Diplomasi Minyak Sawit Posman Sibuea ;  Guru Besar Tetap Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan

                                                        KOMPAS, 01 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Isu aktual terkait ekspor produk perkebunan asal Indonesia kian menyulitkan diplomasi minyak sawit. Genderang perang dagang memasuki babak baru. Pengenaan pajak progresif untuk ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) digulirkan Pemerintah Perancis. Selain itu, ada kampanye negatif berupa peredaran produk pangan asal Uni Eropa berlabel palm oil free (POF) atau pangan olahan bebas minyak sawit. Produk berlabel POF merepresentasikan kampanye antisawit dengan membangun opini masyarakat kalau POF lebih aman dikonsumsi dibandingkan produk yang mengandung sawit. Hal ini tentu mendiskreditkan produk minyak sawit. Pemerintah patut menolak kehadiran produk POF dan memprotes keras rencana Perancis menerapkan pajak progresif karena melanggar prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994. Sebaliknya, pemerintah harus membuat aturan ketat untuk melindungi petani sawit lokal yang menguasai 45 persen perkebunan sawit di Indonesia. Produk makanan impor asal Uni Eropa yang beredar di Tanah Air harus produk yang menggunakan minyak sawit asal Indonesia. Kampanye negatif Bagaimana kita memaknai kampanye negatif ini? Untuk menjawab pertanyaan sulit ini, pemerintah harus mampu mencari solusi atas tantangan yang dihadapi industri minyak sawit nasional terkait persaingan minyak nabati di era perdagangan bebas yang semakin berat. Serangan datang dari aktivis anti sawit dan kebijakan negara tujuan ekspor, seperti Perancis, dan akan diikuti negara Eropa lainnya.Harga CPO dan produk turunannya dari Indonesia pasti jadi lebih mahal. CPO tidak akan kompetitif lagi dan industri makanan akan mengganti minyak sawit dengan minyak nabati lain yang lebih murah. Masyarakat Eropa terus gencar berkampanye negatif atas produk minyak sawit karena iri dengan keunggulan gizi minyak sawit. Mereka seakan membulatkan satu tekad, sawit patut dimusuhi karena tidak ramah lingkungan. Alasan di balik itu sesungguhnya negara-negara Eropa hendak melindungi produksi minyak nabatinya yang berbahan biji bunga matahari, kanola, dan kedelai. Tuduhan tidak ramah lingkungan tidak terbantahkan karena praktik pembakaran lahan berlangsung setiap tahun untuk perluasan perkebunan sawit. Di Riau, misalnya, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di tahun 2016. Pembakaran hutan disebut-sebut sebagai penyumbang terbesar emisi gas karbon perusak lapisan ozon dan dikaitkan juga dengan rusaknya habitat orangutan dan gajah. Deforestasi telah lama menjadi amunisi untuk membendung masuknya minyak sawit ke Barat. Kebakaran hutan yang sudah menjadi kalender tahunan seharusnya bisa dicarikan solusinya supaya masa depan industri kelapa sawit nasional semakin baik.Pemerintah harus kampanye lebih serius lagi tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemerintah juga harus tegas terhadap perusahaan perkebunan yang menjadi tersangka pembakaran hutan, misalnya dengan mencabut izin ataupun melalui proses pengadilan. Industri hilir Ambisi pemerintah menjadikan Indonesia penghasil minyak sawit mentah terbesar dunia sudah tercapai. Tahun 2006, Indonesia berhasil menggeser posisi Malaysia dari urutan pertama. Jika pada 2006 produksi CPO baru 16 juta ton,data terbaru memperlihatkan dengan luas areal sawit 14 juta hektar pada 2015, Indonesia mampu memproduksi CPO 33 juta ton. Indonesia menempati posisi puncak dalam klasemen negara produsen CPO dunia. Namun, di balik melimpahnya produksi CPO, industri ini dituduh merusak hutan dan menghilangkan hak hidup masyarakat lokal. Semua tuduhan itu patut menjadi catatan penting pemerintah untuk membangun citra baik atas keunggulan Indonesia memproduksi minyak sawit mentah tertinggi di dunia. Prestasi hebat ini jangan sampai ternodai oleh kurangnya pemahaman para pemilik perkebunan sawit tentang lingkungan hidup. Citra baik dan penilaian positifatas produksi CPO Indonesia erat kaitannya dengan rencana pemerintah membangun sejumlah industri hilir minyak sawit. Produk turunan CPO yang dihasilkan akan berdaya saing tinggi dansiap dilepas di pasarglobal. Produksi CPO yang diperkirakan sudahmencapai 33juta ton memang perlu didiversifikasi menjadi biodiesel dan berbagai produk turunan untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor. Produk turunan CPO, seperti gliserin dan fatty alcohols, dapat menjadi contoh oleokimia dasar yang harganya meningkat setiap tahun. Penggunaan oleokimia ini amat luas sebagai bahan dalam industri sabun dan detergen, kosmetika, bahan farmasi, plastik, karet, dan sebagainya. Pengembangan industri hilir juga membuka lapangan kerja baru di Tanah Air. Produk turunan Di bidang pangan, CPO dapat diolah menjadi beragam produk turunan. Mulaiminyak goreng, margarin, es krim, cocoa butter substitute (CBS), whipping cream, emulsifier, hingga produk healty oil (nutrasetikal berbasis minyak sawit) yang diminati masyarakat (Sibuea, 2014). Di tengah pasar yang kian mengglobal,pengusaha sawit nasional tidak bisa lagihanya mengandalkan ekspor CPO semata mengingat nilai tambah yang relatif kecil. Apalagi, harga CPO sewaktu-waktu dapat turun karena kampanye negatif dan pasokan CPO dari sejumlah negara lain yang juga mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Hal lain yang tidak kalah penting ialah pengembangan pasar dengan diplomasi cerdas untuk membidik negara-negara pengimpor minyak sawit baru guna mengompensasi hambatan ekspor dari sejumlah negara Eropa Barat. Pemerintah harus tegar melawan kampanye negatif dengan pengembangan perkebunan sawit yang berbasisekonomi hijau (green economy) dan harus mampu menunjukkan keunggulan minyak sawit sesuai syarat transfat free, seperti keinginan pasar Eropa dan Amerika Serikat. ●