|
Berutang
pun Sudah Sulit Redaktur Editorial 3 : Redaksi Tempo Mingguan |
TEMPO MINGGUAN, 08 November 2026
|
· Ketika penerimaan jeblok dan berutang
pun sudah sulit, Indonesia sesungguhnya telah memasuki fase krisis. · Pelaku pasar tak lagi percaya sehingga
mereka tak lagi meminati obligasi pemerintah karena menilainya berisiko. · Pelaku yang masih mau membeli surat
utang pun meminta imbal hasil tinggi yang berdampak mahalnya pembiayaan
bunga. MENJELANG
akhir tahun, pemerintah masih harus membelanjakan setidaknya Rp 990 triliun
untuk pelbagai keperluan, seperti berbelanja rutin, membayar bunga utang, dan
membiayai proyek-proyek besar yang menjadi favorit Presiden Prabowo Subianto.
Pada saat yang sama, pemerintah mesti mengumpulkan penerimaan sekitar Rp 600
triliun. Proyeksi
belanja pemerintah meroket akibat kenaikan harga minyak sebagai imbas perang
Iran. Dalam hitungan Kementerian Keuangan, jika harga minyak US$ 96 per barel
dan kurs rupiah 17.600 per dolar Amerika Serikat, ada tambahan dana subsidi
dan kompensasi energi hampir Rp 410 triliun. Faktanya, harga minyak Brent
terus naik menembus lebih dari US$ 117 per barel hingga pekan lalu, jauh
melampaui asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang sebesar US$ 70. Untuk
menutup kebutuhan itu, pemerintah menyambangi pasar keuangan dengan menjual
surat utang. Masalahnya, berutang pun kini tak mudah lagi. Pemerintah dua
kali menerbitkan surat berharga negara pada 13 Oktober dan 27 Oktober 2026.
Pada lelang pertama, tawaran yang masuk senilai Rp 64,85 triliun. Namun, pada
penjualan akhir bulan, angka tawaran anjlok 52,1 persen. Itu pun para pembeli
obligasi berjangka sepuluh tahun menuntut imbal hasil besar, yakni 7,7
persen, naik 151,2 basis point dibanding permintaan yield obligasi pada awal
tahun. Permintaan
imbal hasil yang tinggi menandakan investor waswas terhadap risiko
berinvestasi di surat berharga pemerintah. Mereka bersedia berinvestasi di
surat utang dengan meminta yield besar untuk mengkompensasi pelbagai risiko: pelemahan
rupiah, inflasi, risiko fiskal akibat belanja tak perlu, hingga likuiditas
pasar obligasi. Dalam
penerbitan surat utang, kenaikan imbal hasil adalah biaya. Pemerintah harus
membiayai penerbitan utang baru untuk membayar pokok utang yang jatuh tempo
dengan lebih mahal. Tahun depan, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga
utang saja sekitar Rp 650,3 triliun, naik 11,7 persen dari prospek 2026 yang
sebesar Rp 582,2 triliun. Kepercayaan
investor terhadap pasar keuangan Indonesia juga mendapat tekanan. Indeks
Harga Saham Gabungan anjlok tajam setelah MSCI memperingatkan kemungkinan
penurunan status pasar saham Indonesia akibat persoalan transparansi
kepemilikan dan lemahnya penegakan aturan. Investor asing pun terus
mencatatkan penjualan bersih saham Indonesia. Pada 2 November 2026 saja, net
sell asing di pasar saham mencapai Rp 375,54 miliar. Sepanjang tahun hingga
19 Oktober 2026, penjualan bersih asing sebesar US$ 4,98 miliar. Tekanan
terhadap surat berharga negara akan makin berat karena Danantara Indonesia
berencana menerbitkan obligasi Merah Putih. Menurut Undang-Undang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang baru direvisi, asal-usul uang
pembeli surat utang ini tak akan dipersoalkan. Dengan kata lain, pemerintah
tutup mata terhadap indikasi pencucian uang. Tingginya
imbal hasil obligasi menjadi cermin atas pandangan buruk investor terhadap
tata kelola fiskal pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Pemakluman
kejahatan, pemborosan untuk proyek tak penting seperti makan bergizi gratis
dan koperasi merah putih, serta tak jelasnya arah kebijakan ekonomi merupakan
anasir-anasir pengelolaan fiskal pemerintah Indonesia makin tak dipercaya. Untuk
memulihkannya, tak ada saran selain pemerintah melakukan apa yang sudah
berkali-kali dianjurkan majalah ini: stop pemborosan, kembali ke disiplin
fiskal, lalu membuat kebijakan yang meyakinkan untuk menggerakkan ekonomi.
Tanpa itu, Indonesia akan dicap sebagai negara yang pemerintahnya menganut
paham “biar tekor asal kesohor”. ● Sumber :
https://www.tempo.co/kolom/krisis-fiskal-di-depan-mata-2303837 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar