|
Akankah
Produksi B50 Berlanjut Sementara Bahan Bakunya Seret Han Revanda Putra
: Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 01 November 2026
|
· Produsen bahan baku biodiesel mengeluh
karena restitusi pajaknya tidak dibayarkan pemerintah. · Pabrik FAME untuk biodiesel dibayangi
isu penurunan produksi karena hasil perkebunan sawit terkena dampak El Niño. · Harga bahan baku sawit membuat biaya
produksi biodiesel cenderung lebih mahal daripada solar minyak bumi. EMPAT
tahun menganggur, pabrik biodiesel PT Bayas Biofuels di Kabupaten Indragiri
Hilir, Riau, segera kembali beroperasi. PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)
dan PT Pertamina Power Indonesia telah bersepakat mengaktifkan kembali
fasilitas produksi fatty acid methyl ester (FAME) dengan kapasitas terpasang
600 ribu ton per tahun itu. “Kami berharap kerja sama ini dapat
ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret," kata Direktur Bisnis
Agrinas Palma Nurhidayat pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pabrik
Bayas Biofuels sebenarnya adalah milik PT Monterado Mas, anak usaha Duta
Palma Group. Duta Palma adalah perusahaan kelapa sawit milik Surya Darmadi,
pengusaha yang tersangkut kasus korupsi. Fasilitas produksi itu akan
diaktifkan kembali oleh Agrinas Palma—yang mendapat mandat pemerintah
mengelola aset sitaan kasus korupsi—demi menggenjot penyediaan FAME, bahan
yang akan dipadukan dengan solar dalam biodiesel. Rencana ini sejalan dengan
kebijakan pemerintah memproduksi B50 atau biosolar dengan campuran 50 persen
FAME atau bahan baku nabati. Sejak
pemerintah meluncurkan program mandatori B50 pada Juli 2025, kebutuhan FAME
melonjak. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kebutuhan
FAME untuk mandatori B50 sekitar 19 juta kiloliter, lebih tinggi dibanding
kebutuhan B45 yang sebanyak 17 juta kiloliter. Pada 2025, pemerintah
menetapkan alokasi biodiesel untuk B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter. Pabrik
FAME nasional sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan B50. Kementerian
Energi mencatat kapasitas terpasang produsen biodiesel saat ini mencapai 22
juta ton. Namun realisasi produksinya hanya 16,7 juta ton dengan peluang
peningkatan hingga 18 juta ton. Pabrik biodiesel hanya berproduksi rata-rata
80 persen dari kapasitas terpasang karena memerlukan perawatan setiap kali
mengalami gangguan. Selain
itu, produsen biodiesel sedang menghadapi tekanan. Dua pengusaha biodiesel
mengungkapkan, mereka tidak mampu berproduksi terus-menerus akibat penahanan
pembayaran restitusi pajak pertambahan nilai oleh pemerintah sejak 2025. Bagi
produsen biodiesel, restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak
adalah modal kerja. Mereka mengatakan rata-rata restitusi pajak yang belum
dibayarkan pemerintah sebesar Rp 1 triliun per perusahaan. Pengusaha
tersebut juga menjelaskan bahwa produsen biodiesel tidak menyediakan modal
kerja untuk satu tahun, tapi hanya cukup buat tiga-empat bulan. Karena modal
kerja habis dan restitusi tak kunjung dibayarkan, sebagian produsen biodiesel
telah mencari pinjaman ke bank. Kini dana pinjaman tersebut akan segera
habis. Menurut mereka, “Produksi biodiesel bisa lancar atau tidak tergantung
restitusi.” Di sisi
lain, potensi pendapatan produsen biodiesel melalui penjualan fatty matter
pupus karena persoalan tata niaga. Fatty matter adalah produk sampingan
pengolahan minyak kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku
sabun atau pelumas mata bor. Karena pemanfaatan di dalam negeri minim,
pengusaha mengekspornya ke luar negeri. Namun ekspor ini terhambat masalah
regulasi. Kedua
pengusaha itu menyebutkan produsen biodiesel terakhir kali boleh mengekspor
fatty matter pada November 2025. Ketika itu pemerintah mengungkap kasus
dugaan manipulasi ekspor produk turunan minyak kelapa sawit yang dilaporkan
sebagai fatty matter. Setelah itu, menurut mereka, produsen biodiesel tidak
bisa mengekspor lagi produk tersebut. “Tangki penyimpanan perusahaan
rata-rata sudah penuh, bahkan ada yang sudah khusus sewa tangki untuk
menimbun barang ini,” ujar pengusaha tersebut. Padahal
fatty matter mempunyai nilai ekonomi yang lumayan tinggi, berkisar US$
900-1.000 per kiloliter. Produksi setiap 1 kiloliter biodiesel menghasilkan 1
persen fatty matter. Artinya, jika sebuah perusahaan memproduksi 17 juta
kiloliter biodiesel, ada 170 ribu kiloliter fatty matter yang masih dapat
dimanfaatkan. Tempo
telah mengirim surat permohonan wawancara kepada Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Tapi hingga Jumat, 30 Oktober 2026, surat itu
tak berbalas. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan
Deni Surjantoro juga tak menjawab. Adapun
dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Hotel
Borobudur, Jakarta Pusat, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan telah
menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak membayarkan restitusi pajak kepada
para pelaku industri padat karya serta usaha mikro-kecil-menengah, tekstil,
alas kaki, dan elektronik. “Memang ada beberapa pengetatan dalam penerapan
aturan mengenai restitusi pajak,” tuturnya. Produksi
biodiesel selama ini juga sangat bergantung pada dukungan pembiayaan dari
pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Badan ini
memberikan insentif bagi produsen biodiesel untuk menutup selisih antara
biaya produksi biodiesel dan harga indeks pasar minyak solar. Sebab, harga
sawit membuat biaya produksi biodiesel cenderung lebih mahal daripada solar
biasa. Pada
semester I 2026, BPDP tercatat telah menyalurkan insentif kepada produsen
biodiesel sebanyak Rp 32 triliun. Adapun sepanjang 2025, insentif mencapai Rp
47 triliun. Sejak insentif pertama kali disalurkan pada 2015, lembaga ini
telah menyalurkan dana sebanyak Rp 240 triliun untuk mendukung pembiayaan
produksi 83,80 juta kiloliter biodiesel. Seorang
pejabat di sektor energi bercerita, ketersediaan FAME untuk program mandatori
B50 kian menipis. Penyebabnya adalah persoalan pembiayaan pada produsen
biodiesel. Menurut dia, dana sawit yang sebagian besar bersumber dari
pungutan ekspor telah banyak terpakai untuk membiayai produksi biodiesel.
Dengan peningkatan kandungan FAME dari B40 ke B50, makin besar beban insentif
yang harus disalurkan BPDP. “Ibaratnya, produsen harus nombok sendiri,” kata
pejabat itu. Di
tengah kondisi itu, pungutan ekspor yang menjadi sumber utama insentif
biodiesel justru berkurang. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan pengusaha terpaksa memangkas ekspor
dengan adanya program mandatori B50. Sebab, dia menjelaskan, mereka tak
mungkin mengurangi suplai untuk minyak goreng dan biodiesel. Padahal
produksi minyak sawit mentah (CPO) tahun ini dibayangi risiko penurunan
akibat El Niño. Gapki memproyeksikan produksi tahun ini hanya sekitar 50 juta
ton, turun dari 52 juta ton tahun lalu. Sedangkan kebutuhan CPO untuk
biodiesel naik dari 12,7 juta ton pada 2025 menjadi 17,4 juta ton pada 2026.
“Apabila B50 diimplementasikan penuh pada 2027, ekspor turun sekitar 5 juta
ton,” ujar Eddy pada Kamis, 29 Oktober 2026. Dengan
harga minyak mentah yang saat ini di atas US$ 100 per barel, beban insentif
BPDP sebenarnya menjadi lebih ringan. Sebab, lembaga ini tak perlu membayar
selisih harga yang terlalu besar kepada produsen biodiesel. Namun, jika harga
minyak kembali jatuh pada tahun depan, menurut Eddy, beban insentif akan
membesar. “Sekarang hampir sama harganya. Praktis enggak ada subsidi,”
tuturnya. Dosen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti,
mengatakan sebagian produsen biodiesel harus membiayai operasi sendiri karena
tak memperoleh insentif dari pemerintah. Selain itu, kata dia, standar FAME
membutuhkan kadar air sawit maksimal 2 persen, sementara kadar air kebanyakan
sawit rakyat lebih dari 2 persen. “Hanya 10-20 persen sawit rakyat yang masuk
standar FAME,” ujarnya pada Rabu, 28 Oktober 2026. Tempo
telah meminta tanggapan Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman melalui pesan
dan panggilan telepon. Tapi, hingga berita ini terbit, permintaan tanggapan
itu tak berbalas. Pada 15 Juli 2026, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir
BPDP Muhammad Alfansyah menyatakan siap mendanai kebutuhan program biodiesel
tahun ini sebesar Rp 32,3 triliun. Ia mengklaim pendanaan ini tak akan
mengganggu program-program lain, seperti peremajaan sawit rakyat,
pengembangan sarana dan prasarana, serta riset. ● Sumber :
https://www.tempo.co/ekonomi/akankah-produksi-b50-berlanjut-sementara-bahan-bakunya-seret-2302856 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar