Minggu, 08 November 2026

 

Akankah Produksi B50 Berlanjut Sementara Bahan Bakunya Seret

Han Revanda Putra :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 01 November 2026

 

 

                                                           

·      Produsen bahan baku biodiesel mengeluh karena restitusi pajaknya tidak dibayarkan pemerintah.

 

·      Pabrik FAME untuk biodiesel dibayangi isu penurunan produksi karena hasil perkebunan sawit terkena dampak El Niño.

 

·      Harga bahan baku sawit membuat biaya produksi biodiesel cenderung lebih mahal daripada solar minyak bumi.

 

EMPAT tahun menganggur, pabrik biodiesel PT Bayas Biofuels di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, segera kembali beroperasi. PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dan PT Pertamina Power Indonesia telah bersepakat mengaktifkan kembali fasilitas produksi fatty acid methyl ester (FAME) dengan kapasitas terpasang 600 ribu ton per tahun itu. “Kami berharap kerja sama ini dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret," kata Direktur Bisnis Agrinas Palma Nurhidayat pada Selasa, 27 Oktober 2026.

 

Pabrik Bayas Biofuels sebenarnya adalah milik PT Monterado Mas, anak usaha Duta Palma Group. Duta Palma adalah perusahaan kelapa sawit milik Surya Darmadi, pengusaha yang tersangkut kasus korupsi. Fasilitas produksi itu akan diaktifkan kembali oleh Agrinas Palma—yang mendapat mandat pemerintah mengelola aset sitaan kasus korupsi—demi menggenjot penyediaan FAME, bahan yang akan dipadukan dengan solar dalam biodiesel. Rencana ini sejalan dengan kebijakan pemerintah memproduksi B50 atau biosolar dengan campuran 50 persen FAME atau bahan baku nabati.

 

Sejak pemerintah meluncurkan program mandatori B50 pada Juli 2025, kebutuhan FAME melonjak. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kebutuhan FAME untuk mandatori B50 sekitar 19 juta kiloliter, lebih tinggi dibanding kebutuhan B45 yang sebanyak 17 juta kiloliter. Pada 2025, pemerintah menetapkan alokasi biodiesel untuk B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter.

 

Pabrik FAME nasional sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan B50. Kementerian Energi mencatat kapasitas terpasang produsen biodiesel saat ini mencapai 22 juta ton. Namun realisasi produksinya hanya 16,7 juta ton dengan peluang peningkatan hingga 18 juta ton. Pabrik biodiesel hanya berproduksi rata-rata 80 persen dari kapasitas terpasang karena memerlukan perawatan setiap kali mengalami gangguan.

 

Selain itu, produsen biodiesel sedang menghadapi tekanan. Dua pengusaha biodiesel mengungkapkan, mereka tidak mampu berproduksi terus-menerus akibat penahanan pembayaran restitusi pajak pertambahan nilai oleh pemerintah sejak 2025. Bagi produsen biodiesel, restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah modal kerja. Mereka mengatakan rata-rata restitusi pajak yang belum dibayarkan pemerintah sebesar Rp 1 triliun per perusahaan.

 

Pengusaha tersebut juga menjelaskan bahwa produsen biodiesel tidak menyediakan modal kerja untuk satu tahun, tapi hanya cukup buat tiga-empat bulan. Karena modal kerja habis dan restitusi tak kunjung dibayarkan, sebagian produsen biodiesel telah mencari pinjaman ke bank. Kini dana pinjaman tersebut akan segera habis. Menurut mereka, “Produksi biodiesel bisa lancar atau tidak tergantung restitusi.”

 

Di sisi lain, potensi pendapatan produsen biodiesel melalui penjualan fatty matter pupus karena persoalan tata niaga. Fatty matter adalah produk sampingan pengolahan minyak kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku sabun atau pelumas mata bor. Karena pemanfaatan di dalam negeri minim, pengusaha mengekspornya ke luar negeri. Namun ekspor ini terhambat masalah regulasi.

 

Kedua pengusaha itu menyebutkan produsen biodiesel terakhir kali boleh mengekspor fatty matter pada November 2025. Ketika itu pemerintah mengungkap kasus dugaan manipulasi ekspor produk turunan minyak kelapa sawit yang dilaporkan sebagai fatty matter. Setelah itu, menurut mereka, produsen biodiesel tidak bisa mengekspor lagi produk tersebut. “Tangki penyimpanan perusahaan rata-rata sudah penuh, bahkan ada yang sudah khusus sewa tangki untuk menimbun barang ini,” ujar pengusaha tersebut.

