|
Rapor Pemerintahan Prabowo-Gibran dari
Kabinet Bayangan Hidayat
Salam :
Jurnalis Kompas |
KOMPAS.COM, 12 Oktober 2026
|
Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies
(Celios) memberikan catatan kritis terhadap dua tahun pemerintahan Presiden
Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mereka menilai
jalannya roda pemerintahan dalam dua tahun ini masih dibayangi jebakan
populisme, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta pembengkakan struktur
kekuasaan yang belum berbanding lurus dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Laporan bertajuk ”Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran” yang
diinisiasi Celios dan Kabinet Bayangan ini memotret penilaian masyarakat umum
dan kelompok pakar. Penilaian ini dihimpun pada 15 September hingga 9 Oktober
2026 terhadap 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli berbasis
snowball sampling. Hasilnya, kelompok masyarakat memberikan skor kinerja kabinet
Prabowo-Gibran rata-rata 4,7 dari skala 10. Sebaliknya, kelompok pakar
memberikan skor merah yang jauh lebih rendah, yakni 2,9 dari skala 10. ”Penilaian kinerja dua tahun kabinet Prabowo-Gibran. Penilaian
kinerja kabinet, masyarakat umum sebesar 4,7 dari 10 dan berdasarkan ahli 2,9
dari 10,” kata Direktur Celios Bhima Yudhistira saat memaparkan hasil rapor
secara daring, Minggu (11/10/2026) malam. Selain kinerja kabinet, kerja Presiden Prabowo Subianto selama
dua tahun memimpin juga diberikan penilaian. Presiden Prabowo mendapat skor
2,8 dari 10 dari para ahli, sedangkan penilaian masyarakat umum mencapai 4,6
dari 10. ”Untuk Gibran, ahli bilang 2,2 dari 10. Sementara masyarakat umum
menilai kinerja Wakil Presiden Gibran itu 4,9 dari 10,” kata Bhima. Bhima menjelaskan, rendahnya penilaian tersebut disebabkan oleh
disorientasi program prioritas serta beban ekonomi riil yang semakin
dirasakan masyarakat. Sebanyak 82 persen responden mengeluhkan pungutan pajak dan
retribusi yang kian memberatkan, 62 persen menilai pemerintah gagal mengatasi
masalah pengangguran, serta 53 persen menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga
memburuk dibandingkan tahun lalu. Kekecewaan ini juga berdampak langsung pada
legitimasi politik, di mana 55 persen responden yang mengaku memilih Prabowo
pada pemilu lalu menyatakan tidak akan memilihnya kembali. Selain persoalan ekonomi, penilaian rapor kali ini secara
spesifik juga merekam indikator situasi kebatinan masyarakat terhadap
kepemimpinan Presiden Prabowo tersebut. Hasilnya, mayoritas responden mengaku
mengalami tekanan psikologis akibat arah kebijakan negara. Misalnya, sebanyak 75 persen responden menyatakan stres dengan
kebijakan pemerintah saat ini dan 67 persen responden mengaku tertekan oleh
perilaku serta gaya kepemimpinan Prabowo Subianto. ”Jawabannya adalah 75 persen itu merasa stres dengan kebijakan
pemerintah. Dan spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo
Subianto,” ungkap Bhima yang juga sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola
Anggaran dari Kabinet Bayangan. Keresahan publik kian terkonfirmasi saat dilakukan evaluasi
sektoral oleh para menteri Kabinet Bayangan terhadap kementerian teknis
Kabinet Merah Putih. Pos-pos kementerian strategis tercatat didominasi oleh
nilai 3 dari skala 10, terutama pada sektor sumber daya alam, lingkungan
hidup, tata kelola kepresidenan, hingga layanan sosial dasar. Misalnya, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan
Iklim dari Kabinet Bayangan Iqbal Damanik memberikan skor 3 dari 10 kepada
empat kementerian sekaligus, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Iqbal menilai para pejabat teknis lamban merespons darurat
kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas hingga ke kawasan konservasi
nasional, membiarkan konflik agraria masyarakat adat berlarut-larut, serta
menyandera agenda transisi energi demi melanggengkan proyek energi fosil. Ketiadaan koordinasi antarlembaga dinilai memperparah krisis
ekologis tersebut. Iqbal mencontohkan, respons pemerintah kerap reaktif dan
minim langkah pencegahan terukur dalam penanganan karhutla. ”Ini menunjukkan penanganan kebakaran hutan dan lahan sangat
minim sekali tindakan dari pemerintah dan minim sekali langkah dari
pemerintah. Ini juga terlihat bahwa bagaimana Presiden Prabowo bahkan tidak
tahu, tidak bisa bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Kementerian
Kehutanan-nya sendiri. Kita lihat pada Agustus tahun ini, pada saat rapat
terbatas penanganan karhutla, Kementerian Kehutanan atau bahkan menterinya
tidak hadir di situ,” kata Iqbal. Nilai 3 dari 10 juga diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara
dari Kabinet Bayangan Feri Amsari bagi Kementerian Sekretariat Negara karena
dinilai gagal menata koordinasi antarlembaga dan membiarkan kebijakan
dirumuskan tanpa disiplin hukum tata negara. Akar masalah tata kelola Menurut Feri, fenomena seragamnya nilai rapor merah para menteri
berpangkal dari kepemimpinan yang terperangkap dalam jebakan populisme jangka
pendek. Sebagian besar menteri dinilai terjebak dalam peran formalitas demi
memoles citra penguasa di hadapan publik alih-alih menegakkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan patuh pada konstitusi. Tak hanya itu, kebijakan publik kerap dijalankan tanpa uji
kelayakan (piloting) dan mengabaikan perencanaan Bappenas. Hal ini pada
akhirnya justru menjadi bumerang ketika beban fiskal melonjak dan kualitas
pelayanan publik anjlok drastis. Ia mencontohkan kekacauan implementasi program prioritas seperti
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan tanpa uji kelayakan memadai.
Sementara hak-hak dasar tenaga pendidik justru diabaikan. ”Namun, saya yakin publik sudah mulai sadar bahwa cara bekerja
pemerintah yang selalu menggunakan topeng-topeng dalam kebijakannya yang
bermasalah akan berujung pada dampak buruk bagi layanan publik. Kebakaran
hutan, penanggulangan bencana, kekacauan di dunia pendidikan dengan MBG
meracuni siswa, guru-guru tidak mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga
akhirnya kualitas pendidikan kita buruk,” kata Feri. Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti,
menegaskan, potret rapor merah ini bukan sekadar upaya mencari kelemahan
individu menteri, melainkan lonceng peringatan atas anomali sistem
ketatanegaraan. Menurut Bivitri, kegagalan paling mendasar pemerintah berakar
pada ketidakmauan mendengarkan aspirasi publik secara bermakna. Padahal,
temuan survei ini menegaskan bahwa 80 persen masyarakat menempatkan kesediaan
mendengarkan rakyat sebagai kriteria paling utama bagi calon pemimpin nasional
masa depan. Selain itu, perbedaan nilai antara ahli dan masyarakat umum juga
membuktikan masih kuatnya cengkeraman politik populisme pemerintah.
Pemerintahan saat ini dinilai piawai memproduksi kebijakan berkarakter
populis yang seolah-olah berpihak kepada rakyat kendati secara substansi
tidak memiliki dampak transformatif dan kerap memonopoli kebenaran tunggal
lewat narasi resmi penguasa. ”Populisme itu, kan, yang menyebabkan persepsi masyarakat bisa
sangat berbeda dan kita juga kemudian lihat kebijakannya semuanya berkarakter
populis sebenarnya. Walaupun banyak sekali yang tidak nyambung, tidak punya
dampak, dan seterusnya. Tapi dia seakan-akan melayani, seakan-akan, ya,
melayani rakyat karena karakter populisnya itu,” katanya. Tak hanya itu, Bivitri juga menyoroti kegemukan postur kabinet
Prabowo-Gibran yang tercatat hingga 161 pejabat, mencakup pos menteri
koordinator, menteri, wakil menteri, Dewan Pertimbangan Presiden, hingga
utusan khusus presiden. Sementara itu, praktik perombakan kabinet (reshuffle) yang telah
berlangsung berulang kali juga terbukti tidak menyelesaikan akar kemacetan
birokrasi karena pergantian pejabat semata-mata dipakai sebagai instrumen
transaksional untuk merawat loyalitas politik, mengooptasi kelompok kritis,
serta menggeser kelompok yang berbeda pandangan ke luar gelanggang. Bagi Bivitri, rapor dua tahun ini semestinya membuka imajinasi
publik untuk tidak terjebak dalam lingkaran sirkulasi elite yang berulang.
Pada saat yang sama, publik menuntut pemulihan tata kelola pemerintahan yang
berlandaskan disiplin konstitusi dan etika demokrasi. Secara terpisah, Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia
Ramadhana mengatakan, pemerintah menghormati hasil survei Celios dan Kabinet
Bayangan sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi publik terhadap kinerja
pemerintahan. Penilaian tersebut menjadi masukan penting, terutama mengenai
arah kebijakan, kesempatan kerja, daya beli, dan beban ekonomi yang dirasakan
masyarakat. ”Pemerintah memahami bahwa kepercayaan publik harus dibangun
melalui kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat, pelaksanaan yang dapat
dipertanggungjawabkan, serta keterbukaan terhadap kritik,” kata Kurnia, Senin
(12/10/2026). Meski demikian, Kurnia juga menegaskan, pemerintah telah
menjalankan mandatnya melalui kebijakan dan program yang terukur dengan hasil
yang dapat dievaluasi secara terbuka. Bahkan, sejumlah indikator nasional
menunjukkan perbaikan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Kurnia, ekonomi
Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II-2026 dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan turun dari 8,47 persen pada Maret
2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, sementara tingkat pengangguran
terbuka tercatat 4,65 persen pada Mei 2026. ”Capaian tersebut merupakan bagian dari ukuran kinerja pemerintah
yang dapat diperiksa secara terbuka. Tanggung jawab pemerintah selanjutnya
adalah memastikan perbaikan tersebut semakin dirasakan masyarakat melalui
kesempatan kerja yang layak, peningkatan pendapatan, dan terjaganya daya
beli,” ujar Kurnia. Sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar,
realisasi belanja bantuan sosial juga telah mencapai Rp 115,8 triliun hingga
30 September 2026, termasuk melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako,
bantuan pendidikan, dan bantuan iuran jaminan kesehatan. Kemudian, program
Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat per 31
Agustus 2026, sedangkan Cek Kesehatan Gratis menjangkau 73,8 juta penduduk
per 31 Juli 2026. Tak hanya itu, di bidang pendidikan, pemerintah juga disebut
telah menuntaskan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan pada 2025 dan
menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan pada 2026. Sejauh ini juga
sudah ada 182 Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Sekolah Rakyat bertujuan
memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin
ekstrem. Menurut Kurnia, program-program tersebut untuk memperbaiki
kondisi belajar dan mengurangi hambatan ekonomi dalam memperoleh akses
pendidikan. Pelaksanaannya pun disertai dengan peningkatan mutu pembelajaran,
kesiapan tenaga pendidik, dan pemerataan akses. Kurnia menegaskan, pemerintah memandang hasil survei dan
indikator pembangunan sebagai bahan evaluasi yang saling melengkapi.
Perbaikan indikator nasional dapat berlangsung bersamaan dengan penyelesaian
kesulitan yang masih dialami sebagian masyarakat. Karena itu, keluhan
mengenai biaya hidup, kesulitan memperoleh pekerjaan, dan kualitas pelayanan
tetap mendapat perhatian. ”Pemerintah berkomitmen memperbaiki kebijakan yang belum optimal,
meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta membuka ruang bagi kritik
dan pengawasan publik. Keberhasilan pemerintahan harus dapat dinilai dari
perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” kata
Kurnia. ● |
Sumber
: https://www.kompas.id/artikel/rapor-merah-pemerintah-prabowo-gibran-dari-kabinet-bayangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar