|
Fakta-Fiksi
Dana Revolusi Lani Diana :
Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 04 Oktober 2026
|
· Subandrio pernah mengakui keberadaan
dana revolusi yang berisi jutaan dolar Amerika Serikat di bank luar negeri. · Pemerintah Orde Baru ditengarai tak
kunjung berhasil menemukan dana revolusi yang diyakini peninggalan Orde Lama. · Kepada cucunya, Subandrio mengatakan
dana revolusi hanya cerita fiktif. ARNOLD
Budoyo Subandrio mengingat kakeknya, Subandrio, tak benar-benar tenang
setelah keluar dari penjara pada 16 Agustus 1995. Sejumlah kelompok masih
terus mengaitkan Wakil Perdana Menteri I di masa Presiden Sukarno itu dengan
kontroversi dana revolusi. Dalam
suratnya kepada Tempo, Arnold, 52 tahun, yang sudah menjadi warga negara
Amerika Serikat, menuliskan bahwa kehidupan Subandrio terus dibayang-bayangi
soal duit yang digembar-gemborkan mencapai puluhan triliun rupiah itu. Pada
satu masa, Subandrio pernah berbincang empat mata dengan Arnold muda soal
dana revolusi. Dalam percakapan itu, Subandrio mengatakan isu dana revolusi
muncul karena ketamakan dan kegagalan pemerintah Orde Baru di bawah
kepemimpinan Soeharto. Rumor soal ini kian santer terdengar karena pemerintah
terus membahas dana revolusi. Arnold
mengatakan keberadaan dana revolusi makin ramai dibicarakan karena keluarga
dari istri kedua Subandrio juga memburu fulus tersebut. “Papa Ban (sapaan
Subandrio) mengatakan cerita seputar dana revolusi sesungguhnya hanya cerita
fiksi,” tulis Arnold pada Jumat, 25 September 2026. Pembahasan
dana revolusi mencuat pada 1980-an. Pada saat itu Subandrio masih berada di
balik jeruji. Pemerintah dan sejumlah pihak bolak-balik mendatangi Subandrio
di dalam penjara untuk menanyakan keberadaan uang yang dikabarkan disimpan di
bank di Swiss tersebut. Pada
masa pemerintahan Sukarno, Subandrio memegang banyak jabatan tinggi. Di
antaranya Wakil Perdana Menteri I. Dia bahkan berstatus orang nomor dua
karena menjadi pejabat yang paling dipercaya Sukarno. Itu sebabnya Subandrio
diklaim menjadi kunci dana revolusi. Rekening bank di Swiss itu kabarnya
menggunakan identitas Subandrio. Pemerintah
Orde Baru yang membuat istilah dana revolusi. Banyak pihak juga percaya duit
itu memang ada. Salah satu alasannya adalah kemunculan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
Regulasi ini menjadi dasar hukum pengumpulan fulus pada masa ekonomi
terpimpin. Semua perusahaan negara wajib menyetorkan sebagian keuntungan ke
negara. Majalah
Tempo membuat laporan utama soal dana revolusi pada edisi 31 Januari 1987.
Artikel berjudul “Dana Revolusi: 20 Tahun Kemudian” menuliskan besaran
setoran itu sebanyak 5 persen. Tapi Menteri Perkebunan saat itu, Frans Seda,
menyebutkan perusahaan pelat merah harus berbagi cuan hingga 25 persen.
Selain itu, pemerintah menarik pungutan dari para importir. Sebelumnya,
pengelolaan dana ini berada di bawah kendali Menteri Keuangan 1959-1962,
Djuanda Kartawidjaja. Pada 1960-an, Subandrio merangkap jabatan menjadi
Menteri Luar Negeri, Wakil Perdana Menteri I, dan Kepala Badan Pusat
Intelijen. Subandrio yang kemudian mengelola fulus itu. Selain
berada di bawah pengelolaan Subandrio, dana revolusi dikuasai dan menjadi
tanggung jawab Sukarno. Ada pula sejumlah tokoh lain yang bertanggung jawab
terhadap dana revolusi, seperti Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan
Indonesia 1963-1966, Chaerul Saleh; Wakil Perdana Menteri 1957-1966, Johannes
Leimena; dan Gubernur Bank Indonesia 1963-1966, Jusuf Muda Dalam. Menteri
Bidang Khusus Ekonomi 1963-1965, Bugi Supeno, pernah menyatakan pihak yang
mendapat kuasa menarik dana revolusi adalah para Wakil Perdana Menteri. Dia
juga pernah ditugasi mengumpulkan dana revolusi dari berbagai sumber.
“Presiden Sukarno juga berhak mencairkannya,” tuturnya. Nilai
nominal dana yang ditengarai mengendap di luar negeri ini kabarnya fantastis.
Namun, hingga kini, belum ada yang bisa memastikan jumlahnya. Ada beberapa
versi yang tercatat dalam arsip majalah Tempo pada 1980-an. Misalnya,
menurut salah satu tokoh Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia kala
itu, Suhardiman, total dana revolusi bisa mencapai US$ 16 miliar atau setara
dengan Rp 26,5 triliun jika mengacu kurs rupiah pada 1987. Sumber lain
menyebutkan ada pula dana senilai Rp 950 miliar yang tersimpan di Barclays
Bank di London dan Union Bank of Switzerland di Zürich, Swiss. Sementara
itu, laporan majalah Gatra berjudul “Dana Revolusi: Dari Mana Datangnya, ke
Mana Perginya” yang terbit pada 12 Agustus 1995 menuliskan total dana
revolusi menyentuh Rp 1,5 triliun. Rinciannya: US$ 450 juta tersimpan di
Union Bank of Switzerland; US$ 250 ribu di Guyerzeller Zumont Bank, Zürich,
dan Daiwa Securities and Stocks, Tokyo, Jepang; serta emas lantakan senilai
125 juta pound sterling di Barclays Bank. Soal
siapa pemilik rekening tersebut sebenarnya belum terang. Mantan Sekretaris
Menteri Muda Sekretaris Kabinet, Hartanto, pernah menyebutkan bahwa rekening
dana revolusi bukan atas nama individu. “Sebetulnya juga bukan atas nama
Soebandrio pribadi. Tapi selaku Menteri Luar Negeri,” demikian penggalan
wawancaranya dengan majalah Gatra edisi 12 Agustus 1995 berjudul “Kisah
Melacak Dana Revolusi”. Hartanto
paham betul soal ini lantaran pernah menjadi bagian dari tim pelacak dana
revolusi. Tim ini dibentuk Presiden Soeharto setelah dia mendengar informasi
soal dana revolusi pada awal 1986. Subandrio
pun pernah mengakui bahwa dana revolusi benar adanya. Penjelasan itu masih
terekam jelas dalam ingatan mantan wartawan Jawa Pos yang belakangan membantu
membuat buku memoar Subandrio, Kesaksianku tentang G-30-S, Djono W. Oesman.
Ceritanya bermula ketika pemerintah melalui Menteri Muda Sekretaris Kabinet
Moerdiono menyatakan akan berhenti mencari dana revolusi sekitar Juli atau
Agustus 1994. Pada
masa itu, redaktur menugasi Djono mewawancarai Subandrio yang tengah mendekam
di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Dia putar otak untuk bisa
menemui Subandrio di penjara. Upaya pertama melobi Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman Jakarta gagal. “Mereka tertawa saat saya minta bertemu dengan Pak
Subandrio,” tutur Djono. Singkat
cerita, Djono menemui istri kedua Subandrio, Sri Kusdiantinah alias Dian, di
kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lewat Dian, Djono
akhirnya dapat bertatap muka dengan Subandrio di LP Cipinang. Tapi Subandrio
langsung menolak membahas dana revolusi. “Itu bukan hal yang sepele, saya
tidak mau bicara,” kata Djono menirukan jawaban Subandrio kala itu. Wawancara
tetap berjalan. Selama sekitar dua jam, mereka berdiskusi soal keluarga
Subandrio hingga kolam lele. Di tengah wawancara, Subandrio akhirnya
menjelaskan seputar dana revolusi. Subandrio
menceritakan pengalamannya didatangi seorang pejabat negara yang ditugasi
mencari dana revolusi saat masih dipenjara. Pejabat setingkat menteri itu
membawa jas dan pakaian rapi untuk Subandrio. Mereka melenggang keluar dari
penjara, lalu bertolak ke Swiss dengan misi mencairkan dana revolusi.
Subandrio tak mau bercerita detail soal caranya lolos dari pemeriksaan
petugas imigrasi dan naik pesawat ke luar negeri meski berstatus narapidana. Kepada
Djono, Subandrio mengatakan pencairan duit harus dihadiri dua orang: dirinya
dan Sukarno. Sebab, rekening penampung dana revolusi bersifat dual account.
Karena Sukarno sudah meninggal, pemerintah harus mendapat kuasa dari ahli
waris keluarga Sukarno. “Mereka tidak membawa kuasa itu sehingga dana
revolusi tidak bisa dicairkan,” ujar Djono. Tempo
telah menghubungi cucu Sukarno sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan
Maharani, lewat tim medianya pada Selasa, 29 September 2026. Tapi anak buah
Puan mengatakan ihwal dana revolusi lebih cocok ditanyakan kepada pamannya,
Guntur Soekarnoputra. Pada
hari yang sama, Tempo meminta konfirmasi kepada Guntur dengan mengirimkan
pesan WhatsApp kepada seorang stafnya. Staf itu mengatakan akan meneruskan
permohonan wawancara kepada Guntur. Tapi pesan itu tak kunjung dijawab hingga
Rabu, 30 September 2026. ••• MANTAN
wartawan majalah Gatra, Linda Djalil, berulang kali menanyakan ihwal dana
revolusi dalam satu sesi wawancara dengan Subandrio pada Agustus 1995. Saat
itu kebebasan Subandrio tinggal menghitung hari. Ketika Linda bertanya soal
surat untuk Presiden Soeharto, Subandrio terlihat kikuk. Surat
itu dilayangkan pada Februari 1986. Isinya berupa pengakuan bahwa Indonesia
memang memiliki simpanan duit di rekening luar negeri. Menurut Linda, dalam
surat tersebut tertera besaran dana revolusi mencapai US$ 35 juta. Subandrio
meralat warkat tersebut. Menurut dia, hanya ada saldo US$ 35 ribu yang
tersimpan di rekening pribadinya di Swiss. “Dia bilang mendapat tekanan
ketika bersurat kepada Pak Harto,” kata Linda kepada Tempo pada Senin, 7
September 2026. Artikel
Tempo berjudul “Dana Revolusi: 20 Tahun Kemudian” menuliskan Subandrio pernah
mengakui punya dana simpanan di beberapa bank di luar negeri. Informasi itu
diceritakan kepada istri keduanya, Sri Kusdiantinah alias Dian. “Pada waktu
itu Pak Ban mengatakan ada simpanan Mbak Yu di bank Swiss,” ujarnya. Mbak Yu
merujuk pada istri pertama Subandrio, Hurustiati. Dian tak mengetahui nilai
nominalnya. Bukti
lain yang dikantongi Linda adalah laporan perjalanan seorang pejabat Bank
Indonesia ke Swiss. Ia diduga ingin membuktikan keberadaan fulus pemerintah
di bank di Swiss. Hasilnya nihil. Pejabat itu tak menemukan sepeser pun duit
di sana. Linda menangkap satu pesan dari perjalanan tersebut: pemerintah
Indonesia selama ini memang memburu dana revolusi. Sebelum
pemerintah bergerak, keluarga Subandrio dari pernikahan kedua sebenarnya
lebih dulu memburu dana revolusi. Dian pertama kali mengetahui duit itu
setelah menikah dengan Subandrio pada Agustus 1980. Setahun
berselang, keluarga Dian mulai memburu dana revolusi. Pelbagai cara dilakukan
sepanjang 1981-1986. Di antaranya meminta bantuan dua warga negara asing asal
Malaysia dan Amerika Serikat sampai menggandeng pengacara kondang pada
masanya. Tapi upaya tersebut juga tak membuahkan hasil. Belakangan,
Subandrio menulis surat untuk Presiden Soeharto pada Februari 1986 yang
menyatakan kesediaannya mencairkan dana revolusi. Laporan majalah Gatra edisi
12 Agustus 1995 menyebutkan Sri Kusdiantinah yang mengirimkan surat tersebut
kepada Menteri Muda Sekretaris Kabinet Moerdiono. “Dalam surat itu pula
Subandrio menyatakan bersedia membantu tanpa syarat apa pun,” demikian
penggalan laporan tersebut. Inilah
cikal bakal pemerintah tancap gas mencari dana revolusi. Soeharto membentuk
satuan tugas yang dinamakan Tim Operasi Teladan. Mereka bergerak memeriksa
sejumlah arsip milik Bank Indonesia dan dokumen Tim Pengawasan Keuangan
Negara. Beberapa orang juga diterbangkan ke Inggris dan Swiss. Tapi hasilnya
tetap nihil. Majalah
Tempo pernah menuliskan bahwa Menteri Moerdiono mengakui adanya upaya
pelacakan tersebut. Tapi, menurut dia, yang dicari pemerintah bukan dana
revolusi dengan rekening atas nama Subandrio. Pemerintah mengincar semua uang
milik negara yang diduga berada di luar negeri. Hingga awal 1987, pemerintah
masih berupaya mencarinya. “Memang sulit melacak ini, tapi kita terus
berusaha,” katanya. Masalahnya,
pencarian dana revolusi selalu gagal. Ada atau tidaknya uang triliunan rupiah
itu masih menjadi misteri bahkan hingga kini. Pemerintah tak bisa membuktikan
bahwa negara pernah menyimpan harta karun di luar negeri. ● Sumber :
https://www.tempo.co/tokoh/fakta-dana-revolusi-subandrio-2298604 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar