Sastra: Menjaga Nurani di Tengah Ketimpangan Hidup Nia Samsihono :  Koordinator SATUPENA DKI Jakarta.

ORBIT INDONESIA, 29 Juni 2026

 

 

 

Artikel pendek ini ditulis berpijak pada ulasan Satrio Arismunandar terhadap buku Jeffrey A. Winters. “The Blind Spot: How Oligarchs Dominate Our Democracy.” New York: Scribner, Mei 2026. Tebal: 384 halaman. Satrio menulis: Jeffrey A. Winters: Masalah Terbesar Demokrasi Modern Adalah Penguasaan Proses Politik oleh Kaum Superkaya.   Pemikiran saya timbul tentang ketimpangan yang sebetulnya tidak harus dijawab dengan semua orang harus menjadi kaya, tetapi dengan jalan hidup bersama yang lebih adil, manusiawi, dan menyejukkan. Bisakah?   Premis buku Jeffrey A. Winters yang diulas itu juga sejalan dengan keterangan penerbit bahwa kekuasaan kaum sangat kaya bukan sekadar cacat demokrasi, melainkan dapat bekerja melalui fondasi dan mekanisme demokrasi itu sendiri.   Ketimpangan sosial bukan sekadar soal ada orang kaya dan ada orang miskin. Dalam kehidupan manusia, perbedaan rezeki, kemampuan, kesempatan, dan jalan hidup memang selalu ada.   Hal yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan itu berubah menjadi penguasaan: yang kuat mengatur yang lemah, yang kaya menentukan arah kebijakan, yang punya modal besar dapat membeli suara, membentuk opini, bahkan memengaruhi hukum.   Gagasan Jeffrey A. Winters dalam buku tersebut menjadi penting. Demokrasi yang kita bayangkan sebagai ruang kesetaraan ternyata dapat menyimpan titik buta. Semua warga boleh memilih, semua orang boleh berbicara, semua orang tampak ikut serta. Namun, hasil akhirnya sering tetap lebih menguntungkan mereka yang memiliki kekayaan besar. Winters menyebut keadaan semacam ini sebagai ketimpangan partisipatif: rakyat ikut dalam demokrasi, tetapi kekuatan nyata tetap dikuasai segelintir orang yang mampu membiayai politik, media, lobi, dan jaringan kekuasaan.   Kesadaran akan ketimpangan tidak berarti kita harus membenci orang kaya. Tidak semua orang kaya jahat, sebagaimana tidak semua orang miskin otomatis benar.   Masalahnya bukan pada kekayaan sebagai hasil kerja, kreativitas, atau keberuntungan hidup. Masalahnya muncul ketika kekayaan berubah menjadi alat untuk menguasai manusia lain. Saat itulah demokrasi kehilangan kesejukannya, sebab suara rakyat kecil hanya menjadi angka, sementara arah kehidupan bersama ditentukan oleh uang besar.   Maka, sikap pertama yang perlu dibangun adalah kejernihan. Kita perlu belajar melihat bahwa kemiskinan bukan semata-mata kemalasan, dan kekayaan bukan semata-mata tanda kemuliaan. Banyak orang miskin bekerja keras, tetapi lahir dari ruang yang sempit: pendidikan terbatas, modal kecil, akses kesehatan buruk, lingkungan tak memberi peluang. Sebaliknya, banyak orang kaya memiliki kesempatan yang diwariskan, jaringan yang luas, dan perlindungan yang tak dimiliki warga biasa.   Jalan keluar yang menyejukkan bukanlah menyeragamkan semua orang agar sama kaya. Itu tidak realistis dan mungkin juga tidak manusiawi. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki martabat dasar: bisa makan layak, berobat tanpa takut hancur, belajar tanpa terhalang biaya, bekerja tanpa diperas, dan bersuara tanpa dibungkam. Keadilan sosial bukan berarti semua orang memiliki jumlah harta yang sama, melainkan tidak ada manusia yang hidupnya diinjak oleh sistem. Oleh karena itu, demokrasi perlu dibersihkan dari biaya politik yang terlalu mahal.   Selama politik hanya bisa dimasuki orang yang punya modal besar atau disokong pemilik modal, kebijakan publik akan mudah tersandera. Partai politik harus lebih transparan. Dana kampanye harus diawasi. Lobi bisnis harus dibuka. Media menjaga independensinya. Hukum tidak boleh menjadi pagar tinggi bagi pemilik kekayaan, tetapi menjadi rumah teduh bagi semua warga.   Di luar negara, masyarakat juga perlu memperkuat solidaritas kecil: koperasi, komunitas warga, pendidikan publik, gerakan literasi, ekonomi lokal, dan budaya saling menolong.   Ketimpangan sering bertahan karena manusia terbiasa melihatnya sebagai hal wajar. Dalam kehidupan, semua komponen yang ada terlibat menentukan kebijakan. Sastra adalah bagian dari komponen kehidupan. Kondisi kehidupan timpang diterima sebagai suatu kewajaran dan sastra mampu untuk mengguncang kewajaran palsu itu.   Sastra juga tidak akan langsung meruntuhkan oligarki yang membentuk situasi itu, tetapi menjaga manusia agar tidak kehilangan belas kasih. Sastra memperoleh tempatnya.   Mungkin benar bahwa para oligarki yang kaya raya itu tidak selalu mau membaca sastra. Atau mereka membaca, tetapi hanya sebagai hiasan budaya, bukan sebagai jalan menyentuh nurani. Mereka bisa menghadiri peluncuran buku, membiayai festival, memberi penghargaan seni, tetapi belum tentu membiarkan sastra mengubah cara mereka memandang manusia.   Namun, sastra tidak bekerja secepat palu hakim atau pasal undang-undang. Sastra bekerja pelan, seperti air yang menetes pada batu. Ia mungkin tidak langsung melembutkan hati para pemilik kuasa besar, tetapi ia dapat melembutkan masyarakat.   Ketika masyarakat membaca cerita tentang buruh, petani, nelayan, guru honorer, korban penggusuran, atau ibu yang hidupnya berat, ketimpangan tidak lagi terlihat sebagai angka, melainkan sebagai wajah manusia.   Sastra juga dapat melembutkan bahasa politik. Politik yang terlalu dikuasai uang sering memakai bahasa kering: investasi, pertumbuhan, stabilitas, efisiensi. Semua kata itu penting, tetapi tidak cukup. Sastra mengembalikan kata-kata yang sering hilang dari meja kekuasaan: martabat, air mata, rumah, tubuh, ibu, anak, tanah, dan harapan.   Dengan bahasa seperti itu, kebijakan publik tidak semata-mata dilihat sebagai hitungan untung rugi, tetapi sebagai urusan kehidupan manusia. Bahkan, sastra mungkin menyentuh generasi berikutnya. Mungkin para pemilik kuasa hari ini sudah terlalu keras untuk berubah.   Namun, anak-anak mereka, generasi muda, mahasiswa, pembaca, penonton teater, pendengar lagu, dan penikmat film dapat mulai bertanya: untuk apa kekayaan jika orang lain kehilangan hidupnya? Untuk apa kemajuan jika hanya sebagian kecil orang yang menikmatinya?   Hal yang tidak kalah penting, yaitu, sastra melembutkan cara kita mengkritik ketimpangan. Kritik terhadap oligarki tidak boleh berubah menjadi kebencian buta. Sastra menjaga agar kritik tetap bernurani: tajam, tetapi tidak kejam; tegas, tetapi tidak kehilangan kemanusiaan.   Kita boleh menolak penguasaan manusia atas manusia lain, tetapi tetap menjaga kesadaran bahwa tujuan akhir perjuangan sosial bukan balas dendam, melainkan kehidupan bersama yang lebih adil.   Pada akhirnya, yang kita cari bukan dunia tanpa perbedaan, melainkan dunia tanpa penindasan. Tidak harus semua orang menjadi kaya, tetapi jangan ada yang dibuat miskin oleh keserakahan. Tidak harus semua orang memiliki kuasa yang sama besar, tetapi jangan ada kuasa yang boleh membeli masa depan orang banyak.   Demokrasi yang sejuk adalah demokrasi yang membuat rakyat merasa hadir bukan hanya saat mencoblos, melainkan juga saat hidupnya dilindungi. Ketimpangan sosial akan berkurang ketika kekayaan tidak lagi menjadi izin untuk menguasai, dan kemiskinan tidak lagi menjadi alasan untuk direndahkan.   Di situlah manusia kembali ditempatkan sebagai manusia: bukan alat, bukan angka, bukan suara yang dibeli, melainkan sesama yang harus dijaga.   Sastra mungkin tidak langsung meruntuhkan oligarki, tetapi ia dapat mencegah masyarakat menerima ketimpangan sebagai nasib abadi. Ia terus berbisik: manusia tidak boleh dikuasai hanya karena ia miskin, dan kekayaan tidak boleh menjadi alasan untuk kehilangan belas kasih. ●     Sumber :  https://orbitindonesia.com/detail/2JoxxQYdzw/nia-samsihono-sastra-menjaga-nurani-di-tengah-ketimpangan-hidup