Indonesia-Cina di Persimpangan Jalan

Indonesia-Cina di Persimpangan Jalan M Irfan Ilmie ;  Pewarta Antara

                                                 REPUBLIKA, 25 Desember 2017

                                                           

"Cina zaman now berbeda dengan Cina China zaman old," seloroh beberapa pelajar asal Indonesia saat menghadiri acara yang digelar Kedutaan Besar RI di Beijing awal bulan ini. Meskipun sedang menimba ilmu di negara sangat terkenal dalam pepatah Arab "Carilah ilmu walau ke negeri Cina" itu, mereka tetap mengikuti perkembangan media sosial di Tanah Air yang "ngetren" dengan istilah "zaman now" versus "zaman old". Istilah itu mereka gunakan untuk menerjemahkan pemikiran Soegeng Rahardjo saat masih menjabat Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia bahwa "Jangan pandang Cina dari abad ke-20 karena sudah beda dengan abad ke-21". Cina abad ke-20 masih tertutup terhadap asing, termasuk investor, kecuali untuk Provinsi Guangdong, yang memang sudah lama dicanangkan oleh Deng Xiaoping sebagai satu-satunya daerah terbuka untuk mengimbangi Hong Kong di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Meskipun Partai Komunis masih sebagai penguasa tunggal di negara berpenduduk hampir 1,4 miliar jiwa, ekonomi Cina pada abad ke-21 ini justru sangat kapitalis. "Amerika Serikat memang negara ekonomi terbesar sejak 1871, tapi posisi puncak itu sekarang sedang menghadapi ancaman dari Cina," demikian cuplikan artikel Investopedia belum lama ini. Laman media daring bermarkas di New York, AS, yang setiap bulan dikunjungi 20 juta pembaca itu meramalkan bahwa ekonomi Cina 1,5 kali lebih besar daripada AS pada 2030 dan 1,7 kali pada 2060. Meskipun demikian, beberapa pengamat meyakini ekonomi AS masih akan terbesar selama beberapa tahun mendatang mengingat negara berpenduduk hampir 400 juta jiwa itu memiliki pengalaman panjang dan sudah teruji. Cina yang pertumbuhan ekonominya dalam dua tahun terakhir hampir menyentuh angka tujuh persen tidak berhenti membangun infrastruktur dan sarana pendukungnya. Pembangunan infrastruktur itu yang paling utama untuk mendukung program Jalur Sutera dan Jalur Maritim Abad ke-21 yang dikenal dengan "Belt and Road" (B&R). Gagasan Presiden Xi Jinping itu sebenarnya bukan hanya memperlancar konektivitas dari daratan Tiongkok menuju negara-negara di Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Eropa, dan Afrika, melainkan juga dirancang sebagai blok dagang berjangka panjang. Demikian halnya dengan Indonesia yang tidak hanya sekadar masuk dalam peta blok, melainkan juga dipandang sangat strategis bagi Cina. Apalagi B&R pernah dipaparkan Presiden Xi di depan pimpinan dan anggota DPR-RI di Jakarta pada 2013. Xi menjadikan Indonesia sebagai poros penting "One Road" setelah dia memaparkan poros "One Belt" di Astana, Kazakhstan, pada tahun yang sama. Peluang atau ancaman Pada 2016 investasi Cina di Indonesia telah mencapai angka 2,67 miliar dolar AS dengan jumlah proyek mencapai 1.734 unit sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Angka itu mendudukkan China sebagai investor asing terbesar ketiga di Indonesia di bawah Singapura yang mencapai 9,18 miliar dolar AS dengan 5.874 unit proyek dan Jepang senilai 5,4 miliar dolar AS dengan 3.302 unit proyek. Cina bukan menutup diri dari investasi asing, termasuk dari Indonesia. Bahkan, dalam kurun waktu lima tahun mendatang Cina telah menargetkan masuknya investasi asing senilai 700 miliar dolar AS. Di sektor perdagangan, memang Indonesia mengalami defisit dengan Cina. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI menyebutkan bahwa pada semester I/2017 defisit perdagangan Indonesia dengan China mencapai 6,62 miliar dolar AS. Namun, Atase Perdagan KBRI Beijing Dandy S Iswara mencatat bahwa pada periode Januari-Februari 2017 defisit neraca perdagangan tersebut mengalami penurunan 80 persen dibandingkan periode yang sama pada 2016 yang mencapai 2,271 miliar dolar AS. Penurunan itu salah satunya karena mulai ada peningkatan produk ekspor makanan dan minuman sehingga Indonesia tidak hanya mengandalkan ekpsor minyak dan gas ke China. Indonesia masih sangat berpeluang menekan atau bahkan menghapus sama sekali selisih nilai perdagangan itu mengingat Cina masih membutuhkan banyak barang impor. Bahkan Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli mengatakan bahwa negaranya butuh barang impor senilai 8 triliun dolar AS dalam lima tahun mendatang. Sayangnya, kalangan pengusaha nasional pesimistis melihat peluang yang ditawarkan China karena kegaduhan politik yang tak kunjung berkesudahan hingga tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Belum lagi sistem birokrasi kita," kata Chairman of Indonesia Chamber of Commerce in China (Inacham), Liky Sutikno, kepada Antara di Shanghai, Sabtu (9/12). Ketua perwakilan Kadin Indonesia di Cina itu lebih lanjut menggambarkan bahwa birokrasi di Indonesia masih bekerja pada abad ke-18, sedangkan Cina sudah abad ke-21. "Maka jangan heran kalau Indonesia kalah jauh dari Malaysia dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan Cina," ujar pengusaha Indonesia yang sudah malang-melintang di daratan Tiongkok itu. Lalu dia menyebutkan bahwa baru-baru ini taipan Jack Ma membangun "Regional Smart Hub" di dekat Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), Malaysia, sebagai pangkalan barunya dalam menjalankan perdagangan berbasis elektronik (e-Commerce) di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Padahal, enam bulan sebelumnya Jack Ma ingin membangun fasilitas itu di Batam, Kepulauan Riau. Namun tawaran yang disampaikan salah satu orang terkaya di dunia itu agar bisa menyerap banyak tenaga kerja itu tidak segera disikapi pemerintah Indonesia. "Respons Indonesia tidak konkret. Nah, Malaysia 'nguping' dan menyampaikan program secara konkret. 'Oportunity' kita banyak dirampok oleh Malaysia," ujar Liky yang saat itu ditemui di Bali Bistro, restoran makanan halal yang dikembangkannya di kota terbesar di Cina itu. Demikian halnya dengan buah-buahan segar, Cina sangat berharap petani dari Indonesia bisa memasoknya secara langsung. "Namun karena orang kita tidak mau ribet, maka tidak bisa ekspor langsung ke Cina yang memberlakukan syarat-syarat tertentu sehingga harus lewat Vietnam. Mestinya Indonesia dapat lima, karena harus melalui negara lain, maka hanya dapat dua," katanya menambahkan. Menurut dia, Cina sangat hormat terhadap Indonesia karena faktor sejarah, terutama kedekatan mantan Presiden Soekarno dengan pemimpin Cina Mao Zedong dan Perdana Menteri Zhou Enlai. "Orang Cina itu punya keyakinan, kalau kita berbuat baik sama mereka, maka mereka tidak akan lupa sama kita. Ini yang ditunjukkan Cina terhadap kita," tuturnya. Tawaran boleh datang dan pergi. Namun yang perlu diingat, jangan sampai menerima tawaran dengan mengorbankan harga diri. Sejak zaman penjajahan sampai saat ini, Indonesia sudah kenyang dengan yang namanya "bantuan asing". "Ngeri, kalau tidak hati-hati dalam menyikapi," kata anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Cina pada 30 Oktober-3 November 2017. ●