 

Padahal fatty matter mempunyai nilai ekonomi yang lumayan tinggi, berkisar US$ 900-1.000 per kiloliter. Produksi setiap 1 kiloliter biodiesel menghasilkan 1 persen fatty matter. Artinya, jika sebuah perusahaan memproduksi 17 juta kiloliter biodiesel, ada 170 ribu kiloliter fatty matter yang masih dapat dimanfaatkan.

 

Tempo telah mengirim surat permohonan wawancara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Tapi hingga Jumat, 30 Oktober 2026, surat itu tak berbalas. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro juga tak menjawab.

 

Adapun dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan telah menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak membayarkan restitusi pajak kepada para pelaku industri padat karya serta usaha mikro-kecil-menengah, tekstil, alas kaki, dan elektronik. “Memang ada beberapa pengetatan dalam penerapan aturan mengenai restitusi pajak,” tuturnya.

 

Produksi biodiesel selama ini juga sangat bergantung pada dukungan pembiayaan dari pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Badan ini memberikan insentif bagi produsen biodiesel untuk menutup selisih antara biaya produksi biodiesel dan harga indeks pasar minyak solar. Sebab, harga sawit membuat biaya produksi biodiesel cenderung lebih mahal daripada solar biasa.

 

Pada semester I 2026, BPDP tercatat telah menyalurkan insentif kepada produsen biodiesel sebanyak Rp 32 triliun. Adapun sepanjang 2025, insentif mencapai Rp 47 triliun. Sejak insentif pertama kali disalurkan pada 2015, lembaga ini telah menyalurkan dana sebanyak Rp 240 triliun untuk mendukung pembiayaan produksi 83,80 juta kiloliter biodiesel.

 

Seorang pejabat di sektor energi bercerita, ketersediaan FAME untuk program mandatori B50 kian menipis. Penyebabnya adalah persoalan pembiayaan pada produsen biodiesel. Menurut dia, dana sawit yang sebagian besar bersumber dari pungutan ekspor telah banyak terpakai untuk membiayai produksi biodiesel. Dengan peningkatan kandungan FAME dari B40 ke B50, makin besar beban insentif yang harus disalurkan BPDP. “Ibaratnya, produsen harus nombok sendiri,” kata pejabat itu.

 

Di tengah kondisi itu, pungutan ekspor yang menjadi sumber utama insentif biodiesel justru berkurang. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan pengusaha terpaksa memangkas ekspor dengan adanya program mandatori B50. Sebab, dia menjelaskan, mereka tak mungkin mengurangi suplai untuk minyak goreng dan biodiesel.

 

Padahal produksi minyak sawit mentah (CPO) tahun ini dibayangi risiko penurunan akibat El Niño. Gapki memproyeksikan produksi tahun ini hanya sekitar 50 juta ton, turun dari 52 juta ton tahun lalu. Sedangkan kebutuhan CPO untuk biodiesel naik dari 12,7 juta ton pada 2025 menjadi 17,4 juta ton pada 2026. “Apabila B50 diimplementasikan penuh pada 2027, ekspor turun sekitar 5 juta ton,” ujar Eddy pada Kamis, 29 Oktober 2026.

 

Dengan harga minyak mentah yang saat ini di atas US$ 100 per barel, beban insentif BPDP sebenarnya menjadi lebih ringan. Sebab, lembaga ini tak perlu membayar selisih harga yang terlalu besar kepada produsen biodiesel. Namun, jika harga minyak kembali jatuh pada tahun depan, menurut Eddy, beban insentif akan membesar. “Sekarang hampir sama harganya. Praktis enggak ada subsidi,” tuturnya.

 

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, mengatakan sebagian produsen biodiesel harus membiayai operasi sendiri karena tak memperoleh insentif dari pemerintah. Selain itu, kata dia, standar FAME membutuhkan kadar air sawit maksimal 2 persen, sementara kadar air kebanyakan sawit rakyat lebih dari 2 persen. “Hanya 10-20 persen sawit rakyat yang masuk standar FAME,” ujarnya pada Rabu, 28 Oktober 2026.

 

Tempo telah meminta tanggapan Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman melalui pesan dan panggilan telepon. Tapi, hingga berita ini terbit, permintaan tanggapan itu tak berbalas. Pada 15 Juli 2026, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menyatakan siap mendanai kebutuhan program biodiesel tahun ini sebesar Rp 32,3 triliun. Ia mengklaim pendanaan ini tak akan mengganggu program-program lain, seperti peremajaan sawit rakyat, pengembangan sarana dan prasarana, serta riset. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/ekonomi/akankah-produksi-b50-berlanjut-sementara-bahan-bakunya-seret-2302856

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar