|
Gibran, Mundur Lebih Terhormat daripada
Memaksakan Jabatan Djohermansyah
Djohan : Guru Besar
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pj Gubernur Riau 2013-2014, Dirjen
Otda Kemendagri 2010-2014 |
KOMPAS.COM, 11 November 2026
|
WACANA pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di
tengah polemik persyaratan pendidikan dan putusan lembaga peradilan bukan
sekadar persoalan masa depan politik seorang wakil presiden. Ini merupakan ujian serius bagi etika kekuasaan, tanggung jawab konstitusional,
dan kedewasaan demokrasi Indonesia. Jika niat pengunduran diri itu benar-benar diwujudkan, saya
melihatnya justru dapat membawa sejumlah dampak positif bagi kehidupan
ketatanegaraan kita. Bahkan, manfaatnya bisa menjalar hingga ke daerah. Sebab, persoalan mendasar yang dipertaruhkan bukan semata-mata
siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana seorang pejabat
mempertanggungjawabkan kelayakan dirinya di hadapan hukum, konstitusi, dan
rakyat. Dalam demokrasi, keberanian mempertahankan jabatan memang
diperlukan. Namun, keberanian melepaskan jabatan ketika muncul persoalan
serius mengenai legitimasi dan kelayakan diri jauh lebih penting. Jabatan
tidak boleh dipertahankan dengan mengorbankan kehormatan institusi negara. Jabatan Bukan Hak Pribadi Dalam negara demokrasi, jabatan publik bukanlah hak pribadi yang
boleh dipertahankan dengan segala cara. Jabatan merupakan amanah yang diperoleh melalui mekanisme
konstitusional dan harus dijalankan berdasarkan persyaratan hukum. Karena itu, ketika muncul persoalan serius mengenai pemenuhan
persyaratan untuk menduduki jabatan, seorang pejabat semestinya memiliki
keberanian untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Jangan sampai kekuasaan justru dijadikan tameng untuk menghindari
pertanggungjawaban. Di sinilah pengunduran diri dapat menjadi pilihan terhormat.
Tidak perlu menunggu tekanan politik membesar, konflik kelembagaan
berkepanjangan, atau proses pemakzulan yang berpotensi menguras energi
bangsa. Seorang pejabat yang bersedia mundur ketika menghadapi persoalan
mendasar terkait kelayakan jabatannya justru menunjukkan sikap kesatria. Ia
menempatkan kepentingan institusi dan negara di atas kepentingan
mempertahankan kekuasaan pribadi. Bagi Gibran, apabila pengunduran diri itu benar-benar dilakukan
secara sadar dan bertanggung jawab, langkah tersebut dapat menjadi jalan
untuk menjaga kehormatan dirinya sekaligus meredakan polemik nasional. Mundur bukan berarti mengakhiri seluruh perjalanan politik. Pintu
untuk kembali ke panggung politik tetap terbuka sepanjang yang bersangkutan
memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Yang perlu digarisbawahi, pengunduran diri bukan pengakuan
otomatis atas suatu pelanggaran hukum. Persoalan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus
diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, secara etis, kesediaan melepaskan jabatan ketika
menghadapi persoalan serius merupakan bentuk tanggung jawab seorang pejabat
publik. Preseden bagi Kepala Daerah Ada satu dampak yang menurut saya sangat penting, yakni bagi tata
kelola pemerintahan daerah. Indonesia memiliki 546 daerah otonom yang terdiri atas provinsi,
kabupaten, dan kota. Di dalamnya terdapat kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang memperoleh mandat melalui pemilihan untuk menjalankan
pemerintahan dan melayani masyarakat. Bagaimana jika setelah dilantik, belakangan ditemukan persoalan
serius mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan seorang kepala daerah atau
wakil kepala daerah? Misalnya, terkait ijazah, batas usia, status kewarganegaraan, atau
penggunaan dokumen persyaratan yang tidak sah. Apakah pejabat tersebut harus terus mempertahankan jabatannya
sampai terjadi pertarungan politik di DPRD atau proses pemberhentian yang
panjang? Menurut saya, tidak semestinya demikian. Jika Gibran benar-benar memilih mengundurkan diri sebagai bentuk
pertanggungjawaban etis atas persoalan kelayakan jabatan, langkah itu dapat
menjadi preseden moral dan politik bagi para pejabat di daerah. Pesannya jelas: ketika terdapat persoalan mendasar mengenai pemenuhan
persyaratan jabatan, seorang pejabat harus berani mengambil tanggung jawab,
bukan berlindung di balik kekuasaan. Memang, secara hukum, pengunduran diri wakil presiden tidak
otomatis menjadi preseden hukum yang mengikat kepala daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur
mekanisme pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk dalam
hal terbukti menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan
pencalonan. Namun, preseden moral dan politiknya tetap penting. Kepala daerah
dan wakil kepala daerah harus memiliki standar integritas yang sama dengan
pejabat di tingkat nasional. Jangan sampai pejabat di pusat dituntut bertanggung jawab,
sementara pejabat di daerah justru merasa dapat berlindung di balik jabatan
dan kekuatan politiknya. Kita membutuhkan tradisi pemerintahan yang menjunjung tinggi
tanggung jawab personal. Jabatan bukan tempat berlindung dari persoalan
hukum, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi
jalan penyelesaian yang lebih bermartabat, sepanjang dilakukan sesuai
ketentuan hukum dan tidak dimaksudkan untuk menghindari pertanggungjawaban
atas pelanggaran yang telah dilakukan. Mengakhiri Kegaduhan Politik Dampak lainnya adalah terbukanya peluang untuk mengakhiri
kegaduhan politik nasional. Polemik mengenai Gibran telah menyedot perhatian publik dan
energi politik nasional. Jika persoalan ini terus berlarut-larut,
pemerintahan berpotensi kehilangan konsentrasi dalam menjalankan agenda
pembangunan. Padahal, rakyat membutuhkan pemerintahan yang bekerja, bukan
elite politik yang terus-menerus terjebak dalam konflik mengenai legitimasi
jabatan. Dalam situasi seperti ini, pengunduran diri secara sukarela dapat
menjadi jalan keluar yang lebih sederhana dan bermartabat dibandingkan
mempertahankan konflik politik berkepanjangan. Kita dapat belajar dari pengunduran diri Presiden Soeharto pada
21 Mei 1998. Ketika tekanan politik dan krisis legitimasi semakin besar,
Soeharto akhirnya menyatakan berhenti dari jabatannya. Peristiwa itu menjadi
salah satu momentum penting dalam perjalanan reformasi Indonesia. Tentu, secara konstitusional, pengunduran diri presiden dan wakil
presiden memiliki mekanisme yang berbeda. Namun, ada pelajaran politik yang relevan: ketika keberlanjutan
suatu jabatan justru memperbesar krisis kepercayaan, keberanian melepaskan
jabatan dapat menjadi jalan untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar. Dari sisi konstitusi, pengunduran diri wakil presiden juga tidak
akan menyebabkan negara mengalami kekosongan mekanisme suksesi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila
terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60
hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon
yang diusulkan oleh presiden. Artinya, konstitusi telah menyediakan jalan keluar. Presiden
mengusulkan dua nama, sedangkan MPR memilih satu di antaranya. Dengan
demikian, pengisian jabatan tidak dilakukan melalui penunjukan sepihak oleh
presiden. Perlu pula dibedakan bahwa pengunduran diri secara sukarela
bukanlah pemakzulan (impeachment). Pengunduran diri merupakan keputusan
pejabat untuk melepaskan jabatannya, sedangkan pemakzulan adalah proses
pemberhentian melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah
Konstitusi, dan MPR. Momentum ini sekaligus dapat membuka kesempatan bagi hadirnya
figur wakil presiden yang memiliki kompetensi, integritas, kapasitas kepemimpinan,
dan kemampuan bekerja sama (chemistry) dengan presiden dalam sistem
pemerintahan presidensial. Suksesi tidak boleh semata-mata menjadi arena kompromi dan
pembagian kekuasaan antarkelompok politik. Kepentingan bangsa harus
ditempatkan di atas kepentingan koalisi dan dinasti politik. Persoalan Gibran sesungguhnya memberikan pelajaran penting
tentang kualitas demokrasi dan sistem rekrutmen kepemimpinan nasional kita. Selama ini, proses pencalonan pejabat publik sering kali lebih
menonjolkan kekuatan dukungan politik, popularitas, dan jaringan kekuasaan. Sementara itu, verifikasi persyaratan administratif dan
substansial justru seharusnya menjadi pintu pertama yang tidak boleh ditawar. Jangan sampai negara baru sibuk mempersoalkan kelayakan seorang
pejabat setelah ia dilantik dan menjalankan kekuasaan. Persoalan mendasar seperti ijazah, usia, kewarganegaraan, dan
persyaratan lainnya harus diperiksa secara ketat sejak awal. Karena itu, KPU, Bawaslu, partai politik, dan seluruh lembaga terkait
harus memperkuat proses verifikasi pencalonan. Jangan membiarkan celah
administratif maupun kelemahan pengawasan menjadi sumber persoalan
konstitusional di kemudian hari. Demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin melalui
pemungutan suara. Demokrasi juga harus memastikan bahwa orang yang terpilih
benar-benar memenuhi persyaratan untuk memimpin. Kemenangan elektoral tidak boleh dijadikan pembenaran untuk
mengabaikan persyaratan hukum. Pada akhirnya, saya berpandangan bahwa mundur bukanlah kekalahan
apabila dilakukan demi menjaga kehormatan jabatan dan kepentingan negara. Sebaliknya, mempertahankan jabatan dengan mengabaikan persoalan
mendasar mengenai kelayakan diri justru berisiko merusak kepercayaan publik
terhadap institusi negara. Kita perlu membangun tradisi politik baru: pejabat publik tidak
hanya dituntut berani merebut kekuasaan, tetapi juga harus berani
melepaskannya ketika terdapat persoalan serius mengenai legitimasi dan
kelayakan dirinya. Jangan sampai jabatan lebih penting daripada kehormatan,
kekuasaan lebih berharga daripada tanggung jawab, dan kepentingan pribadi
lebih diutamakan daripada kepentingan negara. Sebab, dalam negara demokrasi, kehormatan seorang pemimpin tidak
diukur dari berapa lama ia mampu bertahan di kursi kekuasaan, melainkan dari
seberapa besar keberaniannya mempertanggungjawabkan amanah, termasuk
keberanian untuk mundur ketika jabatan yang disandangnya justru menjadi
sumber persoalan bagi bangsa dan negara. ● |
Sumber
: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/11/14300081/gibran-mundur-lebih-terhormat-daripada-memaksakan-jabatan?page=all#page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar