Jauh-Jauh Ngurus Roblox Ahmadie Thaha :  Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an.

CATATAN CAK AT, 14 Oktober 2026

 

                                                

 

Menteri terbang ke Silicon Valley untuk membahas Roblox. Apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan: keselamatan anak, kedaulatan digital, atau sekadar pencitraan?   Jaraknya ribuan kilometer ke Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Seorang menteri terbang jauh-jauh ke sana untuk menemui CEO Roblox. Yang dibicarakan sebuah permainan digital yang digemari anak-anak.   Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta pemilik Roblox, David Baszucki, membuka kantor di Jakarta. Ia juga menuntutnya menempatkan pimpinan senior di Indonesia, mematuhi regulasi nasional, dan memperkuat perlindungan anak.   Pertanyaannya sederhana: seberapa penting Roblox sehingga pemerintah merasa perlu membawa urusan ini sampai ke jantung industri teknologi dunia? Apakah kita sedang menyaksikan diplomasi digital yang strategis, atau sekadar pejabat yang sibuk mengatur mainan anak-anak?   Jawabannya bergantung pada apa yang sesungguhnya kita pahami tentang Roblox dan apa yang hendak pemerintah capai melalui pertemuan tersebut.   Roblox memang tampak seperti permainan. Namun, menyebutnya sekadar game sama kelirunya dengan menyebut internet sekadar kabel. Roblox merupakan platform digital yang memungkinkan pengguna memainkan. Sekaligus, ini uniknya, mereka juga bisa menciptakan permainan.   Di Roblox, mereka dapat merancang karakter, berinteraksi dengan pengguna lain dan membangun dunia virtual. Kreator dapat mengembangkan pengalaman digital menggunakan Roblox Studio dan bahasa pemrograman Luau. Ekosistemnya juga melibatkan mata uang virtual, transaksi, dan ekonomi kreator.   Dengan demikian, Roblox menyerupai sebuah kota digital. Pengguna datang untuk bermain, berbelanja, bergaul, dan berkarya. Pengembang membangun berbagai wahana, sedangkan perusahaan menyediakan infrastruktur, aturan, dan mekanisme transaksi.   Jutaan orang dari berbagai penjuru dunia dengan bahasa masing-masing bisa beraktivitas di dalamnya tanpa harus bertemu secara fisik. Seperti kota sungguhan, tempat ini menawarkan peluang sekaligus menyimpan risiko.   Anak-anak dapat belajar logika pemrograman, desain tiga dimensi, pemecahan masalah, dan kerja sama melalui kegiatan yang terstruktur. Mereka bisa merancang permainan sederhana, menguji aturan, menemukan kesalahan, lalu memperbaikinya. Pengalaman semacam itu berpotensi menumbuhkan keterampilan digital yang berguna.   Namun, potensi pendidikan tidak otomatis menjadikan seluruh aktivitas Roblox sebagai pembelajaran bermutu. Anak yang berjam-jam mengejar hadiah virtual belum tentu sedang belajar pemrograman. Anak yang berinteraksi dengan pemain asing belum tentu sedang melatih komunikasi sehat.   Sebuah laboratorium pendidikan yang dibangun dengan Roblox bisa berubah menjadi pasar perhatian ketika desain produk lebih sibuk mempertahankan pengguna ketimbang membangun pengetahuan.   Di sinilah persoalan pemerintah menjadi masuk akal. Ketika anak-anak memasuki platform global, mereka membawa kerentanan yang tidak selalu dapat mereka kenali sendiri. Mereka bisa menghadapi perundungan, manipulasi psikologis, penipuan, paparan konten tidak pantas, dan pendekatan predator seksual.   Fitur percakapan, apa pun bahasa mereka yang dengan mudah dapat diterjemahkan, bahkan dapat menjadi pintu masuk menuju komunikasi di luar platform. Inilah yang lebih sulit diawasi orang tua.   Karena itu, tuntutan perlindungan anak bukan perkara remeh. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perusahaan digital yang melayani masyarakat Indonesia menghormati hukum Indonesia.   Pertemuan Meutya Hafid dengan David Baszucki, CEO sekaligus salah seorang pendiri Roblox, dapat menjadi instrumen diplomasi regulasi. Perusahaan global perlu memahami bahwa besarnya pasar Indonesia juga membawa kewajiban.   PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP TUNAS, menyediakan landasan kebijakan tersebut.   Pemerintah menginginkan platform digital menerapkan perlindungan anak secara lebih sistematis. Termasuk di antaranya pengendalian akses berdasarkan usia, pembatasan komunikasi berisiko, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.   Tuntutan agar Roblox membuka kantor di Jakarta dan menempatkan pimpinan senior di Indonesia juga memiliki alasan yang dapat dipahami. Perusahaan yang meraup manfaat dari pasar nasional semestinya menyediakan jalur komunikasi yang jelas dengan regulator.   Mereka pun dapat menangani pengaduan secara efektif, dan bertanggung jawab atas dampak layanannya. Namun, kantor fisik hanya alamat. Kehadiran seorang bos lokal pun hanya struktur organisasi. Keduanya tidak otomatis membuat anak lebih aman.   Pemerintah harus mengukur keberhasilan melalui hasil, bukan seremoni. Berapa banyak laporan berbahaya yang ditangani? Seberapa cepat perusahaan menutup celah eksploitasi? Bagaimana perusahaan membuktikan ketepatan pembatasan usia?   Harus dipastikan apakah orang tua memperoleh mekanisme pengaduan yang efektif? Apakah regulator dapat mengaudit pelaksanaan kewajiban secara independen? Pertanyaan semacam ini jauh lebih penting dari foto pejabat berdiri bersama CEO terkenal.   Desain keamanan juga perlu bekerja sejak awal. Istilahnya safety-by-design: pengembang memasukkan perlindungan ke dalam rancangan produk, bukan menambalnya setelah kasus mencuat.   Sistem harus membatasi komunikasi yang tidak sesuai usia, mendeteksi perilaku berisiko, menyediakan pelaporan yang mudah, dan mencegah perpindahan komunikasi anak ke kanal luar yang rawan eksploitasi. Perusahaan perlu menjelaskan pula bagaimana sistemnya menangani kesalahan identifikasi usia dan melindungi data pribadi anak.   Teknologi perkiraan usia melalui pemindaian wajah, misalnya, tidak boleh diterima begitu saja sebagai jaminan keselamatan. Pemerintah perlu menguji akurasi, transparansi, proporsionalitas pengumpulan data, dan perlindungan informasi biometrik.   Perlindungan anak tidak boleh membuka pintu bagi pengumpulan data pribadi tanpa batas. Kita sudah punya perundang-undangan perlindungan anak. Kita perlu memastikan bahwa obat yang diberikan tidak menimbulkan penyakit baru.   Tetapi persoalan Roblox di Indonesia tidak berhenti di kantor Komdigi. Ada pertanyaan lain yang lebih dekat dengan dunia pendidikan.   Mengapa platform ini begitu menarik bagi anak-anak, bahkan sampai menjadi bahan pembicaraan akademik?  Apakah karena Roblox memang menawarkan metode pembelajaran yang terbukti efektif, atau karena dunia pendidikan kita sedang tergoda oleh kemasan teknologi?   Kita mendengar kabar tentang sarjana yang memperoleh gelar tanpa menulis skripsi, karena ia menulis artikel yang membahas Roblox untuk pembelajaran sebagai salah satu bentuk kegiatan atau karya yang dikaitkan dengan capaian akademik.   Kita perlu membedakan tiga hal: media pembelajaran yang dirancang dengan baik, intervensi pendidikan yang terbukti efektif, dan permainan yang menyenangkan, . Ketiganya dapat bertemu, tetapi tidak selalu berjalan beriringan.   Anak yang betah bermain belum tentu memahami materi. Anak yang berhasil menyelesaikan tantangan belum tentu mampu menerapkan pengetahuannya di luar permainan.   Teori constructivism memberi alasan untuk memanfaatkan lingkungan interaktif dalam pembelajaran. Peserta didik membangun pemahaman melalui pengalaman, eksplorasi, dan refleksi.   Namun, pengalaman saja tidak cukup. Guru perlu menetapkan tujuan, memberikan bimbingan, menyediakan umpan balik, dan memeriksa pemahaman. Permainan menjadi alat pendidikan ketika aktivitasnya terhubung dengan capaian belajar, bukan ketika guru sekadar memindahkan kelas ke layar.   Bagi Indonesia, tantangannya justru terletak pada kemampuan mengubah konsumsi teknologi menjadi produksi pengetahuan. Anak-anak jangan hanya menjadi pengguna yang menghabiskan waktu dan uang di platform asing.   Mereka perlu memperoleh kesempatan belajar membuat aplikasi, mengembangkan permainan lokal, memahami keamanan siber, menguasai pemrograman, dan membangun produk yang menjawab kebutuhan masyarakat.   Sekolah dapat memulai dari proyek kecil. Siswa membuat simulasi pasar untuk belajar berhitung, membangun model tata surya untuk memahami astronomi, atau merancang lingkungan virtual yang menjelaskan mitigasi bencana.   Guru menetapkan rubrik penilaian, mengatur waktu penggunaan perangkat, melindungi identitas siswa, dan menilai pemahaman melalui tugas di luar platform. Sekolah juga perlu menyediakan alternatif bagi siswa yang tidak memiliki perangkat atau akses internet memadai.   Sementara itu, Komdigi harus menerjemahkan diplomasi menjadi pengawasan yang transparan. Laporan berkala Roblox sebaiknya memuat indikator yang dapat diperiksa, mekanisme penanganan pengaduan, hasil audit keselamatan, dan tindak lanjut atas pelanggaran.   Pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan sekolah, orang tua, lembaga perlindungan anak, serta otoritas terkait. Perlindungan anak tidak mungkin selesai melalui satu pertemuan di California.   Jadi, perjalanan seorang menteri ke Silicon Valley tidak perlu kita cemooh hanya karena objek pembicaraannya Roblox. Regulasi terhadap perusahaan teknologi global memang memerlukan diplomasi, negosiasi, dan keberanian menegakkan hukum.   Yang patut kita kritisi ialah apabila perjalanan itu berhenti pada pernyataan pers, sedangkan perlindungan nyata tak kunjung terasa.   Begitu pula, penggunaan Roblox di sekolah tak pantas kita tolak hanya karena bentuknya permainan. Yang harus kita tuntut ialah ketelitian akademik, tujuan pendidikan yang jelas, dan bukti hasil belajar yang dapat dipertanggungjawabkan.   Jangan sampai pemerintah sibuk mengatur pintu kota digital, kampus sibuk memamerkan wahana, sementara anak-anak terus berlari di dalamnya tanpa peta, tanpa penjaga, dan tanpa tujuan belajar.   Roblox dapat menjadi ruang kreativitas, laboratorium pemrograman, sekaligus ladang risiko. Kualitas kebijakan dan pendidikan kita akan terlihat dari kemampuan membedakan ketiganya.   Menteri boleh terbang jauh untuk berunding. CEO boleh menjanjikan kepatuhan. Kampus boleh mengganti bentuk tugas akhir. Namun, ukuran keberhasilannya tetap sama, yaitu anak-anak lebih aman, siswa lebih kompeten, dan masyarakat Indonesia semakin mampu menciptakan teknologi, bukan sekadar menjadi konsumennya. ●   Sumber :   Tulisan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha