Rapor Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Kabinet Bayangan Hidayat Salam :  Jurnalis Kompas

KOMPAS.COM, 12 Oktober 2026

 

 

                                                           

Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan catatan kritis terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mereka menilai jalannya roda pemerintahan dalam dua tahun ini masih dibayangi jebakan populisme, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta pembengkakan struktur kekuasaan yang belum berbanding lurus dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.   Laporan bertajuk ”Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran” yang diinisiasi Celios dan Kabinet Bayangan ini memotret penilaian masyarakat umum dan kelompok pakar. Penilaian ini dihimpun pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 terhadap 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli berbasis snowball sampling.   Hasilnya, kelompok masyarakat memberikan skor kinerja kabinet Prabowo-Gibran rata-rata 4,7 dari skala 10. Sebaliknya, kelompok pakar memberikan skor merah yang jauh lebih rendah, yakni 2,9 dari skala 10.   ”Penilaian kinerja dua tahun kabinet Prabowo-Gibran. Penilaian kinerja kabinet, masyarakat umum sebesar 4,7 dari 10 dan berdasarkan ahli 2,9 dari 10,” kata Direktur Celios Bhima Yudhistira saat memaparkan hasil rapor secara daring, Minggu (11/10/2026) malam.   Selain kinerja kabinet, kerja Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun memimpin juga diberikan penilaian. Presiden Prabowo mendapat skor 2,8 dari 10 dari para ahli, sedangkan penilaian masyarakat umum mencapai 4,6 dari 10.   ”Untuk Gibran, ahli bilang 2,2 dari 10. Sementara masyarakat umum menilai kinerja Wakil Presiden Gibran itu 4,9 dari 10,” kata Bhima.   Bhima menjelaskan, rendahnya penilaian tersebut disebabkan oleh disorientasi program prioritas serta beban ekonomi riil yang semakin dirasakan masyarakat.   Sebanyak 82 persen responden mengeluhkan pungutan pajak dan retribusi yang kian memberatkan, 62 persen menilai pemerintah gagal mengatasi masalah pengangguran, serta 53 persen menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga memburuk dibandingkan tahun lalu. Kekecewaan ini juga berdampak langsung pada legitimasi politik, di mana 55 persen responden yang mengaku memilih Prabowo pada pemilu lalu menyatakan tidak akan memilihnya kembali.   Selain persoalan ekonomi, penilaian rapor kali ini secara spesifik juga merekam indikator situasi kebatinan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo tersebut. Hasilnya, mayoritas responden mengaku mengalami tekanan psikologis akibat arah kebijakan negara.   Misalnya, sebanyak 75 persen responden menyatakan stres dengan kebijakan pemerintah saat ini dan 67 persen responden mengaku tertekan oleh perilaku serta gaya kepemimpinan Prabowo Subianto.   ”Jawabannya adalah 75 persen itu merasa stres dengan kebijakan pemerintah. Dan spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo Subianto,” ungkap Bhima yang juga sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran dari Kabinet Bayangan.   Keresahan publik kian terkonfirmasi saat dilakukan evaluasi sektoral oleh para menteri Kabinet Bayangan terhadap kementerian teknis Kabinet Merah Putih. Pos-pos kementerian strategis tercatat didominasi oleh nilai 3 dari skala 10, terutama pada sektor sumber daya alam, lingkungan hidup, tata kelola kepresidenan, hingga layanan sosial dasar.   Misalnya, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim dari Kabinet Bayangan Iqbal Damanik memberikan skor 3 dari 10 kepada empat kementerian sekaligus, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.       Iqbal menilai para pejabat teknis lamban merespons darurat kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas hingga ke kawasan konservasi nasional, membiarkan konflik agraria masyarakat adat berlarut-larut, serta menyandera agenda transisi energi demi melanggengkan proyek energi fosil.   Ketiadaan koordinasi antarlembaga dinilai memperparah krisis ekologis tersebut. Iqbal mencontohkan, respons pemerintah kerap reaktif dan minim langkah pencegahan terukur dalam penanganan karhutla.   ”Ini menunjukkan penanganan kebakaran hutan dan lahan sangat minim sekali tindakan dari pemerintah dan minim sekali langkah dari pemerintah. Ini juga terlihat bahwa bagaimana Presiden Prabowo bahkan tidak tahu, tidak bisa bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Kementerian Kehutanan-nya sendiri. Kita lihat pada Agustus tahun ini, pada saat rapat terbatas penanganan karhutla, Kementerian Kehutanan atau bahkan menterinya tidak hadir di situ,” kata Iqbal.   Nilai 3 dari 10 juga diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara dari Kabinet Bayangan Feri Amsari bagi Kementerian Sekretariat Negara karena dinilai gagal menata koordinasi antarlembaga dan membiarkan kebijakan dirumuskan tanpa disiplin hukum tata negara.   Akar masalah tata kelola   Menurut Feri, fenomena seragamnya nilai rapor merah para menteri berpangkal dari kepemimpinan yang terperangkap dalam jebakan populisme jangka pendek. Sebagian besar menteri dinilai terjebak dalam peran formalitas demi memoles citra penguasa di hadapan publik alih-alih menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan patuh pada konstitusi.   Tak hanya itu, kebijakan publik kerap dijalankan tanpa uji kelayakan (piloting) dan mengabaikan perencanaan Bappenas. Hal ini pada akhirnya justru menjadi bumerang ketika beban fiskal melonjak dan kualitas pelayanan publik anjlok drastis.   Ia mencontohkan kekacauan implementasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan tanpa uji kelayakan memadai. Sementara hak-hak dasar tenaga pendidik justru diabaikan.   ”Namun, saya yakin publik sudah mulai sadar bahwa cara bekerja pemerintah yang selalu menggunakan topeng-topeng dalam kebijakannya yang bermasalah akan berujung pada dampak buruk bagi layanan publik. Kebakaran hutan, penanggulangan bencana, kekacauan di dunia pendidikan dengan MBG meracuni siswa, guru-guru tidak mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga akhirnya kualitas pendidikan kita buruk,” kata Feri.   Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menegaskan, potret rapor merah ini bukan sekadar upaya mencari kelemahan individu menteri, melainkan lonceng peringatan atas anomali sistem ketatanegaraan.   Menurut Bivitri, kegagalan paling mendasar pemerintah berakar pada ketidakmauan mendengarkan aspirasi publik secara bermakna. Padahal, temuan survei ini menegaskan bahwa 80 persen masyarakat menempatkan kesediaan mendengarkan rakyat sebagai kriteria paling utama bagi calon pemimpin nasional masa depan.   Selain itu, perbedaan nilai antara ahli dan masyarakat umum juga membuktikan masih kuatnya cengkeraman politik populisme pemerintah. Pemerintahan saat ini dinilai piawai memproduksi kebijakan berkarakter populis yang seolah-olah berpihak kepada rakyat kendati secara substansi tidak memiliki dampak transformatif dan kerap memonopoli kebenaran tunggal lewat narasi resmi penguasa.   ”Populisme itu, kan, yang menyebabkan persepsi masyarakat bisa sangat berbeda dan kita juga kemudian lihat kebijakannya semuanya berkarakter populis sebenarnya. Walaupun banyak sekali yang tidak nyambung, tidak punya dampak, dan seterusnya. Tapi dia seakan-akan melayani, seakan-akan, ya, melayani rakyat karena karakter populisnya itu,” katanya.   Tak hanya itu, Bivitri juga menyoroti kegemukan postur kabinet Prabowo-Gibran yang tercatat hingga 161 pejabat, mencakup pos menteri koordinator, menteri, wakil menteri, Dewan Pertimbangan Presiden, hingga utusan khusus presiden.   Sementara itu, praktik perombakan kabinet (reshuffle) yang telah berlangsung berulang kali juga terbukti tidak menyelesaikan akar kemacetan birokrasi karena pergantian pejabat semata-mata dipakai sebagai instrumen transaksional untuk merawat loyalitas politik, mengooptasi kelompok kritis, serta menggeser kelompok yang berbeda pandangan ke luar gelanggang.   Bagi Bivitri, rapor dua tahun ini semestinya membuka imajinasi publik untuk tidak terjebak dalam lingkaran sirkulasi elite yang berulang. Pada saat yang sama, publik menuntut pemulihan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan disiplin konstitusi dan etika demokrasi.   Secara terpisah, Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadhana mengatakan, pemerintah menghormati hasil survei Celios dan Kabinet Bayangan sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan. Penilaian tersebut menjadi masukan penting, terutama mengenai arah kebijakan, kesempatan kerja, daya beli, dan beban ekonomi yang dirasakan masyarakat.   ”Pemerintah memahami bahwa kepercayaan publik harus dibangun melalui kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat, pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keterbukaan terhadap kritik,” kata Kurnia, Senin (12/10/2026).   Meski demikian, Kurnia juga menegaskan, pemerintah telah menjalankan mandatnya melalui kebijakan dan program yang terukur dengan hasil yang dapat dievaluasi secara terbuka. Bahkan, sejumlah indikator nasional menunjukkan perbaikan.   Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Kurnia, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II-2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan turun dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,65 persen pada Mei 2026.   ”Capaian tersebut merupakan bagian dari ukuran kinerja pemerintah yang dapat diperiksa secara terbuka. Tanggung jawab pemerintah selanjutnya adalah memastikan perbaikan tersebut semakin dirasakan masyarakat melalui kesempatan kerja yang layak, peningkatan pendapatan, dan terjaganya daya beli,” ujar Kurnia.   Sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, realisasi belanja bantuan sosial juga telah mencapai Rp 115,8 triliun hingga 30 September 2026, termasuk melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, bantuan pendidikan, dan bantuan iuran jaminan kesehatan. Kemudian, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat per 31 Agustus 2026, sedangkan Cek Kesehatan Gratis menjangkau 73,8 juta penduduk per 31 Juli 2026.   Tak hanya itu, di bidang pendidikan, pemerintah juga disebut telah menuntaskan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan pada 2025 dan menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan pada 2026. Sejauh ini juga sudah ada 182 Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Sekolah Rakyat bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.   Menurut Kurnia, program-program tersebut untuk memperbaiki kondisi belajar dan mengurangi hambatan ekonomi dalam memperoleh akses pendidikan. Pelaksanaannya pun disertai dengan peningkatan mutu pembelajaran, kesiapan tenaga pendidik, dan pemerataan akses.   Kurnia menegaskan, pemerintah memandang hasil survei dan indikator pembangunan sebagai bahan evaluasi yang saling melengkapi. Perbaikan indikator nasional dapat berlangsung bersamaan dengan penyelesaian kesulitan yang masih dialami sebagian masyarakat. Karena itu, keluhan mengenai biaya hidup, kesulitan memperoleh pekerjaan, dan kualitas pelayanan tetap mendapat perhatian.   ”Pemerintah berkomitmen memperbaiki kebijakan yang belum optimal, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta membuka ruang bagi kritik dan pengawasan publik. Keberhasilan pemerintahan harus dapat dinilai dari perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” kata Kurnia. ●

Sumber : https://www.kompas.id/artikel/rapor-merah-pemerintah-prabowo-gibran-dari-kabinet-bayangan