“The Unforced Error”

“The Unforced Error”

Muhammad Chatib Basri ; Pendiri CReco Research Institute;

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

SUMBER :  KOMPAS, 4 Juni 2012

Saya ingat pada satu pagi, lebih dari 25 tahun lalu, di Universitas Indonesia, Prof Soedradjad Djiwandono memberikan kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi bagi kami, mahasiswa pemula. Ia memulai dengan pertanyaan: mengapa harga berlian lebih mahal daripada harga air? Bukankah air jauh lebih berguna dibandingkan dengan berlian? Kami terdiam.

Lalu, ia menjelaskan diamond-water paradox. Intinya: nilai barang tak dipengaruhi oleh total nilai gunanya (total utility), tetapi oleh nilai guna marjinalnya (marginal utility). Mudahnya: karena air relatif banyak tersedia, kita bisa terus mengonsumsinya sampai nilai guna marjinalnya sangat kecil atau bahkan nol. Contohnya: jika kita minum air terus sampai haus kita hilang dan perut kita kembung, tambahan satu gelas air setelah itu tak lagi memiliki nilai guna marjinal. Sebaliknya, karena jumlah berlian sangat terbatas, kita tak bisa mengonsumsinya sampai nilai guna marjinalnya sangat kecil atau nol. Nilai guna marjinallah yang memengaruhi nilai atau harga suatu barang. Contoh lain, di gurun yang tak ada air dan kita kehausan, nilai guna marjinal air sangat tinggi, bahkan bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan berlian.

Saya ingat kuliah pembuka itu ketika kita bicara soal bahan bakar minyak (BBM) dan program penghematan energi. BBM adalah sumber energi yang jumlahnya relatif terbatas di Indonesia (kita bukan lagi produsen neto). BBM juga tak terbarukan. Implikasinya: harga BBM tak bisa murah lagi di Indonesia karena nilai guna marjinalnya relatif tinggi. Harga BBM yang murah karena disubsidi tak akan membuat orang menyadari nilai guna marjinal yang sesungguhnya.

Akibatnya, orang tak akan mau berhemat. Itu sebabnya, program penghematan BBM yang baru diumumkan tak akan sepenuhnya efektif apabila harga BBM tetap seperti saat ini. Ini bukan pertama kalinya kita punya program penghematan. Kita tahu, kebijakan pembatasan energi membutuhkan administrasi dan pengawasan yang ketat, sesuatu yang pemerintah sangat lemah. Ingat, dulu ada kebijakan pendingin ruangan harus 25 derajat minimum, pegawai pemerintah wajib mengenakan baju lengan pendek. Pelaksanaan dan pengawasannya? Apakah perlu dibentuk Menteri Negara Urusan AC 25 Derajat dan Baju Lengan Pendek?

Program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) juga hanya akan berhasil apabila perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan BBG cukup signifikan. Tanpa itu, orang tak akan mau mengorbankan kenyamanannya mengonsumsi BBM bersubsidi. Artinya, harga BBM tak bisa semurah sekarang jika program konversi ingin berjalan.

Dan, yang menyedihkan, apa yang saya khawatirkan mulai terjadi. Dalam Analisis Ekonomi Kompas bulan April lalu, saya katakan bahwa apabila BBM tak jadi naik, konsumsi Premium akan terus meningkat. Alasannya: disparitas harga antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar akan mendorong migrasi dari Pertamax ke Premium. Selain itu, hal ini juga mendorong penyelundupan.

Bukan Karena Negara Pesaing

Tengok apa yang terjadi saat ini: seperti yang disampaikan oleh PT Pertamina di media (Tempo, 2/5/2012), Premium dan solar telah melampaui kuotanya, masing-masing 10 persen dan 7 persen. Berdasarkan daerah penyalurannya, dari 33 provinsi, sebanyak 23 provinsi dipastikan telah mengalami kelebihan kuota dengan rata-rata realisasi penyaluran di atas 7 persen dari kuota. Bahkan, DKI Jakarta dan Jawa Barat masing-masing mencapai 136 persen dan 119 persen terhadap kuota.

Sebaliknya, Kalimantan mengeluh karena BBM tak tersedia, akibatnya terjadi protes pemblokiran batubara di Kalimantan. Di sini kita bisa lihat komplikasi persoalan akibat akrobat politik parlemen akhir Maret lalu. Konsumsi yang besar dan tak diimbangi oleh pasokan mengakibatkan terjadinya kekurangan (shortage).

Solusinya hanya dua: meningkatkan pasokan dan mendistribusikan dengan baik (ini tak mudah dan implikasinya impor minyak akan terus meningkat) atau menurunkan permintaan. Penghematan hanya akan efektif jika harga dinaikkan, tanpa itu sulit.

Dan, prediksi saya terjadi: permintaan terhadap impor minyak terus naik, neraca perdagangan mengalami tekanan. PT Pertamina membutuhkan dollar AS lebih banyak. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor mulai melambat karena situasi global. Akibatnya, defisit transaksi berjalan meningkat. Ini menambah tekanan pada nilai tukar rupiah.

Pada saat yang sama, kemungkinan keluarnya Yunani dari zona euro telah membuat pasar panik sehingga permintaan dollar AS menjadi jauh lebih tinggi. Ketika likuiditas dollar AS tersendat, pasar menganggap adanya kontrol devisa oleh Bank Indonesia secara terselubung. Terjadilah kepanikan pasar dan rupiah melemah. Risiko ekonomi makro meningkat. Sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari jika BBM dinaikkan. Itu sebabnya, jika saya ditanya, apa risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia saat ini, jawabannya bukanlah gejolak eksternal, melainkan kesalahan dalam antisipasi kebijakan.

Ekonom Raden Pardede mengingatkan saya akan istilah unforced error dalam permainan tenis. Artinya, pihak lawan memperoleh angka bukan karena kehebatan mereka, melainkan karena kesalahan yang kita buat sendiri. Saya kira Pardede betul: yang bisa membuat modal meninggalkan Indonesia bukanlah karena negara pesaing kita lebih hebat, melainkan karena kita terus membuat kesalahan kebijakan yang tak perlu, the unforced error. ●