|
100 Hari Adu Kuat Amerika-Israel Vs Iran Jannus
TH Siahaan : Doktor
Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. |
KOMPAS.COM, 08 Juni 2026
|
PERANG
langsung antara Amerika Serikat, Israel, dan Republik Islam Iran kini telah
melewati 100 hari sejak meletus pada akhir Februari 2026 lalu. Konflik
yang dipicu oleh tewasnya Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei akibat
serangan udara gabungan di Teheran pada 28 Februari 2026, telah meruntuhkan
arsitektur status quo keamanan regional yang bertahan selama hampir setengah
abad dan membawa Timur Tengah ke dalam babak baru yang sangat mengerikan. Gencatan
senjata sementara yang dideklarasikan secara sepihak dan diperpanjang oleh
Presiden Amerika Serikat Donald Trump nyatanya tidak lebih dari sekadar jeda
taktis. Di
balik retorika diplomatik yang berembus dari Washington dan Islamabad, Timur
Tengah sebenarnya sedang menyaksikan dialektika atrisi militer yang dari hari
ke hari kian mematikan, kerapuhan suksesi dinasti yang goyah di Teheran,
serta polarisasi politik yang semakin tajam di tanah Libanon. Tak
pelak, dunia saat ini sedang menatap teater peperangan di mana batas antara
pertahanan diri dan agresi telah melebur menjadi satu kekacauan global yang
rumit. Ambruknya
ilusi perdamaian terpampang nyata dari eskalasi bersenjata yang kembali
membara di Teluk Persia pada awal Juni 2026. Siklus
kekerasan terbaru membuktikan bahwa gencatan senjata informal tidak pernah
benar-benar dipatuhi. Insiden
bermula ketika pesawat militer Amerika Serikat melumpuhkan kapal tanker Lexie
di dekat Pulau Kharg karena dianggap melanggar blokade maritim terhadap
pelabuhan Iran. Sebagai
balasan asimetris, Garda Revolusi Iran (IRGC) meluncurkan serangan pesawat
nirawak bunuh diri yang menghantam Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait. Serangan
tersebut tidak hanya menghentikan penerbangan sipil, tetapi juga merenggut
nyawa seorang warga negara India dan melukai puluhan warga lainnya. Tak
berhenti di situ, gesekan terus meningkat ketika komando militer Amerika
Serikat menyerang fasilitas radar pantai Iran di Goruk dan Pulau Qeshm. Iran
langsung membalas dengan menghujani pangkalan militer koalisi Barat di Kuwait
dan markas Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain dengan
tujuh rudal balistik. Meskipun
sebagian besar rudal berhasil dicegat, raungan sirene di Manama dan Kuwait
City menjadi pengingat jelas bahwa tidak ada ruang aman yang tersisa di
kawasan Teluk. Selama
100 hari pertama pertumpahan darah ini, ongkos kemanusiaan dan ekonomi yang
harus dibayar dunia sangatlah masif. Lebih
dari 7.000 jiwa dilaporkan gugur, dengan fakta mengejutkan bahwa korban tewas
di Libanon justru melampaui korban di Iran. Krisis
kemanusiaan ini juga memaksa lebih dari satu juta warga Libanon dan tiga juta
warga Iran mengungsi dari rumah mereka. Di
panggung ekonomi global, blokade maritim yang diterapkan sejak pertengahan
April 2026, telah melumpuhkan pelayaran di Selat Hormuz. Selat
strategis yang biasanya dilalui sekitar seratus kapal per hari, kini hanya
dilewati rata-rata tujuh kapal saja. Akibatnya,
harga minyak mentah Brent sempat melonjak ke angka 120 dolar AS per barel
sebelum tertahan di kisaran 100 dolar AS. Kenaikan
harga bahan bakar ini memicu inflasi hebat di sedikitnya 146 negara,
menghantam perekonomian domestik dari Myanmar hingga Nigeria dan Peru. Guncangan
ini juga menjalar cepat ke bursa saham global, meluluhlantakkan indeks
S&P 500 serta bursa finansial di Eropa dan Asia yang sangat bergantung
pada pasokan energi dari Teluk. Di
tengah kehancuran fisik dan ekonomi tersebut, jalur diplomasi justru terjebak
dalam kebuntuan struktural. Upaya
perdamaian yang dimediasi oleh Pakistan melalui pertemuan puncak di Islamabad
pada pertengahan April lalu, berakhir tanpa kesepakatan berarti. Kegagalan
ini bersumber dari benturan paradigma negosiasi yang tidak terdamaikan.
Donald Trump, dengan gaya transaksionalnya, menuntut kesepakatan cepat berupa
Nota Kesepahaman longgar yang dapat dipamerkan sebagai kemenangan politik
menjelang pemilu sela di dalam negerinya. Trump
meyakini bahwa Teheran berada di posisi yang sangat lemah setelah kehilangan
sebagian besar persenjataan rudalnya akibat gempuran udara dahsyat. Sebaliknya,
elite keamanan di Teheran menolak mentah-mentah pendekatan pragmatis
tersebut. Iran menuntut draf perjanjian yang sangat rinci dan mengikat secara
hukum, lengkap dengan kepastian pencabutan sanksi ekonomi serta mekanisme
verifikasi yang jelas agar presiden Amerika Serikat berikutnya tidak dapat membatalkan
komitmen secara sepihak. Titik
buntu negosiasi ini diperparah oleh perselisihan mengenai dana senilai
miliaran dolar milik Iran yang dibekukan di Qatar. Iran
bersikeras menuntut pencairan dana tersebut secara tunai sebagai prasyarat
pembersihan ranjau laut di Selat Hormuz. Namun,
atas desakan Departemen Keuangan Amerika Serikat, Qatar menolak menyerahkan
dana tersebut dalam bentuk tunai langsung karena khawatir uang tersebut akan
digunakan untuk membiayai kembali mesin perang Garda Revolusi. Doha
hanya bersedia menawarkan fasilitas kredit terbatas untuk pembelian barang
kemanusiaan seperti bahan pangan dan obat-obatan secara langsung dari Qatar. Bahkan
muncul usulan dari Washington untuk menyita dana tersebut guna membayar ganti
rugi kerusakan infrastruktur di negara-negara Teluk yang terkena rudal Iran.
Hal ini semakin memperlebar jurang ketidakpercayaan di antara kedua belah
pihak. Ketegangan
internasional ini berjalan beriringan dengan krisis politik dalam negeri Iran
yang sangat akut. Struktur
kekuasaan teokratis Iran yang selama ini bertumpu pada konsep kepemimpinan
ulama kini bergeser drastis menuju kediktatoran militer tertutup yang
dikendalikan oleh Garda Revolusi. Penunjukan
Mojtaba Khamenei, putra kedua mendiang Ali Khamenei, sebagai Pemimpin Agung
ketiga pada awal Maret 2026, merupakan titik balik konstitusional yang
sayangnya masih sangat rapuh. Proses
pemilihan kilat oleh Majelis Ahli terjadi di bawah tekanan langsung bayonet
militer demi menghindari kekosongan kekuasaan di tengah perang. Namun,
transisi kekuasaan yang bercorak dinasti ini sangat cacat secara teologis.
Mojtaba hanyalah ulama tingkat menengah yang tidak memiliki reputasi
jurisprudensi Islam yang diakui oleh otoritas keagamaan senior di Qom. Gelar
Ayatollah yang disematkan kepadanya secara instan ditolak secara diam-diam
oleh banyak kalangan ulama tradisional Shiah. Terlebih
lagi, Mojtaba dilaporkan terluka parah dalam serangan udara awal perang dan
tidak pernah sekalipun tampil di depan publik sejak dilantik. Ia
memerintah hanya melalui surat tertulis dan perantara, memicu spekulasi
berkelanjutan tentang kondisi fisiknya. Alhasil,
ia tidak memiliki otoritas mutlak seperti ayahnya dan harus berbagi kekuasaan
dalam format konsensus kolektif bersama para jenderal senior Garda Revolusi. Ketiadaan
kepemimpinan sipil yang kuat akhirnya memicu keretakan besar di tingkat
eksekutif. Pada
akhir Mei 2026, Presiden Masoud Pezeshkian dikabarkan telah mengajukan surat
pengunduran diri resmi kepada Kantor Pemimpin Agung. Pezeshkian
mengeluhkan bahwa kementerian sipilnya telah sepenuhnya dikebiri dari seluruh
proses pengambilan keputusan strategis, termasuk jalannya negosiasi dengan
Amerika Serikat. Vakum
kekuasaan ini dimanfaatkan oleh faksi ultra-garis keras di dalam parlemen dan
militer untuk memperluas cengkeraman mereka. Tokoh-tokoh
radikal seperti faksi Front Paydari secara vokal menentang setiap bentuk
diplomasi. Sembilan
puluh enam anggota parlemen garis keras bahkan menandatangani surat terbuka
yang mengecam perundingan damai sebagai bentuk pengkhianatan dan menuntut
pembalasan militer tanpa kompromi. Meskipun
media pemerintah segera membantah kabar pengunduran diri Pezeshkian demi
menjaga stabilitas politik, perselisihan internal ini membuktikan bahwa rezim
teokrasi Iran sedang mengalami pembusukan dari dalam di bawah tekanan perang
dan kehancuran ekonomi. Di
luar perbatasan Iran, medan tempur Libanon selatan telah bermutasi menjadi
instrumen sabotase geopolitik yang sangat rumit. Upaya
Amerika Serikat untuk memediasi perdamaian antara pemerintah Israel dan
Libanon melalui pembentukan "Zona Percontohan" di bawah kendali
tentara nasional Libanon mengalami kegagalan total. Pemimpin
Hezbollah Naim Qassem menolak keras kesepakatan tersebut, menyebutnya sebagai
peta jalan menuju pemusnahan perlawanan rakyat Libanon. Hezbollah
menuntut penarikan mundur total seluruh pasukan Israel dari tanah Libanon
sebagai syarat mutlak gencatan senjata. Sikap
keras Hezbollah ini berakar pada kepentingan taktis Teheran yang sengaja
mengaitkan isu keamanan Libanon dengan kelanjutan negosiasi nuklirnya di
Teluk. Iran
menggunakan potensi perang total di Libanon sebagai alat tawar-menawar untuk
menekan Amerika Serikat agar bersedia melonggarkan sanksi ekonomi. Manuver
Iran ini memicu kemarahan politik yang luar biasa dari para pemimpin
berdaulat di Beirut. Presiden
Libanon Joseph Aoun secara terbuka meluncurkan kritik tajam terhadap Teheran,
menegaskan bahwa rakyat Libanon selatan bukanlah pion atau alat tawar-menawar
dalam papan catur diplomasi nuklir Iran dengan Amerika Serikat. Perdana
Menteri Nawaf Salam juga mengecam campur tangan Garda Revolusi Iran yang
dianggap hanya membawa kehancuran dan reruntuhan di atas penderitaan warga
Libanon selatan. Ketegangan
di Libanon semakin diperkeruh oleh tindakan militer Israel di bawah Benjamin
Netanyahu. Dari
sudut pandang strategis Tel Aviv, setiap kesepakatan damai yang membiarkan
rezim ulama di Teheran tetap berdiri adalah ancaman eksistensial. Oleh
karena itu, Israel sengaja meningkatkan intensitas pengeboman di Beirut
selatan untuk memancing reaksi keras dari Hezbollah dan Iran setiap kali
proses negosiasi menunjukkan kemajuan. Sikap
kepala batu Netanyahu ini bahkan membuat Presiden Donald Trump frustrasi dan
sempat melontarkan kekesalan terhadap Perdana Menteri Israel tersebut karena
terus mengacaukan pembicaraan damai yang sedang dibangun oleh Washington. Kerumitan
taktis di lapangan mencapai puncaknya pada insiden tragis di dekat Kfar
Tebnit, Distrik Nabatieh, ketika jet tempur Israel menyerang kendaraan
militer milik Angkatan Bersenjata Libanon yang dituduh bergerak mencurigakan. Serangan
tersebut menewaskan tiga prajurit nasional Libanon, termasuk seorang perwira
tinggi berpangkat Brigadier Jenderal. Meskipun
Israel berdalih bahwa insiden tersebut merupakan kesalahan identifikasi
taktis, pembunuhan perwira militer nasional ini meruntuhkan kredibilitas
rencana perdamaian Amerika Serikat yang ingin menempatkan tentara Libanon
sebagai penjaga perdamaian di wilayah selatan. Insiden
ini sekaligus memperkuat argumen Hezbollah bahwa diplomasi sipil hanya akan
berakhir pada pembantaian tentara nasional oleh agresi Israel. Pada
akhirnya, genap 100 hari perang ini membuktikan satu hal bahwa tidak ada
jalan keluar militer murni dalam konflik geopolitik yang begitu kompleks ini. Amerika
Serikat mungkin memiliki keunggulan teknologi udara yang nyaris mutlak,
tetapi blokade ekonomi dan serangan udara terbukti gagal memaksa Teheran
untuk menyerah tanpa syarat. Sebaliknya,
tekanan asimetris Iran melalui ancaman penutupan Selat Hormuz menunjukkan
bahwa biaya ekonomi yang harus dipikul oleh Washington dan sekutunya
terlampau mahal untuk ditanggung dalam jangka panjang. Di
sisi lain, Iran juga harus menyadari bahwa kelangsungan hidup rezim tidak
dapat terus-menerus disandera oleh dogma ideologis Garda Revolusi dan
bayang-bayang suksesi yang masih sangat rapuh. Tanpa
adanya keberanian politik dari para pemimpin di Washington, Teheran, dan Tel
Aviv untuk keluar dari jebakan ego politik domestik masing-masing, gencatan
senjata yang ada saat ini tidak akan pernah melahirkan perdamaian
berkelanjutan yang permanen. Jeda
pertempuran saat ini hanyalah persiapan menuju babak eskalasi yang jauh lebih
destruktif, yang akan menyeret seluruh kawasan Timur Tengah ke dalam pusaran
perang tak berujung. ● |
Sumber
: https://www.kompas.com/global/read/2026/06/08/122500570/100-hari-adu-kuat-amerika-israel-vs-iran?page=all#page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar