Para Teknokrat Pragmatis Martin Lukito Sinaga :  Pengajar teologi. Menulis sejarah dan pemikiran agama dalam Masyarakat.

TEMPO MINGGUAN, 04 Oktober 2026

 

 

                                                           

“Para teknokrat Indonesia merupakan kelompok pembuat kebijakan yang sangat berhasil untuk waktu yang lama… karena mereka kompeten secara teknis dan cerdik secara politik.”   -- Hal Hill   DALAM penyiapan dokumen “Solusi Dua Negara” Israel dan Palestina—sebagaimana ditayangkan film Oslo (2021)—menteri ekonomi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Abu Ala, bersitegang dengan penasihat kebijakan Israel, Joel Singer. Hal itu terjadi karena Singer membacakan ratusan detail rancangan kesepakatan dan menuntut jawaban yang persis.   “Jika negara Israel setuju mengalihkan kendali Yeriko dan wilayah sekitarnya, apakah otoritas Palestina akan mengumpulkan sampah Israel atau hanya sampah Palestina?”   “Kami tidak akan mengumpulkan sampah Israel,” jawab Ala.   “Jika negara Israel setuju mengalihkan kendali Yeriko dan wilayah sekitarnya, apakah otoritas Palestina siap mengirim pemungut pajak ke permukiman Israel?”   “Tuan Singer, kami tidak sedang menyeberangi dunia untuk membicarakan sampah dan pajak.”   “Sampah dan pajak adalah urusan pemerintah. Dan kami perlu tahu bagaimana nanti pemerintahan Anda bekerja,” Singer menjawab ketus.   Pemerintahan Indonesia yang muncul dalam “tempo yang sesingkat-singkatnya” tidak mulai bekerja setelah perundingan ekonomi. Menurut dokumentasi Ian Chalmers dan Vedi R. Hadiz dalam The Politics of Economic Development in Indonesia (1997), pembangunan jadi kata kunci untuk soal itu. Pembangunan dianggap sebagai alternatif atas tata kelola ekonomi imperialistis Belanda.   Setelah merdeka, pembangunan ekonomi dilihat terlebih dengan sikap populistis dan antikapitalisme. Upaya pengambilalihan kepemilikan sumber daya ekonomi ke tangan pribumi dianggap sebagai jalan keluar dari beban dualisme ekonomi kolonial. Pemerintah didorong mengintervensi pasar untuk mengubah liberalisme ekonomi warisan Belanda.   Program Benteng—juga Program Urgensi Perekonomian—pun berniat mengatasi struktur timpang ekonomi dengan pemberian lisensi impor kepada pengusaha pribumi sembari meningkatkan industri kecil. Tapi pada 1957 program itu dianggap gagal, lalu pada 1958 muncullah nasionalisasi atas semua perusahaan milik Belanda.   Namun muncul kesulitan mengelola bermacam bisnis yang diambil paksa itu, sembari diam-diam diakui: Indonesia memerlukan para teknokrat untuk menuntaskan kebijakan ekonominya.   Ekonomi terpimpin Presiden Sukarno yang berlaku sejak 1959 membuyarkan upaya pembangunan ekonomi teknokratis itu. Teknokrat dan ekonom, seperti Sumitro Djojohadikusumo, akhirnya harus meninggalkan Indonesia.   Sosialisme ala Indonesia yang malah mengemuka, walau dengan gaya pengembangan industri berat model Uni Soviet. Pada 1960, giliran koperasi yang hendak didirikan di semua desa Indonesia; pada 1964, Sukarno menyerukan ekonomi Berdikari yang menutup investasi asing yang dianggapnya membonceng imperialisme.   Menurut Chalmers dan Hadiz, penanganan ekonomi yang serba retorik ini sebenarnya semacam selubung betapa serba koneksi cara menjalankan bisnis dengan pemerintah kala itu. Di pihak lain, one important consequence of this erratic planning process was economic stagnation.   Setelah Presiden Sukarno jatuh, penggantinya, yaitu Soeharto, berjanji menstabilkan ekonomi dengan memperkuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejak 1971, teknokrat par excellence Widjojo Nitisastro memimpin badan itu dan dia dianggap sebagai arsitek ekonomi yang pruden. Dalam konferensi keuangan pada 1966 di kampus Universitas Indonesia, ia sudah mengingatkan bahwa pemerintah yang berhasrat terburu-buru meninggikan capaiannya hanya berakhir dengan pemborosan.   Chalmers dan Hadiz mengelompokkan dia bersama Hamengku Buwono IX, Emil Salim, dan Mohamad Sadli sebagai teknokrat pragmatis. Nasihat para teknokrat ini didengarkan oleh Soeharto karena legitimasi kekuasaannya terkait dengan pemulihan fiskal negara. Para teknokrat itu juga pragmatis: bekerja dengan rencana dan mengerahkan dukungan baik dari negara maupun dana luar negeri untuk stimulus kegiatan ekonomi.   Menjelang krisis moneter 1997, Radius Prawiro menulis semacam pleidoi atas puluhan tahun kerja teknokratis di atas: “Indonesia’s Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action”. Ia menjelaskan bahwa disiplin moneter, upaya memiliki competitive advantage, deregulasi yang adaptif, yang semua itu bentuk pragmatisme ekonomi pembangunan, adalah model yang tepat untuk Indonesia.   Hal Hill, ekonom dari Australian National University, yang memberi pengantar dalam tulisan Radius Prawiro ini, juga membela sikap teknokratis tersebut. Ia melihat krisis moneter terjadi karena nasihat para ekonom yang makin diabaikan presiden, any notion that the current difficulties are the result of the technocrats’ governance is preposterous.   Kerja pragmatis para teknokrat tampaknya pilihan terbaik dari yang terbatas untuk ekonomi Indonesia. Dawam Rahardjo, kritikus ekonomi pembangunan Orde Baru—yang mengecap kerja para teknokrat telah melahirkan rezim pembangunan yang represif—mengakui bahwa pilihan pragmatis adalah hal yang paling masuk akal. Apalagi, di awal masa kemerdekaan atau awal Orde Baru, banyak kerusakan yang harus diatasi. Pilihan lain yang ada tinggal sikap utopis, kata dia dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar ilmu ekonomi di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.   Ekonomi utopis itu biasanya dari kaum ideolog, kata Dawam Rahardjo. Para teknokrat yang pragmatis bekerja dengan kesadaran akan keterbatasan sumber daya, tapi dengan harapan bahwa perubahan bisa dilakukan. Sikap ini mengupayakan rekayasa gradual dan cocok dalam proses demokrasi.   Pelantikan Menteri Keuangan Indonesia yang baru pada 14 September 2026—yang jadi kesempatan mewanti-wantinya agar kebijakannya tidak kontroversial, tapi teknokratis—tampaknya datang dari hikmat sejarah ini. Tapi peristiwa itu sekaligus mencatat bahwa presiden yang tidak mendengarkan nasihat para ekonom akan diterpa krisis yang ia sendiri tak bisa atasi. ●   Sumber :    https://www.tempo.co/kolom/teknokrat-pragmatis-orde-baru-prabowo-2298520