|
Urgensi Kembali ke Penjurusan SMA Ki Darmaningtyas : Anggota Dewan Pendidikan Nasional, Tim Penyusun
Kurikulum 2013. |
MEDIA INDONESIA, 12 November 2026
|
RENCANA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Abdul Mu’ti untuk mengembalikan penjurusan di SMA sesungguhnya merupakan
kebijakan yang realistis, sesuai dengan kondisi masyarakat dan sekolah di
Indonesia. Wacana itu sebetulnya telah muncul sejak awal 2025. Tim Penasihat
Ahli Menteri (TPAM) pada April 2025 telah memberikan rekomendasi untuk
kembali ke penjurusan dengan argumentasi akademik yang cukup kuat. Namun,
kondisi politik saat itu belum memungkinkan untuk kembali ke penjurusan. Akan
tetapi, ketika sekarang Presiden Prabowo Subianto pun mendorong kembali ke
penjurusan, itu menjadi modal kuat bagi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
untuk mengimplementasikan kebijakan kembali ke penjurusan. Banyak pertimbangan mengapa penjurusan di SMA
penting untuk diterapkan lagi di Indonesia. Pertama, kesiapan sekolah-sekolah
sendiri, baik terkait dengan penyediaan prasarana (gedung/ruang kelas),
peralatan (termasuk laboratorium), penyediaan guru, maupun manajemen sekolah.
Dengan adanya penjurusan, semuanya dapat direncanakan secara matang. Sebagai
contoh, suatu SMA yang memiliki murid lima kelas dalam satu tingkatan.
Sekolah akan dengan mudah mengatur semuanya bila diketahui, misalnya, jurusan
IPA ada dua kelas, jurusan IPS ada dua kelas, dan jurusan bahasa satu kelas
atau tidak ada jurusan bahasa, yang ada jurusan IPA dua kelas dan jurusan IPS
dua kelas. Dengan adanya kepastian jumlah murid jurusan IPA,
IPS, dan bahasa, pihak manajemen sekolah memiliki kepastian menyediakan ruang
kelas, laboratorium yang diperlukan, dan mengatur jadwal gurunya. Mereka bisa
menentukan dengan mudah berapa jumlah guru matematika, fisika, kimia,
ekonomi, hitung dagang, dan sejenisnya. Termasuk mengatur agar tuntutan guru
mengajar minimal 24 jam seminggu itu juga lebih mudah. Bila tanpa penjurusan, seperti yang diperkenalkan
dalam Kurikulum Merdeka, susah bagi sekolah merencanakan kebutuhan ruang
laboratorium, guru untuk mata pelajaran, dan mengatur ruang belajarnya.
Mengapa? Karena tidak terprediksi, berapa anak, misalnya dari 250 murid SMA
kelas I, yang akan ambil mata pelajaran fisika, kimia, biologi, hitung
dagang, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Bisa jadi 150 murid akan ambil
fisika dan kimia, tapi hanya 100 orang akan ambil biologi atau sejarah.
Dengan keterbatasan jumlah guru PNS seperti sekarang ini, di sisi lain ada
tuntutan agar guru mengajar 24 jam seminggu untuk mendapatkan tunjangan
profesional, masalah pembagian jam mengajar secara merata amat dibutuhkan.
Namun, dengan distribusi murid yang memilki peminatan pada mata pelajaran
tertentu saja misalnya, di satu sisi ada guru yang harus mengajar lebih dari
24 jam seminggu, tapi sejumlah guru mengajar kurang dari 24 jam seminggu
karena jumlah murid yang memilih mata pelajarannya amat sedikit. Itu dapat
menciptakan kondisi yang tidak harmonis di lapangan, terutama antara guru
yang kelebihan jam mengajar dan yang kurang jam mengajar sehingga tidak
memperoleh tunjangan profesi. Kedua, dengan adanya penjurusan, perguruan tinggi
juga mudah mendapatkan calon-calon mahasiswa baru yang memiliki rumpun
keilmuan yang pararel dengan prodi yang diambilnya. Sebagai contoh, prodi
teknik (sipil, elektro, industri, lingkungan, dan sejenisnya) mendapatkan
calon mahasiswa yang memiliki basis materi fisika dan metematika cukup kuat.
Demikian pula prodi kedokteran dan farmasi bisa mendapatkan calon mahasiswa
baru yang memiliki pengetahuan tentang kimia dan biologi cukup kuat. Saat ini
lebih dari 4% mahasiswa di PTN belajar di prodi yang tidak sejalan dengan
mata pelajaran yang diambil saat peminatan di SMA. Dampaknya ialah
dosen-dosen di prodi yang bersangkutan butuh upaya lebih keras untuk membuat
si mahasiswa mengerti yang disampaikan, sebaliknya mahasiswa kesulitan
mengikuti kuliah. Sebagai contoh, saat SMA mengambil peminatan sejarah,
ekonomi, dan biologi, tapi saat kuliah ambil prodi teknik industri. Itu
menyiksa diri dan menyiksa dosen yang harus kerja ekstra untuk memahamkan si
mahasiswa seperti itu. SISI POSITIF PENJURUSAN Baik bagi murid, sekolah, perguruan tinggi,
maupun orangtua, penjurusan memiliki banyak sisi positif jika dibandingkan
dengan peminatan. Bagi murid, penjurusan sebetulnya juga membantu mematakan
kemampuan dirinya. Saat SMP murid belum tahu persis kemampuan dirinya di
mana. Namun, melalui penjuruan mereka akan lebih mengenal dirinya, terutama
apabila penjurusan itu dimulai di semester II atau semester III. Kalau mulai
semester II, berarti untuk mengenali potensi dirinya dapat diketahui selama
satu semester awal duduk di SMA, terlihat dari nialai mata pelajaran apa yang
paling menonjol selama satu semester awal di SMA tersebut. Kalau penjurusan
dimulai pada semester III, pengenalan dirinya dilakukan selama satu tahun
duduk di SMA. Bagi guru dan sekolah, penjurusan jauh lebih
mudah membuat perencanaan mengatur jam pembelajaran (jadwal pelajaran),
mendistribusikan guru sesuai dengan banyaknya jurusan yang dikembangkan
sekolah, dan setiap guru juga bisa dengan mudah mengetahui berapa beban jam
mengajar mereka pada semester yang akan datang dilihat dari jumlah jurusan
yang ada di sekolahnya. Guru tidak perlu bergerilya untuk memengaruhi murid
mengambil mata pelajaran yang diajarnya agar dirinya bisa mengajar 24 jam
seminggu. Bagi perguruan tinggi, dengan adanya penjurusan,
terutama IPA dan IPS, tiap prodi akan jauh lebih mudah menjaring calon
mahasiswa baru yang memiliki latar belakang rumpun ilmu yang inline dengan
prodi yang akan dimasuki. Prodi-prodi STEM tentu akan memprioritaskan calon
mahasiswa baru yang berasal dari IPA. Sebaliknya prodi sosial humaniora akan
lebih mudah menjaring calon mahasiswa baru dari jurusan IPS dan bahasa. Bila
pemerintah sekarang mendorong pengembangan STEAM, secara otomatis jurusan IPA
di SMA harus lebih diperbanyak. Kalau di perguruan tinggi didorong untuk
mengembangkan STEAM, sedangkan di SMA tidak ada penjurusan, tapi peminatan,
sulit memperoleh gambaran berapa jumlah lulusan SMA yang memiliki potensi
untuk belajar STEAM di perguruan tinggi. Orangtua, terutama orangtua terdidik, juga jauh
lebih mudah mengarahkan anak-anak belajar atau memilih jurusan saat kuliah
berdasarkan nilai rapor mereka. Bagi orangtua yang memiliki latar belakang
eksakta dan anak mereka mengambil jurusan IPA misalnya, jauh lebih mudah
membimbing belajar anak karena diri mereka memiliki latar belakang yang sama.
Demikian pula bila orangtua juga memiliki latar belakang bahasa dan anak
mereka mengambil jurusan bahasa, akan lebih mudah membimbing anak mereka. Sisi negatif dari penjurusan hanya pada aspek
sosiologis, yaitu adanya persepsi yang keliru bahwa jurusan IPA ialah jurusan
yang paling top, sedangkan jurusan bahasa ialah jurusan bahasa ialah jurusan
yang paling tidak ngetop. Padahal tidak demikian. Sebagai contoh, Menteri
Luar Negeri 2014-2024 Retno Marsudi konon saat SMA mengambil jurusan bahasa
karena sejak SMA sudah memiliki cita-cita ingin menjadi diplomat dan akhirnya
berhasil menjadi menteri luar negeri dua periode. Dia mengambil jurusan
bahasa bukan karena tidak bisa IPA, melainkan karena pilihan yang disesuaikan
cita-citanya. Berdasarkan perspektif manajerial dan keilmuwan,
penjurusan di SMA memiliki sisi positif jauh lebih banyak jika dibandingkan
dengan tanpa penjurusan. Tanpa penjurusan atau peminatan, itu memang
memberikan kebebasan kepada murid untuk mengambil mata pelajaran yang
diminati, tapi sulit tata kelolanya. TANPA PENJURUSAN: GIMIK SAJA Penghapusan penjurusan di SMA dalam Kurikulum
Merdeka sebetulnya gimik saja untuk menarik perhatian, bahwa ada sesuatu yang
beda dengan kurikulum sebelumnya karena konsep peminatan itu sudah
diperkenalkan di Kurikulum 2013. Bedanya, di Kurikulum 2013 itu masih ada
jurusan (IPA, IPS, dan bahasa), tapi juga ada peminatan untuk memberikan
ruang bagi murid-murid yang memiliki minat lintas mata pelajaran. Namun,
konsep peminatan di Kurikulum 2013 itu tidak berjalan karena berbagai kendala
seperti yang sudah dijelaskan di depan: sekolah tidak siap mengatur
segalanya. Kurikulum Merdeka yang menghapus penjurusan sebetulnya secara
substantif sama dengan konsep peminatan di Kurikulum 2013. Jadi, wajar kalau
dikeluhkan banyak pihak. Praktik di lapangan, peniadaan penjurusan itu
penuh manipulatif, ketika tiap sekolah menerapkan paket pelajaran yang
berbeda yang disesuaikan dengan ketersediaan guru mata pelajaran dan
pembagian jam mengajar guru saja agar semua guru tetap dapat mengajar 24 jam
seminggu. Akhirnya, murid tidak memilih mata pelajaran yang diminati, tapi
memilih paket yang disediakan sekolah dengan mendasarkan ketersediaan guru.
Peluang murid salah pilih paket sangat besar, kalau ternyata paket yang
disediakan sekolah ternyata tidak sesuai dengan yang diminati. Dengan kata
lain, apa yang disebut tanpa jurusan itu sebetulnya semu karena dalam
praktiknya paket itu identik dengan penjurusan. Secara substantif, peminatan
IPA dan IPS dirasakan tampak tumpang tindih sehingga menambah ketidak jelasan
bekal pengetahuan bagi murid untuk masuk ke perguruan tinggi. Itulah titik
lemah atau sisi negatif tanpa penjurusan, murid SMA justru tidak memiliki
bekal dan arah yang jelas untuk menyiapkan lulusan SMA masuk ke perguruan
tinggi sesuai dengan prodi yang dimasuki dan rumpun ilmu yang dipelajari di
SMA. Dengan memperhatikan plus-minus penjurusan dan
tidak adanya penjurusan di SMA, yang ternyata tanpa penjurusan justru
memiliki sisi lemah lebih banyak, rencana Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah Abdul Mu’ti untuk menerapkan penjurusan lagi di SMA tidak perlu ragu
untuk diimplementasikan. Pro-kontra itu hal yang wajar, tapi sejumlah negara
maju seperti Belanda, Jerman, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok
juga menerapkan penjurusan. Ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi mereka
juga tidak kalah canggih jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang tidak
menerapkan penjurusan di SMA. Masyarakat kita masih memerlukan kebijakan
pendidikan yang serbajelas untuk membimbing mereka menentukan pilihan studi.
Tanpa penjurusan tidak memberikan pilihan yang jelas. Merdeka sih untuk muridnya,
tapi karena semerdeka-merdekanya, hasilnya tidak jelas. Menghidupkan
penjurusan kembali di SMA memiliki urgensi tinggi kalau mau mengembangkan
STEAM. ● Sumber : https://mediaindonesia.com/opini/955165/urgensi-kembali-ke-penjurusan-sma
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar