan MA otomatis menggugurkan jabatannya? Secara konstitusional, jawabannya
tidak sesederhana itu. Pasal 7A UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden
dan/atau wakil presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai
presiden atau wakil presiden. Pasal 7B menetapkan mekanisme yang
harus ditempuh: DPR mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi, MK
memeriksa dan memutusnya, kemudian MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan
konstitusi.  Artinya, putusan MA tidak otomatis
mengosongkan kursi wakil presiden. Namun, putusan tersebut memberikan dasar
persoalan hukum yang sangat serius untuk diperiksa dalam kerangka konstitusi. DPR tidak bisa begitu saja
mengabaikannya. Jika bukti menunjukkan Gibran tidak memenuhi persyaratan
pendidikan, persoalan ini menyentuh langsung ketentuan tentang kelayakan
seseorang menduduki jabatan wakil presiden. Di sinilah DPR harus menjalankan
fungsi pengawasannya. Para anggota dewan perlu meminta penjelasan KPU dan
kementerian terkait, mempelajari salinan lengkap putusan MA, lalu menilai
konsekuensi hukumnya. Mereka tidak boleh membiarkan persoalan sebesar ini
mengambang tanpa kepastian. Gibran sendiri menghadapi pilihan yang
tidak ringan. Ia mungkin saja, meskipun sulit, dapat membuktikan bahwa
dirinya memenuhi persyaratan pendidikan melalui dokumen yang sah. Jika bukti itu tak tersedia, ia perlu
mempertimbangkan tanggung jawab politik atas pencalonan dan jabatan yang
sekarang diembannya. Saya berpendapat, lebih baik Gibran
segera mengunduran diri sebagai salah satu pilihan politik. Sementara itu,
mekanisme pemberhentian tetap mengikuti konstitusi. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa
jabatan publik berdiri di atas kepercayaan dan kepastian hukum. Seorang calon boleh memiliki dukungan
partai sebesar apa pun, tetapi persyaratan undang-undang tetap mengikatnya.
Kekuasaan tidak boleh menyediakan jalan khusus untuk melewati ketentuan yang
berlaku bagi warga negara lainnya. Kita juga perlu mengingat bahwa
persoalan ini bermula dari dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah.
Karena itu, tanggung jawab tidak cukup dibebankan kepada pemegang surat. Pejabat yang menerbitkan dan lembaga
yang memeriksa dokumen tersebut harus menjelaskan prosesnya secara terbuka.
Negara harus memastikan bahwa administrasi publik tidak tunduk kepada
kepentingan politik. Bayangkan sebuah kursi yang kehilangan
salah satu kaki penyangganya. Kursi itu mungkin masih berdiri untuk
sementara, tetapi siapa pun yang melihatnya tentu mempertanyakan kekuatan dan
kelayakannya. Begitulah posisi politik Gibran
sekarang. Putusan MA belum menjatuhkannya dari jabatan, tetapi telah
mengguncang salah satu dasar hukum yang menopang pencalonannya. Karena itu, kiamat politik Gibran
bukan semata-mata soal apakah ia besok masih duduk sebagai wakil presiden.
Persoalan sesungguhnya ialah bagaimana ia mempertanggungjawabkan syarat
pencalonannya di hadapan hukum dan rakyat. Jika dokumen pengganti ijazah SMA yang
ia gunakan sudah dinyatakan tidak sah, ia harus menunjukkan bukti lain yang
dapat menjawab persoalan tersebut. Palu MA sudah berbunyi. Kini giliran
Gibran, KPU, Kementerian Pendidikan, dan DPR menjawab konsekuensi putusan
itu. Jangan sampai hukum berhenti pada
selembar amar, sementara persoalan konstitusional yang ditimbulkannya
dibiarkan menggantung. Sebab, dalam sebuah republik, kursi
kekuasaan harus berdiri di atas hukum. Bukan hukum yang harus menyesuaikan
diri dengan kursi kekuasaan. ● Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung
dari Ahmadie Taha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar